Kamis, 19 Maret 2015

Sespri dan TU Wagub tak Pernah Tidur


Suksesnya tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang setiap hari dijalani Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, tak lepas dari peran sosok seorang Sespri dan Tata Usaha (TU) Wagub.
Sespri Wagub Billy Kristian Kereh SIP MSi dan Staf TU Wagub Febrilly Indra Palenewen SSTP, Omega Litani Muaya SSTP, Christophel Andre Hadi SIP dan Afner Mourits Damar SH setiap hari seakan tak pernah tidur untuk menyiapkan berbagai administrasi yang diperlukan orang nomor dua di Sulut ini.
"Ini sudah menjadi tanggungjawab yang sudah dipercayakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pimpinan," jelas Bike sapaan akrab Sespri Wagub.
Terkadang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab ini, kami bekerja sampai larut malam, bahkan sering tidak tidur semalaman. Tapi kami menganggap ini merupakan tantangan yang harus dijalani dengan penuh rasa tanggungjawab untuk lancaranya tugas pelayanan Pak wagub  kepada masyarakat, ujar Bike yang turut di dampingi sejumlah staf rumah tangga Wagub Susi Walintukan, Ririn Tamuntuan, Yolanda Mokodompit dan Johanis Waluyan.
Bike menambahkan dalam menlaksanakan tugasnya setiap hari, telah terbangun Team Work yang saling menudukung satu dengan yang lain, disamping itu koordinasi juga berjalan lancar, tandasnya.  (Kabag humas Drs Jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).
    
  
 

Seminar Pahlawan Santiago di Gelar Hari Ini



Dalam rangka menggali semangat dan spirit perjuangan Bataha Santiago, serta mempererat dan memperkokoh ikatan tali persaudaraan warga nusa utara, maka Forum Komunikasi Nusa Utara (FK-Nustar) bekerjasama dengan Korem 131 Santiago, Dewan Paripurna Pusat Korps Pembangunan Merah Putih 14 Pebruari 46, Bamukisst, Ikist, Mukat dan Iksad, Jumat (20/3) hari ini, akan menggelar Seminar Gelar Kepahlawanan Bataha Santiago.
Hal itu dibernarkan, Wagub Sulut Dr Djouhari Kansil MPd yang juga selaku Badan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi (BPPFK), yang turut didampingi Ketua Panitia Pelaksana Fentje Janis SH SIP dan Sekretaris Dra Marlina Katihokang MPd di kediaman Wagub Bumi Beringin Manado, Kamis (19/3) kemarin.
Bung Karno pernah mengatakan, “Bangsa  yang besar adalah bangsa  yang menghormati jasa para Pehlawan,” jelas Kansil.
Kansil menyebutkan, menyadari bersama bahwa kemerdekaan yang sementara kita nikmati saat ini, merupakan buah perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan bangsa dengan cucuran keringat, air mata bahkan darah yang telah rela berkorban jiwa raganya demi harga diri bangsa untuk merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah.
Olehnya  melalui momentum ini  kita diajak untuk menggali semangat dan spirit perjuangan dari sosok seorang pahlawan berdarah nusa utara Bataha Santiago.
“Sifat heroik Bataha Santiago dalam melawan VOC dan mengusir penjajah dari tanah nusa utara dengan kata-katanya Ikite Mediahi Wuntuang U’ Seke Nusa Kumbahang Katumpaeng yang berarti kita harus menyiapkan pasukan perang, negeri kita jangan dimasuki musuh, merupakan sebuah motivasi akan sikap dan komitmen Santiago yang rela berjuang demi mempertahankan bumi nusa utara sekaligus berkontribusibagi kemerdekaan RI yang kita cintai,” ujar salah satu tokoh pendidikan Sulut.     
Ketua Panpel Fentje Janis mengatakan, selain menggelar Seminar, esok harinya Sabtu (21/3) FK-Nustar juga akan menggelar Temu Kangen dari para Tokoh-Tokoh Nusa Utara. Dua kegiatan tersebut akan digelar di hotel sahid kawanua manado, jelas Janis sembari menambahkan, untuk seminar  dimulai Pukul 14:00 Wita, sementara untuk acara temu kangen pada Sabtu besok akan dimulai Pukul 09:00 Wita. (Kabag humas Drs jahja Rondonuwu MSi selaku jubir pemprov).

     

Sekprov Harap Pelayanan BPJS Kesehatan lebih baik lagi



Sekretaris provinsi sulut Ir. Siswa R mokodongan Kamis (19/3) melaksanakan pertemuan dan diskusi bersama dengan pihak BPJS Kesehatan dan Forum komunikasi kepada pemangku kepentingan utama dan forum kemitraan provinsi sulut.
Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah kendala-kendala dan langkah langkah yang akan diambil pemerintah dan BPJS guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi para kostumer yang terdaftar di BPJS kesehatan Sulut.
Sekprov berharap BPJS Kesehatan Sulut untuk dapat melakukan sejumlah perbaikan sistem administrasi dalam pelayanan bagi pengguna BPJS Kesehatan, sehingga tidak mempersulit lagi para pengguna BPJS tersebut. peningkatan pelayanan diharapkan berjenjang secara signifikan demi kelancaran pelayanan.
Pertemuan tersebut di hadiri oleh Kepala divisi regional x BPJS kesehatan, afrizayanti, Dirut Rumah Sakit Umum Prof Kandou DR Maxi Rondonuwu, Kepala Dinas Kesehatan DR Grace Punuh, Kadis Sosial Drs. Star Wowor dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Sekprov: Pejabat Harus Tahu Berbagi dengan Staf




Pajabat Eselon II,II dan IV yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut harus tahu berbagi dengan para staf yang ada di lingkungan kerjanya.  Penegasan tersebut disampaiakn Sekprov saat memberikan sambutan dan arahan dalam kegiatan peningkatan mental dan budaya kerja aparatur di lingkungan sekretariat daerah provinsi sulut.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Kamis (19/3) bertempat diruang mapalus kantor gubernur dan diikuti oleh seluruh pegawai yang ada di lingkup Sekretariat Daerah.
“Saya ingatkan kepada pejabat untuk bukan hanya tahu menambah mengurang atau mengalikan, tapi harus tau caranya membagi,” tegas Sekprov. Maksud membagi disini ialah jika ada kelebihan yang didapatkan pejabat di kantor, diharapkan pejabat yang bersangkutan bisa berbagi bersama dengan apra staf, jangan memonopoli sendiri bahkan sampai mengambil hak orang lain.
Sekprov mengatakan bekerja merupakan ibadah, berbagi berkat dengan sesama juga merupakan ibadah dan pahala yang akan diterima nantinya besar. Sebagai pemimpin aparatur haruus mempunyai mental yang baik, karena jika memiliki mental jelek akan berdampak buruk bagi  organisasi yang dipimpin.
Dengan memiliki mental yang baik, otomatis akan tercipta sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta dapat mewujudkan pelayanan yang baik, efisien, efektif serta berkualitas. Pemerintah terus melakukan reformasi birokrasi demi pembaharuan pada sistem penyelengagraan pemerintahan terutama dalam aspek kelembagaan.
Melalui kegiatan ini, sekprov berharap dapat membentuk sikap mental disiplin bagi para aparatur dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan budaya disiplin harus dapat mewarnai perilaku aparatur negara dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.

Kepala  biro organisasi Jemmy Ringkuangan mengatakan pembinaan mental dan moral dilaksanakan untuk merangsang PNS memberikan pelayanan cepat prima dan paripurna. Kegiatan ini juga sebagai sarana bagi apra aparatur untuk emamhami berbagai peraturan dan ketentuan terkini guna menghasilkan kinerja yang maksimal sesuai dengan aturan yang berlaku.(Kabag humas Drs. Jahja Rondonuwu,Msi selaku jubir pemprov sulut)

SHS menandatangani MoU Gerakan Nasional Penyelamatan SDA

Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang bersama dengan Gubernur lainnya dari pemerintah provinsi bersama sama dengan Kementerian dan lembaga serta KPK memenuhi undangan penandatanganan  nota kesepakatan bersama (MoU) tentang Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (19/3/2015) pagi

Penandatanganan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penandatanganan MoU ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Jokowi dan JK terlihat memasuki ruang Istana Negara pukul 08.30 WIB dengan mengenakan kemeja batik warna cokelat sedangkan JK kemeja batik warna ungu.

Ketua sementara KPK Taufiequrachman Ruki dalam keterangan pers mengatakan, pengelolaan sumber daya alam rawan terjadi kebocoran yang menyebabkan negara rugi dalam jumlah besar.
Padahal, konstitusi dengan tegas mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat.
"Untuk itu ini perlu kita lakukan karena ini menyangkut penyelamatan uang yang besar," ujar Ruki.
Wakil Ketua sementara KPK Johan Budi menyampaikan bahwa setelah penandatanganan MoU ini akan ada pemantauan yang dilakukan KPK agar program ini benar-benar terlaksana. MoU juga akan dijabarkan secara lebih rinci dalam rencana aksi.
Johan memperkirakan, apabila program ini bisa terlaksana, maka akan ada penambahan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 20 triliun.

Hadir dalam acara ini Taufiequrrahman Ruki, pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan dan pejabat lainnya serta para gubernur.