Kamis, 12 April 2018

Dijemput Gubernur Olly, Panglima TNI Puji Sinergitas TNI-Polri di Sulut

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberi pengarahan kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Sulawesi Utara, di Grand Kawanua International Convention Centre Manado, Kamis (12/4/2018) malam.

Ribuan personel TNI dari tiga angkatan yakni Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, serta Polda Sulut hadir mendengar langsung arahan Panglima TNI.

Dalam arahannya, Panglima TNI menyampaikan beberapa hal, antara lain sinergitas TNI-Polri yang harus selalu dijaga.

"Kami melihat sinergitas antar TNI dan Polri di Sulawesi Utara sudah berjalan dengan baik. Ini harus dipertahankan," kata Panglima TNI.

Ia juga menegaskan pentingnya netralitas TNI-Polri pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 yang bakal digelar di 6 kabupaten dan kota di Sulut pada 27 Juni 2018.

Selain itu, Panglima TNI mengatakan bahwa kemajuan pesat yang tak terduga di berbagai bidang khususnya bidang digital, computing power, dan analisa data selalu memiliki paradoks yang membuka peluang ancaman.  

"Beberapa di antaranya yang paling signifikan adalah ancaman siber, biologi dan kesenjangan," ungkapnya.

Diketahui, kunjungan kerja Panglima TNI ke Sulawesi Utara diterima langsung oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE di Bandara Sam Ratulangi. Gubernur Olly sangat mengapresiasi perhatian Panglima TNI terhadap Sulawesi Utara.

Bahkan rencananya, Panglima TNI bersama Gubernur Olly akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah perbatasan yakni Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Jumat (13/4/2018). Kunjungan itu dilakukan untuk untuk melihat kesiapan personel TNI melakukan tugas pengamanan di wilayah perbatasan. 

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Panglima Kodam (Pangdam) XIII Merdeka Mayjen TNI Madsuni dan Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Ajak Petani Kembalikan Kejayaan Vanili Sulut

Vanili Sulawesi Utara di era tahun 90an menjadi salah satu primadona hasil pertanian, karena memiliki harga jual tinggi. Namun memasuki tahun 2000 harga vanili Sulut mulai anjlok sehingga membuat petani malas menanam vanili.

Tahun 2017 lalu harga vanili mulai menunjukan kemajuan dimana bisa menembus Rp 3 juta perkilogram, peningkatan harga ini karena permintaan pasar semakin meningkat.

Untuk itu Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengajak kepada para petani di Sulut untuk kembali menanam vanili demi mengembalikan kejayaan vanili Sulut. Agar hasil produksi vanili menjadi terbaik pengelolaan tanaman vanili akan dilakukan dengan cara modern.

Diakui pemerintah  tidak bisa mengintervensi lebih jauh harga vanili  dipasaran karena vanili merupakan barang bebas, namun jika petani bisa memproduksi vanili dengan kualitas terbaik tentunya permintaan pasar akan meningkat bahkan vanili Sulut bisa dieksport ke mancanegara.

Nantinya melalui instansi terkait yakni dinas pertanian provinsi Sulut para petani akan diajarkan bagaimana budidaya vanili dengan cara modern dan menghasilakan vanili dengan kualitas terbaik untuk berbagai bahan baku yang menggunakan vanili.(humas provinsi sulut)

SEKDA: Jaga Terus Lingkungan Hidup Kita Demi Generasi Selanjutnya

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Edwin Silangen, SE.,MS membuka Acara Jejaring Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 di Best Western Lagoon Hotel Manado, Kamis (12/4).

Mengawali sambutanya, Sekda mengajak kepada peserta untuk semangat dalam membangun diri dan semangat dalam melestarikan lingkungan. Sejalan dengan itu, sekda mengingatkan bahwa dinas ini adalah dinas yang paling sulit dalam pembahasan materinya.

"materi yang mengenai lingkungan hidup adalah materi yang paling susah jika dibandingkan dengan perangkat dinas yang lainnya. Alasanya, kita harus bertanggungjawab kepada user dan juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena Tuhan yang memberikan kepada kita lingkungan hidup yang harus dijaga, demi generasi selanjutnya,"tandasnya.

Lanjut sekda dalam sambutan "kita masih menemukan pencemaran lingkungan, pengendalian barang-barang yang berbahaya di tengah masyarakat", ujar Sekda. Hal ini disebabkan karena masih ada oknum-oknum yang mencoba merusak lingkungan dan ini diperlukan tindakan tegas.

"Kita harus menerapkan tindakan yang reperesif bagi oknum-oknum yang melalukan tindakan perusakan lingkungan hidup dan ini harus dilakukan dalam rana hukum,"tegas Silangen.

Sekda mengingatkan bahwa ada dua deklarasi yang telah disahkan untuk menjaga lingkungan.

"Dalam deklarasi Celebrate The Sea telah disahkan pengurangan pemakaian pelastik sekali pakai dan penangkapan hiu yang di lindungi ditiadakan di Sulut," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya sekda mengarisbawahi agar kiranya segenap SKPD terlebih khusus dinas lingkungan hidup agar tidak terjerat hukum.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Dan Sektor Kementrian LHK RI Tria Yulianti, ST., M.Sc, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ir. Marly Gumalang, M.Si serta para kepala dinas lingkungan hidup kab/kota se-Provinsi Sulut.(humas provinsi sulut)

Pra Musrenbang RKPD 2019, OD-SK Fokus Tuntaskan Prioritas Pembangunan

Tahun 2019 adalah tahun ketiga dalam periode kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw (OD-SK). Karena itu, proses perencanaan pembangunan menjadi tantangan untuk mendudukkan prioritas dan sasaran yang terjabarkan dalam program yang tepat dalam mewujudkan “Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam  politik, dan berkepribadian dalam budaya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw pada acara Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara (Pra-Musrenbangprov) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang dilaksanakan di Manado, Kamis (12/4/2018) pagi.

"Untuk mendukung pencapaiannya, kita perlu meletakkan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan yang baik dalam RKPD  tahun 2019, yang benar-benar menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 dengan tetap mengacu pada RPJMN 2015-2019 serta memperhatikan dinamika pembangunan yang cukup kompleks," katanya.

Diketahui, RKPD Tahun 2019 telah menetapkan tema : “mempercepat kemandirian ekonomi, kedaulatan politik, dan  berkepribadian dalam budaya melalui pemerataan pembangunan ekonomi, sosial dan infrastruktur menuju Sulawesi Utara yang berdaya saing."

Oleh karena itu Kandouw meminta seluruh pemangku kepentingan mampu bersinergi untuk memastikan penjabaran program kegiatan perangkat daerah berdasarkan 10 (Sepuluh) prioritas pembangunan daerah pada tahun 2019 dalam rangka pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPJMD OD-SK 2016-2021.

"Semua program harus didukung dengan data dan informasi strategis setiap urusan pemerintahan daerah," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, 10 (sepuluh) prioritas pembangunan yang dikerjakan pada tahun depan, yakni : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; Pembangunan Pendidikan; Pembangunan Kesehatan; Revolusi Mental dan Reformasi Birokrasi; Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; Kedaulatan Pangan [Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kemaritiman]; Trantibmas dan Kesuksesan Pemilu Presiden & Legislatif; Peningkatan Daya Saing Investasi; Pembangunan Pariwisata; Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Iklim.

Lanjut Kandouw, seluruh program pembangunan tersebut disusun lebih berorientasi pada manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan baik nasional maupun daerah. Bahkan mulai tahun 2017 paradigma perencanaan pembangunan dirubah dari mainset money follow function diubah menjadi money follow program yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Perencanaan program pembangunan harus lebih fokus, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, serta memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sejalan dengan prioritas pembangunan OD-SK," bebernya.

Lebih jauh, Kandouw berharap proses penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 dapat lebih efektif dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dengan aplikasi e-planning.

"Harapan saya benar-benar e-planning ini sudah diwujudkan dalam penyusunan RKPD 2019 ini karena didukung oleh sistem dan skema proses yang handal melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, sebagai salah satu inovasi dalam perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Sulut Ricky Toemandoek menerangkan tujuan dilaksanakannya agenda pra musrenbang adalah untuk membahas usulan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota se Sulut, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan provinsi, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan nasional, pembahasan alokasi program dan kegiatan perangkat Provinsi Sulut serta tersusunnya rencana kerja pemerintah daetah (RKPD) provinsi sulut tahun 2019.

Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) RI Abdul Kamarzuki dan perwakilan dari kabupaten dan kota se Sulut. (Humas Pemprov Sulut)