Berkat kerja keras dan kerja cerdas yang dilakukan jajaran pimpinan dan staf Biro
Pembangunan Setda Provinsi Sulut akhirnya berbuah manis, kini pemprov sulut di akhir tahun 2013 ini masuk
20 besar sebagai pengelola layanan pemerintah secara elektronik (LPSE). terpilihnya
pemprov sulut masuk 20 besar dari 593 LPSE se Indonesia tak lepas dari hasil
penilaian lembaga kebijakan pengadaan
barang/jasa pemerintah (LKPP) RI baru lalu.
Hal itu dikatakan Karo Pembangunan Farly Kotambunan diruang
kerjanya, Senin (18/11) kemarin. Penilaian LKPP RI tersebut merupakan bentuk pengharggaan
bagi daerah ini, karena di akuinya selama ini pemprov sulut melalui Gubernur Sulut
Dr. Sinyo Harry Sarundajang, Wagub Dr. Djouhari Kansil dan Sekprov Ir. Siswa R Mokodongan yang tak henti-hentinya mendorong SKPD pemprov untuk mampu mengelola
keuangan daerah sesuai aturan yang ada, terutama menyangkut pengadaan barang
dan jasa pemerintah sesuai Perpres 54 tahun 2010. Belum lagi pengawasan secara
rutin melalui kegiatan EPPA yang digelar setiap dua minggu sekali oleh Wagub
Djouhari Kansil, ujar mantan karo umum.
Kotambunan mengatakan,
hasil capaian sulut ini nantinya akan ditayangkan bersama 20 daerah terpilih lainnya, pada
rakornas LPSE dan ULP se Indonesia yang akan berlangsung di jakarta pada Rabu
(20/11) nanti, yang akan dihadiri Wagub
Djouhari Kansil, mewakil Gubernur Sinyo Harry Sarundajang karena akan
menghadiri pembukaan Pornas Korpri di Minahasa.
Pada ada awal tahun ini juga Gubernur Sarundajang telah diundang oleh LKPP RI untuk menyampaikan
kiat-kiat pemprov sulut dalam penerapan
evaluasi pengawasan dan penyerapan anggaran (EPPA) bersama gubernur jawa tengah di jakarta,
tambah Kotambunan yang turut didampingi Kabag Administrasi Pembangunan Ir.
Selvi Paat MSi dan Kabag Evaluasi dan Monitoring Ir. Veibe Moniaga MSi. (Kabag
humas Judisthira Siwu selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar