Kamis, 26 Februari 2015

Wagub Saksikan Penandatangan Kontrak Paket Lelang Pengadaan Barjas






Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd di Auditorium Mapalus kantor Gubernur, kamis (26/2) kemarin,  menyaksikan penandatanganan kontrak bersama paket lelang pengadaan barang dan jasa Pemprov Sulut.
 Menurut Kepala Biro Pembangunan Farly Kotambunan ada 72 paket pekerjaan yang telah dilakukan kontrak pertama saat ini dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 260.179.240.425 Miliar , rinciannya Dinas Pendidikan Nasional 2 paket, Dinas Pekerjaan Umum 64 paket, Sekretariat DPRD 1 paket, Dinas Pertanian dan Peternakan 3 paket, Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan, Balai Penyantun Lansia serta Balai Kesehatan Mata masing-masinh 1 paket.
Dalam kesempatan itu Wagub mengingatkan, beberapa hal terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan yang akan dikerjakan nanti oleh para kontraktor yang telah menandatanganinya itu, agar pelaksana proyek dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggungjawab, harus ada komitmen dalam melaksanakan ini agar bisa selesai tepat waktu sehingga tidak akan mengalami kerugian.
"Kerjakan proyek pembangunan yang sudah kalian tandatangani  hingga selesainya seratus persen. Jangan setelah di tengah jalan tidak mampu lagi untuk menyelesaikan, tentu ini ada konsekwensi hukum di kemudian hari, ujar kansil, seraya berharap, penandatanganan kontrak ini , sebelumnya kalian sudah membaca klausul dalam kontrak, dan kami anggap kalian sudah setujuh jangan sebaliknya," tegas kansil.
Kansil juga tak lupa mengingatkan, yang paling penting dalam pembangunan proyek fisik ini yaitu kualitas pekerjaan yang harus di nomor satukan yaitu berdasarkan SPEK yang ada. jangan sampai kalian merobah-robah, kunci kansil  Turut hadir Deputy Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Dr. Robin Asab Suryo. (Kabag Humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemlrov)         

Wagub: Kesejahteraan Pegawai Jadi Pemicu Etos Kerja







Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd menyatakan, fungsi aparatur sebagai Public Servant yang professional tidak dapat berjalan maksimal apabila tidak dibarengi dengan adanya peningkatan kesejahteraan dari pemerintah. Hal itu dikatakan Wagub saat membuka Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian yang digelar Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut di ruang Mapaluse kantor Gubernur, Kamis (26/2) kemarin.
Kegiatan yang diikuti para Kepala BKD Kabupaten/Kota serta para Sekretaris dan Kasubag Kepegawaian SKPD dilingkungan Pemprov Sulut.
Menurut Kansil, Pemberian kesejahteraan merupakan salah satu program manajemen sumber daya manusia (SDM) yang salah satunya bisa berfungsi meningkatkan kinerja dari pegawai itu sendiri,  sembari menyebutkan, dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang menyatakan, jaminan sosial seperti perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sangat jelas bahwa pemerintah menjamin kesejahteraan para ASN yang dikelola oleh Badan Pengelola jaminan Sosial (BPJS), jelas kansil.
Karena itu Wagub mengajak dengan adanya pemberian kesejahteraan lewat program BPJS termasuk tambahan penghasilan berupa TKD diharapkan,  pegawai harus meningkatkan etos kerja yang baik,  budaya santai dan malas-malasan harus di hilangkan, karena bisa berdampag buruk terhadap pelayanan pada masyarakat.
“Saya ingin jati diri, moralitas dan etos kerja yang baik serta sarat dengan komitmen integritas dan profesionalisme yang tinggi dalam mengemban tugas sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat harus benar-benar di junjung tinggi,”ujarnya.  
Sementara terkait dengan terkuaknya kasus penipuan yang dilakukan seorang oknum pegawai terhadap penerimaan CPNS jalur honor daerah (honda) kategori 2, dilingkungan Pemrov Sulut Kansil mewarning agar supaya kasus tersebut segera di tuntaskan, karena sudah banyak memakan korban serta ratusan juta telah melayang. Bahkan yang Lebih memiriskan lagi nama saya dibawah-bawah dalam kasus tersebut.
Kabag Jaringan Indormasi dan Kesejahteraan Pegawai Drs Andra Mawuntu mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk fasilitasi kesejahteraan PNS di pemprov Sulut, sebagai program bagi PNS dalam mempersiapkan masa pension serta untuk mengembangkan sisten informasi kinerja pegawai. Turut hadir Plt Kepala BKD Sulut Drs Lucky Taju MSi,           

Masuk Purna Bakti PNS Harus Tingkatkan Keterampilan




Tingkat pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan seiring perkembangan teknologi saat ini semakin meningkat, melahirkan pola konsumtif yang tak terbendung. Fenomena ini menjadi perhartian khusus pemerintah terlebih lagi bagi para pegawai yang akan memasuki masa purnabakti atau pensiun.
Mengingat hal tersebut Pemerintah Provinsi Sulut melalui Sekretariat Korpri melaksanakan acara sosialisasi kewirausahaan bagi anggota korpri yang juga merupakan Pegawai negeri Sipil (PNS) se provinsi Sulut. Kegiatan tersebut dilaksanakan Kamis (26/2) bertempat diruang rapat biro umum.
Ketua Korpri Sulut Ir Siswa R Mokodongan dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Korpri Sulut Ir. Janny Lukas,Msi menyatakan kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas pegawai yang akan pensiun, sehingga dapat menciptakan keunggulan sehingga memiliki keterampilan dalam mengembangkan kewirausahaan pasca mengabdi.
Pemprov Sulut melakukan terobosan dengan pembentukan wirausaha yang dianggap penting, para PNS dalam sosialisasi ini mampu menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat secara keseluruhan dan dapat berkontribusi juga bagi pembangunan daerah.
Sekprov berharap juga dalam sosialisasi ini dapat mengubah sikap pola hidup konsumtif menjadi pola hidup yang produktif. Dalam kegiatan itu para peserta mendapatkkan sejumlah materi tentang bagaimana membangun kewirausahaan dengan baik.(Kabag Humas Drs. Jahja P Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov Sulut).