Jumat, 02 Februari 2018

Enam Fraksi Setuju, Gubernur Olly Tanda Tangan Ranperda Tahura  





Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kemarin Jumat (2/1) bersama DPDR Sulut, menggelar pengambilan keputusan terhadap Ranperda Tentang Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) Gunung Tumpa H.V Worang, serta Penetapan Propemperda Tahun 2018. 
Dalam acara itu juga sekaligus dengan penyampaian Gubernur Sulut Olly Dondokambey terhadap ranperda tentang pembentukan BUMD PT. Jaminan Kredit Daerah dan ranperda tentang pertambangan mineral.
Gubernur  Olly Dondokambey mengatakan, diajukannya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tahura Gunung Tumpa adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah.

“Kami terus berupaya menghadirkan dokumen peraturan daerah dibidang kehutanan atau kawasan pelestarian alam, yang paripurna sekaligus implementatif dan mampu mendukung gerak langkah pembangunan daerah dan pencapaian yang semakin baik,” sebutnya.

Dirinya juga mengatakan, dengan telah diputuskannya dan setuju bersama ranperda tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tahura menjadi peraturan daerah maka Olly mengharapkan agar ini bisa dijadikan landasan pijak untuk melakukan pengelolaan maupun pelestarian hutan. 

Gubernur Olly juga mengatakan Sulut memerlukan upaya pembaharuan dan penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral yang memperhatikan prinsip lingkungan hidup.

“Ini penting dalam penetapan kedua ranperda ini kemudia membawa kami pada harapan, bahwa DPRD dapat turut membahas dan menyempurnakan lewat kajian komperhensif sehingga dapat memantapkan kinerja kita dalam roda pemerintahan,” sebutnya.

Sebagai Ketua Pansus Raski Mokodompit dalam laporan mengatakan, DPRD merespon positif ranperda tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Tahura gunung tumpa H.V Worang tersebut.
“Adapun perubahan ranperda tersebut dari 60 pasal berkurang manjadi 55 pasal. Terdiri dari perlindungan pengawetan, dan pembinaan dan pengawasan. Pemanfaatan Tahura harus disesuaikan dengan keperluan yaitu penelitian, koleksi kekayaan alam, pemanfaatan karbon serta pemanfaatan air dan pemanfaatan tradisional masyarakat serta penangkaran hewan,” sebutnya.
Turut Hadir Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw, Forkopimda Sulut, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen dan Pejabat dilingkup Pemprov Sulut.


Olly Minta Program Pembangunan Kabupaten/Kota Sejalan Dengan Provinsi

Guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan dan Evaluasi Hasil Rapat Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) kabupaten dan kota Tahun 2017.

Kegiatan itu dilaksanakan di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Jumat (2/2/2018) siang. Gubernur Olly Dondokambey, SE mengatakan seluruh pembangunan dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara yang berada di 15 kabupaten dan kota.

Untuk mencapainya, pemerintah telah melakukan sejumlah program pembangunan. Program itu diantaranya pembangunan di bidang infrastruktur, sumber daya manusia, pendidikan, pariwisata dan kesehatan. Olly berharap nantinya program pembangunan di provinsi dapat diikuti secara bersamaan oleh kabupaten dan kota.

“Pertumbuhan ekonomi kita meningkat dan angka kemiskinan menurun. Namun saya minta nantinya supaya connect. Programnya kita samakan baik di provinsi, kabupaten dan kota sehingga e-program dapat berjalan lebih baik. Monitoringnya pun lebih mudah. Nanti Kepala Bappeda yang akan menindaklanjutinya," katanya.

Lanjut Olly, semua program pembangunan itu harus dilakukan melalui perencanaan menyeluruh dan terintegrasi sehingga dapat meningkatkan pencapaian target sasaran pembangunan yang pada akhirnya mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Sinergitas dengan kabupaten dan kota kita dorong supaya program pembangunan dapat terus berjalan baik," tandas Olly.

Adanya keselarasan rencana kerja seluruh kabupaten dan kota dengan rencana kerja provinsi merupakan tujuan utama dari rapat ini sehingga sinergitas dan sinkronisasi dapat diwujudkan.

Sinkronisasi ini harus dapat mengisi dan memperkuat antar pemerintahan sehingga setiap rencana dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil optimal.

Kegiatan yang diadakan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu juga menjadi ajang kepala daerah di kabupaten dan kota untuk menyampaikan hasil pembangunan di daerahnya kepada gubernur.

Namun ada juga kepala daerah yang memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta bantuan. "Kami harapkan bantuan Bapak Gubernur agar pembangunan di Bolmong bisa dioptimalkan. Bolmong punya kekayaan alam yang berlimpah yang harus dioptimalkan pengelolaannya agar tidak ada lagi masyarakat yang miskin," kata Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow untuk menjelaskan perkembangan daerahnya.

Sebaliknya dengan Plt Bupati Kepulauan Talaud Petrus Tuange. Petrus berjanji akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di wilayah perbatasan itu. "Kami akan memperkuat sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena sudah tiga tahun hal itu tidak kami prioritaskan," bebernya.

Sementara itu, Bupati Minahasa Selatan Christiany E. Paruntu memaparkan pembangunan di bidang pendidikan. Paruntu mengenalkan program cerdas anak Minahasa Selatan yang dikemas dalam bentuk voucher pendidikan yang berisikan kode akses yang diaktifkan melalui perangkat android sehingga bisa berselancar tentang ilmu pengetahuan di berbagai bidang.

Seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Sulawesi Utara memang sedang giat-giatnya membangun. Ini tidak terlepas dari kepiawaian Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw menjalin hubungan dengan pemerintah pusat. Hubungan baik antar pemerintah dapat menghasilkan percepatan pembangunan.

Menariknya, rapat itu dirangkaikan dengan sosialisasi kamtibmas yang dipaparkan Kapolda Irjen Pol. Drs. Bambang Waskito. Waskito berharap seluruh masyarakat Sulut mampu menjaga suasana kondusif yang terwujud selama ini juga pada pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung Juni 2018.

"Hasil analisa kamtibmas Sulawesi Utara baik dan kondusif. Namun di Pilkada bisa terjadi polarisasi masyarakat dan itu diperbolehkan. Jadi walaupun beda pilihan kerukunan harus dijaga," tandasnya.

Agenda itu turut dihadiri oleh Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Anggota DPRD Ferdinand Mewengkang, bupati/walikota dan para pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)