Jumat, 23 Oktober 2015

Tes Calon Praja IPDN digelar Senin depan

           Dalam Rangka menunjang pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) menggunakan system Computer Assisted Test (CAT) maka, Pemprov Sulut Melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  Provinsi Sulut bekerja sama dengan Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado, Jumat (23/10) lalu,  telah mengadakan simulasi CAT. Hal itu dikatakan kepala BKD provinsi Sulut Dr Femmy J. Suluh M.Si di ruang kerjanya.
Suluh mengatakan, Simulasi tersebut bukan merupakan rangkaian seleksi yang mempengaruhi nilai kelulusan, namun adalah salah satu langkah inovatif pemprov Sulut untuk memberikan pelatihan kepada Calon Peserta Seleksi Capra IPDN sehingga pada pelaksanaanya nanti sudah memahami tata cara pengisian tes melalui sistem CAT.
           Kantor Regional XI BKN Manado telah mempersiapkan ruang ujian dan 100 unit komputer pada pelaksanaan CAT nanti, termasuk ruang publik yang diperuntukan bagi para orangtua dan atau pendamping peserta seleksi yang ingin memantau, ujar Suluh.
           Suluh menambahkan, pemprov sulut akan memfasilitasi pelakasaan test kompetensi dasar tersebut yang rencananya akan dilaksanakan Senin, 26 Oktober 2015. Sementara pelaksana tes berasal dari Tim Kemendagri RI dalam hal ini Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
           Suluh menyebutkan untuk teknis pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) nanti, tim pusat telah membagi 3 (tiga) sesi pelaksanaan. Sesi pertama tes dimulai pada pukul 8.00 Wita dan registrasi pukul 6.30 Wita sebanyak 90 Orang, Sesi II dimulai pukul 9.30 Wita dan registrasi pukul 8.30 wita sebanyak 90 Orang, sesi III dimulai Pukul 11.00 Wita dan registrasi pukul 10.00 wita. Sedangkan Acara Pembukaan Kegiatan Tes sekaligus pembukaan segel ruangan seleksi pada pukul 7.15 wita. Daftar nama peserta yang telah dibagi dalam Sesi I s/d III dapat dilihat lewat portal resmi pendaftaran IPDN yakni spcp.ipdn.ac.idatau bisa juga diakses lewat website resmi BKD provinsi Sulawesi Utara www.bkd.sulutprov.go.idserta papan pengumuman yang berada pada kantor Gubernur Sulawesi Utara.
           Sementara Kabid Pengadaan dan Pengembangan Paultje Salawati S.Sos, M.Si yang didampingi Kasubbid diklat Billy Wowiling  S.STP, M.Si menambahkan peserta Seleksi Calon Praja IPDN yang berjumlah 240 orang, supaya hadir tepat waktu dengan membawa perlengkapan berupa Kartu Tanda Peserta dan KTP. Karena konsekuensi dari keterlambatan dan tidak memiliki kartu tanda peserta adalah tidak dapat mengikuti pelaksanaan seleksi tersebut.  (Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Jemmy S. Kumendong M.Si Selaku jubir pemprov)
          





           

Gubernur: PWRI Jadi duta wisata Sulut





Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM mengajak, masyarakat sulut termasuk Pengurus dan Anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) dan Kerta Wredatama Sulut untuk menjadi duta wisata sulut.
Ajakan Gubernur tersebut disampaikan saat melantik pengurus dan anggota PWRI dan Kerta Wredatama Sulut masa bhakti 2015-2020, di ruang CJ Rantung Jumat (23/10).
Sumarsono mengatakan, terkait akan dilakukan pencanangan Visit Year Sulawesi Utara (Sulut) 2016 mendatang, dengan maskot “Marijo ka Manado” merupakan terobosan untuk meningkatkan perekonomian daerah  melalui sektor pariwisata. Tujuannya untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara sebanyak mungkin ke daerah ini. Jelas Sumarsono.
PWRI diharapkan, mampu mempromosikan destinasi wisata sulut melalui kerabat dan keluarganya baik di dalam maupun luar negeri. Objek wisata sulut memiliki beragam pilihan yang bisa dijumpai di seluruh kabupaten kota se-Sulut seperti, wisata alam, budaya, Kuliner, serta wisata religius,  ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI ini.  
Sumarsono menambahkan kuliner di Sulut sungguh luar biasa, hanya dua klasifikasi yaitu enak, dan enak sekali, kunci Pembina PWRI Sulut.
Adapun pengurus PWRI dan Kerta Wredatama Sulut periode 2015-2020 yang dilantik oleh Gubernur Sulut Ketua  AHJ Purukan BA, didampingi 7 orang wakil ketua bidang, Sekretaris Drs. Max Besouw ST, M.Si, Bendahara Drs. Oscar Wagiu. Kepengurusan PWRI ini dilengkapi pula 7 bidang. Sementara  pengurus Kerta Wredatama Sulut ketua Ny. M. Waha - Sambow, Sekertaris Ny. JEB Tendean - Mamahit, bendahra Ny. E. Mawikere- Tangkauw. (Karo Pemerintahan dan Humas Dr. Jemmy S. Kumendong M.Si selaku Jubir Pemprov.)


Mokodongan Dukung Tuntutan Pemuda GMIM



Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Ir Siswa R Mokodongan mendukung tuntutan Pemuda Sinode GMIM melarang penutupan dan pembakaran gereja di Indonesia.
Dukungan Mokodongan tersebut disampaikan, saat menerima aksi solidaritas Pemuda Sinode GMIM di loby Kantor Gubernur, Jumat (23/10) kemarin.
Terkait dengan pembakaran gereja yang terjadi pecan lalu, di  Aceh Singkil Provinsi Nanggro Aceh Darusalam, Pemprov Sulut melalui Penjabat  Gubernur Dr Sumarsono MDM telah mengambil langkah-langkah antisipatif, sehingga dampagnya tidak merembes sampai di daerah Nyiur Melambai yang kita cintai ini.

“Gubernur sudah mengeluarkan lima poin himbau bersama Presidium Pimpinan umat beragama,  terkait dengan peristiwa tersebut agar warga Sulut tetap tenang dan tidak terpancing dengan gerakan-gerakan sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab yang sengaja untuk memecah belah persatuan dan keutuhan bangsa,” tegas salah satu putra terbaik Bumi Totabuan ini. (Kabag humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).    

Lagi, Gubernur Tegur Walikota Tomohon




Kekecewaan terhadap Walikota Kota Tomohon Jimmy Eman kembali disampaikan Penjabat Gubenur Sulut DR Sumaraono, MDM.
Setelah beberapa waktu lalu, Eman ditegur akibat menelantarkan siswa SMP yang ada di kota Jakarta, Kali ini Sumarsono kembali menyayangkan sikap Walikota yang acuh dalam menanggapi bencana yang terjadi di daerah ini.
Kekecewaan tersebut disampaikan Sumarsono dalam rapat penanggulangan kebakaran lahan dan hutan yang digelar Jumat (23/10), dimana berdasar laporan Kepala BPBD Sulut, ternyata Pemko Tomohon sampai saat ini tidak mengeluarkan SK Tanggap Darurat Bencana.
Untuk itu, hal ini sangat mengecewakan karena saat kebakaran lahan di area gunung lokon beberapa waktu lalu Gubernur turun langsung memantau, sekaligus berharap agar Walikota Tomohon segera mengeluarkan SK tanggap darurat bencana kebakaran. 
Akibat kelalaian ini, Gubernur akan menegur secara lisan dan tertulis kepada Walikota Tomohon yang dianggap lamban, karena peristiwa ini menyangkut nyawa masyarakat. Dan dianggap tidak memiliki sense of crisis sebagai seorang kepala.
 (Humas Pemprov Sulut).

Sumarsono: Stop Pembakaran Hutan Di Sulut




*Kebakaran mencapai 18435 hektar
*Jika Ditemukan Dipidana 10 Tahun Penjara
Penjabat Gubernur sulut DR Sumarsono,MDM secara tegas mengingatkan kepada siapa saja oknum yang berada di provinsi sulut agar menghentikan pembakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulut, bagi siapa yang ditemukan melanggar aturan akan ditindak secara tegas sesuai hukum dengan penjara 10 tahun dan denda 1 Miliar Rupiah. Gubernur meminta koordinasi BPBD dan Kesbangpol agar mengaktifkan satgas masyarakat dan sosialisaaikan hingga ke rumah ibadah, serta kabupaten/kota membuat Spanduk himbauan stop pembakaran lahan dan hutan.
Penegasan tersebut disampaikan Sumarsono saat memimpin rapat terkait penanggulangan bencana kebakaran yang melanda wilayah Sulut, bersama stakeholder terkait Jumat (23/10), di ruang rapat VIP Pemda Bandara Samratulangi Manado.
Gubernur dalam arahan mengatakan,  dalam menghadapi permasalahan darurat bencana kebakaran ini,  hal ialah terpenting rakyat yang mengalami dampak bencana kebakaran butuh bantuan dan pemerintah harus hadir membantu dalam berbagai masalah, pemerintah Kabupaten Kota jangan ragu dalam melaksanakan program penanggulangan bencana di daerah. Karena berdasar instruksi Presiden Jokowi, saat ini tidak ada kebijakan kepala daerah yang dipidanakan agar tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, termasuk dalam penanggulangan bencana. jika ditemukan  ada kesalahan penggunaan anggaran akan dikenakan hukuman administratif.
Menghadapi bencana kebakaran hutan yang saat ini telah mencapai kurang lebih 18000 hektar, Gubernur meminta Semua daerah di Sulut harus mengeluarkan SK Tanggap Darurat Bencana Sabtu ini juga. Disamping itu, Kepala daerah harus laporkan kenyataan real dilapangan terkait kebakaran kepasa Gubernur, jangan sampai ada laporan yang salah seperti di Boltim Bupati melaporkan butuh segera dibantu, sementara kepala BPBD melaporkan aman saja.
Untuk itu Gubernur mengingatkan agar seluruh stakeholders terus berkoordinasi dengan baik dan cepat, agar penanggulangan bencana bisa dilaksanakan dengan cepat hingga tidak menyebabkan hal lebih parah lagi.
Daerah harus berstatus darurat bencana asap agar bantuan dapat segera langsung datang dari pusat dan mempermudah pihak pemprov dalam mencari bantuan lainnya. Terkait satgas penanggulangan bencana harus juga segera dibentuk agar terkendali dengan baik. Gubernur juga menginstruksikan pengaktifan posko penanggulangan bencana, agar semua kejadian dilapangan termonitor dengan baik.
Terkait pesawat Water Booming yang akan membantu pemadaman titik api, karena wilayah kebakaran cukup luas maka akan diperhatikan mana yang menjadi prioritas pemadaman seperti wilayah gunung klabat karena berdekatan dengan bandara Samratulangi, mengingat bandara merupakan lokasi vital yang berdampak luas jika tidak segera diamankan. Karena kapasitas tangki air terbatas, pesawat akan memadamkan wilayah yang susah dijangkau melalui darat. Rencananya pesawat akan tiba Jumat sore dan langsung akan mengadakan pemadaman Sabtu pagi. (Karo Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).