Gubernur SHS: Sulut Siap Laksanakan UN!

Ujian Nasional (UN) tahun palajaran 2013/2014 yang secara serentak akan dimulai pada tanggal 14 April 2014 mendatang. Pemerintah pun telah menjadwalkan pelaksanaan UN tersebut untuk tingkat SMA/MA, SMK/MAK, dan SMALB dilaksanakan pada 14-16 April 2014. Untuk UN SMP, MTs, dan SMPLB dilaksanakan pada tanggal 5-8 Mei 2014. Bagaimana dengan persiapan provinsi Sulut? Gubernur Sulut DR. Sinyo Harry Sarundajang menyatakan bahwa Sulawesi Utara sudah sangat siap untuk menggelar agenda nasional pendidikan tersebut. "Sulut telah siap untuk melaksanakan UN, dan saya minta pihak-pihak terkait untuk membantu memuluskan pelaksanaannya", ujar Sarundajang seusai mengikuti teleconference dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof.Dr. Muh. Nuh dan Kapolri Jenderal Pol. Sutarman, Kamis (10/4/14) bertempat di ruang rapat Mapolda Sulut. Gubernur yang kala itu turut didampingi Wakil Gubernur DR. Djouhari Kansil, MPd menyampaikan apresiasi kepada pihak Polri dalam hal ini Polda Sulut yang secara aktif membantu mengamankan pelaksanaan UN ini sejak pencetakan, dan pendistribusian naskah ujian serta meminta pihak Polda untuk tetap membantu dalam pelaksanaan maupun pengumpulan naskah nanti. Gubernur menuturkan bahwa pengamanan pelaksanaan UN tidak kalah pentingnya dengan pengamanan Pemilu. "Pelaksanaan UN ini adalah agenda penting, terjadi kesalahan kecil saja bisa menjadi isu nasional. Karena itu pengamanannya tidak kalah penting dengan pengamanan Pemilu", tegas SHS.
Menurut Wagub DR. Djouhari Kansil yang sejak awal memantau dan mengawasi langsung persiapan UN di Sulut, Pemerintah Provinsi sampai saat ini tidak menemui masalah yang krusial untuk melaksanakan UN. "Tidak ada masalah yang krusial, awalnya hanya ada sedikit kekurangan informasi data dari Kota/Kabupaten namun hal itu sudah dikoordinasikan dan sudah selesai", ungkap Kansil yang juga adalah mantan Kadis Diknas Prov Sulut.
ditempat yang sama, Kapolda Sulut Brigjen Pol. Jimmy Palmer Sinaga, SH, MH langsung menginstruksikan para Kapolres dan Pejabat Utama Polda yang hadir saat itu untuk melanjutkan kegiatan pengamanan terhadap pelaksanaan UN tersebut. "Sebagaimana perintah pak Gubernur tadi, maka Polda Sulut siap mengamankan UN di daerah ini. Saya meminta seluruh kapolres untuk berkoordinasi dengan pihak pemda masing-masing. Jika didapati ada hal-hal yang berpotensi mengganggu pelaksanaan UN ini segera dilaporkan", ujar Kapolda.
Juru bicara Pemprov Sulut, Judhistira Siwu mengatakan bahwa untuk naskah UN sudah diterima pada tanggal 29 Maret lalu oleh Pemerintah Provinsi dan dipantau langsung Wakil Gubernur. "Menurut informasi pihak Dinas Diknas Provinsi, pendistribusiannya sudah dilaksanakan pada tanggal 4 April yang lalu dan untuk wilayah Minahasa, Bitung dan Manado pada tanggal 11 April", jelas Siwu.
Hadir dalam acara teleconference tersebut selain Gubernur, Wagub dan Kapolda juga Rektor Unima Prof.Dr. Philoteus Tuerah, Kepala Balai Pengembangan Mutu Pendidikan Drs. John Runtuwene, Wakapolda Kombes Pol. Petrus Ngili, Sek Dinas Diknas Sulut Drs. Ch.Sondakh dan para Kapolres se-Sulut.
(Juru Bicara Pemprov Sulut Judhistira Siwu, SE, MSi)

Wagub: Akhir Bulan Tandatangan Kontrak

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd menargetkan, seluruh SKPD Pemprov yang memiliki proyek fisik, paling lambat akhir bulan April 2014, sudah ada tandatangan kontrak dengan pihak ketiga. Mengingat saat ini kita sudah akan memasuki triwulan kedua, penegasan itu disampaika orang nomor dua di sulut saat memimpin rapat evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran (EPPA) posisi Maret 2014, di ruang Mapaluse kantor Gubernur, Kamis 10/4) kemarin. Rapim yang di hadiri Kaban BPK-BMD Praseno Hadi, Karo Pembangunan Farly Kotambunan SE diikuti Pimpinan SKPD. “Saya menargetkan akhir bulan ini sudah ada penandatangan kontrak proyek-proyek fisik yang ada di SKPD, karena itu SKPD segera menyiapkan semua kelengkapan berkas ysng dibutuhkan, serta jangan ditunda-tunda, “katanya.

Dalam Rapim kali ini, Kansil mendapati sedikitnya ada 15 SKPD yang mendapat rapor merah diantaranya Dinas PU, Sekda, ESDM, BPMPD, BPK-BMD, Dinkes, Budpar, Badan Perpustakaan  dan Dishut, Perindag dan Biro Kesra, begitu pula tingkat UPTD, ada sekitar 30 UPTD yang mendapat rapor merah. Sedangkan Rapor biru ada 14 SKPD serta rapor kuning 11 SKPD. Sementara SKPD yang tidak hadiri pada pelaksanaan DESK yang digelar Biro Pembangunan yaitu Diknas, Dinsos, Disbudpar, dan ESDM. Karena itu Wagu minta kehadiran SKPD dalam pelaksanaan DESK tersebut agar bisa mengetahui permasalahan yang ada.

Karena itu semua SKPD maupun UPTD yang menerima rapor merah saat ini kiranya bulan depan sudah harus kuning. Begitu pula dengan SKPD yang memiliki UPTD agar setiap bulan harus ada rapat koordinasi, jangan sampai jalan sendiri-sendiri, SKPD yang adea pekerjaan fisik harus koordinasi dengan Dinas PU agar boleh berjalan baik. Begitu pula dengan permintaan-permintaan anggaran di keuangan harus dipertangungjawabkan secara tepat waktu, serta penyetoran pajak harus dilakukan setiap hari dan jangan ditahan-tahan, sementara kegiatan yang memerlukan koordinasi hendaknya dilakukan koordinasi sehinggs tidfak terkesan jalan sendiri-sendiri, tandas Kansil. Karo Pembangunan Farly Kotambunan mengatakan, kehadiran DESK dan pemasukan laporan sudah semakin baik. Sementara untuk paket pekerjaan TA 2014 dengan pagu diatas 200 juta untuk pekerjaan konstruksi, barang dan jasa lainnya dan untuk jasa konstruksi diatas 50 juta, termasuk penunjukan langsung agar segera dilaksanakan mekanisme proses lelang melalui ULP. Sedangkan penandatangan kontrak bersama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2014, untuk paket pekerjaan yang sudah selesai proses lelang agar dapat memasukan dokumen kontrak paling lambat 21 April 2014 dan akan masuk dalam penandatanganan kontrak bersama, tambah mantan Karo Umum.     (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).