Gubernur
Sulawesi Utara Dr. S. H. Sarundajang meminta pemerintah pusat agar lebih
memperhatikan lagi Putra Putri Papua dalam pengisian jabatan strategis di
sejumlah departemen/kementrian yang ada di Pemerintahan pusat. Hal tersebut
disampaikan Sarundajang ketika menerima kunjungan tim kerja Komisi I DPR RI di
ruang kerjanya pada Kamis (20/6) Kemarin. ‘’Saya yakin banyak Putra Putri Papua
yang telah dibekali dengan sejumlah pendidikan di bangku perkuliahan yang
berkualitas yang dapat ditempatkan dalam jabatan-jabatan strategis di sejumlah kementerian,’’
ujar Sarundajang di hadapan Ketua Tim Mayjen TNI Tubagus Hasanudin, dan anggota
lainnya seperti Mayjen TNI Yahya, Surya, dan Anwar.
Menurut
Sarundajang, jumlah masyarakat Papua yang mengenyam ilmu di bangku pendidikan
setiap tahun terus meningkat. Di Sulut sendiri, dari 2.833.381 jumlah penduduk
Papua tercatat ada 6000 mahasiswa Papua yang mengenyam pendidikan di bangku
Universita. Tingkat pendidikan pun bervariasi, mulai dari S1, S2, bahkan ada
yang tingkat doctoral (S3). Tidak hanya itu, pemerintah Papua juga memberikan
perhatian luar biasa bagi mahasiswa yang sedang study, yakni selain membekali
dengan sejumlah beasiswa, juga dibangun beberapa asrama mahasiswa Papua seperti
yang terletak di Jalan Pesang Grahan, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang. Bangunan tersebut merupakan konstruksi
bangunan berlantai 1 terdiri dari 3 unit dan konstruksi 2 lantai 1 unit. Jumlah kamar tidur masing-masing 35 kamar tidur, 1 Kantor
Pamong, 1 dapur, 1 ruang makan,
18 kamar mandi dan aula dengan
luas bangunan 1.170 M2 dan luas tanah
1.556 M2. Daya tampung Asrama 140 orang mahasiswi. Ada juga asrama mahasiswa
Tondano dan Tomohon 1 Unit Bangunan 1 dan 2 lantai, dimana kesemuanya bersertifikat
hak pakai Pemda Provinsi Papua.
Hal
ini membuktikan bahwa semangat masyarakat Papua untuk meningkatkan pengetahuan,
mengembangkan kemampuan juga semakin meningkat. Dengan begitu diharapkan ada
feedback positif yang harus diterima masyarakat Papua, diantaranya memberikan
kesempatan bagi mereka untuk berkarir dan menduduki posisi strategis di
sejumlah kementerian dan departemen. Hal ini dimaksudkan agar orang asli Papua
benar-benar merasa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) ini. ‘’Dengan kata lain Papua untuk Indonesia dan Indonesia untuk Papua,’’
terang tokoh pluralisme ini.
Selama
ini, lanjut Sarundajang, memang sudah ada beberapa putra Papua yang menduduki
posisi-posisi strategis Pemerintahan, tapi jika dibandingkan dengan apa yang
bisa diberikan Papua untuk Indonesia maka Sarundajang menilai itu masih kurang.
Kekayaan sumber daya alam Papua sangat banyak. Bahkan hutan Papua tercatat
sebagai hutan terbesar kedua sesudah hutan Amazon. Dengan fakta seperti itu,
Sarundajang meminta kepada semua pihak termasuk komisi 1 DPR RI yang diantaranya
memiliki tugas dan wewenang mengajukan, memberikan persetujuan,
pertimbangan/konsultasi, dan pendapat, serta menyerap, menghimpun, menampung dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat, bahkan juga melaksanakan tugas dan
wewenang lainnya yang ditentukan dalam UUD Tahun 1945 dan undang-undang untuk
dapat memperhatikan hal ini. Prinsipnya dalam penempatan jabatan di NKRI ini
harus adil dan merata, supaya semua warga negara merasa memiliki Negara
Indonesia tercinta ini. (Jubir Pemprov Sulut, Drs. Jackson F. Ruaw, M.Si)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar