Selasa, 07 November 2017

Wakili Gubernur, Mokoginta Ingatkan Pentingnya Keamanan Pangan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Sulut

Pangan yang aman, bermutu, bergizi, beragam harus tersedia secara cukup bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, SE, M.TP pada advokasi peraturan bersama pengawasan bahan berbahaya dan sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 di Manado, Selasa (7/11/2017) pagi.

"Ini merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya terselenggarannya sistem pangan yang memberikan perlindungan dan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Oleh karena itu, menurut Gubernur Olly, pangan sebagai komoditas dagang memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab.

"Harus tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta turut berperan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Diketahui, untuk memenuhi amanat perundang-undangan sebagaimana pengaturan tentang pangan, tentu saja tidaklah mudah, utamanya dalam memberikan pengawasan dalam pangan, seperti asam borat, boraks, formalin, paraformaledehid dan berbagai pewarna makanan.

Dalam hal inilah penting bagi semua stakeholder terkait untuk duduk bersama guna meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta menguatkan komitmen antar instansi terkait di daerah dalam membina dan mengawasi produk pangan dan bahan berbahaya yang sering di salahgunakan dalam pangan.

Lebih jauh, masih dalam sambutan Olly berharap semua pemangku kepentingan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan peraturan bersama pengawasan bahan berbahaya dan sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 itu.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Manado Dra Rustyawati, APt, M.Kes, Ephid dan perwakilan dari kabupaten dan kota di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kandouw Apresiasi Pandangan Fraksi DPRD Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw mengapresiasi pandangan dan masukan dari seluruh fraksi di DPRD Sulut terhadap Ranperda APBD Sulut T.A. 2018 dan pembentukan dana cadangan revitalisasi anjungan daerah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

"Setelah mendengar, menyimak dan mencermati pandangan umum dewan yang terhormat, maka pada prinsipnya kami merespon baik berbagai pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Sulut. Karena menjadi pemahaman kami, bahwa pandangan-pandangan tersebut bertujuan memperbaiki, menyempurnakan dan memantapkan gerak kinerja Pemprov Sulut," kata Kandouw di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kairagi, Manado, Selasa (7/11/2017) siang.

Kandouw menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan tentang pembentukan Dana cadangan revitalisasi anjungan daerah pembangunan TMII.

"Kami mengapresiasi atas dukungan terhadap program prioritas pemerintah daerah khususnya untuk peningkatan mutu dan kualitas sektor kepariwisataan serta menunjang untuk pembentukan dana cadangan untuk revitalisasi anjungan daerah pembangunan TMII," katanya.

Ditambahkan Kandouw, anjungan Sulut di TMII merupakan show window sebelum wisatawan benar-benar datang ke Sulut sehingga perlu direnovasi dan telah menjadi kesepakatan dengan seluruh kabupaten dan kota sehingga akan dilakukan sharing pendanaan.

Selain itu, Kandouw juga menjawab pandangan Fraksi Partai Demokrat yang mempertanyakan tentang perlunya bimbingan dan pemahaman hukum kepada anak-anak sekolah terkait kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

"Pemprov Sulut tentunya terus mengedepankan dan melaksanakan program SITAHU (siswa taat hukum) untuk para pelajar di Sulut," tandasnya.

Lebih jauh, Kandouw juga menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar tentang anggaran belanja tidak langsung yang lebih besar dari anggaran belanja langsung.

"Hal itu dikarenakan belanja tidak langsung telah dianggarkan antara lain dalam dana Bos (SD, SMP, SMA/SMK), tunjangan sertifikasi guru, belanja bagi hasil pajak ke kabupaten dan kota se-Sulut," imbuhnya.

Persoalan penerbitan Pergub angkutan umum tidak dalam trayek (online) pun ikut ditanyakan oleh Fraksi Amanat Keadilan. Kandouw menegaskan Pemprov Sulut akan memfasilitasi pembentukan produk hukum angkutan online.

"Pemerintah daerah melalui SKPD terkait akan memfasilitasi pembentukan produk hukum terkait angkutan umum tidak dalam trayek (online) yang menjadi kewenangan," ujarnya.

Adapun, Fraksi Gerindra mempertanyakan program prioritas kedaulatan pangan Pemprov Sulut. Kandouw menjelaskan bahwa program-program yang menyentuh petani dan masyarakat terutama peningkatan NTP terus digalakkan pada dinas perkebunan, dinas pertanian dan peternakan, dinas perikanan dan kelautan, dan dinas pangan.

Adapun rapat paripurna turut dihadiri Ketua DPRD Andrei Angouw, Sekdaprov Edwin Silangen SE, MS, jajaran Forkopimda dan para pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

OD-SK Harap Dukungan DPRD Sukseskan 10 Program Prioritas

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menegaskan pentingnya pelaksanaan program prioritas di Bumi Nyiur Melambai. Oleh karenanya Pemprov Sulut yang dipimpin Olly dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw sangat mengharapkan dukungan dari legislatif untuk mensukseskannya.

“Kami sangat memohon dukungan DPRD untuk mensukseskan program prioritas di Sulut. Besar harapan Pemprov Sulut, ini bisa terwujud sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama bisa dituntaskan,” kata Olly usai rapat paripurna Ranperda APBD 2018 di Kantor DPRD Kairagi, Senin (6/11/2017) malam.

Program prioritas itu diantaranya, pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah seperti jalan ring road dan akses pariwisata Likupang.

“Yang jelas untuk menghindari kemacetan, prioritas utama Pemprov Sulut yaitu pembangunan Ring Road dan rencana pengembangan jalan pariwisata dari bandara sampai di Likupang sepanjang 33 Km. Mengingat khusus untuk jalan pariwisata Likupang nanti akan dialokasikan pemerintah pusat dalam APBN dan APBN-P 2018,” ujar Olly.

Sebelumnya, saat menyampaikan penjelasan, Gubernur Olly menerangkan 10 program prioritas Sulawesi Utara yang bakal dikerjakan pada tahun depan. Program yang dianggarkan senilai Rp. 1,4 trilun terdiri dari :

1. Program kedaulatan pangan yang terdiri dari pertanian,perkebunan,perikanan dan kelautan dengan anggaran Rp24 Miliar.

2. Pembangunan Pendidikan Rp214,8 Miliar.

3. Pendanaan bagi penanggulangan kemiskinan dan pengangguran sebesar Rp48 Miliar.

4. Pembangunan kesehatan dianggarkan Rp12,7 Miliar,

5. Revolusi mental dan reformasi birokrasi Rp144,5 Miliar.

6. Infrastruktur dan pengembangan wilayah disediakan anggaran sebesar Rp878 Miliar.

7. Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dianggarkan Rp16,5 Miliar.

8. Peningkatan daya saing investasi Rp25,7 Miliar.

9. Pembangunan Pariwisata Rp11 Miliar.

10. Pengelolaan bencana dan mitigasi iklim diplot Rp16,8 Miliar.

Rapat paripurna turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, jajaran Forkopimda dan para pejabat Pemprov Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Ekonomi Sulut Tumbuh 6,49 % di Kuartal III-2017

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara di kuartal III-2017 mencapai 6,49 %. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III/2017 mencapai Rp28,25 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp20,33 triliun.

"Terhadap triwulan III/2016 atau secara year on year, ekonomi Sulut tumbuh 6,49%," kata Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut Norma O F Regar, Manado, Senin (6/11/2017) siang.

Menurutnya, pertumbuhan didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang yang mengalami penurunan 1,41%.

"Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pertambangan dan penggalian sebesar 10,71% diikuti administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,71%, dan jasa perusahaan sebesar 9,68%," jelasnya.

Tingginya pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian, menurut Norma, didorong oleh kembali normalnya operasional PLTP Lahendong serta penambahan dua unit pengusahaan uap panas di Minahasa yang mulai beroperasi pada akhir 2016.

Struktur PDRB Sulut menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan III/2017, kata dia, tidak menunjukan perubahan berarti. "Pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar eceran, reparasi mobil sepeda motor, konstruksi dan transportasi pergudangan masih mendominasi PDRB Sulawesi Utara," katanya.

BPS Sulut mencatat, jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Sulut pada triwulan III/2017 atau yoy, konstruksi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,17%, diikuti pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,87% dan industri pengolahan 0,79%.

Sebelumnya, dalam beberapa kesempatan, Gubernur Olly Dondokambey, SE mengklaim pertumbuhan ekonomi Sulut melaju dengan cepat. Pada triwulan I/2017 tumbuh 6,43%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01%. 

Inflasi dapat dipertahankan pada level satu digit yaitu pada angka 3,59%. Di samping itu, untuk sektor investasi, total realisasi investasi periode Januari hingga Juni 2017 mencapai Rp2,86 triliun (PMA Rp2,5 triliun dan PMDN Rp319 miliar). 

Pencapaian ini 114,4% lebih besar dari target RPJMD Sulut yang sebesar Rp2,5 triliun melalui investasi pada sektor pariwisata, energi dan pertambangan. "Di 2017, total realisasi investasi telah melampaui target yang ditetapkan," kata Olly.

Dia menerangkan, tren pertumbuhan ekonomi Sulut yang positif pada 2017 juga telah mampu menurunkan angka pengangguran. Hal ini terlihat dari angka pengangguran yang pada 2017 sebesar 6,12% turun dibanding 2016 sebesar 7,82%.

Sementara, tingkat kemiskinan di Sulut pada 2017 sebesar 8,1% turun dibanding keadaan pada tahun 2016 sebesar 8,98%. Sejauh ini, angka kemiskinan di Sulut lebih rendah dibanding nasional yang mencapai 10,64%.