Jadi Narasumber Pada Kegiatan BKKBN, Humas Prov Sulut Ajak Bangun Kemitraan Yang Baik Dengan Wartawan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Bagian Pemerintahan dan Humas menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) pada Forum Komunikasi Kehumasan Program KKBPK Tahun 2018.

Bagian Humas Pemprov Sulut yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian (Kasub) Publikasi dan Dokumentasi Clif Wangke, S.Sos menjadi salah satu narasumber pada kegiatan yang dipusatkan di Hotel Grand Puri Manado, Selasa (16/10) malam.

Dalam paparannya, Kasub Clif menerangkan peran Humas Pemerintah dalam membangun hubungan dengan pers. Dijelaskan, terdapat hubungan yang erat antara humas dan pers sehubungan dengan pemberitaan giat pimpinan. Lanjutnya pula bahwa kolerasi serta hubungan yang baik antara Humas Pemerintah dan pers merupakan kunci menghasilkan suatu pemberitaan yang selaras.

Berkaitan dengan dunia milenial saat ini yang sarak dengan issu issu hoax di media sosial, Kasub Clif mengharapkan adanya ketelitian serta penelusuran yang detail terkait penerimaan berita yang telah beredar. Tambahnya pula, diperlukan data data yang akurat dalam mempublis suatu berita, sehingga apa yang akan menjadi konsumsi masyarakat memiliki pertanggung jawaban.

Sebelumnya dalam kegiatan itu, Plt. Kepala Perwakikan BKKBN Sulut Drs.  Yopi Kalesaran mengapresiasi keterlibatan semua pihak yang terkait dalam mensukseskan kegiatan ini. Disamping itu juga, menurutnya, dalam membangun dunia pers harus membangun citra institusi dan citra program.

Nampak juga dalam kegiatan tersebut Ketua PWI Sulut Voucke Lontaan yang sekaligus menjadi narasumber, para wartawan serta perwakilan humas dalam kab/kota. (humas provinsi sulut)

Selamat! OD-SK Resmi Sandang Gelar Ki Doni Kiombu & Kiapango Doni Kiombu

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw (OD-SK) menerima gelar kehormatan dari tokoh masyarakat adat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Gelar yang disematkan pada Gubernur Olly adalah Ki Doni Kiombu. Adapun Wagub Kandouw menerima gelar Kiapango Doni Kiombu. Penobatan gelar yang dilaksanakan di Lokasi Situs Komalig R.S Pontoh Kaidipang Besar, Selasa (16/10/2018) itu ditandai dengan prosesi penyerahan tongkat oleh tokoh adat Bolmut sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin tertinggi di Bumi Nyiur Melambai.

Olly mengapresiasi gelar adat yang diberikan oleh Aliansi Adat Bolmut kepada dirinya dan Wagub Kandouw.

Menurut Olly, pemberian gelar adat tertinggi ini di dalamnya memuat harapan dan amanah kepada OD-SK untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Sulut secara umum, dan masyarakat Bolmut secara khusus.

Lanjut Olly, selama kepemimpinannya di Sulut telah dua kali dirinya menerima gelar adat. "Semenjak menjadi Gubernur Sulut ini kedua kalinya menerima gelar adat, yaitu dari masyarakat Bolmut dan masyarakat Sangihe," kata Olly.

Menariknya, penganugerahan gelar kepada OD-SK itu bertepatan dengan penobatan adat kepada pemimpin Bolmut periode 2018-2023, yaitu pemberian gelar Ki Doni Pangulu Agu untuk Bupati Bolmut Depri Pontoh dan Wakil Bupati Amin Lasena yang menerima gelar Apango Doni Pangulu.

Olly berpesan kepada Bupati Pontoh dan Wabup Lasena untuk memastikan berjalannya proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan, agar tetap bergerak maju dan sinergis dengan apa yang dilakukan oleh Pemprov Sulut dan Pemerintah Pusat.

Untuk itu, demi suksesnya pelaksanaan berbagai tugas utama itu, Olly juga mengingatkan kedua pemimpin Bolmut itu agar mampu menggalang dukungan yang utuh dari berbagai pihak, utamanya jajaran birokrasi yang akan menjadi motor utama pelaksanaan tugas.

"Saya hadir disini dengan asisten dan beberapa kepala dinas. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Bupati bahwa Pemprov Sulut tidak akan melupakan Bolmong Utara. Kini hadir langsung sejumlah kadis artinya apa? Artinya mereka melihat secara langsung apa yang kurang bagi Kabupaten Bolmong Utara sehingga dalam APBD 2019 nanti, minta saja Pak Bupati dan Wakil Bupati, pasti akan tuntas, mintalah maka kau akan kuberi," tandas Olly.

Pemberian gelar adat turut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, para pejabat Pemprov Sulut dan Pemkab Bolmut. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut bersama KADIN Dukung KPK Cegah Korupsi Sektor Swasta

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Edwin Silangen bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan para pengusaha dibawah asosiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sulut mengadakan pertemuan dalam acara Pencegahan Korupsi Sektor Swasta dan Pendampingan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi, di Ruang WOC Kantor Gubernur, Selasa (16/10/18).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari agenda sebelumnya di bulan Juli 2018 dimana Pemprov Sulut dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw mendukung program KPK dengan membentuk Komite Advokasi Sulut dan rapat kali ini digelar guna membahas penyusunan struktur keanggotaan komite, dialog interaktif, serta pemaparan materi dari tim satgas KPK.

Sebagaimana diketahui, guna mengakselerasi pencegahan praktik korupsi khususnya di sektor bisnis, KPK menginisiasi pembentukan Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi di Indonesia. Dimulai pada tahun 2017 sebanyak 8 provinsi dibentuk KAD, kini di tahun 2018 sebanyak 26 provinsi telah dibentuk KAD.

KAD sendiri merupakan forum komunikasi antar pemerintah dan pelaku usaha (bisnis) dalam bentuk Dialog Publik Privat (Public-Privat Dialogue) yang membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi, serta bertujuan untuk menjadi wadah komunikasi antara regulator dan pelaku usaha.

Nampak hadir dalam rapat tersebut Satgas Unit Swasta Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI Ariz Dedy Arham bersama tim, Plt. Asisten III Setda Provinsi Praseno Hadi, Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Henry Kaitjily, Ketua KADIN Sulut Hangky Gerungan beserta jajaran, serta undangan.