Rabu, 06 April 2016

Dinas Kelautan dan Perikanan Se Sulut Harus Sinkron Bersama



Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota se Sulut harus bersinkronisasi bersama dengan pemerintah provinsi sulut dalam menjalankan setiap program dan kebijakan pembangunan yang di jalankan oleh pemerintan provinsi.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw saat membuka rapat teknis kelautan dan perikanan se Sulut yang dilaksanakan Rabu (6/4), bertempat di kantor Bupati Minahasa Tenggara.
Seluruh dinas kelautan dan perikanan di kabupaten kota juga diharapkan mampu berinovasi dalam melaksanakan program pembangunan guna menunjang masyarakat untuk berkembang dalam bidang kelautan dan perikanan, sehingga dapat menunjang kemajuan ekonomi daerah. 

Melalui rapat teknis ini, diharapkan juga mejadi media berbagi antar sesame stakeholder terkait kelautan dan perikanan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut Ir. Ronald Sorongan, para kepala dinas dan pejabat dinas Kelautan dan perikanan se sulut.(humas pemprov sulut)

Kotambunan : Peningkatan Pelayanan Publik Bagian Percepatan Pembangunan Daerah




Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Farly R. Kotambunan SE menyatakan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah bagian dari percepatan pembangunan daerah, penegasan ini sampaikan saat membuka acara Fasilitasi Instrumen Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Rabu, (06/04).
Lebih lanjut Kotambunan mengatakan bahwa untuk memaksimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik maka diperlukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik yang dilakukan secara efektif dengan menggunakan instrumen yang terukur, sehingga hasil pelaksanaan evaluasi, dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembina/penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik guna memperbaiki, dan menyempurnakan layanan yang sesuai dengan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik.
“Sejumlah upaya sudah diambil oleh Pemerintah Provinsi diantaranya penetapan Pergub tentang petunjuk penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara; penyusunan Tim Penanganan Pengaduan di lingkungan Pemprov Sulut; pembinaan dan evaluasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian, sangat disadari bahwa implementasi dari berbagai upaya strategis ini, bukanlah titik akhir dari karya dan kerja dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, mengingat perlunya dilakukan pembenahan secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan”, ujar mantan Karo Umum.
“Oleh karena itu, perlu untuk terus diperbaiki kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan hasil evaluasi sehingga diketahui apa permasalahan dan bagaimana tindakan kongkrit dengan menciptakan inovasi  dan terobosan-terobosan yang konstruktif dalam proses pelayanan kepada masyarakat selaku objek dan subjek pembangunan” jelas mantan Karo Pembangunan ini, sembari mengingatkan bagi SKPD yang memiliki  pelayanan publik antara lain Dukcapil, PSTP, RS, Samsat serta unit pelayanan lainnya sewaktu-waktu akan mendapat sidak dari Bapak Gubernur maupun Pa Wagub ketika melakukan kunker ke Kabupaten/kota se-Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Palandung: Sulut Peringkat 4 Tingkat Kerukunan di Indonesia.




Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut, Drs Jhon Palandung MSi mengatakan saat ini Provinsi Sulut kini berada pada peringkat 4 indeks tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia.
Hal itu disampaikan Palandung saat membuka Rapat Koordinasi (rakor) Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Trantib) di Provinsi Sulut di Ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut Rabu (6/04).
Kegiatan yang di gelar Biro Pemerintahan dan Humas itu diikuti Instansi terkait seperti  Kasat Pol PP, Kabag Pemerintahan, Kesbang Pol, unsur LSM dan BKSAUA Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
"Dulu Provinsi Sulut menduduki peringkat pertama indeks tingkat kerukunan di Indonesia, tapi saat ini posisi tersebut di ambil alih oleh Provinsi NTT," ujar mantan Pj. Walikota Bitung.
Karena itu duet pasangan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw telah merekomendasikan agar kita menciptakan program kegiatan dalam rangka mengembalikan peringkat pertama kerukunan ini.
Namun demikian patut di syukuri, sampai saat ini kondisi trantib di Bumi Nyiur Melambai senantiasa menunjukan kondisi menggembirakan, meskipun sempat di warnai dengan dua kejadian tarkam yang terjadi pada minggu terakhir Bulan Maret lalu yaitu Desa Basaan Mitra dan Desa Siniyung Bolmong. Meskipun secara cepat kejadian ini namun mampu diatasi oleh aparat keamanan  kita. Jelas Palandung.
Namun demikian, Palandung mengungkapkan hal ini merupakan pekerjaaan rumah bagi kita
Bersama untuk semakin meningkatkan kinerja dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya gangguan trantib.
Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong MSi melalui Kabag Kemasyarakatan Drs G Kountul MEd menyebutkan, maksud dan tujuan kegiatan untuk memantapkan situasi dan kondisi wilayah terutama dari aspek trantib yang kondusif guna memperkokoh stabilitas wilayah dan daerah serta memberi wawasan pengetahuan pada aparat pelaksana trantib terutama tentang penegakan Perda di Provinsi Sulut ini. (Humas Pemprov Sulut).