537 Peserta Seleksi Berebut Jatah 25 Praja IPDN Utusan Sulut

Sebanyak 537 Peserta Seleksi Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri berkumpul
di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Rabu (04/05) untuk mendapatkan dari Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw dan Deputi Bidang Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Jatinangor Dra Roosje Kalangi MSi.
Wagub dalam arahannya mengatakan konsekuensi dari era keterbukaan tidak ada lagi pat-gulipat, tidak ada lagi main mata, termasuk dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN Tahun 2016. Jangan punya anggapan ada jalur-jalur tertentu, ada kekuatan-kekuatan lain yang bisa meloloskan anda menjadi Praja IPDN, hanya satu orang yang bisa meloloskan anda menjadi Praja IPDN, yaitu diri sendiri. Semua punya kesempatan yang sama. ujar Wakil Gubernur.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara DR Femmy Sulu mengatakan 537 peserta yang sudah lulus seleksi administrasi ini selanjutnya akan mengikuti Tes Kompetensi Dasar melalui system CAT (Computer Assisted Test) yang akan dilaksanakan tanggal 11 sampai 12 Mei di Kantor Regional XI BKN Manado. kemudian masih ada Tes Kesehatan, Tes Kesemaptaan, Tes Psikologi Integritas dan Kejujuran dan Pantukhir di Jatinangor dengan jumlah kuota 25 Capra Utusan Sulut.
Ditegaskan Pulsa kepada seluruh calo praja, dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan Praja IPDN Tahun 2016 tidak dipungut biaya, karena seluruh biaya ditanggung oleh Pihak IPDN.(humas pemprov sulut).

Kemenpan Apresiasi Pelayanan Publik BKMM dan RSJ Ratumbuisang

Ibu Deputi Sedang Melakukan Pemeriksaan

Deputy Pelayanan Publik Kemenpan RI Prof Dr iah Nalisa memberi apresiasi positif terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dan RSJ Ratumbuisang Manado.  Hlisa usai melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Empat intansi yang memiliki pelayanan publik seperti di BPJS Kesehatan, Puskesmas Teling, BKMM dan RSJ Ratumbuisang Manado, Rabu (04/04) kemarin.

Didampingi Asdep Kebijakan pelayanan Publik Drs Imanudin MSi dan Karo Organisasi Farly Kotambunan SE Natalisa mengatakan, sidak ini tidak direncanakan, kami mendatangi langsung fasilitas pelayanan publik terutama layanan kesehatan seperti di Empat instansi ini.

 Secara umum pelayanan publik dinilai sudah maksimal  walaupun dengan segala keterbatasan sarana dan prasaranan yang ada. Seperti di BPJS Kesehatan walaupun petugas hanya seorang dalam dalam membantu penyelesaian administrasi para lansia yang mengurus kacamatan dan obat-obatan kronis, tapi waktunya sangat singkat. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Primer Kantor Cabang Manado BPSJ Kesehatan dr Selvie Kapoh mengakui, khusus bagi peserta mandiri yaitu bagi PNS/TNI,Polri dan Pensiunan serta Badan Usaha pelayanannya dilakukan di Marina Plasa, sedangkan di Kantor PBJS Kesehatan Teling fokus melayani para lansia tadi, namun demikian kami lebih mengutamakan inovasi pelayanan publik, ujarnya. Demikian juga  Puskesmas Teling Manado yang setiap minggu melayani 50 hingga 100 orang pasien dan tenaga medis terbatas serta sarana penunjang medik dan ruangan perlu segera ditingkatkan fasilitasnya tapi mereka sudah berupaya maksimal memberikan pelayanan bagi pasien yang datang berobat maupun pemeriksaan kesehatan bagi Ibu dan Bayi. Kepala Puskesmas Teling dr Octavin Y Umboh menyebutkan, puskemas yang dipimpinnya memiliki 47 pegawai termasuk 5 orang tenaga dokter diluar tenaga kontrak serta memiliki lima dokter Intreship,  empat Poliklinik yakni Poliklinik  Umum, Anak, Ibu serta Poliklinik gigi.  Kami disini masih pakai system manual serta tidak ada ruangan khusus bagi Pos yandu Lansia, namun dalam pelayanan tetap kami dahulukan bagi orang-orang tua kita ini. Ketika ditanya penyakit apa yang paling dominan dilayani di Puskesman ini  yaitu penyakit Ispa dan Hipertensi, sebut dr Octavin sembari menambahkan pihaknya juga tetap melakukan UKS di sekolah-sekolah.

Sementara di BKMM Tim Sidak melihat langsung pelayanan yang dilakukan anak buah dari dr Diana T Watania. Pelayanan yang dibuka mulai Pukul 08 Pagi, sudah disesaki masyarakat yang ingin memeriksa kesehatan mata. Tiap hari kami melayani hampir 100 pasien, petugas di sini sat yang tidak ada di apotik maka BKMM akan membayarkan, jelas dokter yang sudah enam tahun bertugas sebagai Kepala BKMM ini.   Berbeda dengan pelayanan di RSJ Ratumbuisang, walaupun dikategorikan rumah sakit khusus, para pasien umum dan terutama pasien yang mengalami gangguan jiwa mendapat pelayanan yang sama, jelas Direktur RSJ Ratumbuisang dr JUNI Tampemawa MKes MARS yang ikut didamping dua Wadian Herry Pohajow SSos MSi dan Wadir Pelayanan Medis dan Keperawatan  dr Firda Agu.

RSJ Ratumbuisang merupakan RS tipe B, khusus pasien jimpat tidur. Namun ada juga pasien jiwa yang sudah bertahun-tahun masih tetap disini, jelas dr JUNI sapaan akrabnya sembari menambahkan tahun depan pihaknya sudah ada kerjasama dengan Dinsos Sulut agar pasien jiwa tidak terlantar. RSJ Ratumbuisang belum menjadi BLU.     

Natalisa  sangat bergembira karena RSJ Ratumbuisang ada pembangunan gedung baru, diharapkan melibatkan kerja sama banyak pihak.

Secara prosedur ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, berusahan juga memberikan semangat bagi pemberi jasa kesehatan ini untuk meningkatkan kualitas pk bantuan.

Kami juga menghimbau Pemprov Sulut  dan Pemkot Manado membantu peningkatan kualitas pelayanan khususnya dibidang kesehatan yang merupakan salah satu pelayanan dasar, masyarakat banyak membutuhkan . Kami berharap layanan itu dapat lebih disederhanakan jangan sampai masyarakat dibuat menunggu terlalu lama.

Sementara terkait sangsi bagi ASN yang lalai dmasyarakat Natalisa menyebutkan,  Sanksinya jelas itu tertuang dalam UU No 25 Tahun 2016 baik dari yang sederhana sampai diberhentikan dari jabatan. Makanya kami menghimbau dan selalu mensosialisasikan,  Kemenpan melakukan kunjungan langsung ke penyedia layanan, dalam rangka mengingatkan harus hati-hati memberikan pelayanan karena ada sanksinya. Sesuai prosedur yang memberikan sanksi ranahnya pejabat Pembina kepegawaian. dari hasil sidak ini kami juga berkoordinasi dengan Pemerintah daerah

Tidak harus melihat negatifnya , kami juga bisa memberikan rekomendasi, menghimbau bisa juga mengapresiasi yang baik karena pemerintah sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat walaupun masih sering terjadi complain masyarakat , pungkasnya.

Karo Organisasi Farly Kotambunan menyebutkan, sidak yang dilakukan Kemenpan ini sangat penting guna melihat sejauh mana inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki pelayanan publik. Kedepan pihaknya juga akan melakukan sidak di berbagai SKPD atas seijin Gubernur dan Wagub Sulut.  (Humas Pemprov Sulut).

Parengkuan: Maksimalkan Promosi Potensi Investasi Daerah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Sanny Parengkuan MAP membuka secara resmi Workshop dan Focus Group Discussion Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara, di Kantor Gubernur Rabu (04/05) Kemarin.

dalam kesempatan ini, Parengkuan menjelaskan bahwa pentingnya manajemen investasi serta sinergitas antara kabupaten kota sangat diperlukan, sehingga promosi potensi investasi daerah dapat lebih maksimal, jelas Parengkuan.

Parengkuan juga mnambahkan, bahwa promosi yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan yang ada di daerah, sehingga potensi penanaman modal yang nantinya di promosikan tidak mengecewakan investor yang berkeinginan untuk berinvestasi di bumi nyiur melambai, Imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sulawesi Utara Dra. Lynda Watania M.Si menyebutkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mensinergikan manajemen pengelolaan promosi,serta keterpaduan data potensi investasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang ada, Kegiatan ini juga menurutnya dapat mengembangkan kompetensi Sumber daya aparatur dalam pengelolaan promosi potensi investasi di Sulawesi Utara tutup Watania.

(Humas Pemprov Sulut)

Wagub: Pengumuman Kelulusan Siswa SMA Harus Tertib

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandow mengingatkan secara tegas kepada para Kepala Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekola SMU, SMK, SMLB yang ada di Provinsi Sulut agar melaksanakan pengumuman kelulusan siswa secara tertib.

Hal tersebut disampaikan Wagub dalam acara penyerahan hasil Ujian Nasional (UN), Rabu (4/5) bertempat di kantor Diknas Provinsi Sulut.

Dalam acara yang dihadiri para Kadis Diknas dan Kepsek SMA se sulu ini, Wagub mengingatkan ketertiban dalam pelaksanaan pengumuman harus diutamakan, para siswa harus diawasi secara ketat agar tidak mengekspresikan secara berlebihan dengan melakukan hal yang tidak produktif seperti coret mencoret seragam, konfoi kendaraan roda dua dan empat, pesta miras dan tindakan anarkis, jika ditemukan ada siswa yang melanggar hal tersebut harus di tindak secara tegas.

Selain itu juga Wagub mengajak para orang tua murid untuk tetap membimbing anak, pihak sekolah juga harus mempermudah proses administrasi kelulusan siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  Wagub juga berharap para siswa di Sulut dapat lulus 100 persen dengan hasil yang memuaskan, demi memacu pembangunan sumber daya manusia Sulut yang lebih baik lagi.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulut A.G Kawatu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. J Palandung dan perwakilan Kementrian Pendidikan RI.

Mokodongan ajak Kab/Kota jabarkan Program Nawacita dalam APBD

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Ir SR Mokodongan mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten Kota untuk menjabarkan Program Nawacita dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ajakan ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota Se Sulut di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur (04/05).
Lebih lanjut Sekprov menjelaskan pentingnya penjabaran Program Nawacita dalam APBD agar terjadi sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat sampai di daerah.

Selain itu Mokodongan juga meminta pada para Sekretaris Daerah Kab/Kota selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sekaligus Ketua Tim Anggara Pemerintah Daerah, agar benar-benar melaksanakan fungsi secara maksimal, sehingga target capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Diakuinya, sampai saat ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang berpotensi kegagalan dalam mencapai opini WTP diantaranya, pembahasan KUA-PPAS sampai persetujuan kepala daerah pimpinan DPRD atas ranperda APBD, yang belum tepat waktu. penyusunan RKA SKPD yang belum sesuai tupoksi serta pengalokasian anggaran terhadap fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, alokasi dana desa yang belum memenuhi jumlah anggaran sesuai ketentuan dalam penganggaran.

"Untuk itu, saya yakin melalui rapat koordinasi ini akan mampu mengoptimalkan kerja dan karya dalam pengelolaan keuangan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan sekaligus mensolusikan berbagai permasalahan yang dihadapi, serta menyamakan persepsi guna peningkatan kinerja kedepan", tandas Mokodongan.