Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd menyatakan untuk
meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepala daerah dan wakil kepala
daerah harus kompak dalam menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Hal itu menjadi salah satu syarat sekaligus tuntutan dalam
pemerintahan. Pernyataan Wagub tersebut disampaikan saat membuka Rakor
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di hotel sintesa peninsula
manado, senin (18/11) kemarin.
Kegiatan yang di gelar Inspektorat Provinsi Sulut, diikuti
para Bupati/walikota, Sekda, Inspektur dan KepalaDinas/Badan Pengelola Keuangan
Kabupaten/Kota.
Menurut Kansil, sulit bagi kabupaten/kota bisa meraih WTP
apabila kepala daerah dan wakilnya tidak akur, ini mernjadi satu kendala besar
untuk meraihnya, sementara BPK telah mengultimatum agar tahun depan ada
kabupaten/kota bisa mengikuti jejak dari kota bitung yang telah meraih WTP sejak tahun lalu. Karena
itu, melalui rakor pengawasan kali ini saya mengajak, minimal diatas lima daerah bisa meraih WTP tahun ini, untuk mengikuti jejak kota bitung, disamping segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada dan mencegah terulangnya lagi permasalahan yang sama, ujarnya.
Karena itu membangun sinergitas dan koordinasi yang konkrit
dalam pengawasan mutlak dilakukan dikabupaten /kota berikan porsi kepada wakil
kepala daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengawasan, mengingat selama
ini pengawasan belum optimal. Dan pengawasan itu harus berpedoman pada norma
objektif, profesional, independen dan tidak mencari-cari kesalahan, dilakukan
secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang optimal, efektif untuk
menjamin adanya tindakan koreksi yang cepat dan tepat, serta mendidik dan
dinamis, pungkasnya.
Sementara Bupati Mitra James Sumendap SH telah membacakan
penyataan komitmen bersama para bupati/walikota se- sulut untuk peningkatan
pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mencapai WTP tahun 2014
Sebelumnya Inspektur Provinsi Mecky M Onibala MSi melaporkan
kegiatan yang dihadiri Inspektur Wil III Inspektorat Jenderal Kemendagri Aswin
Nasution, Kepala Biro perencanaan dan manajemen Kinerja Kemenpan Didit Noordiatmoko,
Kepala BPK dan kepala BPKp Sulut itu, akan
berlangsung salam tiga hari. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan sinergitas
pengawasan fungsional internal daerah dan menyatuhkan persepsi antara
inspektorat provinsi dan kabupaten/kota serta optimalnya peran inspektorat
sebagai pemantau penyelenggaraan SPIP di daerah, tambah mantan Asisten
Pemerintahan dan Kesra. (Kabag humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar