Gubernur Olly Makan Malam Bersama Taruna AU dan AL

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Makan Malam bersama Para Peserta Kegiatan Cakra Wahana Paksa Taruna Akademi Angkatan Udara (Karbol) Dan Taruna AAL Tk. III Angkatan 65 Tahun 2018. Di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara.

Gubernur menyampaikan terima kasih kepada para Taruna Akademi Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang sudah berkunjung ke Sulawesi Utara.

"Kiranya keindahan panorama alam dan keramahtamahan masyarakat Sulawesi Utara akan memberikan warna dan kesan tersendiri selama berada di daerah yang kami cintai ini," ucap Gubernur.

Gubernur Olly menambahkan bahwa kegiatan ini akan mampu memberikan manfaat strategis bagi seluruh elemen aparat keamanan dan masyarakat dalam meningkatkan kepekaan, kewaspadaan dan tindakan antisipatif terhadap berbagai kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban lebih khusus di daerah Nyiur Melambai ini.

Pada acara yang sama Gubernur Akademi Angkatan Udara yang diwakili oleh Direktur Pendidikan Akademi Angkatan Udara Kol. Penerbang Arief Widianto, S.AB, M.TR (HAN) menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulut lebih khusus Gubernur Olly Dondokambey yang telah menerima kedatangan kami di Daerah ini.

Lebih lanjut Arif menyampaikan bahwa tujuan kedatangan kami di daerah ini dalam rangka Kegiatan Pelatihan Cakra wahana Paksa, agar para taruna dapat mengerti aplikasi mengenai operasi dukungan udara antara lain praktek navigasi udara, pengaturan lalulintas udara, meteo, peranan awak pesawat hingga peranan pangkalan udara.

Turut hadir Pangdam XIII Merdeka Mayjen TNI Tiopan Aritonang, S.IP, Danlantamal VIII Laksamana Pertama TNI Gig  Jonias Mozes Sipasulta, M.Mar, STUD, Danlanud SRI Kol.Nav.Insan Nanjaya, SH,M.AVN,MGT, Kabinda Laksama TNI Heri Jamhari, Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang, M.Si dan Para Pejabat di Lingkup Provinsi Sulut.

Gubernur Olly Tetapkan UMP Sulut 2019 Sebesar Rp 3,05 Juta

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan mulai berlaku di wilayahnya awal 2019 sebesar Rp. 3.051.076 per bulan.

Besaran nominal UMP yang bakal diterima para pekerja di wilayah Bumi Nyiur Melambai tersebut, mengalami kenaikan sekitar 8 persen dari pada UMP saat ini sebesar Rp 2.824.286.

Olly menyatakan bahwa besaran penetapan tersebut berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Selain itu, Keppres No.107/2004 menyatakan Pemerintah dalam hal ini Gubernur berwenang menetapkan UMP dengan dapat mempertimbangkan Rekomendasi Dewan Pengupahan dalam menetapkan UMP, yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

"Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Kamis 1 November 2018 menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2019 sebesar Rp. 3.051.076," demikian bunyi Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 433 Tahun 2018.

Olly juga menyatakan akan meningkatkan pengawasan dalam penerapan UMP dan berdasarkan ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa instansi teknis yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Pergub tersebut.

Jadi, lanjut Olly, dengan ditetapkan UMP 2019 tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat patuh pada Pergub ini dan bagi pekerja dapat meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan berkembang dan mampu membayarkan upah kepada pekerja.

"Saya memahami penetapan ini pasti ada pro dan kontra ada yang senang ada juga yang tidak senang tapi ini bagian dari keputusan bersama yang harus dijalankan bersama," ucap Olly di Manado, Kamis (1/11/2018) sore.

Lebih lanjut, Olly menerangkan aturan yang dibuat belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih adanya pekerja yang beban kerjanya lebih tinggi namun sama upahnya dengan pekerja yang beban kerjanya lebih rendah.

"Saya akan memperjuangkan di tingkat pusat untuk menyempurnakan aturan ini agar semua pihak mendapatkan keadilan," beber Olly.

Pertemuan ini turut dihadiri Asisten Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta dan Kadisnakertrans Erni Tumundo. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly Dukung Mitigasi Perubahan Iklim Negara Kepulauan

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE sebagai pemimpin atas provinsi dengan 287 pulau mendukung penuh terlaksananya The Archipelagic and Island States Forum (AIS) di Manado. Olly menilai agenda yang diikuti delegasi dari 20 Negara Kepulauan itu mampu meningkatkan kapasitas dan mitigasi bencana akibat perubahan iklim.

Olly menuturkan, sebagai bagian integral dan salah satu daerah kepulauan di Indonesia, Sulut menyambut gembira pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerja sama pembangunan Negara Kepulauan dan Negara Pulau ini.

"Forum ini menjadi katalisator bagi pembentukan kerjasama antar Negara Kepulauan dan Negara Pulau dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, menyesuaikan diri dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim," kata Olly pada pembukaan AIS di Grand Kawanua Convention Center Manado, (1/11/2018) pagi.

Olly juga berharap melalui AIS Forum dapat memberikan informasi penting bagi seluruh masyarakat Sulut tentang mitigasi perubahan iklim.

"Kegiatan ini akan mengingatkan seluruh masyarakat untuk lebih peduli menjaga lingkungan," ucap Olly.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mewakili Presiden Joko Widodo, menyaksikan penandatanganan kesepakatan Deklarasi Manado, oleh para pemimpin dan perwakilan yang tergabung dalam The Archipelagic and Island States Forum.

“Forum ini bisa menjadi ajang berbagi pengetahuan, mencari solusi cerdas dan kreatif, diperbesar dan diperbanyak untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Saya berharap forum ini bisa mendorong keterlibatan bisnis dan solusi keuangan inovatif untuk mendanai proyek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan”, ujar Menko Luhut.

Kesepakatan bersejarah oleh Forum yang beranggotakan negara-negara pulau dan kepulauan yang kebanyakan berada di kawasan Asia-Pasifik ini antara lain berisi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, pemanfaatan laut berkelanjutan yaitu pemanfaatan sumber daya laut dan serta mekanisme pembiayaan inovatif pada tindakan iklim.

Forum AIS diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama dengan dengan United Nations Development Program (UNDP). AIS merupakan platform bagi pemerintahan negara-negara anggota untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan - sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, tentang inisiatif perubahan iklim bertema dan perlindungan laut.

Menko Luhut mengatakan negara pulau dan kepulauan memiliki sifat-sifat optimis, adaptif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan yang paling hemat biaya. Sejarah dan budaya mengajarkan bagaimana negara-negara pulau dan kepulauan menyelesaikan masalah mereka.

“Kita harus menjadi Moana, seorang anak perempuan yang memiliki semangat inovatif, dan selalu optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya,” kata Menko Luhut.

Moana adalah film animasi yang menggambarkan petualangan seorang gadis cilik Polinesia dalam mencari jati dirinya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mengambil peran untuk memimpin dan membentuk mekanisme pembiayaan baru untuk mendukung inisiatif perubahan iklim dan proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota Forum.

Di bawah Deklarasi Manado, anggota AIS setuju untuk memperkuat komitmen kerjasama dalam mitigasi perubahan iklim, manajemen bencana. Bekerjasama dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi, sampah plastik di laut, tata kelola maritim. Mendorong pengembangan tata kelola kelautan.

Country Director UNDP untuk Indonesia, Christophe Bahuet mengatakan bahwa Forum AIS memberikan kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan berkomitmen untuk membantu agar negara-negara pulau dan kepulauan yang rentan tidak luput dari SDG's.

“Forum AIS inisiatif akan fokus pada solusi pengembangan praktis dan akan membuka peluang baru bagi negara pulau dan kepulauan kecil yang rentan terhadap perubahan iklim untuk menemukan cara inovatif dalam melindungi sumber daya laut sambil meningkatkan pendapatan mereka,” kata Bahuet menambahkan.

“Pembiayaan inovatif adalah dimensi penting dari inisiatif dan UNDP Indonesia yang akan membantu para anggotan mengakses mekanisme baru seperti keuangan campuran, keuangan Syariah, dan obligasi hijau, untuk proyek-proyek di bawah Forum AIS ” kata Mr. Bahuet.

Dengan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global, negara-negara pulau dan kepulauan, khususnya yang kecil, merupakan wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Delegasi dari 20 negara termasuk Kuba, Pulau Comoro, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua New Guinea, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles, Singapura, Kepulauan Solomon, Suriname, Timor Leste dan Inggris menghadiri Forum Menteri AIS.

Pembukaan AIS Forum turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim RI Purbaya Yudhi Sadewa, para delegasi AIS Forum dan pejabat di Lingkup Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)