Gubernur Olly Dondokambey Buka STQH XXV Sulut di Asrama Haji Tuminting

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey membuka secara resmi Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) XXV Tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Asrama Haji Tuminting, Manado, Rabu (10/4/2019) malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Olly mengatakan, pelaksanaan STQH bernilai penting bagi umat Muslim karena dapat menjadi media untuk meningkatkan pola pikir dan membudayakan kebiasaan umat Muslim gemar membaca Al-Qur’an.

Selain itu, menurut Olly, STQH mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an sebagai pedoman dan tuntunan bagi kehidupan umat Muslim di dunia.

"STQH bukan hanya ajang untuk menentukan terbaik dari yang terbaik tapi mampu menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh jalinan persaudaraan, keakraban, kekeluargaan serta “Ukhuwah Islamiyah” diantara umat Muslim yang ada di Sulut," ujar Olly.

Lebih jauh, Olly mengimbau seluruh peserta STQH untuk memanfaatkan kegiatan STQH sebagai momentum untuk semakin mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh persudaraan, keakraban dan kekeluargaan yang terjalin baik hingga kini.

"Jalinan silaturahmi, persaudaraan, kekeluargaan atau kehidupan yang rukun dan damai adalah garansi dalam dinamika kehidupan bermasyarakat dan kunci keberhasilan pembangunan daerah," imbuh Olly.

Pembukaan turut dihadiri Kakanwil Kemenag Sulut H. Abdul Rasyid dan Ketua Umum LPTQ Sulut H. Herson Mayulu. (Humas Pemprov Sulut)

Kinerja Sektor Perikanan Sulut Positif

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rudi Mokoginta membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pembangunan kelautan dan perikanan Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Kota Tomohon, Rabu (10/4/2019) pagi.

Dalam sambutannya, Mokoginta menerangkan tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Kebijakan Kelautan Indonesia yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo mampu meningkatkan pencapaian pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Sulut.

"Kita telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah konkrit dan konstruktif dalam rangka menindaklanjuti RAN Kebijakan Kelautan Indonesia," kata Mokoginta saat membacakan sambutan.

Mokoginta menjelaskan, terjadinya kenaikan nilai ekspor komoditi perikanan dari 107,034,865.42 US$  tahun 2016, menjadi 127.669.313,31 US$ pada tahun 2017 yaitu 19,27% dan naik pada tahun 2018 tercatat nilai ekspor 131.923.242,64 US$ atau 3.33%;

Kemudian pada tahun 2018 konsumsi ikan Sulut naik tercatat 60.08 kg/kapita/tahun, dibandingkan dengan tahun 2017 58,85 kg/kapita/tahun;

Sementara itu, masih kata Mokoginta, rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dari tahun 2016 naik dari 106.86 untuk NTN dan 92 untuk NTPi menjadi 114,2 untuk NTN dan 94.24 untuk NTPi pada tahun 2018.

Menurut Mokoginta, pencapaian positif itu menjadi komitmen Sulut untuk bersama daerah lainnya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia berdasarkan lima pilar utama yang dicanangkan Presiden Jokowi.

Untuk diketahui kelima pilar tersebut yakni pilar pertama pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, pilar kedua berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.

Kemudian pilar ketiga komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim, pilar keempat diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan pilar kelima membangun kekuatan pertahanan maritim.

Rakernis kelautan dan perikanan turut dihadiri Kepala DKP Sulut Ronald Sorongan dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan. (Humas Pemprov Sulut)

Matangkan Proposal Sinovik, Pemprov Sulut Target Masuk TOP 40 Inovasi Nasional

Pemerintah Provinsi Sulut dibawah kepemimpian Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw terus melakukan inovasi pelayanan publik guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Berbagai program dari Perangkat Daerah Pemprov akan diikut sertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Kamis (10/4/2019), bertempat di ruang rapat WOC Kantor Gubernur, tim SINOVIK Pemprov Sulut menggelar rapat dalam rangka penyempurnaan Proposal Sinovik.

Pemprov menargetkan Program Inovasi Publik bisa masuk Top 99 dan Top 40 inovasi nasional. Dalam SINOVIK Tahun 2019, ada 5 (lima) Perangkat Daerah Provinsi dan 4 Kabupaten  yang akan ikut. 

Kelima Perangkat Daerah  Provinsi itu adalah Dinas Kesehatan dengan inovasi DESAKU, U ARE THE REASON, ANDA TIDAK SENDIRI, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak SISTEM PELAPORAN KEKERASAN, Dinas Penanaman Modal dan PTSP SI OBET, Badan Pendapatan Daerah SEE SAMRAT SMART, dan Biro Umum ULA. Sementara keempat Kabupaten itu adalah Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, dan Sangihe. 

Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut, Glady Kawatu menyatakan, Sesuai jadwal Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota sudah harus menginput proposal Sinovik tanggal 15 April 2019 mendatang, untuk itu perlu dilakukan rapat finalisasi terkait penyempurnaan tata bahasa proposal tersebut.(humas provinsi sulut)

Bahas Kesiapan Daerah Jelang Pemilu, Kemendagri Lakukan Video Conference Dengan Pemprov Sulut

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen mengikuti video conference tentang Kesiapan Pemilu Serentak 17 April 2019, antara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (10/4/2019).

Dilaksanakan di Command Center ODSK Kantor Gubernur, video conference tersebut turut dihadiri oleh Bawaslu Sulawesi Utara, KPU Provinsi Sulawesi Utara serta pihak dari Forkopimda Sulut.

Sekprov Silangen saat melakukan video conference dengan pihak Kemendagri menuturkan bahwa daerah Sulawesi Utara telah siap untuk melaksanakan pemilu serentak yang jatuh pada tanggal 17 April 2019 mendatang.

"Pemerintah provinsi baik KPU dan Bawaslu, aparat keamanan dan masyarakat telah siap melaksanakan pemilu serentak," terang Sekprov.

Senada juga disampaikan oleh ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh yang menjelaskan bahwa daerah Sulut telah melakukan persiapan untuk menyambut pemilu serentak.

"Persiapan terus berjalan dan secara umum telah siap melaksanakan pemilu. Untuk logistik KPU menargetkan sebelum H-1 semua logistik telah tersalurkan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kemendagri mengapresiasi pihak Provinsi Sulut yang sudah melakukan persiapan dengan baik.

"Mudah-mudahan dapat dimatangkan agar saat hari H tidak ada hambatan," ujar Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo.(humas provinsi sulut)

Wagub: Pengelola Dana Desa Jangan Pikir Keuntungan Diri Sendiri

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw secara tegas mengingatkan kepada para pengelola dana desa untuk tidak memikirkan keuntungan bagi diri sendiri dari pengelolaan dana desa. 

Hal tersebut disampaikan Wagub Kandouw saat memberikan sambutan arahan kepada para camat, hukum tua dan pendamping desa dalam kegiatan Rakor Program Inovasi Desa Provinsi Tahun 2019, bertempat di Hotel Arya Duta, Rabu (10/4/2019). 

"Dana desa harus tetap jelas peruntukannya, hilangkan pemikiran untuk keuntungan diri sendiri, dana desa harus dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan oleh masyarakat," tegas Wagub. 

Wagub Kandouw juga mengingatkan kepada pengelola dana desa untuk mengelola dana desa secara baik, lakukan inovasi program baru, jangan hanya terpaku pada satu program saja, namun perlu diingat juga jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana para pengelola akan langsung berhubungan dengan aparat penegak hukum, tidak mengenal kompromi. 

"Pahami dengan baik bagaimana bagaimana dana digunakan, tak ada cerita lagi kesalahan dalam pengelolaan dana desa sudah tak ada celah lagi," tegas Wagub.

Melalui rakor ini, Wagub juga berharap agar dapat memberikan pencerahan bagi para pendamping desa, memotivasi para pendamping desa untuk bekerja penuh totalias, 

menjadi salah satu media yang efektif, menyatu padukan pandangan dan kebersamaan dalam menjalankan agenda pengawalan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kegiatan pembangunan desa yang inovatif dan lebih berkualitas. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulut, Roy Mewoh menyatakan rakor ini dilaksanakan sebagai sarana berbagi informasi dan memberikan pemahaman bagi pendamping desa dan perangkat desa guna melalukan inovasi terhadap program yang dilaksanakan dengan menggunakan dana desa.(humas provinsi sulut)

Buka Rakornas UKPBJ, Wagub Kandouw Ingatkan Pejabat Pengadaan Bekerja Cepat dan Tepat Sasaran

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat bekerja dejgan cepat, tepat serta tetap hati-hati dalam proses pengadaan sehingga tercipta hasil kerja yang baik dan tepat sasaran.

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Lembaga tahun 2019, bertempat di Hotel Four Points Manado, Rabu (10/4/2019). 

"Saya harap para pejabat pengadaan harus benar-benar teliti dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa, tetap prudent (hati-hati), dalam melaksanakan tugas," tegas Wagub.

Wagub juga menyatakan agar pejabat pengadaan harus mampu melihat kebutuhan dari pengadaan barang maupun jasa, pengadaan barjas harus dirasakan manfaatnya secara sustainable, tidak sembarangan. 

Disamping itu, Wagub juga menekankan pengadaan memiliki peran penting dalam kesuksesan organisasi pemerintah, organisasi penyepenggara barjas harus dapat memastikan skema kerja proses pengadaan yang dilakukan dengan harga wajar, dapat dipertsnggungjawabkan. 

"Proses pengadaan harus ada output dan outcome yang jelas, harus ada sebab akibat yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jalankan semua proses sesua aturan," tutur Wagub. 

Untuk itu melalui rakornas UKPBJ ini Wagub Kandouw berharap dapat menghasilkan kesamaan visi dan misi dalam pengadaan barjas, menghasilkan kesepakatan bersama dalam membangun sistem pengadaan demi pelayanan publik yang maksimal.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala LKPP, Deputi Bidang Pengembangan dan SDK LKPP, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulut Jemmy Ringkuangan, serta para peserta Rakornas.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Dondokambey Resmikan Asrama SMK PP Negeri Kalasey

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meresmikan gedung asrama dan Ruang Praktek Siswa (RPS) Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK PP) Negeri Kalasey, Kabupaten Minahasa, Rabu (10/4/2019) siang.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti peresmian dan penekanan tombol sirene pembuka tirai selubung papan nama asrama oleh Gubernur Olly sambil disaksikan seluruh siswa SMK PP Kalasey.

Dalam sambutannya, Olly optimis sarana penunjang pendidikan representatif ini mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian Sulut.

"Ini menjadi suatu kebanggaan kita semua. Dua tahun lalu saya mengunjungi tempat ini dan melihat besarnya potensi sekolah ini untuk menunjang pertanian Sulut. Karenanya dengan adanya asrama baru ini akan membuat seluruh siswa yang tinggal pun nyaman untuk belajar dan tinggal di asrama," kata Olly.

Menurut Olly, Pemprov Sulut berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dengan membiayai penuh semua kebutuhan pembangunan fisik dan siswa SMK PP Negeri Kalasey selama tinggal di asrama.

"Sekolah ini full biayanya oleh pemerintah daerah termasuk biaya tempat tinggalnya. Seluruh siswa yang bersekolah di sini berasal dari 15 kabupaten dan kota di Sulut," ungkap Olly.

Lanjut Olly, SMK PP Negeri Kalasey yang memiliki 706 siswa ini juga berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulut.

"70 persen PAD Sulut dari sektor pertanian. Apalagi sekarang ini banyak turis yang mengunjungi Sulut sehingga kita harus mampu menyuplai produk holtikultura yang menjadi kebutuhan para wisman selama berlibur di Sulut," beber Olly.

Peresmian gedung asrama siswa dan RPS turut dihadiri Kadistanak Sulut Novly Wowiling, Kadisdikda Grace Punuh dan Kepala SMK PP Negeri Kalasey Jemmy Jermias. (Humas Pemprov Sulut)