Kemitraan Dunia usaha, Buruh dan Pemerintah Harus Berjalan Baik

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE berharap kemitraan dunia usaha, buruh dan pemerintah harus berjalan baik. Harapan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri peringatan Hari Buruh Intenasional “May Day” yang digelar KSPSI Sulut di halaman Kantor Gubernur, Senin (02/04) kemarin.

“Saya berharap kemitraan dunia usaha, buruh dan pemerintah yang berjalan baik, sehat dan harmonis akan mampu mendorong tumbuh-kembang dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan tanaga kerja”, jelas orang nomor satu di Sulut ini.

Karena itu Gubernur minta, harmonisasi hubungan tripartit yakni, pekerja, pengusaha dan pemerintah harus senantiasa kita jaga dan pelihara sebagai mana desain hubungan industrial yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, sebagai langkah kedepan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Sulut, maka kebijakan penetapan UMP Provinsi sesuai amant Pasal 8, Pasal 89 dan Pasal 90 UU No.13 Tahun 2003, akan terus di evaluasi dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan hidup layak, melalui dewan pengupahan Provinsi Sulut sebagai presentasi unsur tripartit, tandas Dondokambey.

Ketua KSPSI Sulut Tommy Sampelan menyatakan, secara khusus perayaan memperingati hari buruh Tahun 2016 di provinsi Sulut memiliki makna penting bagi kelanjutan pembangunan daerah.

Mengingat saat ini pemerintah di bawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Drs Steven Kandouw bersama rakyat sulut termasuk kaum buruh/pekerja berkomitmen dan bertekad untuk mengembalikan kejayaan daerah  sulut melalui peningkatan SDM dalam hal ini penyiapan tenaga kerja yang handal dan profesional dalam menghadapi persaingan global.

Untuk itu Sampelan mengungkapkan, tidaklah berlebihan apabila Tema May Day Tahun 2016 yakni Optimalisasi Disiplin dan Semangat Kerja (OD-SK) menuju Sulut Hebat.

Terpisah Kadis Nakertrans  Marsel Sendoh SH MSi menambahkan, selain menyelenggarakan apel buruh/pekerja pula dilaksanakan juga kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan berupa pelayanan donor darah, pemeriksaan kesehatan  serta pasar murah yang diperuntukan bagi buruh/pekerja. Turut hadir Wagub Drs Steven Kandouw, Unsur Forkopimda Sulut, Dewan Pengawas BPJS Tenaga Kerja Rekson Silaban bersama Isteri Merdy Rumintjab, serta Instansi terkait lainnya. (Humas Pemprov Sulut)     

  

Menhub kunjungi Tahuna, 12 Pelabuhan resmi beroperasi.

Menteri Perhubungan RI Ignatius Jonan, mengunjungi Kota Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Minggu (1/5).

Kedatangan orang nomor 1 di jajaran Kemenhub RI ini untuk mewakili Presiden RI Joko Widodo dalam rangka meresmikan pengoperasian 12 Pelabuhan Laut di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan mengatakan bahwa peresmian 12 pelabuhan laut ini dimaksudkan untuk semakin memantapkan program nawacita Pemerintah Pusat di bidang kemaritiman. 12 pelabuhan laut yang diresmikan adalah Pelabuhan Tahuna, Petta, Bukide, Kalama, Lipang, Kahakitang, Kawaluso, Matutuang, Kawio, Sawang, Buhias, dan Amurang.

Sealin itu Menhub juga menyatakan tol laut adalah angkutan laut yang jadwalnya tetap, dalam rangka menekan disparitas harga barang di indonesia timur, dimana 1000 DWT untuk kapasitas 12 pelabuhan, sedangkan pelabuhan tahuna 5000 DWT, kapal perintis yang melayani pulau-pulau kecil  rencananya akan diserahkan ke Pemkab namun harus sesuai syarat yg tercantum dalam permendagri, terkait rehabilitasi terminal penumpang agar segera direalisasikan demi menopang gerak pembangunan ekonomi daerah, untuk penyelesaian pembangunan bandara naha tahuna dan bandara miangas diperkirakan akan selesai tahun ini.

Terkait penerbangan ke luar negeri Kemenhub akan keluarkan ijin apabila ada maskapai yang  berminat melakukan penerbangan. diakhir sambutam arahan Menhub juga mengharapkan pemprov sulut, pemko manado, dan pemko bitung agar menyiapkan lahan dalam rangka pembangunan rel kereta api.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan bahwa dengan diresmikannya beberapa pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas khususnya meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat sangihe. Selain itu juga pengoperasian kapal ferry dalentaloba, tambahan satu kapal perintis, rehabilitasi terminal penumpang di pelabuhan tahuna, pembangunan pelabuhan manado sebagai pelabuhan yg paling strategis di sulawesi utara, perpanjangan runway bandara naha, pembukaan jalur penerbangan dari manado ke china akan segera dilaksanakan guna menunjang pembangunan Sulawesi Utara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw, Unsur Forkopimda Sulut, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulut.(humas pemprov sulut)

Gubernur: Bunaken Jadi Idola penyelam Dunia

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE  mengakui, wilayah pantai   kawasan taman nasional bunaken (TNB) telah menjadi idola bagi para penyelam dunia. Pengakuan itu disampaikannya saat membuka pencanangan “Save Bunaken” dan Bersih-Bersih Pantai di muara sungai tondano/kuala jengki Manado, Jumat (29/04) kemarin.

“Para penyelam dunia seakan belum merasa puas apabila mereka belum menyelam di pantai laut bunaken,” kata orang nomor satu di Sulut ini.

Bunaken sebagai Icon Sulut sudah lama di kenal dunia internasional, dulu Pangeran Bernard dari Belanda dan artis dunia serta para petinggi di Republik ini pernah menikmati indahnya taman laut yang berada di perut pulau bunaken ini. Bahkan pada Senin Depan Menko PMK Ibu Puan Maharani akan datang kesana untuk meresmikan proyek air bersih sekaligus bertatap muka dengan masyarakat, ujarnya.

Namun lokasi objek wisata kebanggaan warga Nyiur Melambai ini, kini tak luput menjadi sorotan wisatawan karena sudah tercemar dengan berbagai jenis sampah,  karena ulah kita sendiri.

“Tapi hari ini lewat kegiatan bersih-bersih pantai, tentu semakin melengkapi semangat kebersamaan dan kecintaan lingkungan serta tanggungjawab kebersihan sehingga bunaken kembali menjadi bersih, sekaligus melalui Save Bunaken 2016 komitmen kami (ODSK) membangun Sulut lewat pariwisata akan memajukan bunaken ini terang Dondokambey.   

Namun demikian Olly mengungkapkan, kawasan taman nasional bunaken merupakan kawasan pelestarian alam yang telah ditetapkan langsung melalui SK Menterti Kehutanan RI No. 730/Kpts-II/1991 Tanggal 15 Oktober 1991 dengan luas mencapai 89.065 Hektar dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi memegang tiga fungsi strategis dalam konteks pembangunan daerah dan bangsa yakni sebagai fungsi pelestarian keanekaragaman hayati pesisir dan laut, mendukung kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat serta untuk pengembangan pariwisata alam, tandas Dondokambey.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs Sanny Parengkuan MAP selaku Ketua Panitia pelaksana menyebutkan, kegiatan itu diikuti seluruh ASN Pemprov Sulut, ASN Pemkot Manado, Unsur TNI/Polri serta LSM peduli lingkungan. Kegiatan ini akan berlangsung setiap bulan. Sedangkan tujuannya  untuk mendorong masyarakat supaya berperan aktif dalam mengurangi terjadinya pencemaran dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga wilayah pesisir. Sementara agenda kegiatan meliputi rehabilitasi transplantasi terumbu karang yang sementara dilaksanakan di bunaken,  penanaman mangrove, aksi bersih pantai, sosialisasi dan kampanye sadar bersih lingkungan kawasan pesisir pantai laut dan pemberian perahu pengangkut sampah kepada forum masyarakat peduli TNB melalui DTNB, tambah mantan PJ Walikota Tomohon. (Humas Pemprov Sulut).    

  

Pasukan Brimob Polda Sulut Buruh Teroris Santoso

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE, Wagub Drs Steven Kandouw bersama unsur forkopimda Sulut ikut menghadiri pemberangkatan pasukan Sat Brimob Polda Sulut untuk memburu teroris Santoso di Poso.

Kegiatan yang bertajuk  Operasi Tinombala 2016 BKO Polda Sulteng, dilepas Kapolda Sulut  Brigjen Pol Wilmar Marpaung, di Mako Brimob,  Mapanget Manado, Rabu (27/04) kemarin.
Kapolda mengatakan, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Polda Sulut khususnya Satuan brimob, untuk dipercaya bisa mengambil bagian dalam menjalankan tugas negara guna menumpas kelompok teroris melalui "Operasi Tinombala 2016" ini.
Tugas operasi tinombala 2016 yang akan dihadapi merupakan salah satu tantangan tugas Polri yang diamanatkan oleh pemerintah RI melalui program ke-11 Quick Wins Renstra Polri 2015-2019 yaitu perburuan dan penangkapan kelompok jaringan teroris Santoso atau yang dikenal Abu Wardha yang di duga bersembunyi di hutan dan pengunungan wilayah hukum Polres Poso Polda Sulteng.
Menurut Kapolda, tugas perburuan gembong teroris ini bukanlah untuk mendiskreditkan suatu kelompok agama atau memperlemah wibawa suatu kelompok agama, karena NKRI adalah negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama sebagaimana tercermin dalam UUD 1945, tugas perburuan gembong teroris ini dilakukan sebagai upaya penegakan hukum NKRI yang telah ternoda dengan adanya aksi-aksi teroris yang telah memakan korban jiwa dan harta benda yang cukup banyak.
"Perlu saya ingatkan, didaerah penugasan nanti saudarakan bersama-sama satuan lain dari unsur TNI. Untuk itu, lakukan koordinasi dean jalin kerjasama yang baik sebagai bentuk sinergitas antar kesatuan guna kelancaran pelaksanaan tugas, hindari arogansi sesama corps yang kerap menjadi pemicu bentrok antar anggota, sembari menyebutkan jangan anda lupa bahwa musuh yang kita hadapi adalah kelompok teroris yang terlatih dan berpengalaman serta bersenjata yang tlah meronrong wibawa bangsa dan negara serta sering membuat resah warga masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan tugas nanti perlu adanya soliditas dan kekompakan antar kesatuan baik TNI maupun Polri dalam pelaksanaan operasi.

Untuk itu saya selaku pimpinan Polri daerah Sulut menaruh harapan besar kepada saudara dalam pelaksanaan tugas operasi tinombala 2016 untuk dapat menjadi personil Polri  yang tangguh bermental baja dan berwibawa, namun tetap santun dan humanis dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman terbaik pada masyarakat.

Usai upacara Gubernur telah menyerahkan bantuan penunjang operasional kepada seluruh pasukan Brimob yang akan memburu teroris santoso. (Humas pemprov Sulut).        

BKD Kumpul Peserta Lulus Seleksi Pendaftaran Administrasi IPDN

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut Kamis (28/4) akan mengumpul para peserta yang telah lulus dalam seleksi administrasi pendaftaran  calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Para peserta yang lulus verifikasi administrasi ini akan mendapatkan pengarahan dari Kaban BKD Sulut  Dr. Femmy Suluh,Msi terkait hal teknis kelanjutan seleksi  penerimaan, dimana pada tahap berikut akan dilaksanakan tes kompetensi berbasis CAT. Sebelum para peserta melaksanakan tes CAT akan dilakukan sosialisasi pada hari jumat 29 april bertempat di kantor BKN Regional XI Manado.

“Pendaftaran IPDN melalui website Menpan telah berakhir, para peserta yang telah lolos seleksi awal akan kami kumpulkan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” ujar Suluh.

Setelah mengetahui hasil verifikasi administraasi pada tanggal 27 april, BKD langsung akan mencetak kartu peserta. Para peserta diwajibkan berkumpul di BKD provinsi sulut kamis 28 april pukul 14.00 wita dengan menggunakan pakaian kemeja putih serta celana/rok hitam dan tidak berbahan jeans. Untuk informasi selengkapnya bisa dilihat di website BKD Sulut www.bkd.sulutprov.go.id atau di www.spcp.ipdn.ac.id

Gubernur Irup Hari Bhakti Pemasyarakatan

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-52 yang di pusatkan di halaman Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tawaang, Kecamatan Ranowulu, Bitung Rabu (27/4) kemarin.

Saat membacakan amanat Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly, Gubernur  menyatakan salah satu faktor dan aktor utama yang berperan secara strategis dalam mewujudkan pembaharuan dan perubahan mendasar melalui Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan adalah untuk membentuk profil dan perilaku petugas pemasyarakatan yang Berintegritas Tinggi, Produktif dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan prima.

" Dengan Revolusi Mental kita wujudkan Pemasyarakatan Pasti Smart merupakan tema yang sangat relevan dengan semangat Reformasi Birokrasi Pemasyarakatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," kata OD.

Kewibawaan institusi pemasyarakatan akan terwujud ketika seluruh jajaran Pemasyarakatan berani mengintrospeksi diri, melakukan evaluasi, serta bahu membahu dalam membenahi institusi pemasyarakatan. Wujud nyata kerja keras jajaran pemasyarakatan dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

" Hal ini tentu saja menjadi suatu kebanggaan sekaligus amanah yang harus diemban bersama oleh jajaran pemasyarakatan. Suatu capaian yang diperoleh dengan cara menyatukan tekad, menguatkan komitmen dan meningkatkan semangat," pungkasnya.(humas pemprov sulut).

Berita Humas Jangan Terlalu Memuji Kepala Daerah

Wakil Gubernur Sulut, Drs Steven Kandouw mengingatkan Humas pemerintah daerah untuk menyampaikan pemberitaan terhadap kepala daerah secara realistis dan proporsional. Hal itu disampaikan Wagub saat membuka workshop kehumasan Provinsi Sulut, Rabu (27/04) di ruang CJ Rantung kantor gubernur.

Dalam acara yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas Setdaprov Sulut ini.
Wagub menegaskan 2 landasan penting yang perlu diperhatikan aparat kehumasan. Landasan pertama yakni harus idealis dan kedua harus pragmatis. Idealis dimaksudkan agar humas dapat menjembatani informasi pemerintahan secara keseluruhan kepada publik melalui rekan kerja yakni jurnalis. Sementara pragmatis haruslah diikuti dengan realistis, penyampaian informasi haruslah sesuai realita.

“Humas jangan terlalu fokus pada penciteraan kepala daerah, sebab dalam ilmu komunikasi penciteraan berlebihan kepada kepala daerah adalah hal yang buruk. Sebab berita/informasi yang memuat terlalu banyak penciteraan kepala daerah pada suatu titik akan menimbulkan kemuakan publik terhadap informasi tersebut,” ingat Wagub dalam kegiatan yang diikuti pejabat Kehumasan di SKPD pemprov Sulut, humas Pemkab/Pemkot se Sulut dan JIPS.

Dalam kesempatan ini, Wagub juga menyentil soal pemberian advetorial kepada perusahaan pers. Menurutnya, kue APBD untuk iklan/advetorial sangatlah terbatas. Karenanya Humas haruslah bijaksana dalam membaginya. Harus proporsional, dilihat dari rating, oplah dan lain sebagainya. Di sisi lain, Wagub juga menyindir wartawan untuk terus profesional. “Pers juga harus tahu diri, jangan oplah hanya 200 eksemplar tetapi minta harga yang sama dengan yang beroplah ribuan. Demikian halnya dengan media online dan radio,” imbuhnya. (Humas pemprov Sulut)