Jelang HUT Provinsi Sulut, Karo Kesra Pimpin Ziarah Mantan Gubernur di Kalibata

Dalam rangka memperingati HUT Provinsi Sulawesi Utara yang ke-54, Kepala Biro Kesra Setdaprov Sulut dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, MARS melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata Jakarta, Kamis (20/09/2018) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, dr Kartika yang juga istri tercinta dari Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw sambil didampingi sejumlah pejabat Pemprov Sulut lainnya melakukan upacara penghormatan, mengheningkan cipta dan menabur bunga di makam Letjen (Purn) GH Mantik, Mantan Gubernur Sulut periode tahun 1980-1985.

Selanjutnya, Karo Kesra bersama rombongan melakukan ziarah ke makam Frits Johanes (FJ) Tumbelaka yang juga Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah kedua ketika belum dimekarkan sekaligus Gubernur Sulawesi Utara pertama (periode 1962-1965).

FJ Tumbelaka pada masa hidupnya pernah menjadi Perwira Senior di Divisi Brawijaya (Sekarang Kodam V) dan berperan dalam menyelesaikan Konflik Permesta. FJ Tumbelaka juga diabadikan sebagai nama pantai di Kota Palu, Sulawesi Tengah yakni Pantai Tumbelaka.

Setelah itu, dr Kartika bersama rombongan melakukan ziarah di Makam mantan Gubernur Sulut Welly Lasut (periode 1978-1979) dan makam mantan Gubernur Sulawesi Utara dan Tengah pertama, yakni AA Baramuli (periode 1960-1962).

Untuk diketahui, rangkaian ziarah ini dilakukan untuk menghormati jasa para pendahulu yang telah berperan meletakan dasar pembangunan Provinsi Sulut.

Adapun ziarah di TMP Kalibata turut dihadiri Kepala DP3A Sulut, Mieke Pangkong, Kaban Penghubung Roy RL Saroinsong dan Evangelis Ruth Niena Mantik yang juga putri dari mantan Gubernur Sulut GH Mantik. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Sulut Gelar Edukasi Jaminan Sosial Bagi ASN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar acara Sosialisasi Dan Edukasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Se-Provinsi Sulut di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur, Kamis (20/9/18).

Gubernur Olly Dondokambey melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut DR. Femmy J.Suluh, M.Si saat membuka secara resmi acara tersebut menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan yang diprakarsai Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut ini.

"Saya merespon positif dan memberikan apresiasi yang tinggi atas komitmen Penyelenggara Jaminan Sosial di daerah dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap konsumen dalam hal ini seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata dia.

Lebih lanjut, dirinya memaparkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial yang baik dan berkelanjutan merupakan salah satu pilar negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Karenanya konstitusi telah menjamin adanya suatu sistem jaminan sosial dalam hal ini sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

"Ingatlah bahwa sejumlah program ini dilakukan guna memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh ASN khususnya di Provinsi Sulut, serta dalam upaya menyangga perekonomian nasional demi tercapainya kesejahteraan masyarakat," demikian pesan Gubernur yang disampaikan Suluh.

Acara ini digelar dalam rangka memberikan pemahaman bagi ASN tentang manfaat jaminan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan jaminan kecelakaan dan jaminan kematian bagi ASN yang melakukan pekerjaan pada saat pekerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko - risiko antara lain kecelakaan kerja, sakit, dan meninggal dunia.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari PT.Taspen (Persero) yang mensosialisasikan beberapa produk Jaminan Sosial dari Taspen diantaranya :
1. Tabungan Hari Tua, manfaat asuransi :
○ Peserta meninggal dunia
○ Istri/Suami peserta meninggal dunia
○ Anak peserta meninggal dunia (max 3 peristiwa)
2. Pensiun, manfaat :
○ Pensiun bulanan
○ Uang duka wafat
○ Pensiun terusan
○ Pensiun Janda/Duda/Yatim Piatu
○ Pensiun Ke-13
3. Jaminan Kecelakaan Kerja, manfaat :
○ Biaya pengobatan sampai sembuh
○ Santunan  STMB 100% gaji (1,5 th)
○ Biaya rehabilitasi medik Rp2.6 jt
○ Biaya penggantian gigi Rp3.9 jt
○ Biaya transportasi medis
○ Santunan kematian kerja 60% X 80 gaji
○ Uang duka tewas 6 X gaji
○ Biaya pemakaman 10 jt
○ Bea siswa 15 s/d 45 jt

Nampak hadir Kepala Disnakertrans Sulut Ir.Erny B. Tumundo M.Si,
Kabid HI dan Jamsos Disnaker Sulut Maya Ticoalu S.Sos, para Pejabat SKPD Setda Prov Sulut, para Kaban/Kabag Kepegawaian, para Kadis Tenaga Kerja Kab/Kota Se Provinsi Sulut.(humas provinsi sulut)

Komisi II DPR Puji Kinerja Gubernur Olly Sukseskan Pemilu 2019

Persiapan Pemilu 2019 di Sulawesi Utara menuai pujian dari Komisi II DPR RI. Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali saat kunjungan kerja Komisi II DPR ke Sulut yang dilaksanakan di Ruang C.J. Rantung, Kamis (20/9/2018) siang. Persiapan pesta demokrasi itu dianggap tidak menemui kendala yang serius.

"Kami mengapresiasi Pak Gubernur karena sudah mengantisipasi Pemilu 2019. Pak Gubernur sudah bekerja dengan baik," kata Amali.

Amali menuturkan, Pemprov Sulut dan KPU Sulut telah berupaya optimal mendukung pendataan pemilih menjelang Pemilu 2019.

Untuk diketahui, dari jumlah penduduk Sulut yang berjumlah 2.685.816 jiwa, yang masuk dalam DPT sebanyak 1.856.040 jiwa yang terdiri dari 938.973 pemilih laki-laki dan 917.067 pemilih perempuan.

"Komisi II DPR RI telah melihat secara langsung dan memastikan kesiapan Sulut dalam menghadapi Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019 mendatang. Di masa waktu tersisa ini, kami yakin semua kendala yang ada dapat diselesaikan," beber Amali.

Lebih jauh, Amali meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu) dan Pemprov Sulut terus memperkuat koordinasi agar Pemilu 2019 berjalan lancar.

"Yang perlu ditingkatkan adalah koordinasi dan sinkronisasi semua pihak.
Kami merasa yakin Sulut bisa melaksanakan Pileg dan Pilpres secara bersamaan," imbuh Amali.

Sebelumnya, Gubernur Olly Dondokambey, SE juga menyatakan optimis Pemilu 2019 di Sulut berjalan lancar. Pengalaman Sulut saat menggelar Pilkada Serentak tahun 2018 pada 6 kabupaten/kota yang berlangsung dengan sukses, aman dan damai menjadi alasannya.

Kesuksesan itu semakin diperkuat dengan tingginya persentase partisipasi Pemilih, dimana dari jumlah 591.040 DPT yang tersebar  di 76 Kecamatan, 800 Desa/Kelurahan dan 1.528 TPS, tingkat partisipasi politik mencapai sebanyak 478.413 atau 80,94 persen.

"Tingginya angka partisipasi ini membawa optimisme bagi kami untuk mensukseskan Pemilu 17 April 2019 di Sulawesi Utara," beber Olly.

Gubernur Olly juga menyebut perkembangan pendataan KTP Elektronik di Sulut yang digunakan sebagai basis data pemilih. Lanjut Olly, dari jumlah penduduk 2.685.816 jiwa, yang wajib KTP adalah 2.011.585 jiwa, dan yang sudah merekam sebanyak 1.834.447 jiwa atau 91,19 persen. Sementara yang belum rekam tinggal 8,81 persen atau berjumlah 177.138 jiwa.

"Hingga sekarang, perekaman sudah mencapai 91,19 persen. Sisanya yang tinggal 8 persen itu adalah penduduk Sulut yang tinggal di kepulauan dan juga warga pendatang asal Filipina yang tinggal di Bitung dan ingin memiliki kewarganegaraan Indonesia," ungkap Olly.

Meskipun begitu, Olly optimis instansi yang menangani soal kependudukan yakni Disdukcapil dan KB mampu bekerja maksimal melakukan pendataan kepada seluruh masyarakat Sulut yang telah memenuhi syarat untuk memiliki KTP Elektronik.

Menariknya, di hadapan Tim Komisi II DPR RI, Olly juga mempromosikan kerukunan di Sulut. Menurutnya, kehidupan bermasyarakat di Sulut yang terus berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis, meskipun masyarakatnya sangat majemuk, baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat juga menjadi kunci suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi.

"Sulut adalah daerah paling toleran di Indonesia hingga diberikan penghargaan oleh pemerintah pusat," ucap Olly.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Ketua MPR RI E.E. Mangindaan, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Komisioner Bawaslu serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Buka Forum Koordinasi Wagub Kandouw Ingatkan 4 Hal Untuk Pariwisata Sulut

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw membuka kegiatan forum koordinasi lintas sektor pariwisata di Hotel Gran Puri Manado rabu (24/09/2018) pagi.

Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan dari segi empiris, number dan jumlah tidak usah kita bandingkan tahun 2016 kebawah dari juli tahun 2017 sekitar 7300 ( tujuh ribu tiga ratus ) dan juli 2018 sekitar 11 ribu ( sebelas ribu ) kedatangan wisatawan asing lebih luar biasa lagi kedatangan wisatawan domestik di sulut kalau analogi tour the france 23 hari naik sepeda terus  kita masih di etape pertama dan dari analogi film  silat sia tiuw eng hiong dari 60 kaset baru tiga kaset yang kita selesaikan dengan perkataan masih banyak  pekerjaan rumah yang harus kita lakukan apakah kita begini saja.
" Tidak, kita harus berbenah diri karena ini ibarat menjual barang yang kita jualkan iven ,alam ,kuliner, pelayanan dan lain-lain untuk itu kita harus berbenah diri karena capaian belum seperti yang diharapakan", kata Wagub Kandouw.

Dalam forum koordinasi lintas sektor pariwisata, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menegaskan ada empat hal yang harus di lihat dalam dunia pariwisata Sulut, dan itu merupakan keinginan Gubernur Sulut Olly Dondokambey yakni Infrastruktur, kemudian revolusi industri generasi keempat, keamanan (security) serta iven, karena dunia pariwisata membawa angin segar dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan yang rata rata diatas nasional.

" Saat ini soal infrastruktur karena gubernur memahami , dimana sulut pertumbuhan ekonomi diatas rata rata nasional penciptaan lapangan pekerjaan diatas nasional, dan itu semua dari pariwisata,  namun belum boleh berpuas diri karena bisa dikejar daerah lain,  sehingga  Gubernur memberikan perhatian dalam dunia pariwisata lewat anggaran di tahun 2019 sebesar 200 miliar untuk pembangunan infrastrukur pariwisata dan semua akan optimal bila sinergitas dengan kabupaten/ kota dilakukan," ujar Kandouw

Lanjut Kandouw,  yang kedua revolusi industri generasi 4 yakni dimana  dunia maya sangat penting, ada aplikasi kalau kita bepergian  bisa susun sendiri tour kita , mau makan dimana, naik mobil apa sopirnya siapa , minum teh dimana kita bisa pilih  semua pelaku pariwisata manfaatkan media sosial baik promosi, paketnya karena menurut survey booking tiket 60 persen traveler pembelian dan lain lewat dunia maya.

"Sulawesi Utara harus terapkan ini supaya tidak ketinggalan dengan yang lain",  ungkap Wagub Kandouw

Kemudian ketiga keamanan,  jaga baik baik kemanan apalagi desa-desa wisata contoh masalah parkir serahkahlah kepada desa untuk mengelolanya, dan alat-alat kebakaran di hotel-hotel harus diperhatikan, masalah higienis makanan harus dijaga serta masalah tranportasi laut.kapal-kapal.wisata kita harus pakai live jaket.dan kapalnya harus bermesin ganda serta alat komunikasi kalau tidak memenuhi standar keamanan izinnya harus dicabut karena ini menyangkut nyawa manusia, tegas Wagub Kandouw


Dan yang keempat iven atau acara,  kalender acara tahun depan dari kabupaten /kota sekarang sudah dikoordinaskan supaya provinsi yang launching bersamaan karena acara ini bukan milik kabupaten/kota perbanyak acara untuk menarik minat wisatawan  dan saat ini wisatawan asing ada peningkatan luar biasa, namun apakah kita sudah berpuas diri, tentu tidak karena masih jauh dari harapan dan banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh karena itu kegiatan ini sangat baik.
"Saya senang ada acara ini musti ada update karena koordinasi penting yang wajib dikoordonasi," tutup  Kandouw.

Sebelumnya dalam laporan ,  Ivone kawatu Kabid Pengembangan Kelembgaaan Kepariwisataan menyatakan kegiatan ini untuk mensinergikan dan mencari solusi permasalahan terjadi dengan kepariwisataan dan kegiatan sebelumnya sudah dilakukan di boltim dan sitaro.
Turut  hadir Kadis Pariwisata Sulut Daniel Mewengkang, Kadis Pariwisata dari Kabupaten/Kota , Kepolisian dan Pelaku-Pelaku Usaha

Program ODSK Raih Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018

Kerja keras Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam membangun Sulut kembali mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Melalui program pengentasan kemiskinan Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK), provinsi sulut mendapatkan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik 2018 yang diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Menpan RB Syafruddin dan diterima oleh Asisten Administrasi Umum Praseno Hadi, di hotel Shangrila Surabaya, Rabu (19/9/2018).

Dalam sambutan arahan Menpan RB mengatakan Pemerintah mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional diangkat dan dijadikan program nasional. Selain itu, pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah  harus diteruskan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air.

Dari Top 99 inovasi 2018, banyak juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berusaha, sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan nasional. Kuatnya pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat. Keduanya bertopang pada penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

Diketahui program ODSK berhasil mendapat penghargaan dari pemerintah pusat karena pemprov sulut dianggap berhasil melakukan inovasi publik dengan melaksanakan program pengentasan kemiskinan, dalam kurun waktu 2 tahun angka kemiskinan Sulut berhasil turun dimana pada tahun 2016 berada di angka 8, 34 dan pada tahun 2018 7,8 persen. Keberhasilan program ODSK ini telah dipaparkan langsung oleh Sekrprov Edwin Silangen kepada tim penilai 99 Inovasi Publik tahun 2018.

Turut hadir dalam penerimaan penghargaan tersebut, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut Glady Kawatu,SH,MSi.(humas provinsi sulut)