Minggu, 06 September 2015

Wagub Hadiri Sosialisasi Era Baru BPJS Keteneagakerjaan





Wakil Gubernur Sulut Dr Djouhari Kansil MPd, menghadiri acara sosialisasi era baru BPJS Ketenagakerjaan, di Manado Convention Center, Jumat (04/09) lalu. Penyelenggaraan jaminan sosial yang baik dan berkelanjutan, merupakan salah satu pilar Negara untuk mewujudkan kesejahteraan, disamping pilar lainnya, yaitu pendidikan bagi semua, lapangan pekerjaan  yang terbuka luas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan, ujar Wagub.
Wagub mengatakan, konstitusi telah menjamin adanya jaminan sosial bagi rakyat Indonesia melalui suatu system jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang dalam PP No 44, 45, 46 dan 60 Tahun 2015, Tentang penyelenggaraan  program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
Jika sebelumnya saat bertransformasi dari PT Jamsostek, BPJS ketenagakerjaan melaksanakan tiga program, maka ketika peresmian operasional penuh BPJS ketenagakerjaan, ditandai pula dengan bertambahnya satu program baru yaitu jaminan pensiun, jelas kansil.
Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jefry Haryadi PM, mengatakan, manfaat dari program jamsos ini sangat positif, ditambah lagi di era baru ini BPJS ketenagakerjaan hadir dengan budaya baru yaitu peduli, ringkas, interaktif, modern dan aktif (layanan prima) yang aplikasinya berdampak pada layanan proses kalim yang cepat serta simplifikasi alur pelayanan dan peningkatan penanganan keluhan peserta. (Kabag humas Roy Saroinsong SH selaku jubir pemprov).             

Lemhanas RI : Humas Ujung Tombak dan Garda Terdepan Komunikasi Publik

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) bersama Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) mengadakan pertemuan. Pertemuan tematik Bakohumas ini bertema “Efektivitas Peran Humas dalam Implementasi Inpres Nomor 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik guna Mewujudkan Ketahanan Nasional”. Pemprov Sulut mengutus Kasubbag Fasilitasi Media mass dan dokumentasi Ivan Besouw dan Clief Wangke untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Lemhanas RI memandang pertemuan ini sebagai momentum strategis. Sebab, humas merupakan organ inti organisasi yang berperan vital dan strategis bagi kemajuan suatu organisasi modern.

“Humas adalah ujung tombak dan garda terdepan dalam mengkomunikasikan program dan kebijakan pemerintah,” kata Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji, di Gedung Lemhanas, Jakarta, Rabu (2/9).

Oleh karena itu, praktisi humas senantiasa diingatkan kembali atas tugas dan tanggung jawab yang diemban. “Humas pemerintah harus mampu melakukan komunikasi publik secara profesional, proporsional, memberikan pencerahan, pemberdayaan dan edukasi sesuai nilai-nilai kebangsaan. Dalam perspektif ketahanan nasional, humas pemerintah perlu mengembangkan pola pikir, sikap dan tindak,” ujarnya.

Humas pemerintah harus mampu mengirimkan pesan pemerintah atau narasi tunggal secara efektif,  karena masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Era keterbukaan informasi juga menuntut humas pemerintah untuk mampu melayani, mengelola dan mempermudah akses informasi publik.

Pelayanan pengelolaan informasi publik yang profesional akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilann keputusan atas kebijakan publik pemerintah.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara saat melakukan memberikan mateti mengatakan praktisi Humas Pemerintah merupakan agen – agen perubahan yang mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan nasionalisme masyarakat, serta mensosialisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berwawasan kebangsaan.

Dalam perspektif Ketahanan Nasional, Kehumasan pemerintah perlu mengembangkan pola fikir, pola sikap dan pola tindak Humas Pemerintah, serta memahami pentingnya penguatan wawasan kebangsaan masyarakat luas melalui perubahan paradigma dan mindset Humas Pemerintah yang sinergis, adaptif dan professional. Selain itu Kehumasan pemerintah harus mampu mengkomunikasikan dan menjembatani kebijakan pemerintah guna mewujudkan ketahanan Nasional yang tangguh.

Sekadar diketahui, Bakohumas merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar humas pemerintah dari lembaga pemerintah, negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bakohumas juga wadah integrasi dan sinkronisasi kegiatan humas pemerintah untuk melayani dan mengelola informasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Peserta pertemuan yang hadir terdiri atas 128 instansi humas pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Selama 3 hari peserta mendapatkan sejumlah materi terkait ketahanan nasional dan kehumasan,  diskusi serta simulasi mengenai teknis humas dalam penyampaian narasi tunggal sesuai Impres nomor 9 tahun 2015.