Wakili Gubernur, Sekprov Silangen Terima Kunker Komisi VIII DPR RI

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Edwin H. Silangen, SE, MS menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Tumbelaka Kantor Gubernur, Senin (17/12/18). 

Kepada Komisi dengan lingkup tugas bidang agama dan sosial tersebut Silangen menjelaskan Visi Pembangunan Daerah 2016-2021 yakni Terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya, serta penjabarannya dalam tujuh misi (saptacita) pembangunan daerah diantaranya bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, badan amil zakat, penanggulangan bencana, serta perwakafan di Provinsi Sulut. 

"Ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah provinsi yang pelaksanaannya disinergikan dan dikoordinasikan secara langsung dengan segenap stakeholders pembangunan yang terkait," beber dia. 

Lebih jauh dirinya memaparkan, di bidang agama Pemerintah Provinsi Sulut selalu bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama serta melibatkan Tokoh Agama dan lembaga keagamaan dalam pembangunan daerah sehingga kemajemukan kehidupan beragama di daerah ini senantiasa diwarnai dengan keharmonisan dan kerukunan. 

"Sulawesi Utara termasuk daerah yang paling Toleran di Indonesia. Hal itu berlaku juga pada bidang sosial yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang ada di daerah Sulut dengan menurunnya  angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, dan ini paling rendah Se-sulawesi," paparnya. 

Terkait permasalahan penanggulangan bencana, Sekprov melaporkan bahwa Sulawesi Utara cukup rawan terdampak bencana, maka kesiap siagaan di sektor ini menjadi perhatian penting, dengan melaksanakan Rakor serta Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Alam yang melibatkan seluruh Stakeholders terkait di daerah ini. 

Diakhir sambutannya, Sekprov Silangen mengharapkan kepada Komisi VIII agar melalui Forum ini dapat memberikan masukan informasi maupun data yang sifatnya terperinci dan mendetail sehingga kunjungan kerja ini dapat dimanfaatkan oleh daerah dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pembangun daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas P3A Mieke Pangkong, Kepala Kesbangpol Meky Onibala, Kepala BPBD Joi Oroh, Kepala Biro Kesra dr.Kartika Devi Tanos, Staf Ahli Gubernur Roy Tumiwa, perwakilan Kakanwil Kemenag dan Perwakilan Baznas Sulawesi Utara.(humas provinsi sulut)

Dibuka Wapres JK, Gubernur Olly Hadiri Konferensi SDGs 2018

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri Konferensi Tahunan Sustainable Development Goals (SDGs) 2018 yang dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018) pagi.

Dalam sambutannya, Jusuf Kalla mengatakan dalam sebuah pembangunan berkelanjutan bukan hanya pemerintah yang bergerak tetapi juga masyarakat mendorong untuk tercapainya tujuan.

"Dibutuhkan koordinasi bukan hanya departemen, antar negara. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga harus mendorong. Memberikan suatu sumbangan atau tujuan kepada SDGs ini atau PBB, adanya pembangunan berkelanjutan," kata Wapres.

JK menjelaskan pembangunan yang berkelanjutan memiliki efek kebersamaan. Jika hal tersebut bisa dilakukan akan timbul keadilan.

"Keadilan dan kesejahteraan sudah jadi bagian daripada kebutuhan masyarakat kita semua sehingga bahwa kita juga berusaha untuk memajukan pendidikan ini secara merata," kata JK.

Tidak hanya itu, dibutuhkan juga sebuah inovasi untuk menunjang pendidikan yang bermutu. Sebab dia menjelaskan pembangunan berkelanjutan harus berkaitan satu sama lain. Tidak hanya pemerintah kata dia, perlu ada dorongan dari masyarakat.

"Dengan gerakan ini dapat kita laksanakan apa yang bicarakan bersama. Baik di tingkat PBB, baik tingkat pemerintah atau tingkat masyarakat," kata JK.

Kerja sama tersebut kata JK harus dilakukan. Agar tercipta koordinasi yang baik. Pemerintah kata dia hanya menyediakan dana yang cukup serta program. Tidak hanya itu, dibutuhkan juga pelatihan yang baik agar infrastruktur berjalan dengan baik.

"Diperlukan langkah perhatian yang baik, dan dibutuhkan sistem yang baik, dan butuh subsidi yang baik," ungkap JK. 

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan bahwa konferensi ini merupakan upaya untuk mempererat kerjasama di antara semua pihak yang terlibat dalam upaya pencapaian target SDGs di Indonesia.

Menurut dia, konferensi tersebut memiliki beberapa tujuan. Konferensi yang baru diadakan untuk pertama kalinya ini diharapkan mampu merumuskan masukkan bagi perumusan kebijakan pencarian target SDGs.

"Memberikan masukkan kepada para perumus kebijakan dalam melaksanakan program pembangunan secara lebih baik, dalam mencapai target SDGs tahun 2030. Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs di Indonesia," kata Kepala Bappenas. (Humas Pemprov Sulut)