Minggu, 30 Juni 2013

TERIMA ANUGERAH PENA MAS, SHS : PERS MITRA PEMBANGUNAN, JURNALISME HARAPAN, JURNALISME DAMAI






Gubernur Sulut Dr. SH. Sarundajang menyampaikan bahwa peran pers sebagai the four estate (pilar keempat) di era modern saat ini, tidak semata-mata menjadi pembawa informasi atau presse d' information, tetapi juga bagian integral dari sebuah proses kemajuan pembangunan suatu bangsa. Agenda pembangunan, seyogianya menjadi agenda pers, dan sebagai komunikator pembangunan, proses interaksi tidak semata-mata antara pemerintah sebagai narasumber dan media pers sebagai saluran informsi, tetapi lebih kepada komunikasi timbal balik terkait dengan dampak dari sebuah kebijakan publik dalam pembangunan. Demikian antara lain pokok pemaparan Orasi SHS, dalam rangka anugerah Pena Mas PWI, yang dilaksanakan di Hotel Kawanua Aerotel Jakarta. jumat malam (28/6). Acara yang dihadiri oleh Pengurus PWI Pusat, Dewan Kehormatan PWI, Tokoh-Tokoh Pers, Pimpinan Media Nasional, Akademisi, Pemimpin Redaksi Media Massa di Sulut, Pejabat Pemprov Sulut, diawali dengan Pembukaan Pleno Sidang Khusus dalam rangka Penganugerahan Pena Masoleh Ketua PWI Margiono, dilanjutkan pembacaan sejarah Pena Mas oleh Ketua Dewan Pers Tarman Azam, Orasi SHS dengan judul Jurnalisme Indonesia, Sebuah Pengalaman, diteruskan dengan tanggapan/kritik terhadap orasi SHS oleh panelis pengurus PWI Pusat dan pimpinan media nasional, penilaian hasil orasi, dan diakhiri dengan penyematan Jas PWI oleh Ketua PWI Pusat, PIN Pena Mas oleh Anggota Dewan Penasehat PWI Sabam Siagian dan pemberian Piagam Pena Mas oleh Ketua PWI. Dalam anugerah Pena Mas ini, SHS mendapatkan nilai CUM LAUDE berdasarkan penilaian sidang khusus pleno  PWI, karena SHS dinilai sebagai tokoh masyarakat atau pemerintahan yang telah berjasa luar biasa kepada bangsa dan negara khususnya dalam keikutsertaannya membangun pers nasional, terutama saat menjalankan tugas pemerintahannya baik di tingkat pusat maupun daerah. Lebih lanjut menurut SHS, pers dewasa ini harus terus menjalankan jurnalisme harapan (esperer journalism) dimana media mendorong secara serius dan sungguh-sungguh suatu gagasan yang bersifat positif dan bernilai guna bagi kepentingan publik. "Dan dalam mendukung suasana pemerintahan yang kondusif, pers juga diharapkan memainkan jurnalisme damai (peace journalism) melalui gagasan peace-making dan peace-building, sehingga perdamaian dapat tercipta dalam suasan konflik apa pun," jelas penerima Pena Mas yang ke-33 ini..

Di Bunaken Wagub dan Konjen Naik Motor

Wakil Guberur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, saat mendampingi kunjungan Konsul Jenderal Amerika Serika di Surabaya JJoaquin F Monsserete bersama Walikota Manado Vicky Lumentut di pulau bunaken, Minggu (30/6) kemarin, mengendarai kendaraan roda dua (motor) untuk menuju desa tanjung parigi di Jemaat GMIM Johanes yang berjarak empat kilo meter dari jemaat GMIM Patmos Bunaken.
Konjen bersamaWagub dan rombongan terpaksa menggunakan motor karena di pulauwisata tersebut belum memiliki kendaraan roda empat. " Mari sayayang antar sendiri motor ini, kata Konjen Monsseretekepada pemilik kendaraan roda dua itu. Sementara Wagub Kansil hanya berbonjengan dengan pengendaran motor sedangkan Walikota mengikuti jejak Konjeng mengendarai sendiri. Sementara rombongan yang lain menggunakan bentor sampah milik Kec, Bubaken sebanyak 2 unit. dan Isteri Konjen dan Isteri Wagub Mieke Kansil dan isteri Walikota menggunakan motor laut menunggu di lokasi objek wisata bunaken di desa tanjung parigi. Sejumlah masyarakat bunaken berharap pemerintah kota manado dapat segera memperhatikan infrastruktur jalan yang sudah rusak parah, ujar Markus Karoles. Karoles menambahkan jalan yang ada saat ini sudah lama dibangun dan belum pernah ada perbaikan. Padahan dengan adanya jalan yang representatif bukan tidak mungkin para turis akan berlama-lama tinggal di bunaken. Walaupun jalan rusak namun para turis tetap melintasi jalan ini, yang panjangnya hampir lima kilo menter, tambah Karoles, (Kabag humasJackson Ruaw selaku jubir pemprov).
  

Konjen AS Akan Beli Sampah Bunaken

Konjen Amerika Serikat (AS) Joaquin Monsserete yang didamping Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Walikota Manado Vicky Lumentut bersama Kaban Lingkungan Hidup Provinsi Sulut Ir. Olvie Ateng MSi sangat tertarik untuk menyaksikan langsung prosesing mesin daur ulang sampah plastik milik kelompok LSM Brits Bunaken, Minggu (30/6) kemarin.
Mesin prosesing daur ulang sampah ini, merupakan satu-satunya yang ada di pulau bunaken. Dimana seluruh sampah plastik yang ada di pulau yang memiliki taman laut terindah di dunia ini merupakan milik dari LSM Brits. Dimana LSM pencinta lingkungan hidup ini, berhasil keluar sebagai juara satu, karena mampu mendaur ulang sampah dibunaken secara sendiri. Dan Pengharggaan tersebut telah diserahkan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Bulan Maret 2013 lalu di Bali, jelas Kaban Lingkungan Hidup  Olvie Ateng MSi.  
Konjen Monsserete berjanji dalam rangka membantu masyarakat bunaken nantinya kami akan membeli sampah-sapah platik yang sudah di daur ulang ini, karena selama ini LSM Brits langsung menjual sampah hasil daur ulang ini kepada pengusaha yang ada di surabaya. “Saya akan berusaha untuk membeli sampah-sampah hasil daur ulang di bunakn ini”, sembari mengingatkan,  yang paling penting disini bagaimana kita mampu memberikan pendidikan bagi  masyarakat bunaken untuk mampu memelihara lingkungan hidup, artinya masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan. Jadi masyarakat harus mendukung program pemerintah daerah dalam rangka melesterikan pulau ini. Karena apabila sampah-sampah ini mampu dikelola dengan baik dipastikan akan mendatang uang bagi masyarakat, sama seperti yang dilakukan LSM Brits, ajaknya, sembari menambahkan ini merupakan contoh yang baik bagi masyarakat sulut. Tentunya kita disulut  jangan sampai jadi seperti di Ibu kota jakarta, apabila datangnya hujan maka sampah-sampah bertebaran disana-sini, pesannya.
Sebelumnya Konjen, Wagub dan walikota telah beribadah bersama Jemaat GMIM Patmos dan Jemaat Johanes Bunaken. TurutHadir Ibu Mieke Kansil Tatengkeng, Isteri Konjen dan beberapa pejabat teras Pemprov dan Pemkot Manado. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov)  


   





Wagub dan Konjen AS Lakukan Bersih Pantai Bunaken

Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, Konjen Amerika Serikat di Surabaya Joaquin F Monsserate dan Walikota Manado Vicky Lumentut masing-masing bersama Isteri, Minggu  (30/6) kemarin melakukan bersih-bersih pantai di lokasi objek wisata bunaken.
Sebelum melakukan bersih-bersih pantai Konjen Monsserete terlebih dahulu membagi-bagikan kaos berwarna hijau kepada Wagub Sulut, Walikota Manado Vicky Lumentut serta para relawan dan pejabat, selanjutnya mempersilahkan Wagub dan Walikota untuk menyampaikan arahan singkat terkait dengan kegiatan itu.
Monsserete mengatakan,  kegiatan bersih-besih pantai bunaken merupakan kerjasama Pemerintah Amerika Serikat, Pemprov Sulut, Pemkot Manado maupun kalangan swasta dari kedua negara. “Kami sungguh terkesan dengan semua pulau-pulau yang ada di nusantara ini, terutama kepualaun yang ada di sulut, karena ini merupakan warisan nasional”, kata konjen, sembari menyebutkan apalagi pulau bunaken merupakan salah satu objek wisata yang sudah terkenal keindahannya sampai di seluruh dunia, karena sampah-sampah yang ada sangat menggangu keindahan taman laut disini, ujarnya.
Wagub Djouhari Kansil memberi apresiasi terhadap pemerintah Amerika Serikat melalui Konsul Jenderal AS di Surabaya, yang sangat peduli dengan pelestarian lingkungan di pulau bunaken. Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kota Manado merasa bangga karena Konjen Joaquin Monsserete sangat peduli melestarikan taman laut bunaken, bahkan peduli dengan lingkungan hidup yang ada. Karena itu atas nama Gubernur Sulut dan Pemprov tak lupa mengucapkan terima kasih atas kepedulian ini, tambah orang nomor dua di sulut. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov). 
















Jumat, 28 Juni 2013

Wagub : Angka Pengangguran Sulut Terus Menurun

Pemerintah Provinsi Sulut beberapa tahun terakhir ini, terus bekerja dengan berbagai inovasi dan terobosan di sektor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, dimana tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskin dan kepadatan penduduk, disamping berupaya semaksimal mungkin lapangan dan kesempatan kerja, guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam mengolah sumber daya lokal, yang diharapkan mampu menjadi pendorong percepatan pencapaian target MDGs dan MP3EI, khususnya pada sasaran terkait dengan bidang ketenagakerjaan.
 Hal itu di sampaikan Wagub Sulut Dr. Djouhari Kansil, M.Pd saat menghadiri pencanangan gerakan penanggulangan pengangguran dan pameran bursa kerja (job fair) di Provinsi Sulut, yang dibuka Menakertrans Muhaimin Iskandar di Manado Town Square, Jumat (28/6) kemarin.
Kegiatan yang  dihadiri Dirjen Bina Penta, Direktur Pelayanan PT. Jamsostek Acmad Riady dan Para Bupati/Walikota se-Sulut itu, ditandai dengan pencanangan gerakan sadar Jamsostek, penandatangan MoU tentang Peningkatan Kepesertaan Jamsostek antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot dengan jamsostek, pengukuhan kader Jamsostek.
Sedangkan langkah strategis yang telah dilakukan untuk urusan ketenagakerjaan, antara lain telah mampu meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetisi sebanyak 1.168 tenaga kerja pelatihan berbasis masyarakat dan pelatihan kewirausahaan kepada 600 tenaga kerja, serta pengembangan produktivitas lembaga kepada 16 lembaga masyarakat dan terbinanya 310 tenaa kerja pendamping wiraswasta baru, ujar mantan Kadis Diknas Sulut.

Sementara kebijakan strategis yang telah ditempuh, menurut jebolan S3 Universitas Merdeka Malang ini, dirasakan mampu memberikan capaian signifikan, sebagaimana terlihat dari jumlah angkatan kerja yang bekerja, pada Tahun 2011 sebesar 1.668,12 dan Tahun 2012 menjadi 1.676,2 orang, sehingga mampu menurunkan angka pengangguran terbuka dari 14,4 % pada tahun 2005 menurun menjadi 7.79 % pada Tahun 2012, dan bahkan telah mencapai angka 7.19 % pada semester pertama Tahun 2013 ini, selanjutnya angka kemiskinan Prov. Sulut yang pada Tahun 2005 berada pada angka 16 %, menurun menjadi 7 % di Tahun 2012, selanjutnya pendapatan perkapita masyarakat mampu mencapai 3.000 USD dan pertumbuhan ekonomi sampai saat ini mencapai angka 8 % yang dikontribusi dari sektor jasa, pariwisata, industri dan pertanian, tambah orang nomor dua di Sulut. Sebelumnya telah dilakukan jalan sehat dan senam bersama (Kabag. Humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov). 











            

Rabu, 26 Juni 2013

Dipantau Wagub, Pembayaran Gaji 13 Pegawai Setda Berlangsung lancar

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, patut bergembira, karena pembayaran gaji 13 yang ditunguh-tunguh mulai direalisasikan Rabu (26/6) kemarin, yang dimulai dari pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulut.
 Jalannya pembayaran gaji 13 tersebut, berlangsung lancar setelah mendapat pantauan langsung dari Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, bersama Asisten Administrasi Umum Drs. Edwin Silangen MS, Karo Organisasi dan Kabag Bendahara Setda (Benset) Junita Laloan.
Di selah-selah pemantauan itu, Wagub secara simbolis telah menyerahkan gaji 13 kepada tiga orang  pegawai di Biro Perekonomian, enam pegawai di Biro Perlengkapan serta kepada Empat PNS wanita jebolan IPDN di ruang Benset yaitu Omega Muaya SSTP bertugas di TUP Wakil Gubernur,  Heidy Aomo SSTP bertugas di Bagian Humas Biro Pemerintahan dan humas, Nathasa Kumesan STTP dan Carolina Worotikan STTP yang keduanya bertugas di BKD Provinsi Sulut.
Saat ditanya mau diapakan gaji 13 ini, kepada Wagub, para PNS ini memberi beragam alasan ada yang menyebutkan, untuk keperluan biaya anak masuk sekolah dan perguruan tinggi, ada yang bilang, mau diberikan kepada orang tua serta ada yang mau disimpan.

Karena itu Kansil berharap, gaji 13 ini kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meringankan pegawai dalam rangka membeli keperluan anak sekolah maupun masuk perguruan tinggi, bahkan ada untuk peperluan berobat, sembari berharap,  Jangan di digunakan  hanya untuk kegiatan konsumtif belaka. (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov)   



    

Awal Juli Komisi II Agendakan Pertemuan Dengan Panitia Pembentukan PPNU

Panitia pembentukan Provinsi Perbatasan Nusa Utara (PPNU), dipimipin Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, selaku Ketua Umum Panitia terus merapatkan barisan. Bertempat di ruang kerja, Rabu (26/6) kemarin, berlangsung pertemuan terkait undangan dari Komisi II DPR-RI untuk melakukan dengar pendapat dengan Panitia Pembentukan PPNU di Senayan Jakarta pada awal Juli 2013 mendatang.
Untuk maksud tersebut Wagub mengatakan, panitia pembentukan PPNU secepatnya menyiapkan kelengkapan berkas (dokumen pendukung) pemekaran yang dianggap masih kurang antara lain  penyesuian format dari Badan Perwakilan Desa (BPD) masing-masing Desa dan Kelurahan di tiga Kabupaten Kepulauan yakni Talaud, Sangihe dan Sitaro.  
Karena itu, orang nomor dua di Provinsi Sulut ini, mengimbau para Bupati tiga Kabupaten Kepulauan, untuk segera memfasilitasi pelaksanaan penandatangan keputusan BPD masing –masing Desa dan Kelurahan, serta menyampaikan seluruh kelengkapan data dan dokumen pendukung pemekaran kepada Gubernur Sulut, melalui Biro Pemerintahan dan Humas paling lambat hari selasa 2 Juli 2013, karena dokumen tersebut menjadi salah satu syarat administratif, jelas Kansil.
Mantan Kadis Diknas Provinsi Sulut ini menyebutkan, pada 4 Juli 2013 nanti, Panitia akan mengadakan pertemuan dengan Pansus Pemekaran DPRD Provinsi Sulut yang diharapkan, segera mengeluarkan keputusan DPRD Provinsi Sulut tentang persetujuan pemekaran, sehingga akan memperlancar pembahasan dengar pendapat dengan Komisi II DPR-RI nanti.     
Dalam rapat itu, Kansil juga menginformasikan, saat mewakili Gubernur Sulut Dr. Sinyo Harry Sarundajang memaparkan Sulut sebagai wilayah perbatasan di depan Komite 2 DPD-RI,  terkait dengan penyusunan Undang-Undang Perbatasan di jakarta baru lalu, DPD-RI juga menyatakan dukungan untuk pembentukan PPNU, nantinya kami ikut mengawal bersama Panitia di DPR-RI nanti, sehingga cita-cita dari warga nusa utara bisa tercapai, sembari berharap seluruh panitia untuk terus bersatu mengawal pembentukan PPNU,  ujar Kansil. Hadir Bu Agustinus Tehendung, Ass III Edwin Silangen, Sekpan Mourid Berhandus, Wasek Jackried Maluenseng, Jhon Palandung, Max gagola, Ibu Lutia Medelu, Anggota Deprov Elisabet Lihiang, Frits Tumimbang dan tokoh Nutsar lainnya.  (Kabag humas Jackson Ruaw selaku jubir pemprov).



  

    

Selasa, 25 Juni 2013

Apresiasi Pemberian Bantuan, SHS : Pembangunan Perbatasan komitmen menjaga NKRI

Gubernur Sulut Dr. SH. Sarundajang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov Sulut Drs. Mecky M. Onibala, MSi menyampaikan bahwa pembangunan wilayah perbatasan merupakan komitmen Pemerintah terhadap upaya menjaga eksistensi NKRI. Oleh karena itu, SHS sangat memberi apresiasi terhadap kunjungan kerja dari  16 Kementerian/lembaga pusat dalam kegiatan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas), dan telah mengucurkan dana segar pembangunan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam acara yang berlangsung di Kampung (Desa) Nipah Kecamatan Nusa Tabukan, Selasa Siang (25/6), diserahkan bantuan sebesar  Rp 327,4 Milyar oleh Kepala Biro Perencanaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI  Drs R Simbolon  kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs HR Makagansa dalam bentuk DIPA, disaksikan oleh Sekretaris Utama BNPP Drs Triyono Budi Sasongko  Msi, Mewakili Mengkokesra Deputi VI Pertahanan Negara Kemenkopolkam Laksda Amri Husaini, Dirjen Strategi Pertahanan  Kementerian Pertahanan Mayjen TNI Sonny ES Pressetyo MA, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Jabes E Gaghana SE ME,  Asdep Urusan Wilayah Perbatasan Kementerian PDT Drs Krisman Manurung, Asisten I Provinsi Sulut Drs M Onibala, Kepala Badan Pengelolaan Provinsi B Mananutu SH, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Ir Willy Kumentas MSi, Forkopinda Sangihe, rombongan dari Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (KPDT) Dr Ir Suhamansyah IS, MSi, Ir Agung Mulyana MSi, Drs Sutrisno MSi, Ir Sunarto MSi, R Luntungan, Ketua PKK Dr Wisje Makagansa-Rompis, Ketua Darmawanita, Kepala SKPD dan masyarakat desa nipah. Lebih lanjut SHS menyampaikan bahwa pembangunan kawasan perbatasan memegang peranan penting dalam kerangka pembangunan nasional. Kawasan perbatasan dalam perkembangannya berperan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merupakan cermin diri dan tolok ukur pembangunan nasional. Kedudukannya yang strategis menjadikan pengembangan kawasan perbatasan  salah satu prioritas pembangunan nasional. Perhatian pemerintah terhadap wilayah-wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain, ditunjukan dengan komitmen untuk membangun wilayah tersebut, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.  (Kabag Humas JF Ruaw).