Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE, MS menerangkan pentingnya ketersediaan pangan seperti beras, minyak goreng, bawang, cabai, gula pasir dan daging serta upaya mengendalikan harganya di pasaran agar tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Kita diharapkan dapat terus menjaga ketersediaan pangan serta mengajak para pedagang untuk turut membantu dalam upaya pengendalian harga pangan di pasaran, diantaranya dengan tidak menetapkan harga di atas HET jika pangan tersebut sudah ditetapkan HET-nya," kata Silangen kepada peserta Rapat Koordinasi High Level dan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Se Sulawesi Utara di Manado, Senin (26/3/2018) pagi.
Disamping itu, Silangen meminta seluruh TPID kabupaten/kota lebih aktif mengingatkan para pedagang, termasuk bagi pedagang pengumpul dan penyalur, untuk mengutamakan pangan lokal atau produk lokal Sulut utamanya untuk kebutuhan Bahan Pokok (Bapok) yang sering mempengaruhi inflasi.
"Kita harus lebih aktif mengimbau para pedagang agar selalu mengutamakan pangan lokal, tidak mempermainkan harga dan tidak terpengaruh informasi kenaikan harga di daerah lain. Penimbunan Bapok juga harus dicegah karena dapat menyebabkan melonjaknya harga pasar, serta dapat mengakibatkan terjadinya inflasi,"
Lebih jauh, masih dalam arahannya, Silangen menerangkan perlunya koordinasi Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota serta Lembaga Terkait dalam melakukan Operasi Pasar serta pemaksimalan teknologi cerdas command center untuk pengendalian inflasi daerah.
"Teknologi cerdas Command Center adalah upaya penyelesaian permasalahan gejolak harga secara cepat, pemantauan harga dengan cepat melalui informasi dan teknologi secara terpusat memberikan kesempatan kepada masyarakat konsumen dan produsen untuk memberikan informasi secara tepat, serta mempermudah masyarakat mendapat informasi harga pasar terkini," imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Soekowardojo mengatakan pengendalian Inflasi memegang peranan penting dalam perekonomian.
"Upaya menjaga kestabilan harga barang dan jasa menjadi suatu keniscayaan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, stabil, serta mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Lanjut Soekowardojo, pencapaian angka inflasi Sulawesi Utara yang lebih rendah dibandingkan dengan target nasional, yaitu sebesar 2,44% dibanding target 2017 sebesar 4%±1 adalah bukti sinergitas TPID.
"Pencapaian ini dihasilkan melalui sinergitas dan kerjasama yang baik dari seluruh lembaga yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah," katanya.
Menariknya, kegiatan itu dirangkaikan dengan penandatangan lembar pengesahan program kerja TPID Tahun 2018 yang telah disusun bersama dengan seluruh anggota dan sekretariat TPID Sulut
Program Kerja ini diharapkan mampu menjadi instrumen yang tepat dalam upaya menjaga kestabilan harga barang dan jasa di Sulut berada pada rentang angka yang telah ditetapkan sebagai target di tahun 2018.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Biro Perekonomian & SDA Franky Manumpil serta perwakilan dari kabupaten dan kota. (Humas Pemprov Sulut)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar