Arah Pembangunan Nasional Perlu Direformulasi

Kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia saat ini sudah semakin dewasa. Hal ini terjadi karena semakin kuatnya keinginan masyarakat untuk membangkitkan lagi Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Hal itu dikatakan Wakil Ketua MPR RI, E.E. Mangindaan saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Workshop Badan Pengkajian MPR  "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN" di Hotel Aryaduta Manado, Rabu (12/4/17) siang.

"Kesadaran ini, bagi sebagian kalangan dapat saja bermakna ruang kerinduan terhadap haluan negara dalam pembangunan nasional sebagaimana pada era terdahulu," katanya.

Mangindaan yakin, munculnya kesadaran tersebut karena besarnya semangat masyarakat untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Saat inilah waktu yang paling tepat untuk memikirkan rencana pembangunan jangka panjang. Kemajuan apa yang dialami dalam waktu 5, 25 bahkan 100 tahun mendatang," ujarnya.

Mantan menteri perhubungan ini juga menegaskan, perlunya perencanaan yang baik dan matang untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Bangsa Indonesia tidak boleh berjalan sendiri di tengah perkembangan dan perubahan akibat gempuran globalisasi.

"Kita harus mencampuri perjalanan tersebut agar perkembangan masyarakat Indonesia dapat terwujud seperti yang para pendiri bangsa cita-citakan," tegasnya.

Di tempat yang sama Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE yang diwakili Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Evans Steven Liow mengucapkan terima kasih kepada jajaran Sekretaris Jenderal MPR RI atas terlaksananya workshop tersebut. 

"Kegiatan yang sangat konstruktif ini bukanlah tugas yang gampang, semudah membalikan telapak tangan. Proses pembangunan bangsa adalah tanggung jawab bersama kita semua tanpa terkecuali," katanya.

Lebih lanjut, gubernur berharap seluruh masyarakat Sulut sebagai bagian dari rakyat Indonesia dapat terus mengevaluasi diri untuk memaksimalkan peranan dalam proses pembangunan. "Kita dituntut untuk terus berbenah diri demi optimalnya sumbangsih yang dapat dikonstribusikan dalam pembangunan bangsa," tegasnya.

Kegiatan workshop turut dihadiri. Pimpinan badan pengkajian MPR RI Martin Hutabarat dan TB Soenmandjaja. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur Olly : Sulut Junjung Tinggi Kerukunan Umat Beragama

Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu daerah teraman di Indonesia. Bahkan indeks prestasi kerukunan di Sulut berada di peringkat kedua nasional setelah Nusa Tenggara Timur.

Hal itu dikatakan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Dr. Frangky Manumpil pada Pencanangan dan peresmian Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado Sadar Kerukunan Provinsi Sulawesi Utara di GMIM Bethesda, Rabu (12/4/2017) sore.

"Sulut senantiasa eksis sebagai daerah yang menjunjung tinggi kerukunan meskipun merupakan masyarakat yang berada di tengah pluralitas etnis, agama, budaya dan adat istiadat," katanya.

Dikatakan aman, bukan berarti Sulut tidak mengalami tidak mengalami gangguan keamanan sama sekali. Sejumlah tarkam (tawuran antar kampung) masih terjadi di beberapa wilayah.

Karena itu pula, menurut gubernur terkait rangkaian kegiatan Pekan Kerukunan Nasional yang digelar di Sulut tahun ini telah diagendakan sejumlah kegiatan yang bertujuan mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat dan memantapkan tekad memelihara persaudaraan di masyarakat.

"Masyarakat Sulawesi Utara harus tetap berprinsip bahwa nilai-nilai pluralistik bukan sesuatu yang diberikan begitu saja melainkan harus diperjuangkan melalui sebuah gerakan bersama," imbuhnya.

Gerakan bersama itu menurut gubernur telah diwujudkan melalui momentum peresmian dan pencanangan kelurahan sadar kerukunan. Secara khusus sebagai langkah awal sekaligus ajakan kepada segenap masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga dan memperjuangkan eksistensi Sulut.

Di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Ir. Rita Dondokambey Tamuntuan yang diwakili Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dr Devi Kandouw Tanos mengatakan bahwa untuk membangun kerukunan di Sulut tidak hanya berupa konsep atau pemikiran semata namun harus dilaksanakan.

"Bukan sekedar berpikir atau berwacana secara verbal tetapi harus ada tindakan nyata yang harus ditunjukan dalam realitas kehidupan manusia," ujarnya.

Ketua Tim Penggerak PKK juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama), BKSAUA (Bada Kerjasama Antar Umat Beragama) dan BAMAG-LKK (Badan Musyawarah Antar Gereja dan Lembaga Keagamaan Kristen) atas peranannya dalam menjaga kerukunan di Sulut. "Saya sampaikan terimakasih dan pengahargaan yang tinggi atas karya dan pengabdiannya," katanya.

Terselengaranya pencanangan dan peresmian kelurahan sadar kerukunan tersebut tidak terlepas dari peranan panitia. Sebagai perwakilan panitia Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Evans Steven Liow, S.Sos mengatakan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan untuk pertamakalinya di Sulut.

Hal itu tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan Tim Penggerak PKK. "Pencanangan kelurahan sadar kerukunan ini adalah yang pertamakalinya di Sulut. Ini hasil kerjasama dengan TP-PKK Sulut. Kami berencana akan mengadakan lagi tahun depan," katanya.

Kegiatan itu turut dihadiri Ketua FKUB Sulut 
Ketua FKUB Pdt. Dr. HWB Sumakul, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulut Drs H Suleman MPd dan pengurus PKK Sulut dan Manado. (BerSin) (Humas Pemprov Sulut)

Roy Roring Mewakili Gubernur di Acara Pra Musrembang RKPD Sulut Tahun 2018.

Dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan pembangunan yang berkelanjutan , maka  kita harus mampu menjaga konsistensi terhadap setiap pembangunan itu mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pengawasannya.
Hal ini dikatakan Gubernur Sulawesi Utara  Olly Dondokambey SE yang di wakili  Assisten  Bidang Administrasi Umum Setdaprov Sulut Ir Roy O Roring pada acara Pra Musrembang  Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diruang rapat kantor Bapppeda Provinsi Sulut Rabu ( 12/04 ) kemarin.

" Guna  menjaga hal tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pelaksanaanya kegiatan Pra musrembang  adalah wadah yang tepat penting dan strategis bagi semua pemangku kepentingan untuk menyelaraskan , mengklarifikasi , mempertajam, menyepakati  semua kebijakan dan program Nasional, Provinsi  maupun kabupaten / kota sebelum akhirnya menjadi dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulut Tahun 2018" , katanya.

Sejalan dengan itu sebagaimana  kita ketahui bersama bahwa Tema Pembangunan  Nasional  Tahun 2018 adalah memacu investasi da memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kita juga telah memiliki tema pembangunan daerah  yakni meningkatkan kualitas.sumberdaya manusia.yang berkepribadian melalui.percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur berwawasan lingkungan menuju Sulut yang berdaya saing, imbuhnya.

Dengan 10 prioritas pembangunan daerah yakni penanggulan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan pendidikan, kesehatan, revolusi mental dan reformasi birokrasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, kedaulatan pangan ( pertanian, perkebunan, perikanan, dan kemaritiman ), ketentraman ketertiban dan  masyarakat, penimgkatan  daya saing investasi, pembangunan pariwisata serta pengelolaan bencana dan mitigasi iklim, jelasnya.
Selain itu kita  juga memiliki 7 proyek nasional yang memerlukan dukungan kita sekalian yakni, pendidikan (  kapasitas LPTK kompetensi guru , sertifikasi guru, peningkatan kualitas sarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi di KEK ), pengembangan TPA regional mamitarung, pembangunan akses jalan penghubung pariwisata likupang, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur , konekfitas dan kemaritiman, pembangunan wilayah akses telekomunikasi angkutan keperintisan, peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jembatan dan jalan Trans Sulawesi,   Fly Over Kkses KEK ke pelabuhan Bitung  pembangunan Waste Treatmen Plant RDTR KEK, jalur kareta api dan jalan Tol Manado -Bitung, katanya.

Untuk itu guna menatap pelaksanaan Musrembang Tingkat Provinsi serta RKPD tahun 2018 , maka hendaknya kita optimalkan bersama dan dilaksanakan koridor  serta prosedur , demi peningkatan sinergitas visi, misi dan persepsi serta langkah kerja kita dalam membangun bangsa dan daerah tercinta kedepan, tutup Roring

Sebelumnya dalam laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda ) Provinsi  Sulut Ricky Toemandoek mengatakan tujuan acara ini untuk membahas  usulan program dan kegiatan pemerintah kabupaten / kota se sulut, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan  daerah provinsi, menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah  dengan prioritas pembamgunan nasional, pembahasan alokasi program dan kegiatan perangkat provinsi sulut, tersusunnya rencana kerja pemerintah daetah (  RKPD ) provinsi sulut tahun 2018.
Yang hadir Para Pejabat dilingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sulut.
( Humas Pemprov Sulut )