Wagub Kandouw : Harus Ada Affirmative Action Untuk Para Disabilitas dan Lansia

Penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia) harus mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw  saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia di Ruang F.J Tumbelaka Kantor Gubernur Sulut, Selasa (31/7/18) siang Kemarin

"Harus ada affirmative action untuk para disabilitas dan lansia ini. Jangan hanya melakukan pembangunan fisik daerah namun juga harus memikirkan mereka dalam setiap aspek," kata Wagub.

Lanjutnya Wagub menjabarkan affirmative action harus dilakukan secara tersinkronisasi melibatkan segenap pemangku kepentingan yang ada. Pertama pelayanan kesehatan dengan cover BPJS untuk para Lansia. Yang kedua bisa dengan menyalurkan bantuan sosial berupa pemberian bahan natura maupun bantuan keuangan. Kemudian berikut untuk penyandang disabilitas dapat dibuatkan akses dan fasilitas khusus di tempat-tempat umum seperti tempat duduk khusus, toilet khusus, tempat antrian atau area parkir yang ramah bagi penyandang disabilitas.

"Untuk mereka yang tidak berhak mengambil fasilitas para difabel maka ada sanksi pidana yang menanti," tegas Wagub.

Wagub Kandouw juga menegaskan pentingnya identifikasi informasi para penyandang disabilitas dan lansia di masing-masing Kabupaten /Kota.

"Jangan berharap pada bantuan Non Governmental Organization karena yang selalu ada adalah Pemerintah. Karenanya harus selalu berkoordinasi dengan Pemerintah. Pemkab/Pemkot yang memiliki populasi penyandang disabilitas dan lansia harus membuka diri. Jangan pilih kasih," jelas Wagub.

Kandouw juga menghimbau agar identifikasi dilakukan hingga ke pelosok desa-desa.

"Yang penting data harus betul, banyak jalan cari informasi hingga ke pelosok desa. Para disabilitas dan lansia ini bukan kaum yang so nyanda guna, bila diberdayakan mereka dapat memberi kontribusi dalam pembangunan daerah dan bangsa. Pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lansia adalah tanggung jawab kita semua," tegas Wagub Kandouw. 

Sebelumnya Kepala. Bagian Kerawanan Sosial Dampak  Bencana Penanggulangan  Kemiskinan dan Perlindungan Sosial BIro Kesra Setdaprov Sulut  Piter Jacob Toad SE  dalam laporanya mengatakan

Maksud dilaksanakan kegiatan ini untuk menyinkronkan kebijakan pemerintah secara terpadu pada setiap pemangku kebijakan di daerah dalam rangka mewujudkan amanat undang -undang terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas serta lansia

.
Tujuan agar terlaksananya sinkronisasi kebijakan program dan kegiatan terkait pemenuhan hak-hak penyandang sisabilitas dan lansia, tersedianya usulan rekomendasi penguatan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia dan terlaksana pelaporan pelaksanaan kegiatan instansi/ lembaga terkait kabupaten/ kota  dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia kepada Gubernur.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat selaku penyelenggara sekaligus narasumber dr. Kartika Devi Tanos, MARS beserta jajaran, Perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Setda Provinsi Sulut, perwakilan Pemkab/Pemkot Se Sulawesi Utara, para Penyandang Disabilitas dan Lansia se Sulawesi Utara.

DIBALIK SUKSESNYA PORDASI SULUT DI KEJURNAS PACUAN KUDA SERI 1 TAHUN 2018.

Provinsi Sulawesi Utara di cabang olahraga berkuda dikenal sebagai gudangnya kuda pacu, joki dan pelatih yang berkiprah serta pernah menjadi barometer ditingkat Nasional, bahkan di Provinsi Sulawesi Utara memiliki sarana dan prasarana yang berstandard Nasional serta mungkin juga Internasional yakni
Gelanggang Pacuan Kuda Paniki Manado dan Maesa Tompaso.

Prestasi olahraga berkuda pada tahun-tahun terakhir ini sempat terpuruk bahkan ada beberapa kali tidak mengkuti kejuaraan nasional pacuan kuda seri 1 dan 2 yang dilaksanakan setiap tahun.

Bukan itu saja,cabang olahraga berkuda yang dulunya menjadi primadona dalam mendulang medali emas di setiap kegiatan multi event Pekan Olahraga Nasional (PON), namun di PON XIX Jawa Barat tahun 2016 kontingen Provinsi Sulawesi Utara tidak mendapatkan satupun medali emas sehingga mempengaruhi peringkat secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Utara
dalam perolehan medali.

Keterpurukan prestasi olahraga berkuda ini, memicu semangat dari Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara masa bakti 2017-2021 untuk mengangkat kembali kejayaan olahraga berkuda Provinsi Sulawesi Utara ditingkat Nasional. Seperti di Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Seri 1 Tahun 2018 yang dilaksanakan di Gelanggang Pacuan Kuda Tegalwaton Salatiga Jawa Tengah, Tim Pordasi Sulawesi Utara sukses meraih juara 3 umum bahkan tidak menutup kemungkinan kejuaraan nasional pacuan kuda seri 2 yang akan di laksanakan di Gelanggang Pacuan Kuda Maesa Tompaso pada bulan Desember, Provinsi Provinsi Sulawesi akan merajai
sehingga menjadi Juara Umum Kejuaraan Nasional Tahun 2018.

Menurut Ketua Umum Pengurus Provinsi Porda Sulawesi Utara Ferry Wowor bahwa kembali eksisnya Pordasi Sulawesi Utara seperti di kejuaraan nasional Pacuan Kuda seri 1 Salatiga yang lalu dikarenakan ada beberapa hal.

"Pertama, adanya dukungan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dalam memajukan olahraga antara lain di cabang olahraga berkuda, dimana setiap di adakan kejuaraan daerah Gubernur dan Wakil Gubernur dalam sambutannya selalu menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung olahraga berkuda sehingga hal inilah memicu Pengurus Provinsi Pordasi Tahun 2017-2021 untuk menunjukkan prestasi yang optimal dan mengembalikan kejayaan olahraga berkuda Sulawesi Utara di kancah nasional" jelas Ferry Wowor.

"Kemudian yang kedua, dalam penempatan personil di struktur Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara dengan prinsip the right man on the right place dalam arti penempatan personil didasarkan atas keahlian, kemampuan dan pengalaman serta mengakomodir
semua potensi yang ada" ujar Ferry Wowor.

Menurutnya, terkait dengan memgakomodir potensi yang ada yaitu dengan menempatkan beberapa personil pelaku olahraga berkuda Sulawesi Utara
baik yang ada di daerah antara lain James Waani, Ferdinand Tumbol dan Capt. Vicky Kainage ataupun di luar daerah seperti Adhi B. Supit, Emil B Karim dan Mario Bahar.

Selanjutnya terakhir atau yang ketiga " Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara selalu mengutamakan kebersamaan, solid dan memiliki semangat juang serta
menjalankan program kerja yang sudah ditetapkan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel" tegas Ferry Wowor.

Santer Rekrutmen CPNS 2018, BKD Sulut : Belum Ada Jadwal Resmi

Santer beredarnya kabar bakal ada penerimaan CPNS 2018 dalam waktu dekat ini membuat banyak kalangan di Sulawesi Utara menjadi penasaran formasi dan waktu pelaksanaannya.

Namun hal itu belum dipastikan karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) belum menentukan kapan waktu pasti penerimaan CPNS. Hal ini diakui oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara.

Kepala BKD Sulut Femmy Suluh melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur, Olivia Theodore menerangkan belum ada informasi baru yang mereka terima dari Kemen-PAN RB.
 
"Belum ada informasi dan jadwal resmi penerimaan CPNS 2018 dari Kemenpan RB," ungkap Olivia di ruang kerjanya, Selasa (31/7/2018) pagi.

Kendati demikian, Olivia menuturkan, Pemprov Sulut telah mengirimkan formasi jabatan CPNS 2018 ke Kemen-PAN RB.

"Kami telah mengusulkan kuota sebanyak 794 CPNS ke pusat yang terdiri dari formasi tenaga pendidikan, kesehatan serta tenaga teknis yang dibutuhkan di Sulut," bebernya.

Sementara itu, melalui cuitan di Twitternya, BKN menegaskan bahwa saat ini, pihaknya belum mengumumkan waktu pendaftaran CPNS 2018 karena masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

“Mimin tak bosan menjelaskan bhw saat ini penerimaan CPNS blm dimulai. Pengumuman penerimaan #CPNS2018 msh menunggu keputusan Pemerintah,” tulis pengelola Twitter BKN.

Laman resmi BKN, yaitu https://sscn.bkn.go.id, website untuk pendaftaran rekrutmen atau penerimaan CPNS 2018 belum juga aktif.

Sampai Selasa pukul 11.00 Wita, belum ada informasi tambahan tentang penerimaan CPNS 2018.

Sebelumnya, Senin (30/7/2018) siang, Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw kembali menegaskan belum adanya penerimaan CPNS 2018.

"Saya tegaskan, sampai saat ini belum ada penerimaan CPNS di lingkup Pemprov Sulut," tandas Kandouw.

Kandouw juga mengimbau kepada seluruh masyarakat jangan percaya terhadap informasi penerimaan CPNS yang bukan berasal dari pemerintah.

“Semua itu tidak benar, awas jangan sampai terbuai dengan bujuk rayu yang menyesatkan, apalagi hingga minta duit segala," imbuhnya. (Humas Pemprov Sulut)