Jumat, 19 Desember 2014

Wagub Ajak Warga Sitaro Jauhi Minuman Keras








Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd mengajak, warga sitaro dalam menyambut natal 2014 dan tahun baru 2015 hendaknya, menjauhi dari segala bentuk minuman keras. Ajakan tersebut disampaikan Wagub saat menghadiri  Safari Natal Pemprov bersama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, di Aula BPU Tagulandang, Kamis (18/12).
Karena natal mengajak kita, untuk bertobat dari segala bentuk penyakit sosial, ketidak adilan dan kejujuran  yang sering dilakukan umat manusia. Karena itu sebagai umat yang percaya harus ada kerendahan hati sebagai bentuk sumbangsi nyata bagi kemajuan pembangunan daerah, ujarnya, sembari mengingatkan saat ini pemerintah sementara melakukan sosialisasi perda miras. Jika ketemu  ada yang mabuk-mabukan maka aparat kepolisian langsung mengambil tindakan tegas berupa denda dan sidang ditempat.
Senada dengan Wagub, Bupati Toni Supit juga mengimbau warganya agar kebiasaan mabuk-mabukan setiap merayakan natal dan tahun baru, kiranya diminimalisir sejauh mungkin agar tidak berdampag negatif kepada masyarakat dan diri sendiri.
Kesempatan itu Wagub selain menyerahkan bantuan 1 ton beras, 2 zet sound system untuk Gereja dan Masjid, 1 paket Alkitab, bantuan progrm keluarga harapan (PKH), bantuan diakonia Rp.10 Juta dari Bank Sulut, serta bantuan dan stimulan bagi keluarga korban bencana dan kebakaran rumah. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Bupati Toni Supit, juga akan memberikan bantuan bagi SMA yang ada di Kec, Tagulandang Utara dan Tagulandang Tengah. Sebelumnya Wagub telah meninjau SMK N 1 Tagulandang selatan sekaligus akan membantu seratus juta untuk pemasang paving blok halaman sekolah serta 1 unit WC untuk siswa.

Hadir dalam Safari Natal tersebut sejumlah pejabat Pemprov, BKSAUA, FKUB Provinsi serta pejabat Pemkab Sitaro. (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).              

Gubernur SHS menghadiri Musrenbangnas 2014

Bersama dengan para Gubernur, bupati dan walikota Seluruh Indonesia, Gubernur SHS kamis, 18 Desember 2014, mengikuti acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Gedung Bidakara, Jakarta. Acara tersebut guna menyusun rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 yang bertemakan "Pembangunan Berkualitas Menuju Bangsa Berdaulat Mandiri dan Berkepribadian". hadir juga Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet kerja.
Dalam sambutannya, presiden menegaskan bahwa kebijakan publik yang benar dan tepat merupakan syarat utama kemajuan suatu kota, provinsi dan negara.
"Intinya ada di bapak ibu semuanya. Intinya adalah kebijakan publik yang benar dan tepat, kalau ada kebijakan publik yang benar dan tepat maka majulah suatu kota...suatu provinsi...suatu negara," kata jokowi.
Presiden kemudian mencontohkan sejumlah negara sahabat yang tidak memiliki sumber daya alam namun bisa berkembang pesat karena penerapan kebijakan publik yang tepat dan benar.
Oleh karena itu, Presiden berharap dengan penerapan kebijakan publik yang benar dan tepat maka sejumlah permasalahan yang membelit Indonesia dapat teratasi.
Ia memulai pemaparannya dari sektor pangan. "Kita sering menyatakan negara kita gemah ripah loh jinawi, kita negara agraris. Tapi nyatanya semua kita impor," katanya seraya menyebutkan produk pangan seperti beras, jagung, gula dan kedelai.

Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekuatan untuk mandiri hanya saja tidak didukung oleh kebijakan publik yang benar dan tepat.
Kepala Negara kemudian memaparkan target pemerintahannya untuk mencapai swasembada beras dalam tiga tahun. Ia juga menyampaikan rencana pembangunan 49 waduk dan target 1 juta hektar irigasi.
Sektor selanjutnya adalah bidang energi dimana Jokowi menilai kebijakan publik yang tidak tepat adalah salah satu alasan mengapa Indonesia yang kaya gas alam dan batu bara kekurangan energi listrik.

Ia mengatakan bahwa banyak investor mengantri namun terhambat masalah izin. Disebutkan bahwa di suatu provinsi izin dapat terhambat sampai enam tahun. "Target kita tahun ini 35 ribu megawatt," katanya dan pemerintah sedang berusaha mengatasi hal-hal yang menghambat jalannya investasi di berbagai sektor terutama di daerah.

Pada kesempatan itu Presiden juga kembali menggarisbawahi kebijakan pemerintahannya untuk mengembangkan sektor maritim dan meminta para pejabat publik untuk turut mengawal kebijakan itu di daerah. 
Ia menyampaikan rencana pembangunan dan perluasan 24 pelabuhan, sentra perikanan dan penindakan tegas pada kapal-kapal asing pencuri ikan. Ia menyebutkan bahwa ribuan kapal asing pencuri ikan itu telah merugikan Indonesia ratusan triliun.

Untuk usulan pembangunan pelabuhan baru, Presiden menegaskan keperluan tersedianya lahan yang memadai, minimal 500 hektare. 
"Ini jangkauannya masa depan," katanya seraya menambahkan ketersediaan lahan yang memadai akan mempermudah upaya perluasan pelabuhan di masa datang.
"Saya berikan contoh yang di Semarang di Surabaya sudah sulit untuk meluaskan pelabuhan karena kanan kirinya sudah dimiliki masyarakat jadi ongkosnya sangat mahal, mau tidak mau dipindahkan atau kalau mau ya reklamasi ke tengah," katanya.
Di akhir sambutannya, Presiden juga menyampaikan perlunya mengembangkan sektor pariwisata mengingat potensi yang sangat besar. Ia mendorong daerah untuk juga melakukan promosi pariwisata untuk menarik wisatawan asing.