Jumat, 17 Juni 2016

Gubernur OD, Kaji Program Poros Maritim Jokowi

   Pertemuan bersama oleh Kementerian Sekretaris Negara, melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang di Ketuai Prof Dr Sri Adiningsih,  bertajuk  " Menuju Poros Maritim : Kebijakan dan Implementasi" guna membedah Program Nasional terwujudnya Tol Laut menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, secara lugas dan gamblang mempresentasikan kondisi Permasalahan serta Rekomendasi Provinsi Sulut dalam keikut sertaan pada Kebijakan Nasional di atas, saat pertemuan yang di gelar pada Kantor Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Jalan Veteran III Kementerian Setneg RI, Jakarta-Pusat, Jumat 17/06.
    Gubernur Olly Dondokambey, ketika awal memaparkan,  bahwa Provinsi Sulut dalam mendukung Poros Maritim, secara Geografis akan meningkatkan daya saing Ekonomi, mendorong peran Ekspor ke Negara Asia-Pasifik, dengan menjadikan Bitung sebagai New Gateway of Indonesia in Asia Pasific. Karna ditunjang dengan faktor Jarak dan Lama Tempuh yang lebih cepat, dibandingkan dengan jarak tempuh dari Jakarta, Surabaya via Singapura ke beberapa Negara Asia Timur dan Pasific.
    Selanjutnya pada kesempatan memaparkan Permasalahan yang ada di seputar keberadaan Pelabuhan Bitung, Oleh Gubernur Sulut, secara lugas menguraikan beberapa Kendala dan Permasalahan serius diantaranya : ~ International Hub Port Bitung (IHP) yang ditetapkan lewat Perpres No 26/2012, pada tataran Implementasi, hingga saat ini belum di dukung oleh percepatan sarana, prasarana untuk pelayanan Pelabuhan pada kegiatan Ekspor Impor serta kebijakan dari sektor2 terkait semisal, Peningkatan status Kantor Bea dan Cukai, maupun Kantor Imigrasi. ~ Di Sektor Perikanan dan Kelautan terjadi Inkonsistensi kebijakan dari Pemerintah Pusat,  dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah menetapkan Bitung sebagai Kota Tuna Dunia, namun di lain sisi ada kebijakan Moratorium dan Transhipment yang membatasi Penangkapan Ikan. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi Perikanan Tangkap sebesar 61.82 %, dimana pada Tahun 2014 = 22.950 ton. Sedangkan pada  tahun 2015, menjadi 8.762.5 ton. Sehingga berdampak besar pada Industri Penangkapan dan Pengelolaan Hasil Perikanan, terjadi PHK tenaga kerja secara besar2an ( Thn 2014 : 12.471 orang. Thn 2015 : 6.358 orang ) termasuk supply bahan baku sangat berkurang.
    Berangkat dari kondisi permasalahan di atas, maka Gubernur Olly Dondokambey, sebagaimana di kutip Juru Bicara Pemprov Sulut, Roy RL Saroinsong, SH, secara detail memberikan Rekomendasi untuk menjadi pertimbangan dan ditindak lanjuti, kepada segenap peserta pertemuan yang juga dihadiri Mantan Menteri Kelautan & Perikanan RI, Prof Dr Rokhimin Dahuri, MSc, Kepala Badan Keamanan Laut RI, Pejabat teras Eselon 1 dan 2  lingkup Kementerian diantaranya, Dirjen Perhubungan Laut KemenHub, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan  Perikanan DKP, Deputi bid Kordinasi Kedaulatan Kemaritiman Kemenko Maritim n Sumber Daya, Deputi Menteri PPN bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian Bappenas, Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata KemenPar. Hal hal sebagai berikut : ~ Perencanaan yang Konperehensif serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Bitung sebagai Hub International. ~ Kebijakan khusus tentang Diskresi Impor Produk Tekstil dan Buah untuk Pelabuhan Logistik Berikat Bitung, yang mana produk ini masuk melalui Bitung dan di distribusi ke seluruh Indonesia, mininal di Kawasan Indonesia Timur. ~ Memenuhi Jumlah Kapal yang beroperasi untuk meng supply 7 (tujuh) Industri Pengalengan Ikan (UPI) di Bitung yang mengoperasikan sekitar 53 Kapal milik Pengusaha Lokal yang hingga saat ini belum beroperasi.
   Pada akhir presentasi dan paparan Gubernur Olly Dondokambey, berharap kiranya kontribusi Sulut pada perwujudan Tri Sakti dan Nawacita melalui Tol Laut dan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, guna merealisasikan Tujuan Nasional dalam membangun Masyarakat Indonesia Hebat dan Sulut Hebat, dapat terealisasi  "Matahari Terbit dari Timur, Demikian juga Pembangunan Indonesia, harusnya di mulai dari Timur, jadi Kita jangan Melawan Kodrat Alam" Tutup Gubernur Olly Dondokambey yang disambut applaus peserta pertemuan.
    Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan.

Wagub: Opini BPK 2016 Nanti Harus WTP Murni







Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP keuangan pemprov Sulut  tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulut didapat saat Injury time atau menjelang detik-detik penyerahan opini.
Hal tersebut disampaiakan Wagub saat memimpin apel bulanan Korpri yang dilaksanakan Jumat (17/6) bertempat di ruang mapalus kantor Gubernur Sulut.
Prestasi baik ke 5 pemprov sulut tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah didapat ibarat permainan sepak bola dimana kemenangannya diperoleh detik-detik terakhir. Diakui banyak temuan yang didapat atas pengeloaan keuangan tahun 2015, namun syukur semua temuan tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu sehingga predikat WTP dapat diraih Pemprov Sulut.
Hal tersebut menjadi pelajaran bagi jajaran pemprov sulut dari para pengelola keuangan hingga kepala SKPD. Wagub menegaskan tahun 2016 ini menjadi awal baru lagi bagi semua, pengelolaan keuangan harus lebih jelas dan mengikuti aturan yang berlaku, agar saat pelaksanaan audit dari BPK nanti tidak mendapat temuan sehingga LHP pemprov tahun 2016 nanti benar murni tanpa harus ada penyelesaian akhir yang tidak perlu dilakukan seperti lalu.
“Saya minta tahun depan, tidak terjadi seperti ini. Untuk penggunaan anggaran harus tepat sasaran serta pengelolaan administrasi keuangan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual, sehingga nanti hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK benar murni,” tegas Kandouw.
Selain itu Wagub juga mengakui, bahwa sistem pengendalian internal (SPI) di SKP saat ini masih amburadul, berbagai perbaikan harus dijalankan. Untuk itu perlu ditingkatkan efektifitas pengawasan dari para Kepala SKPD, termasuk pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum mantap itu segera di tindaklanjutinya, karena pihak BPK masih menemukan permasalahan yang hendak menjadi perhatian Pemprov Sulut terkait dengan masalah aset tetap tersebut.    
Namun demikian predikat opini WTP yang diperoleh saat ini merupakan awal manis diawal kepemimpinan dengan Gubernur Sulut  Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw. “Ini merupakan capaian dan hasil kerja kita bersama yang patut disyukuri dan dijawab dengan kerja yang semakin optimal bagi masyarakat Sulut kedepan, berikan pelayanan terbaik sehingga kita bisa mendapatkan penilaian yang baik juga,” terang Kandouw.
Kandouw juga berharap, kedepan kekompakan antar sesama ASN tetap dijaga, terutama dalam pengelolaan keuangan. Para kepala SKPD juga harus lebih teliti dan terbuka dalam memimpin instansinya masing-masing sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apel Korpri kali ini diikuti Wakil Ketua TP PKK Sulut Dr Kartika Devi Tanos yang juga sebagai Kepala UPTD Balai Data, Survailance dan Sistem Informasi Dinkes Sulut, Pejabat Eselon Dua hingga Staf. (Humas Pemprov Sulut).