Senin, 20 Oktober 2014

Golden Triangle Nonton Bareng Pelantikan Jokowi-JK




Nonton bareng (noreng) Pelantikan Presiden RI masa Bhakti 2014- 2019 Joko Widodo dan Wapres Muhammad Jusuf Kalla, Senin (20/10) kemarin di Gedung DPR-RI Senayan Jakarta, tidak hanya disaksikan langsung oleh Anggota DPR-RI dan Anggota DPD-RI tapi juga ikut disaksikan Gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang, Wagub Dr Djouhari Kansil MPd, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Wawali Manado Harley Mangindaan  bersama para pejabat Eselon Dua di ruang Mapaluse Kantor Gubernur.
 Disela-sela noreng tersebut Gubernur Sulut menyebutkan, mari kita semua secara bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena kita baru saja menyaksikan melalui siaran televisi, pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla telah dilantik menjadi Presiden RI masa bahkti 2014-2019. menggantikan Presiden SBY dan Boediono. Karena itu saya mengajak marilah kita semua sebagai abdi negara dan abdi masyarakat untuk mendukung kepemimpinan Jokowi-JK sebagai pemimpin bangsa untuk memimpin negara  Indonesia selama lima tahun kedepan, sembari mengutip ajakan Jokowi untuk bekerja keras dengan mengedepankan empat pilar kebangsaan, dimana pemerintah, legislatif, yudikatif dan pers sebagai mitra kerja kiranya satu dengan yang lain harus saling mendukung, katanya.
Selain itu Sarundajang juga memberi apresiasi kepada pers yang telah mengangkat sosok SHS sebagai salah satu kandidat Menteri di Kabinet Koalisi Indonesia Hebat. Menanggapi berita-berita tersebut saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi pers terhadap dirinya, namun hingga saat ini sesungguhnya saya belum menedapatkan telepon untuk menghubunginya, ujar Gubernur dua periode ini. Namun Sarundajang bersyukur itu berarti saya akan bersama-sama dengan rakyat Sulut untuk mengakhiri masa jabatan hingga 20 September 2015 bersama Wagub Pak Djouhari Kansil.
Sarundajang juga berharap bulan Dsember 2014 kiranya sudah ada figur calon pengantinmya, karena proses pentahapan Pilkada Gubernur sudah akan dimulai Desember hingga Juni 2015. Mudah-mudahan dengan pengalaman dua periode pemilihan langsung ini kita akan melahirkan pemimpin sulut yang baru dengan memiliki segudang pengalaman untuk membawa sulut lebih sejahtera, kunci nya. (Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi).
        

Mokodongan : Jangan Abaikan Kepentingan Rakyat






Sekretaris Provinsi Sulut, Ir Siswa R Mokodongan minta penyelesaian  batas antara Kabupaten Bolmong dan kabupaten Bolsel hendaknya jangan sampai mengabaikan kepentingan rakyat. Permintaan Mokodongan tersebut, di sampaikan saat memimpin rapat penyelesaian penegasan batas Kabupaten/Kota Tahun 2014 di ruang kerja Mokodongan, Senin (20/10) kemarin.
Pertemuan yang difasilitasi Biro Pemerintahan dan Humas Setda Provinsi Sulut. diikuti Bupati Bolmong  Salihi B Mokodongan, Wakil Bupati Bolsel Syamsul Badu dan Wakil Walikota Manado Harley Mangindaan.  Menurut Mokodongan,  Berlarutnya penyelesaian enam segmen batas, jangan sampai merugikan kepentingan rakyat banyak yang tinggal di wilayah perbatasan kedua daerah. Justeru sebaliknya melalui momentum pertemuan ini dibutuhkan jiwa kenegarawan  sebagai pelayan masyarakat  untuk mampu menyelesaikannya secara kekeluarggaan, agar masyarakat tidak dirugikan, sembari menyebutkan,  sesungghnya kita hanya dipisahkan secara administrasi tapi hubungan kekluargaan dan persaudaraan tetap masih seperti dulu karena kita masih sama-sama  orang Bolmong, ujar salah satu putra terbaik bumi totabuan.
Bupati Bolmong Salihi Mokodongan mengajak, dengan perasaan hati yang baik, meminta mari kita rembuk bersama untuk bicara secara kekeluargaan, karena ini merupakan urusan rumah tangga bolmong bersatu, ndak enak kalu sampai terjadi tarik menarik seperti ini.
Karo Pemerintahan dan Humas Dra. Lynda Watania MM MSi saat mendampingi Sekprov menegaskan, sesungguhnya dari 36 segmen batas antara Bolmong-Bolsel Pemprov Sulut telah berhasil menuntaskan 30 segmen batas, tinggal sisanya enam segmen batas yang belum tuntas yaitu di Pilar Acuan Batas Utama (PABU)  No. 30 s/d 36  dan dalam waktu dekat ini akan mengundang kembali Bupati Bolmong dan Bupati Bolsel untuk duduk bersama Gubernur Sulut unuk menyelesaikan enam segmen  tersebut. Sedangkan segmen batas antar Manado-Minut sudah ada kesepakatan untuk ditindaklanjuti dengan penandantangan berita acara sesuai dengan PP No. 22 Tahun 1988 Tentang batas antar Manado dan Minahasa. Sementara segmen batas Bitung-Minut juga dalam waktu dekat ini akan segera dituntaskan karena sampai dengan saat memang sudah tidak ada masalah, jelas mantan Karo Ekonomi sembari menambahkan, untuk Minahasa  dan Tomohon juga selama ini masih memiliki itikad baik dalam menyelesaikan segmen batasnya dan dalam  waktu dekat akan dipertemukan lagi oleh Pemerintah Provinsi untuk lebih konkrit lagi mempercepat penyelesaiannya. Turut hadir Sekot Manado Haefrey Sendoh, Sekda Bolsel Tahlis Galang, Asisten 1 Bolmong Ch. Kamasan, Asisten 1 Bolsel Indra Damopolii, Asisten 1 Bitung Fabiasn Kaloh, Asistn 1 Minut Ronny Siwi, para Kabag Pemerintahan masing-masing Kabupaten/Kota, Kasubag Dekon dan TP Boslar Sanger SE serta Kasubag Pemerintahan Umum Ch. Iroth SSTP.  (Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi).   
        


Wagub: Pejabat Eselon II Jaga Kepercayaan Yang Diberikan







Wakil Gubernur Sulawesi Utara DR Djouhari Kansil, MPd mengingatkan kepada seluruh pejabat Eselon II yang ada dilingkup Pemprov Sulut untuk menjaga kepercayaan yang diberikan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Wagub saat memimpin Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II lingkup Pemprov Sulut yang telah dilantik tanggal 14 Oktober 2014 lalu. Acara tersebut di gelar Senin (20/10) bertempat di ruang Mapaluse kantor Gubernur Sulut.
"Saya harap jika anda mendapat tugas khusus mewakili Gubernur, Wagub, agar melaksanakan tugas itu dengan baik, jangan memberikan alasan yang tidak jelas", tegas Wagub.
Hal lainnya yang di sampaikan Wagub pada seluruh pejabat untuk tetap berperan aktif melakukan pemantapan kebijakan dan program kerja, berperan efisien, efektif dalam pembangunan daerah, mengelola keuangan dengan baik dan bersih, serta menguasai dengan pasti tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Para pejabat yang menempati posisi baru diharap menjadi figur perekat kebersamaan antar sesama. Pejabat harus membuka pintu komunikasi dan menjalin hubungan harmonis dengan pejabat lama sebagai mitra untuk menghadirkan suasana kerja yang kondusif.
Para pejabat baru juga diharapkan bisa memberikan warna baru, serta mempersembahkan kerja dan karya terbaik dalam memantapkan visi pembangunan daerah.