Rabu, 16 Desember 2015

Tri Rachayu Lantik Ketua TP PKK Minsel dan Bolsel







Ibu Ketua TP PKK Provinsi Sulut Dra. Tri Rachayu Sumarsono melantik ibu Esther Hosang Lumigkewas, SE sebagai Ketua PT PKK Kabupaten Minahasa Selatan serta Ibu Nurbiaity Damopolii-Lapatola sebagai Ketua PT PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Usai pelantikan Penjabat Bupati Minahasa Selatan dan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Selatan
Pelantikan dan Sertijab Ketua TP PKK Minsel dan Bolsel itu berdasarkan, Surat Tugas Ketua TP PKK Provinsi Sulut No. 93/ST/PKK.Prov/XII/2015 untuk TP PKK Minahasa Selatan dan No. 94/ST/PKK.Prov/XII/2015 untuk TP PKK Bolaang Mongondow Selatan serta Surat Tugas Ketua Dekranasda Provinsi Sulut No. 05/ST/Dekran –Sulut/XII/2015 untuk TP PKK Minahasa Selatan dan No. 06/ST/Dekran –Sulut/XII/2015 TP PKK Bolaang Mongondow Selatan.  
Dalam sambutannya, Ibu Tri Rachayu Sumarsono memberikan pesan kepada Ketua TP PKK yang baru dilantik untuk memahami posisi dan peranan gerakan pkk, menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi/lembaga terkait
Selanjutnya Ibu Sumarsono menegaskan secara garis besar tentang posisi dan peranan gerakan PKK seperti sesungguhnya sudah dapat menggambarkan betapa strategisnya fungsi TP.PKK beserta kader-kader pkk yang tersebar diseluruh pelosok desa. TP PKK dapat menjadi perekat antara fungsi-fungsi kemasyarakatan dan fungsi-fungsi pemerintahan. TP.PKK juga dapat berperan sebagai unsur terdepan yang akan menggalang peran-serta masyarakat. program-program pemerintah dan pemerintah daerah yang berkaitan langsung dengan peran-serta masyarakat, sewajarnya memperoleh dukungan dari TP PKK. terhadap hal ini, ada faktor agar TP PKK mampu melakukan fungsinya secara optimal, antara lain, perlunya segenap jajaran TP PKK mengetahui apa yang menjadi program-program pemerintah. tetapi ini bukan berarti, TP PKK hanya mengerjakan apa yang menjadi program-nya pemerintah saja, karena pada hakekatnya TP PKK itu memiliki program pokok PKK yang perlu dilaksanakan bersama.
Dalam suatu organisasi, kita harus memahami visi karena merupakan cita-cita yang menjadi motivasi ketika bekerja. Dalam mewujudkan Minut sebagai kabupaten buah, jelas ibu Sumarsono. (Humas Pemprov Sulut).

Tertinggi di Indonesia Timur, Sulut berhasil pertahankan LAKIP terbaik

Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Judhistira Siwu,SE,Msi mewakili Pemprov Sulut saat menerima penghargaan Lakip dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres Jakarta
* Kalahkan Pemprov DKI

Di penghujung tahun 2015 ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah komando Penjabat Gubernur DR. Sumarsono,MDM dan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat.
Kali ini adalah dalam bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di istana Wapres (15/12) diprakarsai oleh kementerian PAN RB. 
Dalam laporan Menteri PAN RB Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi menjelaskan bahwa Evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan terhadap seluruh kementerian, lembaga non kementerian dan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota. Namun dalam penyerahan kemarin baru untuk Kementerian, lembaga non kementerian dan pemerintah provinsi, sedangkan untuk pemerintah kabupaten dan kota masih dalam tahap perampungan. Yuddy juga melaporkan bahwa terjadi peningkatan dari segi kualitas dan kuantitas bagi instansi pemerintah dalam pelaporan akuntabilitas kinerjanya. 
Wakil presiden RI Jusuf Kalla dalam sambutannya menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas kerja instansi pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat. "Evaluasi LAKIP saya harapkan bisa meningkatkan kinerja seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah semata-mata untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia", imbuhnya. 

Tertinggi di Indonesia Timur
Dalam evaluasi LAKIP tahun ini, Pemerinta provinsi Sulut mendapatkan predikat B (baik). Dimana menempatkan Sulut sebagai provinsi dengan perolehan nilai tertinggi di kawasan Timur Indonesia. Hanya Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Timur yang memperoleh nilai A.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta hanya mendapatkan predikat CC. Di posisi paling bawah ada Provinsi Kalimantan Utara  dengan predikat D.
Ada juga Pemprov Banten, Sulawesi Selatan, Aceh, Sulawesi Barat, Jambi hingga Papua Barat yang bernasib sama seperti DKI dan harus puas dengan nilai CC.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Farly Kotambunan, SE melalui Kabag Tata Laksana Judhistira Siwu, MSi mengatakan bahwa capaian yang diraih Pemprov Sulut kali ini adalah hasil kerja keras dari Tim dan seluruh komponen yang terlibat dalam penyusunan Lakip tersebut, namun ada beberapa catatan yang diberikan oleh Pemerintah kedepan bagi pemprov Sulut untuk diperbaiki yaitu penyempurnaan dokumen perencanaan dan penajaman terhadap pengawasan. "Secara umum sudah baik, namun kedepan kami upayakan l agar nilai naik sehingga predikatnya naik. Untuk itu diharapkan kerjasama dan dukungan seluruh instansi yang terkait", ungkap Siwu.
Pada acara penyerahan tersebut hadir hampir seluruh menteri Kabinet Kerja dan kepala daerah seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Banten Rano Karno, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Namun Gubernur DKI Basuki T Purnama hanya diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKi Saefullah. (Humas Pemprov Sulut)

"Hosang-Bahagia" Pimpin Minsel dan Bolsel









Untuk mengisi kekosongan pada posisi Bupati Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang telah mengakhiri masa jabatan, maka harus dilaksanakan pelantikan Penjabat Bupati.
Penjabat Gubernur Sulut DR Sumarsono MDM menunjuk Ir. Peter R Hosang,Msi sebagai Penjabat Bupati Minsel berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-6126 tanggal 8 Desember 2015 menggantikan C. E Paruntu. Sedangkan untuk mengganti posisi Bupati Bolsel ditunjuk Dr Bahagia R Mokoagow,Msi berdasar keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-6142 tanggal 11 Desember 2015 menggantikan H Herson Mayulu. Pelantikan tersebut dilaksanakan Rabu (16/12) bertempat di Graha Gubernurran Bumi Beringin.
Dalam sambutan Sumarsono mengatakan amanah yang diberikan kepada dua pejabat Pemprov Sulut ini agar dilaksanakan secara paripurna demi pembangunan daerah dan bangsa tercinta.
Gubernur mengingatkan beberapa hal diantaranya para penjabat Bupati memiliki kewenangan penuh  sebagai pemimpin, bertanggung jawab penuh kepada masyarakat dan Tuhan. Kedua Penjabat Bupati ini agar Iklas dan tulus selama mengabdi.
Sekalipun memiliki kewenangan penuh sebagai penguasa daerah, namun ada batasan dalam mengambil keputusan diantaranya adalah kontrak kerja yang telah ditandatangani bupati sebelumnya dilarang melakukan perubahan. 
Selain itu juga Penjabat Bupati boleh melakukan mutasi pejabat berdasarkan persetujuan Mendagri dan Penjabat Gubernur, namun Sumarsono berharap tidak melakukan mutasi pejabat kecuali mengisi kekosongan, serta berharap jangan ada non job selama para Penjabat Bupati memimpin. 
Karena Pilkada telah selesai maka penjabat Bupati Minsel dan Bolsel agar selalu berkonsultasi dengan para Bupati terpilih di daerah masing-masing demi kesinambungan pembangunan daerah, selama menjabat kedua penjabat agar merangkul para tokoh masyarakat di daerah masing-masing serta tetap menjaga keharmonisan dan keamanan daerah.
Secara khusus Sumarsono menegaskan dalam pemilihan Penjabat Bupati  dirinya tidak mendapat interfensi dari pihak manapun, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan secara baik dan ketentuan yang berlaku. Untuk Dr. Bahagia, merupakan pointed Bupati, karena dipilih langsung pemimpin di pusat. Bahagia Dipilih karena  mempromosikan kepemimpinan gender perempuan berdasarkan undang-undang.Kepada para Penjabat Bupati dan Walikota yang ada di Sulut Dirjen Otda ini berharap agar berlomba menunjukan kinerja terbaik dan membuat inovasi baru selama menjabat, jika pada evaluasi nanti tidak ada perubahan yang dilakukan Sumarsono menegaskan para Penjabat tersebut bisa lengser dari posisinya. Turut Hadir Sekprov Sulut Ir Siswa R Mokodongan, Perwakilan Unsur Forkopimda Sulut serta para pejabat teras Pemprov Sulut (Humas pemprov Sulut).