Selasa, 11 Juli 2017

Gubernur Olly Dondokambey Respon Positif Penyampaian Pandangan Umum Fraksi



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam Rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah dan Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  Tahun Anggaran 2016  di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut Selasa ( 11/07/2017 ) Kemarin.
Pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan tadi melalui para juru bicara dari masing-masing fraksi , merupakan hasil pemikiran dan kajian bersama dari segenap anggota fraksi, yang ditujukan semata-mata untuk semakin konstruktif dan paripurnanya kedua rancangan peraturan daerah yang sedang diparipurnakan melalui chek and ballances yang sinergi dan komplementer, kata Gubernur.
Karena itu mencermati pandangan umum fraksi-fraksi Dewan yang   terhormat, maka kami merespon baik berbagai kritikan pandangan dan masukan tersebut untuk ditindaklanjuti dalam rangka menyempurnakan kedua Ranperda  ini, menjadi produk peraturan daerah yang benar-benar berkualitas dan benar-benar dipertanggungjawabkan kepada segenap rakyat Sulawesi Utara, sehingga akan semakin memampukan kita untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang berdikari dalam Ekonomi, Berdaulat dalam Politik, dan Berkepribadian dalam Budaya.ujar Gubernur.
Menyikapi salah satu rekomendasi fraksi, menyangkut ranperda tentang reterbusi, dirinya berpendapat sama bagaimana pemprov menyusun perda itu. "Karena, apapun retribusi ini dari rakyat dan untuk rakyat. Masukan fraksi akan jadi catatan kita dalam penyusunan ranperda,"  tutup Gubernur Olly Dondokambey  

Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sulut Andre Angouw didampingi Wakil Ketua Stevanus Vreke Runtu, Marthen Manoppo dan Wenny Lumentut,  turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut  Steven Kandouw,  Forkopimda Sulut, Sekprov Edwin Silangen, dan Kepala SKPD Pemprov Sulut.
( Humas Pemprov Sulut )



Gubernur Olly Sebut Pentingnya Peranan Dekranasda Tunjang Pariwisata Sulut

Pesatnya perkembangan sektor pariwisata yang menjadi andalan Bumi Nyiur Melambai sebutan lain Provinsi Sulawesi Utara sangat ditentukan oleh peranan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulut.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dekranasda Sulut yang dilaksanakan di Manado, Selasa (11/7/2017) sore.

"Pemprov Sulut telah mencanangkan pariwisata sebagai leading sector. Pariwisata dan dekranasa tidak terlepas didalamnya," katanya.

Menurut Olly, kedatangan wisatawan dari dalam dan luar negeri ke Sulut yang selalu membeli kerajinan tangan untuk dibawa ke tempat asalnya adalah kesempatan baik yang harus dimanfaatkan optimal oleh Dekranasda.

"Wisatawan yang datang ke Sulut selalu mencari kerajinan tangan yang juga kearifan lokal Sulut seperti kain bentenan dan lainnya. Bahkan, tanggal 15 (Juli) nanti ada penerbangan langsung dari Shanghai ke Manado yang menambah jumlah rute penerbangan dari luar negeri ke Sulut yang ada selama ini. Tentunya hal ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin," ujarnya.

Untuk memenuhi kebutuhan permintaan kerajinan tersebut, Olly menyatakan komitmen Pemprov. Sulut. untuk mengembangkan produk kerajinan di kabupaten dan kota.

"Saya harap koordinasi kabupaten dengan kota dapat berjalan baik. Peranan provinsi hanya mengkoordinir supaya produk di kabupaten dan kota dapat berkembang," imbuhnya.

Meskipun demikian, Gubernur Olly mengaku masih adanya kendala dalam menangani kerajinan daerah sehingga diperlukannya bantuan dari Dekranas Pusat.

"Untuk melakukan terobosan, kami perlu dukungan Dekranas Pusat. Karena ada juga hambatan dalam penanganan kerajinan daerah," bebernya.

Setelah menyampaikan sambutan, Olly yang didampingi istri tercinta yang juga Ketua Umum Dekranasda Sulut, Ir. Rita Tamuntuan memukul tetengkoren tanda resmi dibukanya agenda Rakerda Dekranasda.

Sebelumnya, di tempat yang sama Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Pusat, Ikhwan Asrin meminta pengurus Dekranasda Sulut berperan aktif mengolah hasil sumber daya alam menjadi kerajinan unggulan.

"Kita harus menggali dan menghidupkan warisan dan kearifan lokal. Seperti serat nanas di Talaud bisa dibuat menjadi kerajinan," ujarnya.

Asrin juga mengajak seluruh perserta Rakerda untuk berupaya meningkatkan kualitas kerajinan sehingga dapat diterima baik di dalam maupun luar negeri.

"Mari jadikan Dekranasda sebagai lembaga kredibel dan produk kerajinannya mampu menguasai dunia," tegasnya.

Diketahui Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut, serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya, yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).

Dekranas mempunyai lima tujuan. Pertama, untuk menggali, mengembangkan dan melestarikan warisan budaya bangsa serta membina penemuan dan penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas dalam rangka memperkukuh jati diri budaya bangsa.

Kedua, untuk menanamkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya seni kerajinan bagi kehidupan sehari hari warga negara Indonesia yang bisa meningkatkan martabat manusia.

Ketiga, untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan perajin dan peminat dengan mendorong semangat kewiraswastaan mereka.

Keempat, untuk membantu pemerintah merumuskan kebijaksanaan di bidang industri kerajinan dan program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima, untuk memperluas pangsa pasar hasil kerajinan.

Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Ir. Roy Roring, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulut, Dra. Ivonne Lombok dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Harian Dekranasda, Ir. Jenny Karouw (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Mantap! Gedung Putih Hadirkan Ruang Laktasi

Ruang laktasi hadir di gedung putih yang juga sebutan lain Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Tempat untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif terhadap bayi itu bisa ditemukan di area kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Menurut Wakil Ketua TP-PKK Sulut, dr. Kartika Devi Tanos, keberadaan ruang laktasi adalah terobosan baru yang harus disambut baik seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sulut.

"Ini adalah ide cemerlang yang harus diapresiasi seluruh ASN wanita," tandasnya saat meresmikan ruang laktasi, Selasa (11/7/2017) pagi.

Kartika berharap nantinya setiap instansi di Pemprov Sulut dapat memiliki ruang laktasi juga. "Saya berharap ruangan laktasi ini tidak tersedia hanya di satu tempat saja, tetapi ada juga di semua instansi," ujarnya.

Lebih jauh, Kartika menyebut bahwa ruang laktasi nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas ruang penitipan anak untuk memudahkan ASN untuk tetap fokus bekerja.

"Kedepan ada juga tempat penitipan anak untuk usia balita sehingga ibu-ibu dapat fokus bekerja di kantor," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulut, Dra. Ivonne Lombok menjelaskan latar belakang didirikannya ruang laktasi.

"Pekerjaan ASN sekarang lebih banyak. Tentunya ASN perempuan akan kesulitan memberikan ASI kepada bayinya. Akhirnya setelah melalui usulan dan prosedur ruang laktasi dapat diwujudkan," katanya.

Diketahui, berdasarkan data UNICEF tahun 2016 menyebutkan hanya 55 persen bayi di Indonesia yang mendapat asupan air susu ibu (ASI) hingga usianya mencapai dua tahun. Ini memperlihatkan, Indonesia masih gagal menjalankan kebiasaan asupan ASI yang membutuhkan konsistensi sebagai syarat utama.

Niatan dan ketekunan jadi kunci bayi Indonesia bisa mendapatkan manfaat optimal ASI. Dan jangan salah, niatan ini bukan cuma melulu persoalan ibu, melainkan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif menunjukkan bahwa asupan ASI melibatkan peran ibu, lingkungan, dunia kerja, dan tentu saja pemerintah.

ASI ialah kepentingan publik yang tidak bisa disepelekan. Asupan ASI yang baik sulit terwujud jika tak ada dukungan dari segala sisi.

Kebutuhan ruang dan waktu untuk memberikan ASI terhadap bayi makin mendesak di tengah meningkatnya angka ibu bekerja dan tingginya mobilitas masyarakat.

Adapun peresmian ruang laktasi itu turut dihadiri Kepala DP3A Ir. Mieke Pangkong, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Deybie Kalalo dan Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Ibu dan Gizi, dr. Arista F. Wowor, M.Kes. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)