Ir Rita Dondokambey Tamuntuan Pimpin TP.PKK Sulut

Setelah sah menjabat sebagai Kepala Daerah Definitif, maka para Isteri Gubernur tersebut secara langsung terpilih sebagai Ketua TP. PKK di Provinsi. Seperti Halnya  Isteri tercinta dari Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Ibu Ir Rita Dondokambey Tamuntuan resmi pimpin TP. PKK Sulut sebagai Ketua, sedangan Ibu dr Kartika Devi Tanos Kandouw dipercaya sebagai Wakil Ketuanya.

Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua TP.PKK Provinsi Sulut Periode 2016-2021 itu  dilakukan oleh Ketua Umum TP.PKK Pusat dr Erni Guntarti Tjahjo Kumolo yang juga selaku Wakil Ketua Dekranas, bersamaan dengan Enam Ketua dan Wakil Ketua TP.PKK Provinsi lainnya, berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri RI Jalan Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta.    

Ibu Erni Guntarti Tjahjo Kumolo menekankan, pemerintah daerah, akan kuat dan efektif apabila didukung oleh seluruh komponen masyarakat serta di dukung oleh mitra kerja pemerintah, baik swasta, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan, termasuk didalamnya didalamnya gerakan PKK.

Selain itu Isteri tercinta dari Mendagri ini, menyebutkan, keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangat ditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dengan bimbingan dan fasilitasi teknis dari berbagai instansi/lembaga terkait, yang terwadahi dalam dewan penyantun TP. PKK. Dengan demikian, peranan dan posisi TP. PKK sangat strategis, ujarnya.

Untuk itu Ia meminta agar TP PKK beserta kader-kadernya di daerah masing-masing dapat menjadi perekat antara fungsi-fungsi kemasyarakatan dan fungsi-fungsi pemerintah, pintahnya.

Turut hadir Mendagri Tjahjo Kumolo, mantan PJ. Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM bersama Ibu Dra Tri Rachaju Sumarsono (mantan Ketua TP. PKK Sulut), Gubernur dan Wagub Sulut OD-SK, Wakil Ketua TP. PKK Sulut dr Kartika Devi Tanos, Pengurus dan Anggota TP. PKK Sulut serta para pejabat teras lainnya. (Humas Pemprov Sulut).

Hari ini OD-SK Resmi Nahkodai Sulut

Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Kandouw SE [OD-SK] hari ini, Jumat [12/02] resmi menahkodai Sulawesi Utara sebagai Gubernur Sulut dan Wakil Gubernur Sulut Periode 2016-2021, setelah Presiden RI Joko Wododo di Istana Negara Jakarta, Mengambil Sumpah  dan Janji kepada OD-SK serta  Enam Gubernur dan Wagub terpilih hasil Pilkada Serentak pertama Tahun 2015 lalu.
Dalam pelatikan itu, Presiden Jokowi mengingatkan kepada Tujuh Gubernur dan Wagub sebagai wakil pemerinrah pusat di daerah hendaknya dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hendaknya berpedoman pada Visi dan Misi Presiden.
"Ini penting di ingatkan agar tugas-tugas saudara kedepan bisa bejalan dengan baik," tegasnya.
Di sisi lain Jokowi juga mengingatkan, agar proyek-proyek berskala besar yang yang bersumber dari dana APBN baik yang sedang dan sementara di kerjakan harus dikawal dengan sebaik-baiknya, agar proyek-proyek tersebut bisa di nikmati olej masyaramat, tegasnya, sembari berharap  kiranya sebagai pemimpim yang baru akan memiliki semangat umtik bekerja keras dalam membangun masa depan bangsa dan negara terutama daerah yang dipimpinnya.
Sementara Gubernur Sulut Olly Dondokambey berjanji akan mengawal dengan ketat berbagai proyek skala besar yang sedang di bangun di daerah Bumi Nyiur Melambai.
"Saya dan pak Steven akan mengawalnya agar semua proyek-proyek tersebut dapat di selesaikan sesuai perkanjian kontrak uang," tandas Ketua DPD 1 PDIP Sulut ini. Sedangkan Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, nantinya seluruh Kepala Daerah yang baru dilantik itu, akan mendapatkan pelatihan dan pembekalan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. "Setelah itu para Kepala Daerah ini akan di undang ke Istana Negara untuk
mendapat pengarahan dari Presiden dan Sejulmlah Kementerian terkait, katanya [Humas Pemprov Sulut].

Hari ini Presiden lantik OD-SK jadi Gubernur dan Wagub Sulut

7 Calon Gubernur dan 7 Calon  Wakil Gubernur masa Jabatan 2016-2021 akan diambil sumpah dan dilantik oleh Presiden Jokowidodo  berlangsung hari ini Jumat(12/02) bertempat di Istana Merdeka Jakarta.
Pelantikan tersebut mengalami pergeseran jam dari jadwal semula pukul 10.00 WITA, menjadi pukul 13.30 WITA, hal itu disampaikan kabag protokol Kemendagri Ibu Imelda Sorbin dalam pertemuan dengan 7 perutusan pemerintah provinsi di Kemendagri RI, Kamis (11/02) kemarin.
Pertemuan yang diikuti Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr. Jemmy Kumendong M.Si,  Karo Umum Jimmy Ringkuangan AP, M.Si, Kabag Humas Roy Saroinsong SH, Kasubag Protokol Internal Reynaldo Walujan S.STP.
menurut Imelda, pelantikan Gubernur dan Wagub hasil pilkada ssrentak pertama ini sedikit mengalami perubahan dari yang biasanya yaitu para calon gubernur dan wakil gubernur sebelum dilantik sudah menggunakan Tanda Pangkat dan Jabatan, begitu pula dengan penyerahan kutipan surat keputusan Presiden akan diserahkan Jokowi di ruangan khusus Istana Merdeka sebelum dilaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan. Ujar Imelda.
Dengan demikian, Imelda menjelaskan pengambilan sumpah dan pelantikan OD-SK Cs berbeda dengan pelantikan Gubernur dan Wagub yang biasanya kita saksikan dimana pemasangan tanda pangkat dan jabatan dan penyerahan kutipan SK itu berlangsung dalam satu rangkaian acara pengambilan sumpah dan pelantikan, tapi untuk penandatangan berita acara pelantikan Gubernur dan Wagub akan berlangsung di tengah suasana pengambilan sumpah dan pelantikan, Itulah perbedaan saat ini, sembari menambahkan bahwa prosesi pelantikan bahwa para calon tiba di wisma negara kemudian menuju istana Merdeka yang diatur oleh kepala biro protokol sekretariat Presiden. Pada saat memasuki istana merdeka akan melewati jajaran kehormatan paspampres, di ruang tunggu utama disambut kepala sekretariat Presiden, para calon Gubernur dan Wagub akan mengikuti prosesi yang sama, selanjutnya menuju verenda depan istana Merdeka, satu persatu cagub dan cawagub kemudian menuju ruang kredena dipandu oleh kepala biro protokol sekretariat Presiden. Kemudian tiba di ruangan kredensia para cagub dan cawagub diperkenalkan kepada Presiden dan Wapres RI dan dila jutkan dengan penyerahan petikan keputusan presiden yang diserahkan oleh Jokowi. Selanjutnya, satu persatu cagub dan cawagub menuju ruang resepsi istana Merdeka dan menempati tempat yang telah ditentukan. Kemudian Presiden RI beserta Ibu Hj. Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden serta ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla menuju rua g resepsi. (Humas Pemprov Sulut)

Sumarsono : Terima Kasih Warga Sulawesi Utara!

Kepemimpinan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara Dr. Sumarsono MDM  berakhir hari ini. Sumarsono berterimakasih kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara. Ucapan terimakasih ini disampaikan Sumarsono di Ruang kerjanya kantor Dirjen Otda gedung F Kemendagri Kamis (11/2).
Dalam kesempatan ini, Sumarsono mengungkapkan kebahagiaanya ketika diterima dengan keterbukaan oleh seluruh masyarakat, dari berbagai agama, etnis, dan Sub etnis di Sulut, "saya sangat terkesan atas sambutan yang saya terima di bumi nyiur melambai ini tanpa memandang suku dan agama" jelas Dirjen Otda.
Sumarsono juga menambahkan, bahwa menjadi Gubernur di Sulawesi Utara juga memberi pengalaman tersendiri, serta pelajaran yang berharga yang didapat kala berkunjung ke segala elemen masyarakat, apalagi ke Gereja-Gereja. "Pluralisme adalah hal yang baik, ketika berjalan beriringan. Banyak hal berharga saya pelajari dari masyarakat juga dari gereja ke gereja." Ujar Sumarsono.
Sumarsono berpesan, agar kiranya kekompakan dan ikatan persaudaraan yang kuat, serta nilai kebudayaan dan keagamaan yang kokoh terus bertumbuh di bumi Nyiur Melambai, sembari memohon maaf kepada warga dan masyarakat, apabila selama masa kepeminanya ada hal yanv tidak sesuai atau berkenan bagi sebagian masyarakat.
(Humas Pemprov Sulut)

Sumarsono Pimpin Rapat Tim Teknis DPOD

Dirjen Otonomi Daerah [Otda] Kemendagri RI Dr Soni Sumarsono MDM, memimpin rapat tim teknis sekretariat DPOD tentang penataan daerah di kantor dirjen otda, gedung F Kemendagri, Jakarta Kamis (11/2).
Dalam rapat tersebut Sumarsono  mengatakan saat ini kita sedang dalam pembahasan regulasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan desain besar penataan daerah (Desertada) dan RPP penataan daerah sesuai dengan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Dalam hal ini Sumarsono mengatakan bahwa semua sesuai dengan kemajuan demokrasi dan banyaknya polemik yang terjadi di daerah karena pemekaran daerah sehingga dibuatkan aturan agar daerah tersebut bisa betul-betul siap menjadi DOB, agar seluruh daerah bisa mandiri untuk menjalankan tugas pemerintahanya dimana tujuan dan fungsi pemerintahan itu tercapai. Tandas Penjabat Gubernur Sulut.
Dalam Rapat tersebut, Sumarsono turut didampingi Direktur DPOD Teguh Setiabudi dan salah satu direktur dari dirjen perimbangan keuangan Kemenkeu.
Rapat tersebut dihadiri pejabat kementrian dan lembaga terkait pemerintah pusat.
(Humas Pemprov Sulut)

12 Pebruari Olly-Steven Resmi Jabat Gubernur dan Wagub Sulut

Dipastikan  mulai Jumat 12 Pebruari 2016 Olly Dondokambey SE dan Drs Steven Octavianus Estevanus Kandouw resmi akan menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut definitif periode Tahun 2016-2021, setelah Sekretariat Negara (Setneg) secara resmi telah mengagendakannya acara pelantikan tersebut.

Hal itu di tegaskan Karo Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong  MSi, di ruang kerjanya, Rabu (10/02) kemarin, kepada wartawan liputan Pemprov Sulut.

“Presiden Joko Widodo nantinya akan melantik Pak Olly dan Pak Steven sebagai Gubernur dan Wagub Sulut bersama Enam Gubernur dan Wagub lainnya di Istana Negara Jakarta, sekitar Pukul 10:00 WIB,” ujar Kumendong.

Kumendong mengatakan berdasarkan rundown acara, dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan keputusan Presiden RI oleh deputi bidang administrasi aparatur, Kementrian Setneg, pengambilan sumpah jabatan Gubernur dan wakil Gubernur masa jabatan periode tahun 2016-2021 oleh Presiden RI , Penandatangan Berita Acara pengambilan sumpah jabatan Secara berturut-turut ,  Olly Dondokambey, S.E Sebagai Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Octavianus Estefanus Kandouw Sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Prof. Dr. H. Irwan Prayitno S.Psi, M.Sc Gubernur Sumatra Barat, Drs. H. Nasrul Abit Wakil Gubernur Sumatera Barat, Sdr. H Zumi Zola Zulkifli, STP, MA Gubernur Jambi, Dr. Drs. H. Fachron Umar, M.Hum wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Muhammad Sani Gubernur Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si Sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Dr. H. Ridwan Mukti M.H Sebagai Gubernur Bengkulu, Dr. Rohidin Mersyah M.M sebagai Wakil Gubernur Bengkulu, Dr. Ir. H. Irianto Lambine M.M Gubernur Kalimantan Utara, H. Udin Hilanggio Wakil Gubernur Kalimantan Utara, dan H. Sahribin Noor, S.Sos, M.H  Sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, Drs. H. Rudi Resnawan sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Kumendong menambahkan dilanjutkan dengan pemberian ucapan Selamat yang didahului oleh Presiden RI beserta Ibu Hj. Iriana Joko Widodo dan Wapres beserta ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla, diikuti oleh para undangan lainya, Ramah Tamah (Foto Bersama). (Humas Pemprov Sulut)

Sumarsono Gelar Dialog Interaktif Dengan Praja IPDN

Tak terasa, masa menjabat Penjabat Gubernur Sulut Dr Soni Sumarsono MDM di Bumi Nyiur Melambai tidak lama lagi. Di detik-detik terakhir ini, Sumarsono menggelar dialog interaktif kepada ratusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulut, Selasa (9/2) kemarin.

Dalam materinya, Sumarsono menjelaskan tentang dua tanggungjawabnya sebagai Penjabat Gubernur Sulut dan Ditjen Otda Kemendagri. Menurutnya, sebagai Penjabat Gubernur Sulut ada tiga tugas khusus yang harus dikerjakan di Sulut. “Yaitu mengawal Pilkada serentak, menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Juga, menangani permasalahan strategis nasional di daerah yang sifatnya mendesak,” kata Sumarsono.

Sumarsono pun mengajukan pertanyaan, tentang contoh kepentingan strategis di daerah. Banyak yang menjawab, kepentingan strategis itu adalah masalah tapal batas di daerah, dan pembangunan KEK Bitung. Namun, ditanggapi Sumarsono itu belum terlalu tepat.

“Semua jawaban itu tidak salah. Namun, itu belum terlalu mendesak. Masalah yang mendesak yang harus secepatnya dilaksanakan seperti penanganan bencana alam. Kalau masalah-masalah seperti itu masih bisa ditunda,” tuturnya.

Sementara itu, terkait dengan tugasnya sebagai Ditjen Otda Kemendagri. Dijelaskannya, Ia mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Seperti, perumusan kebijakan di bidang penataan daerah, otonomi khusus dan daerah istimewa, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Di akhir materi, Sumarsono mengharapkan, Praja IPDN ini harus lebih banyak belajar. Jangan jadi sama dengan mahasiswa umum lainnya. “Karena, Praja IPDN itu berbeda dengan mahasiswa umum lainnya. Bedanya di mana? Harus punya keberanian lebih. Sebab, kalian adalah calon pemimpin-pemimpin daerah. Suatu saat, kalian perlu ambil suatu keputusan sebagai seorang pemimpin. Dan itu, sangat dibutuhkan keberanian,” tandasnya. (Humas Pemprov Sulut]