Wakili Gubernur, Kotambunan Terima Kunker Komisi IX DPR RI

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili Staf Ahli Gubernur bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan Farly Kotambunan menerima kunjungan kerja Tim Komisi IX DPR RI yang dipimpin Sumarjati Arjoso di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Jumat (3/5/2019) siang.

Dalam sambutannya, Kotambunan menerangkan komitmen Pemprov Sulut dalam mengoptimalkan setiap aspek potensi dan sumberdaya yang dimiliki untuk menunjang pencapaian pembangunan di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, pengawasan obat dan makanan, serta penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.

Disamping itu, Kotambunan juga memaparkan sejumlah pencapaian Pemprov Sulut di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan.

"Usia harapan hidup masyarakat Sulut meningkat hingga mencapai 71,04 tahun, presentasi balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % dari total 28 kasus gizi buruk di  tahun 2018, angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018 sebesar 49 kasus di bawah target AKI 2018 yaitu 70 kasus dan target nasional yaitu 228/100.000, Angka Kematian Bayi tahun 2018 sebesar 135 kasus. Capaian kinerja ini dikategorikan berhasil karena turun dari 161 kasus sebelumnya," kata Kotambunan.

"Selanjutnya, akreditasi pelayanan kesehatan sampai dengan tahun 2018 sudah terakreditasi 112 Puskesmas dari total 195 Puskesmas dan sudah ada 32 RS yang terakreditasi dari total 46 RS, di tahun 2018 telah serahkan bantuan BPJS kepada 61.593 orang di Kab. Kepl. Sitaro, Kab. Kepl. Talaud dan Kab. Bolaang Mongondow Utara dan penyediaan layanan hallo sehat sebagai tempat pengaduan masyarakat di bidang kesehatan," sambung Kotambunan.

Adapun pencapaian di sektor ketenagakerjaan, yaitu Pemprov Sulut telah menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi kepada 1.408 orang, pelatihan kewirausahaan dan pelatihan berbasis masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota se-Sulut yang diikuti oleh 1.445 orang, pelatihan keterampilan bagi warga transmigrasi sebanyak 60 orang, pemagangan dalam negeri pada perusahaan sebanyak 180 orang dan pemagangan luar negeri ke Jepang pada tahun 2018 sebanyak 25 orang, kegiatan penempatan tenaga kerja antar kerja lokal melalui Pameran Bursa Kerja/Job Fair sebanyak 1.023 orang dan penempatan tenaga kerja jasa konstruktif 21.000 orang

Kemudian ditetapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulut tahun 2019 melalui Keputusan Gubernur Sulut Nomor 433 Tahun 2018 tentang Penetapan UMP Sulawesi Utara Tahun 2019 sebesar Rp.3.051.076,- (mengalami kenaikan dibanding UMP Provinsi Sulut tahun 2017 sebesar Rp.2.824.286,-) dan penetapan Peraturan Gubernur Sulut Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Dana Hibah untuk Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan.

Untuk diketahui, atas pencapaian positif tersebut, Pemprov Sulut menerima berbagai penghargaan dibidang ketenagakerjaan, yakni Penghargaan Rekor Dunia MURI atas perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi 35.000 Pekerja Lintas Agama di Provinsi Sulut tahun 2018, data sampai akhir bulan Desember 2018 jumlah Pekerja Lintas Agama di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 yang diikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan bertambah menjadi 60.229 Pekerja.

Kunjungan kerja tim Komisi IX DPR RI turut dihadiri jajaran RSUP Prof. R. D. Kandou, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BKKBN, Balai Besar POM, BP3TKI dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Buka Musda REI, Wagub Kandouw Optimis Prospek Property di Sulut Bergairah

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) yang berada di level 6,1% melampaui nasional, dibarengi dengan meningkatnya investasi di bidang perumahan, ini diungkapkan  Wakil Gubernur Provinsi Sulut, Drs Steven Kandouw, mengacu laporan Biro Perekonomian, tercatat bahwa 20% dari investasi didominasi oleh properti. 

"Ini berarti properti mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara," kata   Wagub Kandouw Kandouw saat membuka Musyawarah Daerah IX Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di GKIC Manado Jumat (3/5/2019) pagi

"Saya berani katakan, Sulawesi Utara tahun ini bahkan tahun depan mempunyai masa depan yang cerah. Menurut hemat saya prospek perumahan di Sulawesi Utara ini terang benderang," ujar Kandouw.

Di sisi lain, sebagai bentuk perhatian kepada pengembang, Kandouw menyebut bahwa Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE totalitas dalam membangun infrastruktur. 

"Pak Gubernur berupaya untuk mendorong pembangunan infrastruktur jalan. Bahkan berupaya menaikkan status jalan, yang tadinya hanya jalan kampung menjadi jalan provinsi. Tujuannya, agar jalan tersebut dapat ditangani oleh provinsi, tandasnya.

Di sisi lain, Kandouw menjelaskan ada tiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berdampak pada pengurangan kemiskinan, yakni ekspor, government expenditur dan investasi.

"Ekspor di Sulawesi Utara diwarnai dengan anjloknya harga komoditas   produk kelapa. Di mana selama sejarah, baru sekarang paling rendah. Tidak diketahui kenapa. Demikian juga dengan perikanan, karena moratorium, Sulawesi Utara yang masuk dalam 12 industri perikanan besar di Indonesia di mana tujuh diantaranya ada di Bitung, ekspornya juga jauh panggang dari api. Tetapi dengan pertumbuhan properti, hal ini telah mendongkrak pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Sulawesi Utara dari aspek penduduk, ungkap Kandouw hanya dihuni 2,6 juta penduduk. Tetapi daerah ini merupakan wilayah hinterland, yang menghubungkan Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat bahkan Kalimantan Timur.

"Makanya tidak heran jika orang orang berduit, baik dari kalangan pemerintah maupun swasta di daerah-daerah itu, selalu berpikir untuk punya second home di Manado. Boleh dicek bagaimana perumahan-perumahan kita 30% dibeli oleh saudara-saudara kita dari hinterland," kata Kandouw.

Kandouw juga berharap, REI dapat menjawab kebutuhan perumahan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), mengingat dari 16 ribu ASN ada 5.000-an belum memiliki rumah.

Sementara itu, Sekjen DPP REI Paulus Totok Lusida, berharap musda dapat berjalan lancar dan dapat memilih pengurus yang amanah.

"Selamat terima kasih kepada Bapak Rudy Kululu beserta jajaran yang telah mengabdi secara ikhlas selama 3 tahun dan selamat kepada ketua dan pengurus yang terpilih nanti untuk mengabdi di Sulawesi Utara 3 tahun ke depan. Kiranya tetap menjaga kesatuan dan kekompakan," tukasnya.

Menjelang Munas di bulan November 2019 mendatang, Totok berharap REI tetap dapat membingkai kebersamaan dan kekeluargaan dalam persatuan.

 "Itu yang kita harapkan untuk lebih berfungsi kepada anggota, agar program-program yang kita siapkan dapat kita kerjakan. Khususnya untuk MBR dan rumah menengah atas, diharapkan itu bukan untuk pribadi pengurus, bukan untuk pribadi ketua, maupun DPD," ujarnya.

Terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan yang akan menetapkan harga unit rumah MBR dengan harga baru, Totok meminta pengusaha bersabar. "Mohon bersabar, regulasinya sudah diteken. Sebentar lagi pasti keluar," katanya sembari merinci harga baru tersebut dipatok sebesar Rp145-147 juta dari harga sebelumnya sebesar Rp136 juta.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara, Benigno M Polii, mengatakan pembangunan perumahan dan permukiman yang dikerjakan REI adalah untuk kesejahteraan rakyat di Sulut.

"Diharapkan kehadiran REI sebagai wadah berkumpulnya para pengembang khususnya di bidang pembangunan perumahan baik rumah komersil maupun rumah subsidi dapat memberikan sumbangsih yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara, sebutnya telah direalisasikan melalui pembangunan ribuan unit rumah baru. Setiap tahun secara langsung berkontribusi bagi penyediaan ratusan bahkan ribuan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

"Selain itu REI memiliki peran sentral dalam penyediaan rumah yang layak huni serta berwawasan lingkungan," tukasnya sambil menambahkan

Diketahui tahun ini REI diikuti 112 perusahaan anggota yang terdaftar di DPD,  sebanyak 102 anggota diantaranya adalah peserta yang memiliki hak suara.

Selanjutnya, Ketua DPD REI Sulut masa bakti 2016-2019, Rudy S Kululu, mengatakan REI mengalami pertumbuhan signifikan, menyusul terbuka infrastruktur.

"Jumlah keanggotaan REI dari 80 anggota sekarang menjadi 130 anggota. Ini membuktikan banyak pengembang yang bertambah yangbergerak di bidang developer. Sebab pemerintah hadir mendukung program Jokowi lewat Pak Gubernur Olly dondokambey," ujarnya. 

Dalam operasionalnya yang didukung pembangunan infrastruktur, ungkap Kululu, secara langsung REI mendapatkan banyak  profit.

Hadir pada kesempatan ini, Kapolda Sulut, Sulawesi Utara ( Sulut) Irjen (Pol) Remigius Sigit Tri Hardjanto, CEO PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Manado Haris A Handoko, Perbankan dan Pengusaha Real Estate. ( Humas Pemprov Sulut)