Rabu, 14 Maret 2018

Wujudkan Hidup Berkualitas, Gubernur Olly Dukung Program KKBPK

Kuantitas dan kualitas penduduk adalah dua dimensi utama kependudukan yang tidak dapat dipisahkan.

Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE pada Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Sulut Tahun 2018 yang dilaksanakan di Manado, Rabu (14/3/2018) pagi.

"Setiap penduduk tentu berharap memiliki kehidupan berkualitas, apalagi melihat laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun mengalami peningkatan, dimana Indonesia menempati urutan ke empat setelah cina, india dan amerika serikat dalam jumlah penduduk terbanyak," katanya.

Lanjut Olly, peningkatan laju pertumbuhan penduduk juga terjadi di Sulut. Bahkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Sulut sampai akhir tahun 2017 telah mencapai pada kisaran angka 2,46 juta jiwa.

"Peningkatan ini memerlukan pengaturan, pengendalian dan upaya pembangunan kependudukan melalui berbagai program kerja dan kebijakan strategis," beber Olly.

Terkait program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama dengan berbagai program lainnya, seperti kampung KB, Gubernur Olly menegaskan program tersebut harus dipastikan dapat dilaksanakan optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota.

"Program ini pasti berhasil jika semua pihak ikut bekerjasama. Karena ini memerlukan dukungan serta kerjasama dari stakeholders dan mitra kerja terkait," tandasnya.

Disamping itu, Olly juga menyatakan komitmen Pemprov Sulut untuk senantiasa terus memberikan perhatian lebih terhadap optimalisasi berbagai program dan kebijakan kependudukan yang berkaitan erat ketersediaan sarana kesehatan dan pendidikan dan ketersediaan pangan dan energi.

"Kita akan mampu mensolusikan dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada melalui kontribusi kita dalam upaya memperjuangkan keluarga bahagia, berkualitas dan sejahtera," imbuhnya.

Dengan pembentukan dan pencapaian norma keluarga kecil, keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka dapat mencukupi kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan serta kebutuhan dasar lainnya seperti, pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak dalam keluarga.

Ditempat yang sama, Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sigit Priohutomo, MPH menyebutkan tugas pokok dan fungsi BKKBN adalah membangun manusia. Hal ini dilakukan tidak sekadar seremoni, tetapi harus sungguh-sungguh berjalan di lapangan yang diwujudkan dalam bentuk program Kampung KB yang saat ini seluruh kecamatan di Indonesia sudah ada Kampung KB.
 
“Kampung KB menjadi kafetaria yang melayani kebutuhan masyarakat dalam membangun dan merencanakan keluarga yang cocok untuk mereka. Menyasar ke tingkat individu, misalkan apa alat kontrasepsi yang cocok untuk mereka. Karena setiap individu tentu berbeda kebutuhannya,” papar Sigit.

Lanjut Sigit, pencapaian sasaran Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015-2019) diantaranya menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate) dari 2,6 menjadi 2,28 anak per wanita, meningkatkan pemakaian alat atau obat kontarsepsi (contraceptive prevalence rate) dari 61,9% menjadi 66,0%, dan menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terlayani (unmet need) dari 11, 4% jadi 9,91% pada 2019.

Sigit optimis melaui Rakorda yang mengintegrasikan seluruh sektor pembangunan di daerah, seluruh target tersebut dapat tercapai. 

“Memang diperlukan upaya ekstra dari BKKBN dengan dukungan para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pelaksana program KKBPK,” tambah Sigit.

Menariknya, Rakorda itu juga dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Sulut Hebat melalui 20 ribu KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan peninjauan stand Kampung KB oleh Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo, MPH.

Adapun agenda itu turut dihadiri Ketua TP PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan, Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil dan KB) Sulut, Dr. Bahagia Mokoagow, M.Kes dan Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Dra. Theodora Panjaitan, M.Sc. (Humas Provinsi Sulut)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar