Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd.
Senin (12/05) kemarin, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampil
memukau saat mewakili Gubernur Dr. Sinyo Harry Sarundajang untuk memaparkan hasil
kerjasama dengan The To Indonesia’s Islandas Of Integrity Program For Sulawesi (SIPS) di gedung
KPK Jalan HR Rasuna Said Jakarta.
Menurut Wagub, Sulut merupakan salah satu daerah yang dijadikan pilot projek SIPS dimana
kegiatan pelayanan terpadu serta pengadaan barang dan jasa menjadi dasar
penilaiannya. “Ini suatu upaya agar pemerintah daerah dapat melakukan pencegahan
korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen yang lebih
transparan dan akuntabel”, jelas Kansil sembari menyebutkan, melalui proyek kerjasama
ini, maka pemerintah provinsi sulut telah berupaya keras untuk membangun Clean
and Clear Governance.
Sementara itu Kepala Inspektorat Provinsi Sulut, Drs. Mecky M
Onibala MSi yang juga diundang KPK mendampingi Wagub menyatakan, dalam program
SIPS ada lima hal yang dilakukan pertama, hadirnya regulasi untuk menjabarkan
secara teknis apasaja sistem yang tidak terkait dengan korupsi itu. Kedua, institusi-institusi
dilakukan dengan melakukan efisiensi gerakan institusi seperti sistem satu atap.
Ketiga, hadirnya pesonil yang paham dan mengetahui fungsi tugas denganbaik.
Adanya agenda aksi yang jelas untuk melakukan sistem manajemen secara terbuka,
efisien, efektif, bahkan tidak membuat birokrasi menjadi ribetuntuk pelayanan.
Keempat, menyangkut tehnologi, dalam hal ini eletronik government dalam proses
pelelangan barang dan jasa. Dan Kelima, hadirnya birokrasi dengan perilaku baru
untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap tugas pemerintah sulut.
Mantan penjabat Bupati Minsel ini menambahkan, presentasi
yang disampaikan Wagub Sulut yakni Kemajuan dan tantangan SIPS Project di Sulut
serta tanggapan Gubernur tentang materi KPK melawan korupsi dibidang pengedaan
barang dan jasa, sembari menambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri
sudah dipercayakan menjadi daerah pilot projek SIPS sejak Tahun 2011 lalu,
tandas mantan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Prov. Sulut. (Kabag
humas DR. Jemmy Kumendong MSi selaku jubir pemprov).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar