Jumat, 16 Maret 2018

Gubernur: Lestarikan dan lindungi Penyu


Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengajak kepada seluruh masyarakat Sulut khususnya yang bermukim di daerah pinggiran pantai untuk bersama menlestarikan dan melindungi hewan penyu.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur saat Melepas Penyu di Pantai Pantera, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, jumat (16/3).

"Penyu adalah salah satu hewan yang dilindungi, mari kita bersama lestarikan Penyu di perairan laut Sulawesi Utara," ujar Gubernur sesaat setelah melepas penyu dari darat ke laut.

Dengan melestarikan penyu itu berarti masyarakat telah turut andil dalam memelihara ekosistem laut, keberadaan penyu juga bisa mendongkrak kemajuan wisata Sulut dimana pemandangan indah bawah laut akan terjadi ketika para turis bisa menyelam dan berfoto bersama penyu.

Turut hadir mendampingi Gubernur saat melepas penyu Bupati Minahasa Jantje W Sajouw, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Sulut Ronald Sorongan, dan pejabat eselon II lingkup pemprov sulut.(humas provinsi sulut)

KEJUARAAN PACUAN KUDA,RODA SAPI DAN BENDI "PASKAH NASIONAL 2018" BAKAL SPEKTAKULER

Pelaksanaan kejuaraan Pacuan Kuda, Roda Sapi dan Bendi " Paskah Nasional 2018" yang dilaksanakan  Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  bakal spektakuler

Kejuaraan ini dilaksanakan di Gelanggang Pacuan Kuda Maesa Tompasa pada hari Sabtu ini (17/3-2018), dengan  menglombakan  sebanyak  sebelas kelas dengan jumlah peserta hampir seratus peserta dan akan disaksikan ribuan penonton dari provinsi sulawesi utara maupun dari luar daerah.

Terkait kesiapan pelaksanaan kejuaraan ini, panitia pelaksana yang dipimpin langsung Ketua James Waani dan didampingi Bendahara Vicky Kainage pada hari jumat ini (16/3-2018)  melakukan pengecekan track dan  fasilitas pendukung dan menurut mereka berdua bahwa kesiapan semuanya sudah mantap dan siap untuk dilaksanakan kejuaraaan  pacuan kuda.

Dalam kesempatan itu, James Waani yang juga sebagai ketua Harian Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara menyatakan bahwa kejuaraan Pacuan ini bakal menjadi spektakuker dan terheboh serta ajang adu gengsi dari pemilik stabel karena mereka akan  menurunkan kuda kuda dan joki terbaik yang sudah memiliki prestasi baik di daerah maupun Nasional.

"Persaingan dari masing masing pemilik stable    tidak dapat dielakkan  karena semuanya menurunkan kuda kuda dan joki terbaik bahkan ada  yang telah beberapa kali meraih prestasi baik di tingkat Provinsi maupun Nasional"ungkap James.

" Apalagi  lomba tersebut memperebutkan  Piala Gubernur dan Wakil Gubernur serta   hadiah yang sangat menggiurkan dan akan disaksikan oleh Ketua Umun Pengurus Pusat Pordasi H. Mohammad Chaidir Saddaq, MBA  dan undangan lainnya serta ribuan penonton, tentunya  akan  menjadi pemicu dari para pemilik stable untuk menjadi pemenang" tambah Vicky Kainage.

Pelaksanaan Kejuaraan Pacuan Kuda,Roda Sapi dan Bendi ini,  dirangkaikan juga  dengan Pelantikan Pengurus Provinsi Pordasi Sulawesi Utara dan  akan dilantik oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Pordasi H. Mohammad Chaidir Saddaq, MBA dan  rencananya akan dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olli Dondokambey, SE.

Gubernur Tatap Muka Dengan BPMW, BPMJ Rayon Minahasa Dan Berikan Dana Hibah Tahun 2018

Gubernur Olly Resmikan Instalasi Pengelolaan Air Minum Di Tondano



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE meresmikan Instalasi Pengelolaan Air Minum
 ( Sistem Penyedian Air Minum ) di Danau Tondano  Kelurahan Paleloan  Tondano Selatan jumat (16/03/2018 ) kemarin.

Dalam sambutan Gubernur  Olly mengapresiasi kepada segenap pihak terkait atas kerja keras,  sehingga fasilitas boleh ada dan  dapat diresmikan pada saat ini serta  siap digunakan  untuk pemenuhan kebutuhan air  kepada masyarakat khususnya rakyat Tondano.
" Air adalah kebutuhan sentral bagi manusia dimana selain kebutuhan mengolah bahan makanan , minum, mandi dan mencuci juga sebagai aspek penunjang bagi manusia dalam berbagai aktivitas bidang pertanian , perikanan , perkebunan industri rekreasi/pariwisata serta siklus lingkungan hidup, kata Gubernur.

Diresmikannya  instalasi pengelolaan air minum saat ini , haruslah disambut gembira , karena bukan saja  representasi dari perhatian pemerintah atas kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih, namun juga wujud dari janji-janji  kampanye bupati Jantje W Sajow  waktu mencalonkan menjadi bupati pada waktu yang lalu.
" Ini adalah bukti dari janji-janji kampanye JWS waktu mencalonkan menjadi bupati minahasa dan sudah dibuktikan saat ini diakhir masa jabatan , ungkap Gubernur.

Dengan harapan kehadiran instalasi ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Tondano dan sekitarnya.

'Karena Tondano identik dengan kota air tapi kenyataannya susah air, sekarang  hadirnya instalasi ini kiranya dapat dirawat  dan dimanfaatkan sebaik mungkin pemanfaatanya untuk memenuhi kebutuhan  air minum masyarakat Tondano dan sekitarnya, harap Gubernur
Pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat untuk bersama sama mengelola dan melakukan langkah -langkah efisiensi dalam penggunaan sumberdaya air. Hal ini penting karena fakta dilapangan menunjukan akses kuantitas dan kualitas air semakin menurun oleh berbagai penyebab, sedangkan kebutuhan akan air terus bertambah dikarenakan semakin tingginya populasi manusia, tutup Gubernur Olly Dondokambey.

Sebelumnya Kepala  Balai  Wilayah Sungai  Sulawesi II Djidon Watania SE MM mengatakan maksud dan tujuan  dari kegiatan ini adalah untuk mengfungsikan prasarana  dan sarana yang sudah dibangun yang belum di fungsikan sebagaimana  mestinya, katanya.
Hal ini disebabkan karena pihak PDAM  Minahasa sangat sulit  untuk mendapatkan BBM berupa solar industri serta biaya pengoperasian sangat mahal dibandingkan dengan menggunakan listrik PLN dalam kajian ekonomis, ujarnya.

Dan manfaat pekerjaan  ini untuk memenuhi kebutuhan air baku Kampus IPDN Tampusu , Kampus UNIMA di Tondano dan sebagian masyarakat Kota Tondano dan sekitarnya, jelas Djidon Watania.

Peresmian ini dihadiri oleh Bupati Minahasa Jantje W Sajow, Kepala Pusat Air Tanah Air Baku Kementerian PUPR Mohammad  Amir Hamzah MM, Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut,  Ketua DPRD Minahasa James Rawung SH,  Forkopimda  Minahasa , Sekda Minahasa Jefry Korengkeng dan Direktur PDAM Minahasa Arnold Winowatan SH DEA.( Humas Pemprov Sulut)



Serahkan SK Ketua TP PKK Kotamobagu, Ibu Rita Ajak Masyarakat Sukseskan Program PKK

Ketua TP PKK Sulawesi Utara Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan menyerahkan langsung SK Ketua TP-PKK Kotamobagu kepada Ibu Junikesumawati Mokoginta-Paputungan di Kantor Walikota Kotamobagu, Jumat (16/3/2018) siang.

"Saya selaku ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Utara mengucapkan selamat atas penugasan Ibu Junikesumawati Mokoginta-Paputungan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kotamobagu sampai dengan berakhirnya tugas Plt Walikota Kotamobagu," katanya.

Menurut Ibu Rita, penetapan istri kepala daerah setempat sebagai Ketua TP PKK telah diatur dalam hasil Rakernas PKK VIII Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Oleh karena itu, Ibu Rita berharap Ketua TP PKK Kotamobagu yang baru dengan dukungan Plt Walikota sekaligus Ketua Pembina TP PKK Kotamobagu yakni Muhammad Rudi Mokoginta dan masyarakat mampu meneruskan serta mengembangkan program-program PKK yang telah dirintis sebelumnya, walaupun waktu mengabdi tidak terlalu lama.

"Kiranya berkenan memfasilitasi dan memberdayakan tim penggerak PKK di kota kotamobagu secara berjenjang baik dari segi dana maupun bimbingan teknis," tandasnya.

Lanjut Ibu Rita, ia juga meminta dukungan masyarakat Sulut terkait peringatan Hari Keluarga nasional ke XXV di Sulut pada awal Juli 2018 yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi.

"Saya harap kita semua dapat mendukung, berpartisipasi mensukseskan HARGANAS ke XXV di Provinsi Sulawesi Utara," ujarnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Ketua TP PKK Sulut menerangkan, gerakan PKK telah memiliki penguatan pelaksanaan organisasi sejak adanya peraturan Presiden RI nomor 99 Tahun 2017 tanggal 1 November 2017. Pelaksanaan Perpres tersebut akan dijelaskan melalui peraturan Mendagri.

"Karena itu diharapkan walikota bersama pimpinan perangkat daerah di Kota Kotamobagu kiranya tetap memfasilitasi dan terus mendukung pelaksanaan gerakan PKK," imbuhnya.

Diketahui, Gerakan PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kedadaran hukum dan lingkungan.

Pertemuan itu turut dihadiri pengurus TP PKK Sulut dan jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu. (Humas Prov. Sulut)

Gubernur: Kelola Fungsi Hutan Secara baik



Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan semua elemen masyarakat harus mengelola fungsi hutan yang ada di Sulut secara baik demi kepentingan bersama.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri acara peringatan hari Bhakti Rimbawa ke 35 yang dilaksanakan di Taman kota God bless park Tondano Minahasa, Jumat (16/3).

Kekayaan alam Indonesia terutama di Sulut begitu melimpah, namun semuanya dapat habis jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik oleh manusia. Seperti contohnya hutan, jika ekosistem hutan rusak akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. 

Saat ini pemerintah gencar memajukan sektor pariwisata, menunjang hal itu adalah sumber daya alam, masyarakatlah menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam. Pemerintah pusat memberikan hak kelola kepada masyarakat melalui program perhutanan sosial seluas 12,7 juta ha, juga memungkinkan masyarakat mengelola kawasan hutan secara legal, tanpa merusak ekowisatadan agroforestry. 

Untuk itu kita harus menjaga hutan bersama, jika hutan dijadikan kawasan produksi harus dijaga terutama dari ancaman kebakaran dan pencemaran. Hal ini harus dilaksanakan secara sungguh demi masa depan manusia dan bangsa Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga memberikan bantuan kepada para rimbawan di Sulut, serta melakukan penandatanganan pembangunan beberapa infrastruktur yang ada di kabupaten Minahasa. Turut hadir Bupati Minahasa Jantje W Sajouw, para kepala SKPD lingkup pemprov sulut dan para rimbawan se Sulut.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Dorong Optimalisasi Pembangunan Ketenagakerjaan

Pembangunan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara bertujuan untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi serta mewujudkan pemerataan kesempatan kerja.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edison Humiang pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengawasan Ketenagakerjaan di Manado, Jumat (16/3/2018) pagi.

"Pemerintah berupaya mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya," bebernya.

Disamping itu, menurut Olly, tujuan pembangunan ketenagakerjan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan kepentingan semua pihak.

"Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat," katanya.

Lanjut Gubernur Olly, upaya untuk mewujudkan tujuan itu bukanlah hal yang mudah, mengingat perkembangan dan tantangan ketenagakerjaan di era globalisasi saat ini justru semakin beragam dan kompleks sehingga mempengaruhi terjadinya pergeseran nilai dan tata kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam dunia ketenagakerjaan. Pergeseran dimaksud, tidak jarang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Melihat realitas ini tentu sebagai pelaku industri dan perdagangan, para pengawasan ketenagakerjaan dituntut untuk mampu mengambil langkah-langkah antisipatif agar sistem pengawasan ketenagakerjaaan dapat berjalan dengan baik dan peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan dan dilaksanakan secara efektif," tandasnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly berharap melalui pelaksanaan Rakorda tersebut mampu mengoptimalkan fungsi sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin penegakan hukum mengenai kondisi kerja, perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan serta kesejahteraan tenaga kerja.

"Kegiatan ini dapat memberikan informasi kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai cara yang paling efektif untuk mentaati peraturan perundang-undangan, serta pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang memiliki kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut Ir. Erny B. Tumundo, M.Si menjelaskan tujuan dilaksanakannya Rakorda.

"Kegiatan ini sebagai forum komunikasi/koordinasi pegawai pengawas ketenagakerjaan serta memberikan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan di Sulawesi Utara," katanya.

Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI Budi Hartawan dan perwakilan dari Disnakertrans kabupaten dan kota di Sulut. (Humas Provinsi Sulut)