Senin, 08 Mei 2017

Gubernur Olly Jamin Kemudahan Investasi Di Sulut

Investasi merupakan tumpuan utama pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, investor baik dalam dan luar negeri tidak perlu khawatir atau takut untuk berinvestasi di Sulawesi Utara.

Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam Welcome Dinner Peserta Musyawarah Nasional VI Forum Komunikasi Dewan Komisaris/Pengawas Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK/P BPD-SI) di Hotel Four Points Manado, Senin (8/5/2017) malam.

"Tidak ada yang rumit dalam pengurusan izin investasi. Semuanya pasti lancar. Keamanan Sulut juga terjamin," katanya.

Olly menjanjikan seluruh investor yang berinvestasi di Sulut akan selalu dibuat nyaman sepanjang tidak melanggar ketetapan hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan Olly menawarkan peluang investasi di bidang pariwisata dan hiburan di sepanjang pantai Manado.

"Kawasan bisnis baru di sepanjang pantai Manado masih terbuka untuk peluang usaha hiburan, perdagangan dan industri," imbuhnya.

Di samping itu, Olly juga menyebutkan keunggulan Sulut lainnya yaitu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Bitung. Hal itu, lanjut gubernur dapat menjadikan Bitung sebagai tempat pertama masuknya barang-barang yang diproduksi dari Cina.

"Kami sedang membuka kawasan ekonomi khusus. Nantinya barang-barang dari Cina akan masuk terlebih dulu ke Sulut karena jarak yang lebih dekat," ujarnya.

Di tempat yang sama Ketua FKDK/P BPD-SI Dr. Islahuddin menjelaskan agenda penting yang akan dilakukan selama berlangsungnya musyawarah nasional.

"Munas ini sangat istimewa. Meskipun kami bertemu dalam raker tahunan namun kami juga memiliki agenda meyusun kepengurusan yang lebih baik," katanya.

Adapun pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, M.Si, Bupati Minahasa Selatan Christianty Eugenia Paruntu, Komisaris Utama Bank SulutGo Sanny Parengkuan, Direktur Utama, Jeffry Dendeng, jajaran Forkopimda dan pejabat lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Welcome Dinner 8 th Maritme Security Desktop Exercise.

Wagub Kandouw : Data Kemiskinan Harus Lebih Akurat!

Suksesnya Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) yang dicanangkan sejak bulan Maret 2016 sangat ditentukan oleh keakuratan data masyarakat miskin di Sulawesi Utara.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Hotel Aston Manado, Senin (8/5/2017) sore.

"Data kemiskinan harus kita buat lebih akurat!. Apapun yang dilakukan di lapangan kalau data tidak akurat akan menimbulkan masalah," tegasnya.

Keakuratan dan kevalidan data kemiskinan tersebut menurut wakil gubernur juga tergantung pada keberhasilan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Penanganan kemiskinan harus terstruktur dan holistik. Koordinasi juga harus mantap agar penanganan kemiskinan di Sulut dapat berhasil," kata Kandouw.

Oleh karenanya, Wagub Kandouw juga berharap agar seluruh pemerintah kabupaten dan kota dapat mengikuti pemerintah provinsi dengan memaksimalkan penggunaan APBD untuk menanggulangi kemiskinan.

"Semua kegiatan yang tertata di APBD diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Saya harapkan dapat diikuti kabupaten dan kota," bebernya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial dr. Grace Punuh mengharapkan adanya kesepakatan dalam pemutakhiran data kemiskinan yang dihasilkan dalam rakor tersebut.

"Diharapkan adanya rekomendasi kesepakatan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang," imbuhnya.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Sulut pada September 2016 berada pada posisi 8,20 persen. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan September 2015 yang berada di posisi 8,98 persen atau mencapai 217.150 jiwa.

Penurunan jumlah masyarakat miskin tersebut seiring dengan aktualisasi program OD-SK yang dicanangkan sejak Maret 2016 yang difokuskan pada prinsip penerima manfaat by name by address dan peningkatan pembangunan di sektor pariwisata serta optimalisasi kinerja perangkat daerah.

Menariknya, rapat tersebut diselingi dengan pemberian bantuan rumah sederhana RS-RTLH, bantuan kartu asitensi lanjut usia terlantar kepada 950 lanjut usia senilai Rp. 200 ribu per bulan selama 10 bulan dan bantuan operasional kepada karang taruna senilai Rp. 10 juta.

Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Sulut, Mohamad Edy Mahmud, Plh. Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Roy H. Mewoh, DEA, perwakilan dari dinas sosial di kabupaten dan kota se-Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Harap Bakamla Terus Jaga Keamanan Laut Sulut

Telah dibukanya jalur pelayaran Kapal Roll On Roll Of (RoRo) MV Super Shuttle Roro 12 rute Davao (Filipina) – Bitung (Indonesia) dapat mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan. Namun kelancarannya sangat tergantung dengan situasi keamanan laut.

Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam kegiatan Maritime Security Desktop Exercise (MSDE) ke-8 yang diadakan di Hotel Aryaduta Manado, Senin (8/5/2017) pagi.

"Jalur pelayaran Davao ke Bitung sudah dibuka. Kami berharap Bakamla dapat terus menjaga keamanan laut untuk kelancaran pelayaran," katanya.

Menurut gubernur, pentingnya peranan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dalam menjaga keamanan laut disebabkan karakteristik wilayah Sulut yang sangat rentan terhadap berbagai tindak kejahatan di laut, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, peredaran narkoba. "Kontribusi Bakamla RI sebagai penjaga lautan nusantara sangat penting sehingga kemampuannya perlu dikembangkan agar dapat mengikuti dinamika yang terjadi di lapangan," imbuhnya.

Terkait dipilihnya Sulut sebagai tempat pelaksanaan MSDE ke-8, dikatakan gubernur sebagai kebanggaan bagi masyarakat Sulut. Kepercayaan itu akan dijawab dengan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah bagi suksesnya kegiatan tersebut. "Kegiatan ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan Sulut ke depan, khususnya dalam aspek kedaulatan maritim di wilayah Sulawesi Utara," tegasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Ari Soedewo, SE, MH menyampaikan data world drugs report 2016 dari United Nation Office On Drugs and Crime (UNODC) yang menunjukkan peningkatan peredaran narkoba melalui jalur laut yang disebut shouthern route.

Oleh karenanya, melalui kegiatan MSDE ke-8 ini, Soedewo mengharapkan adanya satu formulasi kerjasama teknis operasional berdasarkan ketentuan hukum internasional guna menanggulangi permasalahan tersebut.

"Apabila memungkinkan, formulasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat diangkat sebagai sebuah best practices penanggulangan peredaran narkoba melaui laut ke tingkat kawasan Asia Pasifik," katanya.

Seperti diketahui, setelah delapan tahun dilaksanakannya MSDE, terdapat peningkatan terhadap pemahaman hukum laut internasional secara regional. Hal ini dapat dilihat dari pencegahan secara regional dan aktivitas penegakan hukum di laut yang jauh lebih baik dari sebelumnya

Adapun pertemuan multilateral ini dihadiri pula oleh Prof. Stuart Kaye dan Dr. Chris Rahman dari The Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), Deputy Commisioner Of ABF Michael Outram, Kepala Bakamla RI Zona Maritim Tengah Brigjen Pol. Drs. Bastomy Sanap, SH, MBA, M.Hum dan pejabat lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Buka Manado International Conference on Tourism Investment, Olly yakin Pariwisata Sulut semakin baik.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, melalui Sekertaris Daerah Edwin H. Silangen SE, MS mengatakan bahwa Manado International Conference on Tourism Investment (MICTI) ini lebih meyakinkan pemprov Sulut, bahwa Sektor Pariwisata akan semakin baik. Hal ini dikatakan Sekprov Sulut, kala mewakili Gubernur pada Meeting MICTI di Hotel Sintesa Peninsula, Senin (08/05) kemarin.

MICTI yang rencananya dilaksanakan pada 22-24 mei 2017 ini diharapkan dapat memberi multiplier effect yang baik bagi Pemerintah, utamanya bagi masyarakat Sulawesi Utara, Ujar Sekprov.
Menurut Sekprov, peserta yang nantinya ikut dalam MICTI  ini sesuai jadwal akan melaksanakan field trip, "field trip yang akan dilakukan harus dipersiapkan dengan baik, mengunjungi destinasi wisata unggulan kabupaten kota, dan memiliki tingkat kesiapan yang mantap, agar para peserta memiliki kesan yang baik" ujar Sekprov.

Lebih lanjut Sekprov berharap, lewat MICTI ini, bersama dengan komitmen Pemprov untuk pengembangan pariwisata, akan menjadi momentum kebangkitan Pariwsata yang lebih baik, dan investasi yang lebih lagi untuk kebaikan daerah bumi nyiur melambai ini.

Silangen juga berpesan, bahwa menjadi daerah destinasi wisata International, selain kesiapan tempat wisata, para SDM yang bekerja berhubungan langsung dengan Pariwisata, SDM juga harus ditingkatkan, memiliki Hospitality atau keramahan, dan bersifat welcome terhadap para wisman yang ada, pesan Sekprov.
(Humas Pemprov Sulut)
dryp

Sekprov tuntut ASN Pemprov tingkatkan kinerja

Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin H. Silangen, SE, MS, menuntut agar kinerja ASN di lingkup pemprov harus lebih ditingkatkan.Hal ini dikatakan Silangen saat menjadi pembina apel pagi Keasistenan III Setda Prov. Sulut, Senin (08/05) kemarin.

Silangen yang didampingi  Karo Protokol Kerjasama dan Komunikasi Publik, dr. Bahagia R. Mokoagow M.Kes mengatakan peningkatan performa bukan hanya dari segi kehadiran dan kedisiplinan, melainkan juga dari kemampuan dalam bekerja sama dan juga, yang menjadi perhatian khusus yaitu dalam pemanfaatan penggunaan anggaran, Ujar Silangen.

Menurut Sekprov,
Hampir 3/4 serapan anggaran SKPD  berada di bawah 15%,
SKPD yang belum bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada, akan diadakan pemotongan khususnya untuk non fisik. "Ini harus di evaluasi, kalau fisik bisa dimaklumi, tapi kalau non fisik ini harus ditindak" Tegas Silangen.
Menurut sekprov, melihat standar penyerapan, mendekati bulan juni, harusnya rata-rata SKPD harus mampu menyerap 50% anggaran yang ada, karena penyerapan yang baik akan memberi dampak yang besar bagi roda pemerintahan.

Sekprov juga kembali mengingatkan, agar ASN Pemprov terus bekerja dengan optimal agar dapat mewujudkan visi dan Misi Gubernur serta Wakil Gubernur, menuju Sulawesi Utara yang lebih Hebat. Tutup Sekprov.
(Humas Pemprov Sulut)
dryp