Kamis, 16 April 2015

SHS beri ceramah pada Seminar Nasional Undang undang Desa di gedung Nusantara IV MPR







Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang diundang menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Problematika Implementasi Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diadakan oleh DPD RI bertempat di Gedung Nusantara IV MPR – DPR – DPD jakarta 16 April 2015. Seminar dibuka oleh Wakil Ketua DPD RI Bpk. Prof. DR. Farouk Muhamad dan sebagai pembicara pada seminar nasional ini dari Pemerintah Pusat oleh Dirjen Pembangunan Desa sedangkan dari daerah yakni Gubernur Sulawesi Utara dan Jawa Timur mewakili Gubernur dan Bupati Sumenep dan Lampung Selatan mewakili Bupati.
Dalam materinya Gubernur menyampaikan gambaran implementasi Undang – Undang tersebut serta pengalaman empiris yang terjadi di daerah dan implikasi sistem pemerintahan desa kedepan. Bahwa dalam rangka mengantisipasi dua arus besar yakni partisipatif populis dan representatif elitis, maka birokrasi pemerintahan harus mampu menjadi penengah dengan sosok netral, mencegah implikasi – implikasi kearah negatif yang dapat memicu masalah – masalah penyelenggaraan pemerintahan. Rekomendasi gubernur: pertama kaitaqn dengan aturan – aturan yakni : aturan teknis harus mampu menciptakan syarat yang ketat dalam pembentukan desa, termasuk upaya konversi kelurahan menjadi desa dengan mempertimbangkan heterogenitas dan keunikan karakteristik daerah; aturan teknis harus dapat memperjelas masa depan desa persiapan yang dinyatakan tidak layak menjadi desa definitif; Aturan teknis harus memperjelas persyaratan calon kades maupun perangkat desa untuk etika birokrasi dan kewibawaan dan aturan teknis harus memberi kewenangan desa dalam kaitan dengan pengaturan kawasan khusus sehingga tidak kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah daerah;
Kedua tentang Penguatan peran pemda : Lemahnya SDM Aparatur Desa mendorong pemda untuk melaksanakan pembenahan khususnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat : penyediaan SDM pendamping, menerapkan iptek, ttg dan temuan baru utk kemajuan desa, penguatan partisipasi masyarakat, pengawalan regulasi daerah yang pro desa, fasilitasi regulasi yang partisipatif, membangun prinsip – prinsip good governance, memperkuat komitmen dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Gubernur di dampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Biro Hukum, Kepala BKPM Prov, Sulut, Kepala BPMPD Prov. Sulut dalam kegiatan Seminar tersebut. (Drs. Jahja Rondonuwu, Msi Kepala Bagian Humas Pemprov Sulut)

Wagub Welcome Kehadiran Masyarakat di Rudis Bumber


  Tudingan bahwa Wagub Dr Djouhari Kansil MPd tidak peduli dengan masyarakat Nusa Utara, hanya merupakan isu yang sengaja dilemparkan ke publik oleh oknum-oknum yang tidak bertangunggjawab.
Pada dasarnya tokoh masyarakat Nusa Utara ini, sangat Welcome dengan kehadiran seluruh warga masyarakat yang ingin bertemu di rumah dinas Bumi Beringin Manado.
 Hal tersebut sebagaimana pantauan koran ini ketika tamu yang datang berkunjung di Rudis mendapat sambutan yang baik dari orang nomor dua di daerah nyiur melambai ini.
“Ditengah kesibukan Bapak Wagub, dia tetap menyempatkan diri untuk menerima tamu siapapun dia. Pesan Wagub itu sudah dimengerti oleh Pamong Praja yang menjaga kompleks kediaman Beliau. Jadi kami rasa tidak ada yang namanya  pilih kasih dalam hal menerima tamu, apalagi dari Nusa Utara. Rumah Dinas Bumi Beringin adalah rumah rakyat, jadi dipersilahkan datang,” ujar Kasubag Penerangan dan Publikasi Biro Pemerintahan dan Humas Setda Prov. Sulut, Alfrets Y Rambing S.Sos, Kamis (16/4) kemarin.
Menurutnya, kalaupun pak Wagub, belum bisa bertemu khalayak mungkin karena agenda acara yang sudah diatur protokoler dan tak bisa dianulir.
“Kalau Bapak Wagub ada di rumah dinas, pasti bapak akan menerima tamu yang datang, kecuali beliau lagi beristirahat, itu harus dimaklumi,” tutur Rambing yang kesehariannya meliput kegiatan orang nomor dua di Sulut ini. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

Kansil : PNS harus menjadi berkat bagi masyarakat






Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Kristen dilingkungan Pemprov Sulut Kamis (16/4) kemarin, mendapat siraman rohani dari Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd yang juga selaku Pelayan Khusus di lingkungan Pelayanan GMIM.
Ibadah rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis itu diikuti para pejabat Eselon II, III, dan IV serta staf, sedangkan puji-pujian disampaikan pegawai dari BPK-BMD, Keasistenan Dua, Biro Perlengkapan, BPMPD,Sekretariat Korpri, BKD, Biro Umum, Biro Pemerintahan dan Humas serta Biro Kesra.
Dalam khotbahnya yang diambil dari Kitab Hosea 6:1-3 Kansil mengajak, pegawai harus menjadi berkat bagi masyarakat, karena kita merupakan pelayan masyarakat dan harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain disekeliling kita.
"Jangan sebaliknya seorang birokrat hanya ingin dilayani  masyarakat, mungkin karena ada kepentingan tertentu sehingga bersikap demikian, hal itu tidak boleh dimiliki oleh pegawai yang bertugas di lingkungan Pemprov Sulut," tegas Kansil yang juga selaku Ketua PKB di Jemaat GMIM Pniel Tuna Wawonasa.
Dalam kesempatan itu, Kansil juga mengingatkan PNS untuk lebih meningkatkan  kinerja dalam rangka melayani masyarakat.
 "Sudah pasti PNS harus lebih mengedepankan pelayanan yang prima kepada masyarakat, karena PNS adalah abdi negara dan pemerintah itu adalah wakil Tuhan di Dunia,"tandasnya.(Kabag Humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku Jubir Pemprov)