Selasa, 10 Oktober 2017

Gubernur Olly Hadiri Talkshow Optimalisasi Fungsi SDEW Di Jakarta

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menghadiri Talkshow perlindungan dan Optimalisasi Fungsi Situ, Danau, Embung dan Waduk (SDEW) di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Selasa (10/10/2017) pagi.

Dalam pertemuan itu tiga kementerian yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian PU-PR dan Kementerian Dalam Negeri menandatangani kerjasama revitalisasi dan optimalisasi SDEW.

Kerjasama diwakili oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemdagri, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU-Pera, Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah BPN.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menyebut program ini dilaksanakan lantaran banyaknya SDEW yang terlantar. Data dari Kementerian PUPR ada 840 danau dan 543 situ yang terokupasi oleh kegiatan masyarakat.

"Di Jabodetabek, tercatat 23 situ hilang. Dan tidak mungkin untuk mengembalikan itu semua," kata Sofyan dalam acara

Sofyan melanjutkan ada banyak alasan mengapa SDEW terokupasi. Utamanya adalah soal legalitas yaitu ketidakjelasan batas lahan dan status kepemilikan. Kemudian soal tata kelola dan kewenangan juga sama tak jelas. Meski faktor alam seperti pendangkalan akibat sedimentasi juga jadi penyebab terlantarnya SDEW.

Oleh karenanya, langkah pertama yang akan diambil adalah melakukan legislasi terhadap SDEW yang terlantar melalui program sertifikasi. Sofyan menargetkan dalam setahun ke depan, lembaganya akan menargetkan 100 SDEW dapat tersertifikasi.

"Optimalisasi SDEW yang sekarang bisa kita lakukan adalah penegakan hukum," lanjut Sofyan.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menyebut program sertifikasi SDEW akan sangat membantu koordinasi antar Kementerian/Lembaga pemerintah. Sebab selama ini ia menilai koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Daerah memang semrawut.

"Yang pertama memang kita harus mengamankan aset, makanya saya minta pak Sofyan yang memimpin untuk sertifikasi. Setelah itu baru PUPR yang mengamankan dengan bagaimana merevitalisasikannya. Kemudian pengelolaannya bisa dari provinsi atau daerah," jelas Basuki dalam kesempatan yang sama.

Sementara soal anggaran Kementerian PUPR menyatakan masih harus melakukan penyusunan terlebih dahulu. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU-PR Imam Santoso mengatakan hal ini terkait kemampuan Kemampuan ATR/BPN dalam proses sertifikasinya.

"Kita ada dananya tapi kita liat dulu berapa kemampuan ATR. Tapi tadi disebut Sofyan katanya minimum 100. Tapi menurut saya akan lebih," kata Imam seusai acara. *(BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Kandouw : Bitung Jantungnya Sulut

"Dari Bitung segalanya berdenyut," pernyataan menarik itu dilontarkan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw untuk mengapresiasi empat proyek nasional yang dikerjakan di Kota Cakalang itu.

"Disini ada empat proyek nasional yakni jalan tol, KEK, KEK Pariwisata serta International Hub Port," kata Kandouw saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bitung dalam rangka memperingati HUT Kota Bitung ke-27, Selasa (10/10/2017) pagi.

Wagub Kandouw menjelaskan bahwa Sulut bersama Kaltara dan Sumut termasuk pada jalur sutera yang dirancang pemerintah Tiongkok dalam berbagai proyeknya yang dikerjakan di Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut Kandouw, untuk menindaklanjutinya Pemprov Sulut telah menyusun 10 program prioritas. Empat diantaranya ada di Bitung.

Kandouw juga meminta masyarakat Bitung menjaga keamanan agar proyek besar tersebut terwujud. Masyarakat juga dimintanya menjaga alam agar tetap lestari.
"Guna apa ada pembangunan kalau alam rusak," ujar dia.

Sebelumnya Walikota Bitung Max Lomban mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan izin kapal angkut dan penangkap ikan.

"Saya berterimakasih pada pak Jokowi," kata Lomban.

Menurutnya, dengan beroperasinya kapal-kapal itu akan membangkitkan kembali sektor perikanan Bitung yang sempat mati. Lanjut Lomban, Bitung kini memasuki era baru dimana sektor perikanan bangkit dan pariwisata berjaya. Apalagi izin sejumlah kapal telah dikeluarkan. "Dari air mata menjadi mata air," ujar dia.

Menariknya, pada rapat paripurna tersebut juga diadakan MOU antara pelaku usaha ikan dengan OJK serta perbankan untuk bahan baku ikan. "Ini hadiah terindah bagi kota Bitung," kata dia.

Lomban pun meminta agar pengusaha tidak lagi melakukan ilegal fishing. "Jangan mencuri ikan," kata dia sambil meminta pengusaha ikan menarik kembali karyawan yang dipecat.

Rapat Paripurna turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Asisten 1 Pemprov Sulut John Palandung dan tamu undangan lainnya.

Silangen Harap BPJS Kesehatan Berikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat

Guna menyamakan persepsi dan penegasan kerjasama dengan pihak terkait dalam urusan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggelar pertemuan Forum Komunikasi dan Kemitraan di Manado, Selasa (10/10/2017) pagi.

Forum yang dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS selaku Ketua Forum Komunikasi dan Kemitraan Sulut dan Deputi Direksi Wilayah Suluttenggomalut BPJS Kesehatan Lisa Nurena, SE, MM itu merupakan sarana saling memberikan informasi sekaligus memberikan saran dan gagasan, terlebih khusus membahas permasalahan yang timbul dalam pelayanan BPJS Kesehatan.

Silangen, pada kesempatan itu menyatakan keoptimisan bahwa pihak BPJS Kesehatan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

“Kami berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sulut, sehingga tidak ada lagi keluhan dari warga,” ungkapnya

Disamping itu, menurut Silangen, Pemprov Sulut akan menunjang sepenuhnya program BPJS kesehatan di Sulut. Termasuk menjangkau 732 ribu warga Sulut yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Adanya forum komunikasi seperti ini, penting agar apa yang menjadi kendala dapat dicarikan solusi terbaik,” ucapnya.

Lebih jauh Silangen juga mengajak seluruh peserta rapat untuk bekerjasama mensolusikan berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian Program BPJS Kesehatan.

"Marilah kita jadikan pertemuan ini sebagai wahana komunikasi yang efektif dengan senantiasa proaktif dalam menyampaikan ide, gagasan dan pertanyaan serta tanggapan yang konstruktif dalam kerangka optimalisasi kerja dan karya kita kedepan," imbuhnya.

Diketahui, BPJS Kesehatan sebagai Lembaga Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden sesuai amanat Pasal 7 UU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bertugas untuk memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.

Maka melalui Keputusan Deputi Direksi Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Nomor 123 Tahun 2017 tanggal 8 September 2017, telah dibentuk suatu Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 yang bertujuan untuk tercapainya komunikasi yang baik dengan Para Pihak Pemangku Kepentingan Utama terkait pelaksanaan Program BPJS Kesehatan.

Program itu meliputi penyampaian saran dan gagasan, pemecahan masalah serta perumusan rencana kerjasama yang strategis, tercapainya pemahaman yang sama dalam mendukung tiga aspek penting, yakni perluasan cakupan kepesertaan, penegakan regulasi nasional serta peningkatan kualitas pelayanan, tercapainya sosialisasi Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan demi tercapainya Universal Coverage.

Kegiatan itu turut dihadiri Kadisdukcapil dan KB dr. Bahagia R. Mokoagow, M.Si, M.Kes, Kepala Dinas kesehatan dr. Deybie Kalalo dan perwakilan dari instansi terkait. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Wakili Gubernur, Mokoginta Ingatkan Pentingnya Jaminan Kehalalan Produk Bagi Pelaku Usaha

Jaminan kehalalan produk dari negara terhadap produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat mampu meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha di Sulawesi Utara.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta, SE, M.TP pada sosialisasi pengelolaan pangan halal bagi sarana ritel pangan yang digelar di Manado, Selasa (10/10/2017) pagi.

"Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal," katanya.

Menurut Gubernur Olly, tujuan tersebut menjadi penting, mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat.

"Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan," ujarnya.

Diketahui, pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Olly berharap agar agenda yang dilaksanakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) itu dapat dipahami seluruh pengelola ritel di Sulut.

"Saya harap para pelaku dan pengelola ritel semakin memahami dan mengerti prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, khususnya pangan segar dan pangan olahan yang terkemas, serta mampu memenuhi berbagai persyaratan ritel pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri Kepala BBPOM Manado Dra Rustyawati, APt, M.Kes, Ephid dan perwakilan dari usaha ritel di Sulut. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Ni Hao Ma...?, Kandouw Sapa Turis Tiongkok Di Swim Fest 2017

Bertemu di Swim Fest 2017, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E Kandouw menyapa peserta dari Tiongkok menggunakan bahasa Mandarin.

"Ni Hao Ma?" kata Kandouw untuk menanyakan kabar turis dari negeri tirai bambu yang mengikuti Swim Fest di Pantai Kalasey, Selasa (10/10/2017) pagi.

Menanggapi pertanyaan itu, semua turis Tiongkok pun kompak menjawab. "We Love Sulut!" untuk menyatakan kecintaan mereka terhadap keramahan warga dan keindahan alam bumi nyiur melambai.

Memang dalam acara yg digagas Bakamla RI, Pemprov Sulut dan disuport Lion Air ini menarik minat masyarakat untuk mengikutinya. Bahkan tercatat sebanyak 520 orang termasuk para turis asing membaur dan menikmati acara itu.

Saking antusiasnya, banyak turis Tiongkok yang meminta selfie atau foto bersama dengan Wagub Kandouw.

Dalam sambutannya, Kandouw mengapresiasi pelaksanaan Swim Fest dan berharap seluruh peserta dapat mengikutinya dengan baik.

"Atas nama Pak Gubernur Olly, saya sampaikan apresiasi atas acara luar biasa ini. Kepada para turis, kami ucapkan selamat berwisata di Sulut," kata Kandouw saat didampingi staf khusus bidang pariwisata Dino Gobel.

Kandouw juga berharap kegiatan seperti itu dapat diselenggarakan secara berkelanjutan demi tercapainya program ODSK di bidang pariwisata.

“Saya berharap iven-iven seperti ini bisa dilaksanakan berkelanjutan untuk mendorong kepariwisataan di Sulawesi Utara,” kunci Wagub.

Adapun juara lomba Swim Fest untuk atlet putra 2000 meter diraih Alexandro Nangka dari Palembang dan non atlet/atlet putri 1000 meter diraih Sevio Polakitan dari Marina SC.

Turut hadir dalam agenda itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Ronald Sorongan, M.Si. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)