Selasa, 05 Agustus 2014

Gubernur Sulut terima BBC Media Action dari Inggris

Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang menerima  Tim Workshop “Meningkatkan
Kapasitas Komunikasi Media tentang Perubahan Iklim” di Rumah Dinas Bumi Beringin pada 5 Agustus 2014. Tim ini terdiri dari Cameron Miller Creative Director BBC Media Action, Helena Rea Project Manager Indonesia Media Action, Saffri Sitepu dari Kompas TV, Ronald Wehantouw dari Kompas TV, Diane Kuntag dari Radio Manado, Meike Tjibrata Kompas TV Manado, serta Tim dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan rakyat. Dalam perbincangan tersebut dijelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi bekerjasama dengan
BBC Media Action akan mengadakan workshop “Meningkatkan Kapasitas Komunikasi Media
tentang Perubahan Iklim” (Building Media Communication Capacity on Climate Change) di Manado, Sulawesi Utara dari tanggal 4-15 Agustus 2014. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan tindak lanjut
kerja sama yang dirancang oleh DR. S.H. Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara)
dengan Laksda (Purn.) Willem Rampangilei (Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup
dan Kerawanan Sosial, Kemenko Kesra). Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun
kesamaan persepsi diantara jajaran Pemerintah Daerah dengan Media/Jurnalis dalam
mengelaborasi isu dan masalah perubahan iklim di tingkat lokal. Workshop di
Manado ini merupakan pilot project dari kegiatan serupa yang akan dilakukan
secara nasional. Sedangkan sasaran kegiatan ini adalah untuk membangun komunikasi
yang harmonis antara Pemerintah selaku pembuat sekaligus pelaksana kebijakan
dengan media sebagai salah satu agen/interface dalam lalu lintas informasi dari
pemerintah ke publik dan sebaliknya.
Sebagai sebuah negara yang besar, dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang sangat luas, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Karena itu perlu dilakukan
upaya-upaya peningkatan kapasitas publik melalui penyebaran informasi oleh
media. Perubahan iklim terjadi karena aktifitas manusia secara bersama-sama di
seluruh permukaan bumi. Karena itu, penanganan perubahan iklim perlu dilakukan
bersama-sama oleh seluruh penduduk bumi, sesuai dengan prinsip “tanggung jawab
bersama namun dibedakan”.
Hasil kajian yang dilakukan oleh BBC Media Action menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum mendapat informasi yang cukup tentang perubahan iklim. Pada sisi lain, hasil survei
BBC Media Action juga menyatakan bahwa upaya Pemerintah juga masih belum cukup
dalam menyebarluaskan isu perubahan iklim kepada public. Oleh sebab itu,
kegiatan workshop ini dirancang untuk salah satunya mendorong edukasi perubahan
iklim kepada public melalui media. (DR Jemmy Kumendong, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).

Foto Bersama Gubernur Sulut dengan Cameron Miller Creative Director BBC Media Action, Helena Rea Project Manager Indonesia Media Action, Saffri Sitepu dari Kompas TV, Ronald Wehantouw dari Kompas TV, Diane Kuntag dari Radio Manado, Meike Tjibrata Kompas TV Manado, serta Tim dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan rakyat

Perpustakaan dan Patung Babe Palar Akan di Bangun di Rurukan



Salah satu Pahlawan Nasional asal Sulut yaitu  Lambertus Nikodemus Palar yang akrab disapa Babe Palar akan mendapat pengharggaan dari Bank Indonesia (BI) berupa sumbangan perpustakaan sekaligus dengan patung Babe Palar di dalamnya. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Manado Lucthor Tapiheru saat di terima Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd di ruang kerjanya, Selasa (5/8) kemarin.
Penyerahan sumbangan perpustakaan dan patung Babe Palar itu rencananya akan dilaksanakan pada Hari Kamis (11/8) mendatang di SD GMIM Rurukan Tomohon tempat dimana Pahlawan Nasional itu pernah bersekolah, yang ditandai dengan pembukaan tirai sumbangan perpustakaan dari BI yang didalamnya ada patung Babe Palar, serta peletakan batu pertama pembangunan perpustakaan, jelas Tapiheru.
Bagian lain itu Tapiheru melaporkan, pada tanggal yang sama didaerah ini akan dilaksanakan pertemuan Bank Indonesia seluruh Indonesia yang akan dihadiri Gubernur BI dan para Deputi senior, Gubernur Sulsesl selaku Ketua Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indo nesia (APPSI), Bupati Kutai selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia (APEKSI) dan Walikota Manado Vecky Lumentut selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesai (APKASI) sebagai tamu VVIP.
Tapiheru menambahkan, pertemuan BI seluruh Indonesia akan berlangsung di Aula BI Cabang Manado selain mengadakan rapat internal juga ada diskusi ekonomi bersama Gubernur, Bupati dan Walikota serta Instansi pusat.      
Kansil menyambut baik sumbangan yang diberikan Bank Indonesia kepada salah satu Pahlawan Nasional kita Babe Palar, Dengan hadirnya sumbangan perpusatakaan dan patung dari Babe Palar ini, setidaknya akan memberi merangsang terhadap generasi muda sulut, terutama generasi muda  yang ada di kota Tomohon untuk belajar dari sosok Babe Palar, yang pernah dipercayakan pemerinta Indonesia sebagai salah satu perwakilan tetap yang berkedudukan di badan dunia yaitu Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB). Keteladan babe palar diakuinya memang perlu di pelajari oleh generasi muda kita saat ini, terutama mereka yang masih berstatus siswa dan mahasiswa.
Kansil juga menita agar Biro Umum dapat meembantu mengkoordinirprotokoler untukkedatangan dan kepulangan tamu. Sementara kadis Perhubungan dan Kominfo Wagub Minta,untuk mengecek kendaraan bus damri bagi peserta. Turut hadir Asisten Ekonomi Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan, Karo Pemerintahan dan Humas Dra. Linda Watania, MSI, Karo Umum Dra. Femmy Suluh MSi serta para Kabid dan Kepala Unit BI Cabang Manado. (Kabag humas DR.Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).

.  


Pemprov Kembali Gelar Baksos Kesehatan dan pasar Murah







Pemerintah Provinsi Sulut melalui Panitia Hari Kemerdekaan RI ke 69 dan menyambut Tahun Emas HUT ke-50 Provinsi Sulut kembali menggelar kegiatan Bhakti Sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan pasar murah di Kelurahan Makawidey Kec. Aertembaga Kota Bitung, Selasa (5/8) kemarin.
Kegiatan yang dihadiri Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin Silangen, SE MS serta Asisten Ekonomi Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP, selaku Ketua Umum Panitia berlangsung di Gedung Gereja Eklesia Makawidey
Wagub mengatakan, tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan baksos ini dalam rangka membantu masyrakat kurang mampun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis serta untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan memperoleh sembako dengan harga murah. Mudah mudahan dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Kesempatan itu Kansil yang juga selaku Ketua Komda Lansia Provinsi Sulut,  telah memakaikan kacamata dan menyerahkan kupon  untuk belanja murah kepda dua orang lansia. 
Parengkuan menyebutkan, Kegiatan ini sebelumnya telah dilaksanakan di Kelurahan kombos Barat Manado dan Kelurahan Batuputih Kec. Ranowulu Bitung, ternyata mendapat respons positif dari seluruh lapisan masyarakat, buktinya ratusan warga telah melakukan pemerikasaan kesehatan dan mata. Dimana para kaum lansia sangat antisias melakukan pemeriksaan mata dan langsung mendapat kecamata secara gratis dari panitia, sembari menambahkan, pengobatan gratis ini akan dilanjutkan Rabu (6/8) hari ini di Desa Toliang kakas Minahasa. Sementara tenaga medis berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, khusus untuk pemeriksaan mata bagi para lansia dipimpin dr. Telma Ingkiriwang dari UPTD Balai Mata sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan secara umum dipimpin oleh Kepala Balai Pelayanan dan Penunjang Kesehatan dr. Hendrik Tairas dan Kepala Seksi Wabah dan Bencana dr. Christofel Ririmasi. (Kabag humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).   


   

4 Daerah Belum Masukan Berkas Anggota DPRD Baru




Empat Kabupten Kota di Sulut yakni Minahasa, Bolaang Mongondow, Minahasa Utara dan Kota Tomohon belum memasukan kelengkapan administrasi pengusulan pengresmian calon anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dapat berakibat pada keterlambatan pemberkasan Calon DPRD Kabupaten Kota tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut Dra. Lynda Watania, MM,MSi, Selasa (5/8).
“Sampai saat ini pihak Pemprov Sulut masih menunggu kelengkapan berkas dari calon anggota DPRD Kabupaten kota yang belum melengkapi,” ujar Watania.
Lebih lanjut dijelaskan kepada calon anggota dewan yang diusung oleh mesing-masing partai politik agar mengikuti dasar hukum dari mekanisme pengusulan, peresmian, anggota DPRD Kabupaten Kota sesuai dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD, PP nomor 16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, Peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang perubahan peraturan KPU nomor 07 tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR,DPRD provinsi dan Kabupaten Kota.
Adapun kelengkapan administrasi perorangan calon anggota DPRD yang dimaksudkan diantaranya KTP, surat pernyataan model BB, foto copy Ijasah, surat pernytaan tidak pernah dijatuhi pidana penjara, surat keterangan sehat jasmani dan beberapa kelengkapan lainnya.
“Walaupun calon anggota DPRD telah diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum namun jika masih didapati ada berkas persyaratan yang belum lengkap sesuai aturan yang berlaku, maka pihak Pemprov tidak bisa memproses lebih lanjut berkas yang bersangkutan,” ujar Watania.
Mengingat jadwal pelantikan angota DPRD semakin dekat dihimbau kepada calon anggota DPRD dari keempat daerah tersebut untk segera mungkin berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan dan Humas untuk memasukan kelengkapan berkas selambatnya minggu ke tiga bulan Agustus. Jika sampai batas akhir waktu pemasukan berkas belum dipenuhi, terancam calon anggota DPRD yang diusulkan tidak bisa dilantik menjadi anggota DPRD masa bhakti 2014-2019. (Kabag Humas DR Jemmy Kumendong, Msi, selaku jubir Pemprov Sulut)


SHS: Tuntaskan Pembebasan Lahan Jalan Tol Manado Bitung





Demikian penegasan Gubernur Sulawesi Utara ketika membahas tentang progres jalan Tol Manado Bitung dalam rapat koordinasi Pembebasan Lahan Jalan Tol di Ruang Rapat WOC pada Senin 4 Agustus 2014.
Dalam Rapat Koordinasi tersebut Gubernur didampingi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir Siswa Rahmat Mokodongan, Kepala Bappeda Ir. Roy O. Roring, Msi dan Kepala Dinas PU Ir. J E Kenap, Msi.
Sedangkan undangan yang hadir adalah Walikota Bitung Hanny Sondakh dan jajarannya, Bupati Minahasa Utara Drs Sompie Singal dan jajarannya, Kepala BPJN XI Manado Ir. Jonny Wenur dan dari Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara.
Dalam pengarahannya Sarundajang menegaskan agar pembebasan lahan jalan untuk segera diselesaikan dan jika timbul permasalahan berkaiatan dengan pemilik lahan untuk segera ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluar tanpa merugikan pihak lainnya. Atas permintaan Bupati Minahasa Utara juga Gubernur juga membagi tugas dan kewenangan pembeyaran jalan lahan jalan tol antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Gubernur menyadari bahwa pembebasan lahan ini bukanlah pekerjaan mudah namun perlu upaya dan kerja keras terutama dari Panitia Pembebasan Lahan yang telah ditunjuk agar apa yang dimanatkan rakyat dapat terlaksana dengan baik, jangan sampai terjadi penyelewengan dan permainan-permainan yang berakibat terhambatnya pekerjaan ini, yang pada akhirnya juga dapat mengakibatkan terjadinya kasus yang melibatkan aparat hukum.
Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membantu sebesar 150 Milyar untuk pembebasan lahan ini, namun tetaplah harus didukung dengan pendanaan dari kabupaten kota.
Senada dengan hal tersebut Walikota Bitung menyarankan agar dibuatkan perencanaan yang matang dan tahapan kerja yang jelas agar pekerjaan ini dapat segera dijalankan mengingat waktu untuk tahun ini yang telah memasuki Bulan Agustus dimana masa pelaksanaan pekerjaan tidak lama lagi.
Dalam kesempatan tersebut juga Gubernur menanyakan kepada Kepala BPJN XI Manado Ir Johny Wenur kapan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Manado dan Tomohon yang pada saat ini telah mendapatkan sorotan keras dari masyarakat sebagai akibat lambatnya pembangunan jembatan tersebut dan kondisi jembatan bailey yang telah mulai rusak.
Menurut Wenur sebenarnya pembangunan jembatan tersebut telah direncanakan pada tahun 2014 ini, namun karena terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar di Balai yang dia pimpim sekitar 800 milyar sebagai akibat dari penghematan besar-besaran oleh pemerintah pada tahun 2014 ini, maka jembatan tersebut akan diprioritaskan dibangun pada tahun anggaran 2015. (DR. Jemmy Kumendong, Msi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).