Kamis, 18 Mei 2017

Gubernur Olly : ASN Motor Penyelenggara Roda Pembangunan

Pembangunan daerah perlu ditunjang dengan sumberdaya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas.

Hal itu disampaikan Sekdaprov Sulawesi Utara, Edwin H. Silangen, SE, M.Si saat membacakan sambutan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Kompetensi ASN di Hotel Peninsula Manado, Kamis (18/5/2017) malam.

"ASN berperan sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan pendidikan dan pelatihan bagi seluruh ASN," katanya.

Dalam Rakornas yang bertema Bersatu Mengembangkan Kompetensi ASN Menuju Human Capital 2025 ini, gubernur juga menyebutkan hadirnya lembaga penyelenggara kediklatan yang berkualitas dan terakreditasi menjadi suatu keharusan. "Sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk terus mendorong Badan Diklat agar mampu tampil sebagai Badan Diklat terdepan dalam menciptakan ASN berkualitas," tegasnya.

Namun menurut Gubernur Olly, untuk mencapai hal itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terlebih khusus dari Kemenpan RB serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) sekaligus sebagai sinergitas kerja dari pusat hingga daerah.

"Lewat momentum ini, kami berharap dapat menghasilkan sinergitas visi, persepsi dan langkah kerja segenap penyelenggara kediklatan se-Indonesia khususnya yang terkait perkembangan berbagai aturan kepegawaian dan manajemen ASN," imbuhnya.

Menariknya, setelah menyampaikan sambutan, Sekdaprov Silangen mewakili pemerintah provinsi menerima sertifikat akreditasi penyeleggaraan Diklat dari pihak LAN. Diklat Pim 3 dengan nilai A dan Diklat Pim IV dan Pra Jabatan dengan nilai B.

Di tempat yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur mengatakan pengembangan kompetensi ASN saat ini dan kedepan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan good and clean governance.

”Pengembangan kompetensi ASN adalah bagian penting dalam reformasi birokrasi karena berperan dalam pembangunan bangsa. Bahkan bagi negara yang telah maju sekalipun, reformasi birokrasi merupakan proses yang tidak berhenti dan dilakukan secara berkesinambungan,” ujar Asman.

Adapun untuk pengembangan kompetensi ASN, lanjut Asman, dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran.

Selain itu, pengembangan kompetensi harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.

“Amanat Undang-Undang ASN mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran (JP) per tahun,” ujarnya.

Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

Diharapkan Menpan RB, langkah strategis yang diambil tersebut dapat meningkatkan kualitas SDM ASN, karena kompetensinya akan terus diupgrade sesuai dengan tuntutan masyarakat, tuntutan global, serta pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan sehingga pelayanan publik yang prima dan profesional di seluruh unit pelayanan publik pemerintah dapat segera terwujud.

Adapun Rakornas turut dihadiri Kepala Bandiklat Sulut Ir. Jeffry Senduk, perwakilan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)/Lembaga Diklat Kementerian/Lembaga/Provinsi, Biro SDM Kementerian/Lembaga, BKD Provinsi yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi ASN dari seluruh Indonesia. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama masuki tahap Tes Penulisan Makalah, Silangen: ini tes yang Krusial!

Setelah melewati beberapa tes dalam rangkaian seleksi terbuka Pimpinan Tinggi Pratama, tes penulisan makalah merupakan tes yang krusial, hal ini disampaikan Sekprov Sulut, Edwin H. Silangen SE, MS, menurutnya, karena dalam tes ini akan di uji ketajaman berpikir, gagasan, ide serta inovasi yang akan di kerjakan apabila menduduki jabatan yang dimaksud. Silangen juga menegaskan, bahwa rangkaian tes harus dijalani dengan sebaik baiknya, karena baik dalam tes, maupun kinerja, "Pimpinan akan selalu menilai apalagi ini adalah jabatan Pimpinan Tinggi Pratama" Jelas Sekprov.

Menurut Silangen, tes seperti ini sangat diperlukan, karena Jabatan Tinggi  Pratama harusnya Paripurna, agar supaya lewat tes penulisan makalah, Pejabat Eselon II diharapkan mampu menemukan inovasi yang sesuai dengan visi misi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Imbuhnya.

Sekprov juga meminta para peserta agar rileks, dan tidak tegang dalam menghadapi tes ini, agar mampu memberi hasil yang maksimal, Tutup Silangen.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dr. Femmy Suluh menambahkan, bahwa tes ini akan berlangsung selama 3 jam, dan hasil dari tes Penulisan Makalah ini akan menjadi bahan untuk tes selanjutnya, termasuk tes Wawancara, Jelas Suluh.
(Humas Pemprov Sulut)
dryp

Keren, Gubernur Olly Akan Terima Baret TNI di Natuna

Keren. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE akan mendapat kehormatan menjalani pembaretan di Pantai Teluk Buton Tanjung Datuk Natuna, Kepulauan Riau. Pembaretan ini rencananya dilakukan Jumat (19/5/2017) bersamaan dengan operasi latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI Tahun 2017.

Selain Olly, pembaretan yang rencananya bakal disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo itu juga akan diikuti seluruh gubernur di Indonesia.

Prosesi ini menjadi sebuah kehormatan yang luar biasa dan tentunya juga menjadi penghargaan bagi masyarakat Sulut. Pembaretan ini bertujuan untuk semakin meneguhkan mental dan semangat seluruh gubernur untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dan menjalankan tugas-tugas negara.

Diketahui, sebelum mengikuti pelatihan pembaretan dan dasar-dasar kemiliteran oleh para instruktur TNI yang dipimpin Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, terlebih dahulu Olly dan para gubernur lainnya harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta.

Adapun, latihan PPRC ini nantinya akan melibatkan 5.900 prajurit TNI baik Penyelenggara maupun pelaku latihan yang tergabung dalam Satuan Tugas Darat (Satgasrad), Satuan Tugas Laut (Satgasla), Satuan Tugas Udara (Satgasud), Satuan Darat (Satrad) lanjutan, Satuan Manover Infanteri dan Kavaleri, Satuan Bantuan Tempur (Satbanpur) dan Satuan Bantuan Administrasi (Satbanmin).

Latihan PPRC TNI ini juga didukung Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dengan melibatkan tiga Angkatan antara lain, TNI AD 15 unit Multi Kaliber Roket Astros, 6 unit Meriam 155 Cesar, 6 unit Meriam 76, 9 unit Giant Bow Arhanud, 2 Unit Heli Kopter MI 17, 2 unit Heli Kopter MI 35, 10 unit Heli Kopter Bell 412, 18 unit MBT Leopard, 1 unit Recovery Tank.

Selain itu digunakan juga 1 unit Tank Avlb, 20 unit MI 13, 14 unit Tank Marder, 10 Sea Rider, 3 unit Panser Anoa Mo, 1 unit Panser Anoa Ko, 10 unit Jet Ski dan 2 unit Kapal Motor Cepat (KMC). TNI AL 1 KRI Kelas Sigma, 1 KRI Kelas LPD, 1 KRI Kelas Parchim, 4 Sea Rider, 5 Tank Amfibi BMP3F, 8 Panser Amfibi BTR50 M dan TNI AU 1 FLT PTTA (Skd 51 Spo), 4 FLT BTU, 4 FLT SUL, 9 Psw C-130, 2 Psw Cn-295, 1 Heli Kopter FLT Standby SAR. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

RIRU Ujung Tombak Investasi Di Sulut

Ruang investasi di Sulawesi Utara semakin terbuka lebar sejak hadirnya Regional Investor Relation Unit (RIRU). Ini berujung pada meningkatnya investasi yang berkontribusi besar terhadap percepatan pembangunan ekonomi Sulut.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Ir. Happy J. Korah dalam kegiatan Dedicated Team Meeting (DTM) RIRU di Manado, Kamis (18/5/2017) siang.

"Regional Investor Relation Unit menjadi ujung tombak pemerintah provinsi dalam rangka menjual sumber daya alam di Sulawesi Utara," katanya.

Gubernur juga menegaskan dalam sambutannya bahwa semakin meningkatnya investasi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut.

"Pembangunan daerah harus berkelanjutan. Ini akan menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan. Pada akhirnya masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Olly menyatakan dukungan pemerintah daerah terhadap langkah Bank Indonesia yang mewujudkan RIRU untuk membentuk persepsi positif investor. Hal itu dipercaya dapat berdampak positif terhadap perekonomian Sulut.

"Kita semua dituntut untuk mengoptimalkan agenda ini. Kegiatan ini sebagai wahana untuk saling bertukar masukan dan penyempurnaan terhadap Presentation Book RIRU Sulut," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BI Sulut Soekowardojo menjelaskan pentingnya peranan investasi di Sulut dalam pertumbuhan ekonomi disebabkan tingginya potensi yang dimiliki Sulut baik dari sisi pengembangan industri, sumber daya alam, kemaritiman, pariwisata hingga logistik.

"Potensi ini harus dikelola dengan baik dan dipromosikan secara intensif kepada investor. Karena itu upaya penguatan dan pengelolaan persepsi positif perlu terus diperkuat," tandasnya.

Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait lainnya. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Bahagia Mokoagow Mendampingi Dirjen Dukcapil RI Canangkan Desa Tertib Administrasi di Talaud



Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Prof. DR. Zudan Arif Fakrulloh,SH.,MH memberi apresiasi kepada warga daerah perbatasan khususnya di kepulauan Talaud.

“Antusias masyarakat Sulawesi Utara terlebih khusus Talaud terhadap kunjungan Dirjen Dukcapil RI diapresiasi beliau,” ucap Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB Provinsi Sulawesi Utara, dr Bahagia Mokoagow kepada Selasa (17/05) di kantor Gubernur.

Menurutnya, kedatangan Dirjen Dukcapil dalam rangka mencanangkan Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan sebagai Desa Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Talaud, Senin (15/05) lalu.

“Pak Dirjen mengatakan bahwa tertib administrasi harus di mulai dari tingkat desa dan masyarakat diharapkan untuk terus mendukung proses upaya keadministrasian yang dilakukan pemerintah desa guna terwujudnya administrasi desa yang baik dan teratur. Sebab,untuk sekarang dokumen kependudukan sudah menjadi sebagian hidup masyarakat itu sendiri misalnya  e-ktp sangat dibutuhkan dalam setiap aspek sosial masyarakat,” jelas Mokoagow mengutip pernyataan Fakruloh.

Selain itu, Dirjen Dukcapil menghimbau agar desa – desa lain di kabupaten Talaud dan terlebih Sulawesi Utara untuk bisa mencotohi Desa Musi 1 dalam hal pengolahan sistem administrasi kependudukan.

“Supaya kedepan, Desa atau kelurahan di Sulawesi Utara bisa tertib secara menyeluruh dalam hal administrasi kependudukan,” tambahnya.

Ditambahkan Dirjen Dukcapil Kemendagri, saat ini pemerintah pusat sudah mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. "Program bapak Presiden Ir. Joko Widodo yaitu telah memotong jalur birokrasi yang panjang. Contoh mau mengurus E-KTP kalau ada Kartu Keluarga tidak perlu lagi surat pengantar dari desa, dan kalau membuat Akta Kematian bila sudah ada surat keterangan kematian dari rumah sakit akta kematianya sudah bisa dibuat," jelas Fakrulloh.
( Humas Pemrov Sulut )