Kamis, 10 Maret 2016

Gubernur Buka Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey S.E membuka secara resmi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah di Graha Pena, Kamis (10/3) Mabado.

dalam kesempatan ini, Gubernur mengemukakan bahwa kemakmuran dan kemajuan daerah tak lepas dari peranan penting para pengelola keuangan. "peningkatan kapasitas  dan kapabilitas aparatur pengelola keuangan menjadi kunci tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih." terang Mantan Anggota DPR-RI ini.

Dondokambey mengatakan, demi terwujudnya pemerintahan yang baik, tata kelola keuangan tentunya menjadi sangat penting. "administrasi adalah esensi birokrasi, menuju sulut hebat, harus ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang mantap." jelas Dondokambey.

Senada dengan Gubernur, Kaban BPK-BMD, Olvie Atteng S,E. M.Si menambahkan bahwa pemerintah akan terus berusaha mengembangkan aparatur pengelola keuangan yang berintegritas , cerdas dan memikiki pemahaman mengenai aturan dan ketentuan tata kelola keuangan daerah Jelasnya.

Menutup Sambutanya, Gubernur mengharapkan pelatihan ini para aparatur diharapkan memiliki nilai tambah, dan lebih profesional dalam menata dan mengelola keuangan daerah demi terwujudnya Good Goverment and Clean Governance di bumi Sulawesi Utara. Tutup Dondokambey.
(Humas Pemprov Sulut)

OD-SK Prioritas Pengembangan Pariwisata



  Komitmen Gubernur Sulut Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw dalam mambangun Sulut demi lebih mengenalkan Sulut dimata dunia semakin dimantabkan, ini dibuktikan dengan pengembangan sektor pariwisata lebih diutamakan dibanding sektor pertambangan.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka acara stakeholder meeting dalam rangka Kick Off program tata kelola destinasi pariwisata/ Destination managemen Organization (DMO) Bunaken yang dilasakanakan di hotel Quality Manado, Kamis (10/3).
Program pariwisata menjadi prioritas karena pariwisata merupakan sektor strategis dan lebih efisien dalam mendatangkan keuntungan bagi Sulut dibanding dengan sektor pertambangan yang lebih banyak mendatangkan permasalahan. Untuk itu, berbagai terobosan dilakukan untuk menunjang pengembangan sektor pariwisata.
Diantaranya, Bandara Samratulangi manado akan diberlakukan bebas visa bagi wisatawan mancanegara yang akan berkunjung. Gubernur dan Wagub juga akan berjuang ke pemerintah pusat agar memberikan anggaran lebih besar lagi bagi pengembangan sektor pariwisata sulut dengan pertimbangan banyak daerah pariwisata di wilayah sulut yang menarik dan harus dikembangkan.
Terkait DMO taman laut bunaken, Kandouw mengatakan telah berdampak positif bagi pergerakan ekonomi msyarakat, untuk itu penguatan peran dan kontribusi DMO perlu terus ditingkatkan dalam pengelolaan kawasan taman laut bunaken, untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi program yang dilakukan stakeholders terkait untuk pengembangan keparawisataan di kawasan strategis pariwisata nasional bunaken agar pembangunan kedepan lebih bersinergi lagi.(humas provinsi sulut)


Wagub: Birokrat Jangan Jauhi Rekan Yang Terlibat Masalah Hukum



Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw mengimbau kepada para Bupati, Walikota dan para Birokrat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara untuk tidak menghindari para rekan birokrat yang tersangkut masalah hokum dalam kasus apapun.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat membuka rapat koordinasi forum komunikasi hukum yang diselenggarakan Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Kamis (10/3) bertempat di hotel Gran Puri Manado.
Saat ini diketahui banyak birokrat yang tersangkut masalah hukum seperti kasus korupsi, yang masih dalam tingkat penyelidikan, penyidikan maupun dalam tahap sidang dan menjalani hukuman, untuk itu para rekan birokrat agar tetap merangkul memberikan pemahaman agar sadar terhadap ketentuan dan aturan yang berlaku agar secara psikologis yang bersangkutan bisa terbantu dalam menyelesaikan persoalan.
Menyikapi banyaknya kasus hukum yang melibatkan para birokrat, Kemendagri telah menerbitkan Permen nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara dilingkungan Kemendagri dan Pemda, dalam hal ini yang menangani adalah biro hukum untuk melakukan pendampingan hukum dalam proses perkara.
Melalui rakor ini, Wagub mengatakan menjadi momentum untuk merefleksikan kembali pemahaman bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan harus berdasarkan hukum, agar roda pemerintahan berjalan dengan baik.

Kepala Biro Hukum Glady Kawatu,SH,MSi dalam laporan juga mengatakan rakor yang diikuti oleh Bupati Walikota se Sulut ini bersama unsure Forkopimda dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan wahana berbagi informasi terkait permasalahan hukum dan bagaimana cara mengatasinya bersama.(Humas Provinsi Sulut)

Rakor Pemerintahan Pemprov Gelar di Bitung.





Program kerja pemimpin baru. Pemprov Sulut, Olly Dondokambey dan Steven Kandou agar agenda pelaksanaan rakor-rakor SKPD  Provinsi di gelar di Kabupaten/Kota, mulai di tindaklanjuti oleh SKPD linglup Pemprov Sulut. Salah Satunya Biro Pemerintahan dan Humas menggelar kegiatan Rakor Integritas dan Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pemprov Sulut di Kota Bitung, Kamis (10/03).
Rakor yang di buka Gubernur melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sulut Drs Jhon Palandung MSi yang juga selaku Pj. Walikota Bitung di aula Kantor Walikota Bitung, diikuti para Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota se- Sulut.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dalam sambutannya yang disampaikan Asisten Jhon Palandung mengatakan, bahwa antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota terjalin hubungan hirarkis karena merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan terkait dalam hubungan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 serta UU 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, adanya anggapan bahwa hubungan provinsi dengan kabupaten/kota terlepas satu sama lain, sangatlah mengingkari prinsip-prinsip NKRI yang secara sistematis jelas diatur oleh UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014, ujar Gubernur.
Sejalan dengan itu, dalam konteks peningkatan harmonisasi hubungan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota, akan dilaksanakan antara lain dalam bentuk musrenbang provinsi yang diatur sesuai dengan peraturan UU dan raker pelaksanaan program/kegiatan serta penyelesaian masalah yang sekurang-kurangnya dilaksanakan tiga kali dalam setahun.
Sementara terkait dengan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar perintahan kab/kota di wilayah provinsi menurut Gubernur melalui raker mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, penyelesaian perselisihan antar kab/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, raker sesuai kebutuhan dan pemerintah kab/kota wajib menjalankan  hasil raker koordinasi pemyelenggaraan pemerintahan. sehubungan penyelenggaraan pemerintahan kab/kota dapat dilaksanakan melalui pemberian fasilitas dan konsultasi penyelenggaraan urusan perintahan yang menjadi kewenangan kab/kota di wilayah provinsi, pemberian fasilitas dan konsultasi pengolaan kepegawaian, penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kab/kota serta upaya kesetaraan kwalitas pelayanan publik antar kab/kota serta upaya kesetaraan kualitas pelayanan publik kab/ko di wilayah provinsi, jelas Gubernur melalui Palandung.
Sementara Karo Pemerintahan dan Humas Dr.Jemmy Kumendong MSi, mengatakan kegiatan ini
Merupakan salah satu visi misi dari Gubernur Sulut, untuk
Meningkatkan perekonomian daerah. Selain itu rakor ini membicarakan pemberian demokrasi award terkait dengan tingkat partisipasi tertinggi pemilih, mendorong percepatan penyelesaian batas- daerah kab/kota yang masih
menjadi PR bagi kita semua seperti Minahasa-Tomohon, minahasa-minsel dan minsel-boltim yang masih berlarut-larut, kemudian masalah pemekaran kecamatan, termasuk penyelesaian KTP-El dan  penyerahan di bidang pendidikan juga di bawah tanggungjwab Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Turut hadir Kasubag fasilitasi pejabat negara, hubungan antar lembaga dan evaluasi kinerja pemerintah daerah Annie Badar SSos, bersama Dra.Flora Sumolang Msi. (Humas Pemprov Sulut).