Rabu, 07 Maret 2018

Tunjang Program PKK Sulut, Ibu Rita Dondokambey Hadiri Rakon PKK pusat

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Sulawesi Utara Ir.Rita Dondokambey-Tamuntuan bersama Pengurus Inti PKK Sulawesi Utara  dan Dinas PMD mengikuti Rapat Konsultasi Tim Penggerak PKK Tahun 2018.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel the media Jakarta (7/3), dengan mengambil tema Integrasi pelaksanaan program PKK dalam mendukung Keutuhan dan Kerukunan Keluarga sebagai kunci perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. dibuka oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK  dr. Erni Guntarti Tjahjo Kumolo.

Para pengurus TP PKK Sulut mengikuti kegiatan ini dalam rangka menunjang kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sulut serta menunjang program pembangunan pemerintah Provinsi Sulut dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw.

Sejumlah program prioritas PKK dibahas tahun 2018, PKK di daerah diharapkan dapat terus berainergi dengan pemerintah untuk membangun kehidupan keluarga yang sejahtera demi kesatuan NKRI. Khusus untuk Sulut Ibu Rita mengharapkan dukungan penuh dari para kepala SKPD agar semua program TP PKK Sulut dapat berjalan dengan baik.(humas provinsi sulut)

Terima Dubes China Untuk Indonesia, Gubernur Bahas kerjasama investasi bersama


Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Rabu (7/3), menerima kunjungan kerja Ambassador of the people's Republik of China Mr. Xiao Qian di kediaman pribadi Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Gubernur bersama Mr. Xiao Qian dan perwakilan membahas sejumlah rencana kerjasama dalam bidang investasi antara pihak Provinsi Sulut dan pemerintah China, serta rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.

Mr. Xiao juga mengapresiasi langkah Gubernur dalam memajukan sektor pariwisata Sulut karena saat ini Sulut semakin dikenal di mata dunia. Tercatat ratusan ribu wisatawan China telah melakukan kunjungan wisata ke Provinsi Sulut.

Rencananya Kamis (8/3) Mr. Xiao dan rombongan akan meninjau secara langsung lokasi pembangunan KEK di kota bitung. Dalam pertemuan itu, Gubernur turut didampingi Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekretaris Daerah Edwin Silangen, Dirut Bank Sulut dan beberap kepala SKPD lingkup pemprov Sulut.(humas provinsi sulut)

Pemprov Sulut Siapkan Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegritas


Penanganan dini pencegahan korupsi menjadi salah satu kegiatan prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara  dibawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw di tahun 2018, hal itu sebagai tindaklanjut dari komitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dalam mengimplementasikan hal tersebut Pemprov Sulut langsung membentuk  tim untuk merancang aplikasi pencegahan korupsi berintegritas. Dengan adanya aplikasi ini dapat menekan tindak Korupsi dalam sistem pemerintahan.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara  Edwin H. Silangen, SE, Ms,  Rabu (7/3) bertempat diruang rapat Sekda melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk merancang Penerapan Aplikasi Pencegahan Korupsi Terintegritas.

Dalam arahannya Silangen mengatakan Budaya anti korupsi harus diterapkan secara serius dalam sistem Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pencegahan korupai harus menjadi harga mati sehingga Good Governance and Clean Governance dapat tercapai.

Disamping itu Sekda berharap apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat diimplementasikan di Oleh pemerintah kabupaten kota se Sulut.

Sebelumnya dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi antara KPK bersama Pemprov Sulut beberapa waktu lalu, wakil ketua KPK Basariah Panjaitan  menuturkan pembangunan sistem tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan dengan baik. Khususnya yang terkait dengan permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.

KPK memandang sebagai contoh pencegahan korupsi  korupsi di area perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan yang baik dan transparan, yang dapat diwujudkan melalui aplikasi e-planning dan e-budgeting.(humas provinsi sulut)

Wagub Kandouw : Ketua ILUNI Wilayah Sulut, Hadiri Pertemuan bersama Alumnus di Kampus UI Depok

    Komunitas para Alumnus yang tergabung dalam Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI),   diantaranya  Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven OE Kandouw yang juga sebagai Ketua ILUNI Wilayah Sulut, menggelar pertemuan dalam rangka pelaksanaan ivent Tahunan  4 tahun sekali bertajuk" Home Coming Day" Tahun 2018, bertempat di Gedung BLLH Kampus Universitas Indonesia Depok, Rabu 07/03/18.
   Dalam pertemuan para Alumni guna mengsukseskan ivent tahunan HCD tersebut, turut serta di hadiri para Ketua ILUNI UI Fakultas,  Ketua ILUNI UI Wilayah, Badan Pengurus Harian ILUNI, selain itu pula turut di diskusikan mengenai profil organisasi dan Kiprahnya sebagai wadah para Kaum Intelektual dan Cendekiawan, tersebar di seantero Nusantara dan Manca Negara yang sebagian adalah para Alumnus Kampus UI Salemba Jakarta, diantaranya Wagub Steven Kandouw, yang merupakan Lulusan FISIP UI, maupun Alumni tamatan UI Depok.
  Suasana penuh kearaban dan tawa canda sebagai keluarga besar Alumni, diakhiri dengan foto bersama para Alumnus.
  Demikian Kasubag Publikasi Humas Pemprov Memberitakan (BW)
  

OD-SK Harap Penyaluran ADD Sesuai Aturan dan Tepat Sasaran


Gubernur Sulut Olly Dondokambey melalui Asisten I Setdaprov Sulut Edison Humiang didampingi Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulut Royke Mewoh, membuka secara resmi Rakor Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulut TA 2018. "Kesiapan Desa dan Daerah dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai dan Evaluasi Dana Desa TA 2017", Rabu (7/3/2018) kemarin bertempat di  hotel Aryaduta Manado

Gubernur Olly dalam sambutanya yang dibacakan langsung oleh Asisten I Edison Humiang mengingatkan kembali kepada kepada instansi terkait yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) agar penyalurannya harus secara benar dan baik serta tepat sasaran.

"Karena dana tersebut juga bersumber dari APBN yang perlu dipertanggungjawabkan penggunaannya. Hal ini penting, mengingat statement Presiden RI pada 17 Oktober 2017 bahwa saat ini ada kurang 900 kepada desa sehingga pemerintah dituntut untuk memberdayakan masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam hal pendampingan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dari pengelolaan Dana Desa ini," ingat Gubernur Olly saat dikutip Asisten 1 Edison Humiang.
Melaui monentum ini saya mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk bersama-sama bekerja, bergotong royong falam mewujudkan  desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, hindari tumpang tindih jauhi ego sektoral serta hal-hal negatif, tutupnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Sulut Royke Mewoh dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan Rakor ini untuk melakukan analisa dan evaluasi Dana Desa serta mengkoordinaskan pengelolaan dan pemanfataan Dana Desa tersebut.

Rakor tersebut turut dihadiri Yusra. MPD mewakili Dirjen PPMD Kemendes PDTT, Kadis PMD Sulut Royke Mewoh, Korprov Konsultan Pendamping Wilayah IV Sulut Murphy Kuhu, Jajaran Kepolisian/Kapolres se Sulut, Camat/Kades/ Kapitaung Kabupaten Kota serta Tenaga Ahli se Kabupaten Kota.