SHS: Tuntaskan Pembebasan Lahan Jalan Tol Manado Bitung

Demikian penegasan Gubernur Sulawesi Utara ketika membahas tentang progres jalan Tol Manado Bitung dalam rapat koordinasi Pembebasan Lahan Jalan Tol di Ruang Rapat WOC pada Senin 4 Agustus 2014.

Dalam Rapat Koordinasi tersebut Gubernur didampingi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPD, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir Siswa Rahmat Mokodongan, Kepala Bappeda Ir. Roy O. Roring, Msi dan Kepala Dinas PU Ir. J E Kenap, Msi.

Sedangkan undangan yang hadir adalah Walikota Bitung Hanny Sondakh dan jajarannya, Bupati Minahasa Utara Drs Sompie Singal dan jajarannya, Kepala BPJN XI Manado Ir. Jonny Wenur dan dari Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Utara.

Dalam pengarahannya Sarundajang menegaskan agar pembebasan lahan jalan untuk segera diselesaikan dan jika timbul permasalahan berkaiatan dengan pemilik lahan untuk segera ditindaklanjuti dan dicarikan jalan keluar tanpa merugikan pihak lainnya. Atas permintaan Bupati Minahasa Utara juga Gubernur juga membagi tugas dan kewenangan pembeyaran jalan lahan jalan tol antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Gubernur menyadari bahwa pembebasan lahan ini bukanlah pekerjaan mudah namun perlu upaya dan kerja keras terutama dari Panitia Pembebasan Lahan yang telah ditunjuk agar apa yang dimanatkan rakyat dapat terlaksana dengan baik, jangan sampai terjadi penyelewengan dan permainan-permainan yang berakibat terhambatnya pekerjaan ini, yang pada akhirnya juga dapat mengakibatkan terjadinya kasus yang melibatkan aparat hukum.

Gubernur menyatakan bahwa Pemerintah Pusat membantu sebesar 150 Milyar untuk pembebasan lahan ini, namun tetaplah harus didukung dengan pendanaan dari kabupaten kota.

Senada dengan hal tersebut Walikota Bitung menyarankan agar dibuatkan perencanaan yang matang dan tahapan kerja yang jelas agar pekerjaan ini dapat segera dijalankan mengingat waktu untuk tahun ini yang telah memasuki Bulan Agustus dimana masa pelaksanaan pekerjaan tidak lama lagi.

Dalam kesempatan tersebut juga Gubernur menanyakan kepada Kepala BPJN XI Manado Ir Johny Wenur kapan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Manado dan Tomohon yang pada saat ini telah mendapatkan sorotan keras dari masyarakat sebagai akibat lambatnya pembangunan jembatan tersebut dan kondisi jembatan bailey yang telah mulai rusak.

Menurut Wenur sebenarnya pembangunan jembatan tersebut telah direncanakan pada tahun 2014 ini, namun karena terjadi pemotongan anggaran yang cukup besar di Balai yang dia pimpim sekitar 800 milyar sebagai akibat dari penghematan besar-besaran oleh pemerintah pada tahun 2014 ini, maka jembatan tersebut akan diprioritaskan dibangun pada tahun anggaran 2015. (DR. Jemmy Kumendong, Msi, Kabag Humas selaku Jubir Pemprov).