Selasa, 27 Maret 2018

Gubernur Melayat Ke Rumah Duka Istri Imam Masjid Kyai Modjo ahmad Kyai Demak

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey,SE bersama sejumlah pejabat melayat ke rumah duka dari Istri Imam Masjid Kyai Modjo ahmad Kyai Demak yang berada di Tondano Minahasa, Selasa (27/3).

Saat melayat, Gubernur secara pribadi, keluarga dan Pemerintah Provinsi menyatakan rasa belasungkawa yang dalam atas meninggalnya Almarhuma, semoga amal dan ibadah almarhuma diterima disisi Tuhan yang maha kuasa.

Umat Islam merasa kehilangan atas kepulangan almarhuma ke rahmatullah. sosok yang menjadi kebanggaan, panutan, karena tugas dan pengabdian kepada jamaah dan masyarakat. Gubernur berharap bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap tabah menghadapi cobaan ini.(humas provinsi sulut)

Sekprov Serahkan SPT ke Kantor Pajak Pratama


Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, SE, MS Menyerahkan laporan SPT pajak tahunan.

SPT Sekprov langsung diserahkan ke Kantor Pajak Pratama Sulut, Selasa (27/3).

Setelah menyerahkan SPT sekprov mengingatkan kepada seluruh ASN yang ada di lingkup Pemprov Sulut untuk segera melaporkan SPT tahunan agar tidak menjadi kendala bagi ASN sendiri, dengan taat melaporkan SPT itu berarti ASN telah bersama mendukung pembangunan negara dan daerah.

Batas akhir penyampaian SPT Tahunan untuk periode Tahun Pajak 2017 untuk Wajib Pajak Perorangan adalah paling lambat per 31 Maret 2018 dan WP Badan adalah per 30 April 2018, untuk itu Sekprov berharap seluruh ASN telah menyelesaikan laporan SPT sebelum batas akhir penyampaian.(humas provinsi sulut)

Penyerahan SPT Pajak di Kantor Pratama oleh Sekda Prov. Sulut Bapak Edwin H. Silangen, SE, Ms

BPK Periksa Aset Pemprov, Wagub Kandouw : Perintah Gubernur Semua Harus Ada



Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw didampingi Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Sulut, Asiano G. Kawatu bersama tim pemeriksa BPK  melakukan pemantauan pemeriksaan kelengkapan aset bergerak yakni, kendaraan dinas roda empat dan dua, hingga aset tidak bergerak 'Genset Raksasa' dihalaman belakang Kantor Gubernur selasa ( 27/03/2018 ) siang kemarin.

Dalam pemantauan tersebut, nampak tidak luput dari pemeriksaan tim BPK mobil dinas (Mobnas) Gubernur DB 1, Patwal Polisi serta Mobnas milik Wagub DB 2.

Karena ini sudah  menjadi target utama dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey bagi institusi pemerintah provinsi (Pemprov)  untuk tahun 2018 ini harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wagub Kandouw  mengungkapkan bahwa hal tersebut bagian dari komitmen Gubernur dalam meraih WTP dengan menaati ketentuan aturan.

"Prasyaratnya antara lain itu adalah aset. Pak Gubernur sudah memerintahkan semua aset yang bergerak harus ada, dan puji Tuhan  sampai saat ini saya monitor  pengadaan yang  2017 semua yang di panggil ada kecuali yang  di kepulauan dan di Jakarta (nanti BPK akan melakukan  pemeriksaan juga)," terangnya.

Kandouw juga menghimbau tegas kepada semua jajaran SKPD Pemprov Sulut dalam menghadapi proses pemeriksaan BPK itu harus membuka diri, tetap menyesuaikan kondusif dengan apa yang diminta (data) BPK.

"Jelas tegas pak Gubernur katakan bahwa tidak pandang bulu, ada yang sengaja, jangankan lalai, sengaja saja dengan upaya memberikan data fiktif tidak mampu memperlihatkan SPJ yang jelas itu muaranya, apa  eksekusi," terang Wagub, sembari menambahkan termasuk semua aset tanah diperiksa dan nanti diberikan rekomendasi yang biasanya itu bagi pengurusan sertifikat melalui pengesahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).


Mengenai pembebasan lahan Wagub Kandouw  juga menghimbau  kepada masyarakat supaya menghormati dan  ikut apa yang dikatakan undang-undang apalagi untuk kepentingan umum.

"Jangan  berusaha untuk mempersulit dan kalau ada  yang  coba -coba mengadakan transaksi lagi  akan berhadapan dengan hukum", tutup Kandouw.





Bersama BPK, Wagub Periksa Kendis Pemprov


Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven O.E Kandouw didampingi Kepala Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah Sulut, Asiano G. Kawatu bersama tim pemeriksa BPK  melakukan pemantauan pemeriksaan kelengkapan aset bergerak yakni, kendaraan dinas roda empat dan dua, hingga aset tidak bergerak 'Genset Raksasa' dihalaman belakang Kantor Gubernur selasa ( 27/03/2018 ) siang kemarin.

Dalam pemantauan tersebut, nampak tidak luput dari pemeriksaan tim BPK mobil dinas (Mobnas) Gubernur DB 1, Patwal Polisi serta Mobnas milik Wagub DB 2.

Karena ini sudah  menjadi target utama dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey bagi institusi Pemprov untuk tahun 2018 ini harus mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wagub Kandouw  mengungkapkan bahwa hal tersebut bagian dari komitmen Gubernur dalam meraih WTP dengan menaati ketentuan aturan.

"Prasyaratnya antara lain itu adalah aset. Pak Gubernur sudah memerintahkan semua aset yang bergerak harus ada, dan puji Tuhan  sampai saat ini saya monitor  pengadaan yang  2017 semua yang di panggil ada kecuali yang  di kepulauan dan di Jakarta (nanti BPK akan melakukan  pemeriksaan juga)," terangnya.

Kandouw juga menghimbau tegas kepada semua jajaran SKPD Pemprov Sulut dalam menghadapi proses pemeriksaan BPK itu harus membuka diri, tetap menyesuaikan kondusif dengan apa yang diminta (data) BPK.

"Jelas tegas pak Gubernur katakan bahwa tidak pandang bulu, ada yang sengaja, jangankan lalai, sengaja saja dengan upaya memberikan data fiktif tidak mampu memperlihatkan SPJ yang jelas itu muaranya, apa  eksekusi," terang Wagub, sembari menambahkan termasuk semua aset tanah diperiksa dan nanti diberikan rekomendasi yang biasanya itu bagi pengurusan sertifikat melalui pengesahan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Mengenai pembebasan lahan Wagub Kandouw  juga menghimbau  kepada masyarakat supaya menghormati dan  ikut apa yang dikatakan undang-undang apalagi untuk kepentingan umum.

"Jangan  berusaha untuk mempersulit dan kalau ada  yang  coba -coba mengadakan transaksi lagi  akan berhadapan dengan hukum", tutup Kandouw.(humas provinsi sulut)

Kendalikan Harga Pangan, Pemprov Sulut Luncurkan Toko Tani

Berbagai kebijakan sebagai terobosan dan solusi dalam mengatasi gejolak harga pangan telah dilakukan pemerintah. Satu diantaranya dengan membentuk Toko Tani Indonesia Center (TTIC) sebagai upaya untuk menjaga harga yang wajar di tingkat produsen serta mempermudah aksesbilitas pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS pada acara Launching Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di Manado, Selasa (27/3/2018) pagi.

"Keberadaan TTIC di Sulawesi Utara diharapkan mampu memotong mata rantai distribusi komoditi pangan dari semula 7 - 8 pelaku menjadi 3 - 4 pelaku sehingga harga dapat dikendalikan lebih murah dari harga pasar dan pada akhirnya konsumen memperoleh pangan murah, aman dan berkualitas sekaligus petani dan pedagang memperoleh keuntungan yang wajar," katanya.

Oleh karena itu, Gubernur Olly sangat mengapresiasi peluncuran TTIC sebagai kegiatan penting bernilai strategis terhadap pertumbuhan perekonomian Sulut.

"Saya ucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak yang telah bersinergi dan menggagas launching TTIC. Kegiatan ini bernilai penting dan strategis terhadap upaya penanganan gejolak harga pangan yang tidak terkendali serta terhadap pertumbuhan perekonomian di daerah kedepan," tandasnya.

Lanjut Gubernur Olly, harga pangan menjadi unsur yang memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pangan, sebab dipahami bahwa harga pangan yang berfluktuasi akan mempengaruhi kesejahteraan petani yang merupakan produsen pangan, maupun masyarakat luas selaku konsumen akhir.

"Diperlukan keseimbangan harga yang saling menguntungkan, baik di tingkat produsen maupun tingkat konsumen," tandasnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengharapkan Perangkat Daerah yang mengelola TTIC untuk dapat bertanggungjawab dan berkoordinasi dengan mitra atau vendor untuk kerjasama penyediaan pangan pokok strategis yang kontinue. Juga kepada para Gapoktan/Poktan yang menjadi penyalur bahan pokok diharapkan dapat semakin memperhatikan kualitas untuk mengurangi adanya konsumen yang dirugikan.

Usai sambutan, Sekdaprov Silangen mewakili Gubernur Olly melakukan penguntingan pita tanda diresmikannya TTIC dan menyerahkan bantuan dari pemerintah kepada kelompok Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kabupaten dan kota.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pangan Sandra T.P. Moniaga menerangkan manfaat TTIC sebagai sarana atau wadah Gapoktan/supplier/produsen pangan pokok dan strategis untuk memasarkan komoditas hasil produksi pertanian khususnya beras, cabai merah, dan bawang merah yang diproduksi langsung dari pertanian serta komoditas pangan lainnya seperti terigu, gula pasir, minyak goreng, telur, dan daging.

"Sehingga keberadaan TTIC diharapkan mampu memangkas mata rantai distribusi komoditas pangan yang dipasarkan langsung melalui TTIC ke konsumen sehingga harga dapat selalu dikendalikan lebih rendah daripada harga pasar pada umumnya," katanya.

Lanjut Moniaga, kegiatan Toko Tani Indonesia Center ini dapat memberikan kontribusi untuk kelancaran distribusi pangan, pemasaran komoditas pangan ke masyarakat dengan harga terjangkau serta ketersediaan pasokan dan kemudahan akses dalam mendapatkan pangan murah.

"TTIC ini memberikan kesempatan bagi gapoktan dan supplier pangan untuk memasarkan langsung komoditasnya dengan harga yang telah disepakati sesuai MoU antara TTIC dan Supplier/vendor dengan harga yang lebih murah dari harga pasar," tandasnya.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan dari Dinas Pangan kabupaten dan kota serta perwakilan Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo. (Humas Pemprov Sulut)

Tinjau USBN di SMAN 3 Binsus Tondano, Ini Harapan Gubernur Olly

Ujian akhir zaman now jelas berbeda dengan model ujian di zaman old. Dulu, ujian akhir yang paling populer adalah Ujian Akhir Nasional (UAN). Sekarang, untuk jenjang SMA secara umum ada 2 jenis ujian akhir, yakni Ujian Nasional/Ujian Nasional Berbasis Komputer (UN/UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Setiap siswa harus mampu mencapai batas standar yang ditentukan untuk meraih kelulusan.

Seperti yang disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE saat meninjau pelaksanaan hari terakhir USBN di di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Binsus Tondano, Minahasa, Selasa (27/3/2018) pagi.

"Adik-adik harus berusaha keras dalam menghadapi ujian ini. Maksimalkan kemampuan dan kecerdasan yang dimiliki. Harus punya cita-cita supaya semangat belajar tetap ada. Pemerintah hanya bisa memberikan fasilitas," kata Olly untuk memotivasi seluruh peserta USBN.

Oleh karena itu, Olly menyebutkan komitmen dari Pemprov Sulut bagi setiap siswa berprestasi dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan biaya melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri.

"Pemerintah akan memberikan bantuan biaya bagi yang berprestasi baik studi di dalam negeri maupun luar negeri," tandasnya.

Lanjut Olly, prestasi itu dapat diraih, jika setiap siswa selalu berfikir positif dan tidak menggunakan narkoba.

"Zaman Now, kita harus berikan yang terbaik dan lakukan hal-hal yang positif supaya bisa sukses. Jangan berpikiran negatif apalagi terlibat narkoba dan minuman keras karena pasti akan merusak masa depan kita," imbuhnya.

Usai melakukan peninjauan, Gubernur Olly mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala sekolah untuk membahas fasilitas penunjang di sekolah-sekolah. Olly mengimbau seluruh kepala sekolah untuk segera merubah pola pengrlolaan keuangan.

"Kepala sekolah harus merubah pola. Semua harus direncanakan baik2. Sekarang harus money follow function bukan money follow program," ucapnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Sulut Grace Punuh dan jajaran Pemkab Minahasa. (Humas Pemprov Sulut)

Wagub Kandouw Serahkan Dana Hibah Untuk NU, Muhammadiyah, PHBI Dan  APTISI



Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw menyerahkan dana hibah dari Pemprov Sulut untuk PW Nahdlatul Ulama, PW Muhammadiyah, Persatuan Hari-Hari Besar Islam (PHBI), dan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Penyerahan dilakukan di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (27/3/2018) pagi.

Diketahui, besarnya dana hibah untuk PW Nahdlatul Ulama senilai Rp. 1 miliar, bagi PW Muhammadiyah senilai Rp 250 juta, untuk PHBI senilai Rp 200 juta dan untuk APTISI senilai Rp. 500 juta.

Kandouw mengatakan dana hibah adalah bentuk perhatian dari Pemprov Sulut terhadap eksistensi organisasi baik keagamaan maupun pendidikan di Sulut.

"Ini wujud komitmen Gubernur sehingga bantuan hibah ini dapat diserahkan," katanya.

Kandouw berharap seluruh dana hibah dapat digunakan optimal sesuai kebutuhan setiap pihak penerimanya. Ia juga memastikan penyerahan dana hibah telah melalui seluruh aturan yang ditentukan.

"Berdasarkan himbauan BPK, dana hibah tidak boleh diterima setiap tahun oleh penerima yang sama. Tentunya himbauan ini harus dipatuhi. " tandasnya.

Menanggapi dana hibah itu, seluruh penerima mengapresiasinya. Ketua PW Nahdlatul Ulama Sulut Saban Mauludin mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk merahabilitasi gedung sekretariat PW Nahdlatul Ulama.

"Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Bantuan ini akan digunakan untuk merehabilitasi gedung sekretariat dari satu lantai menjadi dua lantai," katanya.

Hal senada diutarakan Ketua APTISI Sulut Olfi Lomboan. "APTISI Sulut menyampaikan terimakasih kepada Pemprov Sulut karena telah memperhatikan APTISI dengan memberikan hibah. Bantuan ini akan kami gunakan untuk seminar dan beberapa kegiatan APTISI," imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala BPKAD Gemmy Kawatu, Ketua PW Muhammadiyah Sulut Nasruddin Yusuf dan Ketua PHBI Sulut Syahrul Poli.         ( Humas PemProv Sulut )

Gubernur Olly : Selamat Bertugas Mayjen TNI Madsuni dan Terima Kasih Mayjen TNI Ganip Warsito



Sejak Kodam XIII Merdeka dihidupkan kembali Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan satu tantangan dengan pecahnya Marawi untung kita sudah ada Kodam ini.
Hal ini  dikatakan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey pada acara pisah sambut Panglima Komando Daerah Militer ( Pangdam ) XIII Merdeka di Graha Gubernuran Bumi Beringin senin ( 26/03/2018 ) malam kemarin.
Itulah satu hal yang membanggakan kita sehingga turis- turis bisa datang lebih banyak karena merasa aman.
" Kami juga mengatakan kepada travel.- travel yang ada bahwa Sulut aman , kita semua juga merasakan keamanan , ini berkat dari Pangdam, Kapolda dan semua pihak yang terkait menjaga daerah ini", kata Gubernur.

Hasilnya kita lihat sampai hari ini bagaiman dukungan tokoh- tokoh agama kerjasama dengan Pangdam dan Kapolda  menangani segala isu yang ada langsung cepat tanggap serta Pak Kabinda juga memberikan masukan informasi yang penting pada aparat keamanan.
" Karena itu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah bisa berjalan dengan baik karena didukung penuh oleh aparat keamanan" ujar Gubernur.

Saya harapkan pada Pangdam yang baru,  ada masalah apapun silahkan diinformasikan kepada kami atau kegiatan apapun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota siap membantu  kegiatan - kegiatan dari Kodam XIII Merdeka.
"Kami sangat berharap apa yang sudah berjalan dengan baik ini bisa berjalan terus untuk kesejahteraan masyarakat sulut khususnya, lebih luasnya untuk menjaga perbatasan agar indonesia tetap merdeka agar supaya kita terjaga terus dari hal-hal yang kita tidak inginkan" harap Gubernur.

Mengiringi kebersamaan ini, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan atas nama pribadi serta keluarga Dondokambey-Tamuntuan mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Mayjen TNI Ganip Warsito  atas totalitas pengabdian dalam.gerak langkah membangun daerah ini dan selamat bertugas kepada Mayjen TNI Madsuni selaku Pangdam XIII Merdeka yang baru  semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati, menyertai serta menuntun segala usaha dan karya pengabdian kita dalam membangun daerah, bangsa dan negara, tutup Gubernur Olly Dondokambey.

Pisah Sambut ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw, Ketua DPRD Sulut Andre Angouw, Forkopimda Sulut ,  Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin Silangen, Bupati Sitaro Tonny Supit, Bupati Bolmong, Yasti Mokoagouw,.Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said ( Pasha Ungu ) , Wakil Bupati Tomohon Syerly Sompotan ,Pejabat TNI -Polri dan Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
( Humas PemProv Sulut )