Senin, 07 Agustus 2017

Sekprov Silangen Hadiri Pembukaan Pelaksanaan Potensi Pejabat Tinggi dan Kompetensi Pejabat Administrator


Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen  SE.MS menghadiri  pembukaan pelaksanaan penilaian potensi pejabat tinggi dan kompetensi pejabat administrator se wilayah kerja Regional XI BKN yang dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS di Aula E.A.Manihuruk Kantor Regional BKN Sulut Senin ( 07/08/2017 ) Kemarin.

Menurut wibisana Untuk menetapkan seorang pejabat dalam struktur pemerintahan, kita tidak boleh memilihnya karena suka atau tidak suka kepada pejabat tersebut.


“Tidak boleh menetapkan seorang pejabat hanya karena like and dislike saja, harus sesuai mutu, kecocokan profesi serta penilaian-penilaian objektif lainnya”, himbau Wibisana.

Lebih lanjut, Wibisana mengatakan bahwa imbas dari Kepala Daerah yang hanya memilih pejabat karena like and dislike saja, maka implementasinya akan terlihat pada proses pelayanan publik yang tidak optimal.

“Tugas utama seorang pemimpin daerah, baik itu Gubernur, Bupati/Walikota tentu pada optimalisasi pelayanan publik yang muaranya pada kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Caranya seperti apa? Tentu melalui program-program dan kebijakan yang dijalankan para Kepala Dinas/Badan dan Biro, nah kalau Kepala Dinasnya tidak memiliki basic di tempat tersebut, dan keahliannya tidak terlalu baik, tentu keinginan mensejahterakan rakyat tidak akan terwujud”, contoh Wibisana.

Untuk itu, menurut Wibisana, pelaksanaan Talent Pool ini sangat penting untuk menentukan seorang pejabat sesuai kemampuan serta kriteria objektifnya di suatu dinas.

“Makanya, BKN ingin membantu para Kepala Daerah melalui pelaksanaan talent pool ini untuk mengetahui pejabat sesuai kemampuan dan bidang yang dikuasainnya, jadi bisa diketahui kemampuan teknis pejabat tersebut lebih tepatnya  itu cocok untuk dinas mana. Hal ini bisa diketahui melalui data assesment center,” jelasnya.

Dilokasi yang sama, senada dengan Wibisana, Kepala BKN Kantor Regional XI Manado, English Nainggolan, mengatakan bahwa pelaksanaan Talent Pool ini merupakan program BKN dalam mencari pejabat sesuai kemampuan.

“Ini akan mempermudah, terutama menjadi bahan untuk mutasi atau rotasi pejabat,” tuturnya.

Nainggolan juga menambahkan bahwa program ini untuk sementara masih untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrator.

“Untuk sementara untuk jabatan pimpinan tinggi dan administrator dulu,  kedepannya semua ASN akan mengarah ke sana (talent pool),” tambahnya.

Adapun yang hadir dalam pembukaan talent pool ini, diantaranya Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen, Sekretaris BKD Sulut Flora Krisen, Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro Adry Manengkey dan sejumlah pejabat eselon III pemprov, kabupaten/kota di Sulut, Gorontalo dan Maluku Utara.


Rapat Paripurna DPRD Tentang Penyampaian dan Penjelasan Gubernur Tentang KUA PPAS Perubahan APBD Sulut 2017 di Sampaikan Wagub Kandouw



Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E Kandouw menghadiri rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaram 2017 dan usulan 2 ( dua ) buah ranperda tentang perubahan kedua perda no 7 tahun 2011 tentang pajak daerah serta ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Sulawesi Utara di ruang rapat DPRD Sulut Senin ( 07/08) Kemarin.
Dalam Penyampaian wagub mengatakan, penyusunan KUA dan PPAS tahun 2017 mengacu pada permendagri nomor 18 tahun 2016 tentang penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) tahun 2017, pokok-pokok APBN perubahan 2017 dan RKPD perubahan tahun 2017 yang ditetapkan dengan peraturan Gubernur Sulawesi Utara, kata Wagub.
Oleh karena itu,  bahwa KUA PPAS perubahan tahun 2017 menetapkan asumsi ekonomi makro dan kebijakan anggaran perubahan, pertumbuhan ekonomi diproyeksi kisaran 6,2 s/d 68 persen sementara angka nasional 5,1 persen,sedangkan PDRB perkapita berada di kisaran angka Rp 44 s/d 46,12 juta perkapita. Ujar wagub.
Mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, maka  perlu untuk dilakukan beberapa penyesuain dan perubahan kerangka pendanaan APBD T.A 2017 Provinsi Sulut guna mendukung dan mempercepat realisasi pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Daerah,  kata Wagub Kandouw

Setelah dilakukan beberapa penyesuaian maka kegiatan prioritas pembangunan sulut pada KUA PPAS perubahan 2017 yang akan dilaksanakan SKPD antara lain, Sulut Pintar dengan bimbingan teknis mata pelajaran kimia , bahasa inggris fisika untuk 400 guru, bimbingan teknis non guru, pengadaan komputer untuk UNBK secara bertahap bagi 15 sekolah, revolusi toilet, program magang ke luar negeri, bantuan studi bagi siswa sma, smk dan mahasiswa, pembebasan ring road II, peningkatan ruas jalan Lirung-kolongan balang ( Talaud ), peningkatan ruas jalan bandara -likupang, penyusunan feasibility studi, basic plan dan amdal alternatif jalan bandara-likupang serta amdal ring road III, penyusunan design landacape agrowisata sapi perah tampusu, pembebasan lahan alternatif jalan bandara - likupang, pelaksanaan pendidikan dan latihan serta penyediaan bahan praktek ( jaring dan motor ) untuk nelayan di 6 lokasi, pelatihan pengolahan ikan dan pelatihan perempuan pasisir, peningkatan kesejahteraan petani/pekebun, pelatihan budidaya ikan air tawar dan pengadaan rumpon, penyusunan DED penataan bangunan dan lingkungan pulau siladen, penyusunan KLHS untuk kawasan pariwisata likupang, penyusunan master plan smk pertanian, rehabilitasi tanaman perkebunan dan intensifikasi cengkih dan pala, pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, bantuan kendaraan bermotor untuk instansi terkait, penanganan mitigasi bencana, pengadaan alat pembersih /pengangkat eceng gondok di danau tondano, pelaksanaan event nasional bidang urusan kebudayaan dan pelaksanaan dan tindak lanjut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan, administatif Pimpinan dan Anggota DPRD, jelas Wagub
( Humas Pemprov Sulut )


Mewakili Gubernur, Rudy Mokoginta Buka Dialog Bersama Rencana Ratifikasi Konvensi Minamata Tentang Merkuri



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili Asisten II, Rudy Mokoginta,  membuka dialog  publik bersama,
Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ) Tim Komisi VII DPR RI yang diketuai Bara Hasibuan , Institusi Pendukung  Teknis AGC ( Artisanal Gold Council ) dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut, Marly Gumalag pada Senin (07/08/2017) Kemarin  di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur terkait 'Ratifikasi Konvensi Minamata' yang bertema Pengesahan Minamata Convention on Mercury.
Sambutan Gubernur yang dibacakan Ruddy Mokoginta mengatakan , merkuri telah menjadi perhatian global sejak pencemaran oleh perusahaan Chisso Minamata Factory ( CMF ) yang membuang limbah metal mercuri ke teluk Minamata Jepang sekitar tahun 1956-1968 sehingga mengakibatkan permasalahan kesehatan pada penduduk di sekitar teluk minamata, katanya.
Terkait dengan itu maka pemerintah dan masyarakat Sulut yang juga memiliki potensi
tambang dan kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan emas rakyat, kita diajak untuk berdialog dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap pematangan Ratifikasi Konvensi Minamata, ujarnya.
Oleh karena itu , saya berharap kiranya kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang positif dan masukan yang bermanfaat demi keberhasilan Ratifikasi Konvensi Minamata, untuk meminimalisir potensj pencemaran lingkungan hidup dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh merkuri, tutupnya.

Anggota Komisi VIi DPR RI Bara Hasibuan mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas sambutan dari pemerintah provinsi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud.

"Ini bersifat dialog yang nantinya akan dibahas dan mencari solusi bagaimana baiknya dalam mengimbangi Mercury termasuk dampaknya Minamata pada kesehatan manusia terlebih untuk kulit," terangnya.



Dan melalui pemaparan perwakilan dari Kementerian LHK, Tuti Mintarsih mengatakan mengapa harus ada konvensi Minamata? Karena Mercury ini berbentuk sebuah partikel racun yang berpindah tempat melalui udara, juga banyak digunakan sehari-hari terutama lampu pijar, termometer (alat kesehatan), kosmetik (namun telah dilarang oleh badan POM,).

" Ada 3 Mercury diantaranya, elemental (biasa dalam kosmetik,), unorganik dan organik juga mempunyai larutan (biasa dalam tambang mas,red) dampak dalam kesehatan bisa bertahun-tahun dengan gangguan saraf bagi anak kecil," kata Tuti, dan  menambahkan bahwa emisi Mercury tertinggi itu di Indonesia terdapat pada pertambangan juga terjadi juga diberbagai badan dunia, yang melalui PBB juga telah melakukan suatu pemberitahuan untuk memperingatkan tentang dampak dari Mercury, ujar Tuti.

Adapun dari pihak pemerintah Kanada akan memberi bantuan alat pengelola emas tanpa Mercury, dan kegiatan ini dihadiri Direktur  Pengelolaan B3 KLHK Yun Inseni, Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka KLHK Sulistyowati, Kepala Dinas ESDM B.A Tinungki,  Pejabat dari Kabupaten /Kota, Akademisi dan para Mahasiswa beberapa perguruan tinggi.
( Humas Pemprov Sulut )