Senin, 08 Maret 2021

Terobosan di Tengah Pandemi, Wagub Kandouw Launching Direct Call Ekspor Perikanan Manado - Singapura

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey diwakili Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw menghadiri launching direct call ekspor hasil perikanan dari Manado ke Singapura yang dilaksanakan di Bandara Sam Ratulangi Manado, Senin (8/3/2021).

Dalam ekspor perdana ini, sebanyak 4,2 ton komoditas perikanan seperti tuna dan lobster dikirim ke Singapura serta komoditas pertanian.

Pada kesempatan itu, Wagub Kandouw mengatakan bahwa Pemprov Sulut tak pernah berhenti melakukan upaya membangkitkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 dengan melakukan berbagai terobosan termasuk direct call hasil perikanan Sulut ke Singapura.

"Di tengah pandemi Covid-19 ini, tidak ada jalan lain untuk peningkatan ekonomi, selain melakukan ekspor pertanian dan perikanan. Dan ini direalisasikan melalui ikhtiar semua pihak. Kita tidak boleh puas dengan capaian saat ini, karena masih banyak peluang dan market yang dapat disasar. Kiranya output dan outcame dapat dinikmati masyarakat Sulut," kata Kandouw.

Dia juga mengapresiasi kesungguhan para eksportir ikan yang telah mendukung pembukaan pasar baru untuk komoditas unggulan perikanan Sulut seperti ikan tuna dan komoditas lainnya.

"Terobosan direct call ke Singapura ini bukan main-main, ibaratnya telah menabrak tembok untuk melewati sungai deras. Salut untuk para pejuang ekspor," ujarnya.

Sebelumnya, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Kasan mewakili Menteri Perdagangan mengatakan direct call perikanan Sulut ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi karena merupakan komponen ekonomi yang menjadi andalan di tengah pandemi Covid-19.

"Ini langkah extra ordinary, karena untuk direct call bukan perkara mudah. Sehingga kolaborasi untuk ekspor Indonesia khususnya Sulut, menjadi bagian penting di tengah pandemi. Ekspor yang eksis saat ini adalah perikanan dan pertanian. Kami akan terus memberikan kemudahan dalam transaksi ekspor," terangnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Rina mengungkapkan agar upaya direct call yang tidak mudah ini, dijaga kontinuitasnya.

"Terobosan direct call suatu hal yang tidak mudah dilakukan di tengah pandemi yang dapat tekanan kuat. Nilai ekspor kita tercatat
Rp1,9 triliun, yang dapat ditingkatkan lagi dengan ekspor ke Singapura," paparnya.

Menkeu RI melalui Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, sangat mensuport upaya direct call, yang menjadikan Manado sebagai super hub, sehingga mengurangi pos transit yang panjang. Dari waktu tempuh 9-18 jam menjadi 3,5 jam.

"Meski kita lakukan secara bertahap, namun langkah direct call telah memutus siklus ekspor yang panjang yang secara langsung akan mengurangi cost, seperti biaya logistik, waktu dan kualitas yang masih mahal," bebernya.

Dubes Berkuasa Penuh Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, juga memberikan apresiasi, karena direct call mampu menjawab kebutuhan Singapura.

"Singapura memberikan kemudahan bagi importir dan eksportir yang masuk Singapura, dengan sertifikasi produk. Singapura juga punya potensi yang sangat besar, kesempatan bagi dunia usaha, pemerintah Dirjen Bea Cukai, perdagangan, Kementerian Perikanan untuk meningkatkan ekspor," ungkapnya.

Gubernur Olly bersama Bupati/Walikota Serahkan LKPD 2020, Harap Masukan dari BPK

 

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama bupati dan walikota se Sulut menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2020 kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulut, Karyadi di Manado, Senin (8/3/2020).

Diketahui, penyampaian LKPD Unaudited merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pada kesempatan itu, Gubernur Olly berharap Pemprov dan Pemda di 15 kabupaten dan kota dapat menyajikan LKPD dengan menjaga akurasi serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, orang nomor satu di Sulut ini juga mengharapkan jajaran BPK dapat memberikan masukan terhadap LKPD yang telah disampaikan Pemprov bersama seluruh pemda di Sulut sehingga manajemen pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

BPK selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi pemda juga menjadi lembaga konsultasi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Olly Apresiasi Peran Kemanusiaan PMI dalam Masyarakat Sulut

 

Tidak ada satu alasan pun yang menyangkal keberadaan Palang Merah Indonesia (PMI) atas kontribusi dan dharma baktinya menjalankan tugas kemanusiaan di tengah masyarakat.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey membuka kegiatan Musyawarah Kerja PMI Sulut yang dilaksanakan di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Senin (8/3/2021).

Didampingi Wakil Gubernur yang juga Ketua PMI Sulut Steven O.E. Kandouw, kegiatan tersebut dijalankan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dan dihadiri oleh perwakilan PMI Pusat Bidang Organisasi Muhammad Muas dan diikuti oleh anggota PMI yang ada di kabupaten/kota.

Gubernur Olly dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua PMI pusat Jusuf Kalla yang telah merespons surat permintaan dari Pemprov Sulut terkait bantuan bagi PMI dalam melaksanakan tugas kemanusiaan di Sulut.

"Apa yang menjadi keinginan Provinsi Sulut terhadap PMI pusat dapat membantu kelengkapan sarana prasarana PMI di Sulut," katanya.

Olly juga meyakini bahwa keterlibatan PMI pusat bagi daerah Sulut merupakan gambaran terciptanya hubungan yang baik antara Pemprov Sulut dan PMI Sulut.

"Tentunya ini suatu hal yang baik kerjasama antara pemerintah dan PMI Sulut dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Lebih jauh lagi, Olly mengingatkan bahwa peran PMI di bidang kemanusiaan ditengah-tengah masyarakat Sulut sangat dibutuhkan apalagi mengingat Sulut berada di garis lintang bencana artinya kerawanan bencana di Sulut ini sangat tinggi sehingga PMI selain menyediakan donor darah juga mempersiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

"Inilah peran serta PMI di tengah-tengah penderitaan masyarakat apabila ada bencana," ungkapnya mengapresiasi peran kemanusiaan PMI Sulut selama ini.

Sementara itu terkait musyawarah ini, Olly menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada ketua PMI Sulut yang telah merangkai kebijakan-kebijakan yang baik bagi kebutuhan masyarakat serta mengharapkan agar pengurus PMI yang nantinya terpilih untuk bisa melanjutkan apa yang telah dijalankan selama ini.

"Saya juga menyampaikan terima kasih kepada peran pak Wagub sekaligus ketua PMI yang selama ini begitu intens merawat kerjasama PMI Sulut dan PMI pusat," sahut Olly.

"Saya harapkan juga pengurus PMI yang baru tentunya meneruskan apa yang sudah digariskan, yang sudah dibawa oleh pengurus lama," lanjutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa kedepannya Pemprov Sulut akan mempersiapkan ruangan khsusu di Rumah Sakit Umum Daerah Sulut bagi PMI dalam rangka kerjasama pemerintah dan PMI bagi kebutuhan masyarakat.

"Mari sama-sama kita bekerja untuk masyarakat Sulut agar supaya masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah, kehadiran PMI di tengah-tengah mereka yang menghadapi bencana," tutup Olly.

Diketahui, musyawarah kerja PMI Sulut berlangsung selama dua hari dimulai dari tanggal 8 sampai 9 Maret 2021.

Sederhanakan Birokrasi, Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi dan Desk Penyusunan Anjab-ABK

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw mendukung penuh penyederhanaan birokrasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat yang bakal diterapkan di seluruh Indonesia.

Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Gammy Kawatu membuka secara resmi sosialisasi dan desk penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di Lingkungan Pemprov Sulut Tahun 2021 yang dilaksanakan di Ruang F.J. Tumbelaka Kantor Gubernur, Senin (8/3/2021).

Diketahui, penyusunan Anjab-ABK diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 1 Tahun 2020.

Pada kesempatan itu, Asisten 3 Kawatu membacakan sambutan Sekdaprov Sulut yang menyatakan optimis bahwa kegiatan yang diikuti seluruh Perangkat Daerah (PD) tersebut dapat terlaksana secara berkesinambungan dalam rangka penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

"Sehingga dalam perencanaan kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah, penerapan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mencapai tata kelola pemerintah yang profesional," katanya.

Dia berharap kegiatan sosialisasi dan desk Anjab-ABK yang dilaksanakan Biro Organisasi akan dapat digunakan sebagai langkah awal kebijakan guna menentukan fondasi dari sebuah sistem sumber daya manusia dalam organisasi. Sekaligus suatu wahana membangun komitmen dan kesamaan persepsi tentang pola peningkatan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

Pasalnya, tugas dan tuntutan untuk melayani masyarakat pada masa mendatang tidak mudah karena akan terus berkembang seiring perkembangan zaman. Peran Negara hadir untuk melayani masyarakat dengan kualitas terbaik melalui aparaturnya.

"Lewat penataan analisis jabatan dan analisis beban kerja akan menghasilkan penyederhanaan birokrasi yang ramping, dinamis, cepat dalam mengambil keputusan dan memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat," ujarnya.

Ibu Rita dan Ibu Devi Ikuti Pembukaan Rakernas IX PKK, Ini Pesan Ny Tri Tito Karnavian

 

Ketua TP PKK Sulawesi Utara Rita Dondokambey-Tamuntuan dan Wakil Ketua TP PKK Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos mengikuti pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun 2021 secara virtual di Kantor Gubernur, Senin (8/3/2021).

Rakernas IX TP PKK dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Ketua Umum TP PKK, Ny Tri Tito Karnavian di Gedung Kemendagri Jakarta.

Adapun tema Rakernas IX TP PKK yaitu 'Kemitraan dan Sinergitas Menjadi Kunci Dalam Mewujudkan Keluarga Berdaya dan Sejahtera'.

Pada kesempatan itu, Ketum PKK Ny Tri Tito Karnavian mengimbau seluruh jajaran PKK di daerah selaku mitra pemerintah agar mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Bangun kerja sama dengan lembaga lain, lakukan pembinaan pada kelompok-kelompok PKK/Dasawisma yang ada di Desa/Kelurahan. Kurangi kegiatan yang sifatnya seremoni dan pertimbangkan efisiensi dan efektivitas," ujarnya.

Dia menekankan kembali tujuan gerakan PKK. Salah satunya adalah menjadikan keluarga keluarga yang berdaya dan sejahtera, yaitu keluarga yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidupnya, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya. Untuk itu, dalam mewujudkannya, PKK membutuhkan sinergi dan kerja sama dengan berbagai pihak.

"Untuk itulah hasil rapat kerja nasional ini kita harapkan bisa menuju kepada 4 pokok prioritas PKK, yaitu ketahanan ekonomi masyarakat, revolusi mental, kemudian pelestarian lingkungan hidup dan memperkuat pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan sosial dan budaya," terangnya.

Sejak merebaknya pandemi Covid-19, Kader PKK bekerja sama dengan berbagai pihak telah aktif melakukan kampanye protokol kesehatan dengan gerakan 3M (Memakai Masker, Mencuci tangan, Menjaga Jarak) serta 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Pemberian bantuan makanan bergizi bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19 serta Gebrak Masker yang dilakukan sejak awal pandemi hingga saat ini adalah salah satu bentuk peran aktif PKK.

Berdasarkan hasil laporan yang disampaikan oleh PKK Provinsi, telah terdistribusi ± 41,3 juta masker yang tersebar di seluruh provinsi dan telah dilakukan testing berupa rapid/swab test gratis kepada 51.850 orang peserta pada Peringatan Hari Ibu Tahun 2020.

"Saya yakin, masih banyak yang sudah dilakukan oleh para Kader PKK di daerah namun belum semua dilaporkan," tutupnya.