Buka Fintech Days 2018, Wagub Kandouw Pesan Hal Ini

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw menghadiri sekaligus membuka secara seremoni rangkaian acara Fintech Days 2018 di Four Points Hotel Manado, Rabu (8/8/18).

Dalam sambutannya Wagub Kandouw mengajak semua pihak untuk terus mensosialisasikan dan selalu membaharui setiap informasi mengenai fintech (financial technology) kepada masyarakat. 

"Belum semua orang tau tentang fintech. Perlu sosialisasi lebih lanjut. Mari sama-sama kita hadapi ini dengan mengupdate terus pemahaman tentang revolusi industri generasi ke empat ini, tentang fintech ini. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain," ajak Wagub.

Kemudian Wagub juga menekankan agar fintech memperhatikan aspek sumber daya manusia.

"Pesan saya yang kedua, fintech jangan justru mengikis human resources, mekanisasi dan sebagainya. Dengan teknologi revolusi industri tanpa putus jangan sampai kita menciptakan penggangguran. Human content ini perlu kita perhatikan," ujarnya.

Dan yang terakhir Wagub Kandouw berpesan agar fintech memiliki sistem yang berbeda dengan jasa pembiayaan konvensional. Alih-alih memakai jasa debt collector melainkan memakai sistem yang baru, suatu sistem yang mengedepankan aspek humanis dalam tata kelolanya.

"Fintech perlu pendampingan. Saya setuju UMKM di bank-bank pemerintah pendampingannya bagus, memperhatikan segi humanisme, tidak pakai debt collector. Bisa dengan membuat sistem yang sederhana namun memberi efek jera," demikian pesan Wagub dalam sambutannya.

Sebagaimana diketahui Fintech Days merupakan ajang sosialisasi dan edukasi mengenai layanan perusahaan fintech di sektor peer to peer lending yang telah terdaftar di OJK. Upaya mengenalkan produk dan layanan industri fintech pada masyarakat ini sebagai bagian dari usaha bersama antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Industri LPMUBTI atau Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending dapat bertumbuh dan menjadi alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat.

Nampak hadir dalam acara tersebut Direktur Direktorat Pengaturan Perijinan dan Pengawasan Financial Technology OJK Hendrikus Passagi, Kepala Spesialis Riset Sistem Pembayaran Bank Indonesia Akhis R. Hutabarat, Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Para Eksekutif Perbankan, Perwakilan Bursa Efek Indonesia, Pengusaha e-Commerce, Asosiasi Fintech Indonesia, serta undangan. (Humas provinsi sulut)

Wagub: TIFF Sukses Dukung Kemajuan Pariwisata Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tomohon yang telah mendukung kemajuan pariwosata Sulut dengan telah melaksanakan gelaran Tomohon International Flower Festival (TIFF) tahun 2018.

Hal tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri pembukaan TIFF yang dilaksanakan di kota Tomohon, Rabu (8/8/2018).

Dengan dilaksanakannya TIFF, telah mendukung kemajuan pariwisata Sulut, terbukti berbagai wisatawan baik lokal maupun mancanegara hadir menyaksikan pelaksanaan TIFF. Mereka dapat menikmati keindahan kota Tomohon, sehingga saat mereka pulang ke negara masing-masing mereka dapat menceritakan pengalaman saat mengunjungi kota Tomohon, sehingga mereka bisa kembali lagi melakukan kunjungan wisata ke Sulut.

Wagub juga menantang kepada Kabupaten Kota lainnya yang ada di Sulut untuk berpacu melaksanakan kegiatan bertaraf internasional seperti yang dilakukan Pemkot Tomohon, agar setiap daerah di Sulut bisa lebih dikenal dan maju. Diakhir sambutan Wagub menyampaikan selamat menikmati gelaran TIFF bagi para tamu.

Beberapa tamu penting juga hadir  dalam TIFF yakni Pangeran dan Putri Georgia dan beberapa duta besar seperti Ceko, Georgia, Malaysia, Nepal, Pakistan, Singapura, Korea, Taiwan, Thailand, Filipina, Kazakhstan, Bhutan, Arab Saudi dan Jepang.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Sulut Ibu Rita Dondokambey Tamuntuan, Wakil Ketua TP PKK dr. Kartika Devi Kandouw Tanos, Ketua Dharma Wanita Persatuan Sulut Ivonne Silangen Lombok, Kabahrkan Polri Putut Eko Bayuseno, Forkopimda Sulut, Walikota dan Wakil Walikota Tomohon.(humas provinsi sulut)

Kemiskinan Menurun, Gubernur Olly Apresiasi Kinerja TPID

Perekonomian Sulawesi Utara terus mengalami perkembangan yang signifikan dan menggembirakan. Sulut juga berhasil meraih penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Terbaik Tingkat Provinsi se Kawasan Sulawesi Tahun 2018.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili oleh Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS pada Rapat Koordinasi TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sulut di Manado, Rabu (8/8/2018) pagi.

"Hal ini tidak lain disebabkan oleh kontribusi dari berbagai stakeholder pembangunan, termasuk TPID yang terus saling bersinergi dan berupaya memberikan dampak positif bagi pembangunan Sulawesi Utara secara keseluruhan," kata Olly.

Gubernur Olly menuturkan, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2018 menyebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulut terus menurun.

"Jumlah penduduk miskin mencapai 193,31 ribu orang (7,8 persen) berkurang 1,54 ribu orang dari kondisi September 2017 yang sebesar 194,85 ribu orang (7,9 persen). Jumlah yang terus menurun, sejak tahun 2015 sebanyak 8,2 persen dan tahun 2016 berada pada angka 8,1 persen," kata Olly.

Lanjut Gubernur Olly, ekonomi Sulut Triwulan II 2018 tumbuh 5,83 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya yang tumbuh 12,72 persen.

"Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 11,87 persen," beber Olly.

Gubernur Olly juga mengimbau TPID Kabupaten/Kota untuk tetap menjaga dan mengatur ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan stabilitas harga pangan untuk kebutuhan masyarakat, khususnya saat hari raya keagamaan.

"Lewat forum ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk memaksimalkannya sebagai langkah memantapkan koordinasi, seiring dengan pembentukan struktur TPID sesuai Keppres 23 Tahun 2017 bagi Kabupaten/Kota. Sekaligus untuk memperkuat sinergitas program dan kegiatan dalam rangka pengamanan pasokan kebutuhan bahan pokok dan harga pangan pokok untuk menjaga stabilitas harga di setiap wilayah, di Provinsi Sulawesi Utara," papar Olly.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengingatkan pentingnya komunikasi efektif antar TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota, sambil terus mengajak dan mendorong masyarakat, khususnya petani untuk mengatur pola tanam Barito (Bawang, Rica, Tomat) sebagai pemicu utama inflasi, agar tersedia saat hari raya keagamaan.

Adapun rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Soekowardojo, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta dan seluruh anggota TPID kabupaten dan kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Jangan Salahkan BKN, Wagub : ODSK Tidak Akan Tolerir ASN Korupsi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui BKN Regional XI Manado mengelurkan pernyataan resmi terkait penyisiran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjerat tindak pidana korupsi. Dari hasil penyisiran tersebut diketahui sebanyak 83 ASN yang ada di Sulawesi Utara telah terjerat korupsi. Hasil penyisiran BKN ini tentunya bukan untuk mengada-ngada melainkan telah bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Manado dalam melakukan penyisiran oknum-oknum ASN tersebut.

Menyikapi hal tersebut, Pemprov Sulut dalam hal ini Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw yang mewakili Gubernur Olly memberi pernyataan terkait temuan tersebut. Wagub Steven menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur tidak akan mentolerir ASN yang terjerat masalah hukum.

"Saya dalam fungsi pengawasan sangat mewanti-wanti ASN pemprov agar jangan sampai terlibat dengan masalah hukum, dan jelas tegas pak Gubernur pun tidak akan mentolelir ASN yang terlibat korupsi," sahut Wagub Steven.

Lebih dalam lagi, Wagub mengingatkan secara tegas kepada semua ASN di kabupaten/kota yang ada dilingkup Pemerintahan Sulawesi Utara agar tidak terlibat lagi dalam kasus korupsi ini.

"Jadi terkait persoalan hukum bagi ASN itu bukan hanya ada di Pemprov Sulut namun tersebar di kabupaten kota. Saya berharap kita semua mengantisipasi sehingga bisa menghindari dari masalah hukum," akhiri Wagub

Selanjutnya terkait kasus korupsi yang menjerat 83 oknum ASN tersebut, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan surat pemberhentian secara tidak hormat kepada ASN-ASN tersebut dan tinggal diserahkan kepada yang bersangkutan.

Ditegaskan bahwa kepemimpinan pemerintahan OD-SK tidak akan memberi kompromi kepada ASN yang ada dilingkup Sulawesi Utara yang terjerat hukum terlebih korupsi. (humas provinsi sulut)