Gubernur himbau Warga Sangihe Tetap waspada

Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wagub Drs Steven Kandouw mengimbau warga Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap mewaspadai cuaca ekstrim di musim penghujan yang di sertai angin kencang yang melanda Wilayah Sulut berapa hari ini, sehingga beberapa tempat di daerah
itu diterjang bencana tanah longsor dan banjir bandang seperti yang terjadi Kelurahan Kolongan Akembawi dan Kolongan Beha, pusat Kota Tahuna serta Pelabuhan Tahuna, wilayah Tamako dan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Akibat banjir bandang dan tanah longsor rersebut kurang lebih 50 unit rumah penduduk serta beberapa fasilitas umum masyarakat mengalami rusak berat serta di duga 4 warga hilang dan hingga kini masih di cari oleh petugas dan pemerintah setempat.
Oleh karena itu Olly dan Steven mengimbau Warga Sulut harus mewaspadai badai La Nina yang melanda daerah ini. Mengingat musim hujan dan angin kencang masih terus melandah daerah ini, karena itu kewaspadaan dini harus ada terutama bagi warga yang tinggal di  lereng gunung dan perbukitan serta pinggiran sungai. Keduanya juga menambahkan pihaknya telah menugaskan Kepala BPBD Sulut Ir Noldy Liow untuk terus memonitor setiap perkembangan yang terjadi sekaligus berkoordinasi  dengan para Bupati/Walikota se Sulut, karena Pemprov telah memberikam bantuan tanggap darurat bagi warga yang  mengalami musibah bencana.(Humas pemprov Sulut).

Wagub Kawasan berbatasan Masih Tertingal

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw mengakui kawasan perbatasan masih tertinggal. Untuk memajukanya perlu perhatian serius dari semua pihak, ujar Kandouw saat membuka pertemuan  Uji Sahi UU Pengelolaan Kawasan Perbatasan yang digelar Komite 1 DPD RI yang dipimpin Wakil Ketua Komite 1 Benny Ramdhani dengan jajaran Pemprov Sulut, unsur Forkopimda Sulut, Wakil Bupati Sitaro Siska Salindeho dan dua personil Anggota Dekab Sangihe Helmut Hontong (Ketua Komisi 1) dan Merry Pukoliwutang  (Ketua Fraksi Golkar) di ruang rapat CJ Rantung Selasa (21/06) kemarin.
Dalam kesempatan ini, Wagub secara lugas membeber berbagai permasalahan krusial di daerah perbatasan.
Menurut Wagub, 3 Kabupaten di Nusa Utara yakni Kepulauan Sangihe, Talaud dan Kepulauan  Sitaro masuk 5 besar daerah termiskin di Sulut. "Dari 15 indikator kemiskinan dari BPS, seluruhnya dimiliki warga miskin di sana antara lain kurangnya tenaga dokter, air bersih, serta sandang, pangan dan papan. Singkat kata wilayah perbatasan kepulauan butuh perhatian serius," beber wagub.
Belum lagi terhadap akses  pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan masih sangat rendah bahkan tidak ada.
Tiga Kabupaten Kepulauan ini, lanjut Wagub, memiliki fiskal rendah. "APBD dari 3 Kabupaten ini di bawah 5 persen. Dengan kondisi ini, kita tidak bisa berharap lebih Pemda di sana bisa melakukan penetrasi maksimal terkait pengentasan kemiskinan," kata Wagub.
Masalah lain yakni disparitas harga akibat medan serta sarana prasarana transportasi perhubungan yg belum memadai. "Perlu diketahui bersama, harga bahan pokok masyarakat di daerah perbataaan sangat tinggi dibandingkan dengan daerah di daratan," terangnya.
Selanjutnya Wagub mengelaborasi permasalahan keamanan dan pertahanan di daerah perbatasan. Ia menyentil permasalahan penduduk yang dikenal Sangihe Philipina (Saphi) atau Philipina Sangihe (Phisang, dimana status kewarganegaraan sampai aekarang masih belum jelas.  Wagub juga menyinggung adanya anasir-anasir dari kelompok fundamentalis yang menjadikan wilayah perbatasan Nusa Utara sebagai pintu masuk maupun pintu keluar para teroris dan pemerintah pusat kurang serius mengatasi masalah tersebut, tandas mantan Ketua Deprov Sulut ini.
Sebelumnya Benny Ramdhani mengungkapkan bahwa pertemuan ini merupakan reuni dengan Wagub Steven Kandouw karena pernah sama-sama duduk di DPRD Sulut selama 3 periode.
"Kami sudah beberapa hari berada di Sulut, dan kami sudah mendatangi jantungnya perbatasan di negara ini yakni di Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk memotret langsung kondisi wilayah dan kehidupan masyarakat di bumi porodisa, karena undang-undang yang ada belum mampu mengakomodir daerah perbatasan," ujar mantan anggota Deprov Sulut ini.
Ramdhani juga mengakui bahwa, fakta empiris sampai hari ini ada ketimpangan antara kawasan barat san timur, atau jawa dan luar jawa, daratan dan kepulauan contoh Talaud tidak memilili legitimasi karena undang-undang belum mampu mengakomodir daerah perbatasan.
Brani juga menyebutkan kalau selama ini semua regulasi di potret dari istana Presiden atau lembaga pemerintah pusat terkait, tapi sekarang berbeda di potret langsung dari daerah vulan dari Jakarta sehingga betul-betul kita mengetahui kondisi daerah yang sesungguhnya.
Indonesia Timur itu berbicara perbatasan didalamnya juga berbicara Sulawesi Utara karena memiliki 3 daerah perbatasan, ujar Ramdhani sembari menambahkan, melalui pertemuan ini diharapkan mendapat berbagai masukan dalam penyempurnaan RUU ini. (Humas pemprov Sulut).

Biro Hukum gelar sosialisasi pedoman penanganan perkara

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui biro Hukum menggelar sosialisasi implementasi pergub Sulut nomor 25 tahun 2016 tentang penanganan perkara di lingkungan pemprov Sulut yang dilaksanakan di ruang Mapalus kantor Gubernur Senin (20/06) kemarin.

Dalam kegiatan ini, Gubernur Sulawesi Utara melalui asisten Administrasi Umum Ch. Talumepa SH MH mengatkan bahwa kegiatan ini diharapkan dapat memberi pemahaman lebih bagi penanagan perkara diblingkup pemprov, jelas Talumepa.

Kepala biro Hukum Setdaprov Sulut Glady N.L Kawatu SH M.Si didampingi kepala bagian Bantuan Hukum Franky Tambuwun SH menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pergub No. 25 tahun 2016 tentang pedoman penganganan perkara di lingkup pemprov. Jelas Kawatu.

Lebih lanjut Kawatu menambahkan para peserta yang hadir terdiri dari kepala bagian hukum kasubag bantuan hukumb kabupaten kota pejabat struktural eselon III, IV di SKPD lingkup provinsi, tutupnya.
(Humas Pemprov Sulut)

Palandung Terima Mahasiswa KKN UGM

Gubernur Sulawesi Utara Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. John Palandung M.Si menerima para peserta KKN dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Di ruangan ex WOC kantor Gubernur Senin (20/06) kemarin.

Palandung dalam kesempatan ini mengatakan, bahwa pemerintah Sulawesi Utara mengharapkan para mahasiswa UGM bisa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat di bumi nyiur melambai ini dan dapat memberikan pengalaman yang akan berguna bagibpara mahasiswa nantinya, jelas Palandung.

Sementara itu, perwakilan mahasiswa menjelaskan bahwa Pengabdian bagi masyarakat adalah tujuan utama KKN ini, jelas Eki, peserta KKN dari Fakultas Teknik Geologi. 

Lebih lanjut katanya, seluruh teman teman mahasiswa UGM dapat memberi kontribusi positif bagi kabupaten/kota terlebih Sulawesi Utara pada umumnya.

KKN mahasisw UGM kali ini dijadwalkan hingga 7 agustus 2016 nanti, dan bertenpat diantaranya Kota Tomohon, dan Kabupaten sangihe. 

(Humas Pemprov Sulut)

Foto Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy S. Kumendong, M.Si

Gubernur OD, Kaji Program Poros Maritim Jokowi

   Pertemuan bersama oleh Kementerian Sekretaris Negara, melalui Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang di Ketuai Prof Dr Sri Adiningsih,  bertajuk  " Menuju Poros Maritim : Kebijakan dan Implementasi" guna membedah Program Nasional terwujudnya Tol Laut menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, oleh Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, secara lugas dan gamblang mempresentasikan kondisi Permasalahan serta Rekomendasi Provinsi Sulut dalam keikut sertaan pada Kebijakan Nasional di atas, saat pertemuan yang di gelar pada Kantor Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Jalan Veteran III Kementerian Setneg RI, Jakarta-Pusat, Jumat 17/06.
    Gubernur Olly Dondokambey, ketika awal memaparkan,  bahwa Provinsi Sulut dalam mendukung Poros Maritim, secara Geografis akan meningkatkan daya saing Ekonomi, mendorong peran Ekspor ke Negara Asia-Pasifik, dengan menjadikan Bitung sebagai New Gateway of Indonesia in Asia Pasific. Karna ditunjang dengan faktor Jarak dan Lama Tempuh yang lebih cepat, dibandingkan dengan jarak tempuh dari Jakarta, Surabaya via Singapura ke beberapa Negara Asia Timur dan Pasific.
    Selanjutnya pada kesempatan memaparkan Permasalahan yang ada di seputar keberadaan Pelabuhan Bitung, Oleh Gubernur Sulut, secara lugas menguraikan beberapa Kendala dan Permasalahan serius diantaranya : ~ International Hub Port Bitung (IHP) yang ditetapkan lewat Perpres No 26/2012, pada tataran Implementasi, hingga saat ini belum di dukung oleh percepatan sarana, prasarana untuk pelayanan Pelabuhan pada kegiatan Ekspor Impor serta kebijakan dari sektor2 terkait semisal, Peningkatan status Kantor Bea dan Cukai, maupun Kantor Imigrasi. ~ Di Sektor Perikanan dan Kelautan terjadi Inkonsistensi kebijakan dari Pemerintah Pusat,  dimana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang telah menetapkan Bitung sebagai Kota Tuna Dunia, namun di lain sisi ada kebijakan Moratorium dan Transhipment yang membatasi Penangkapan Ikan. Hal ini mengakibatkan penurunan produksi Perikanan Tangkap sebesar 61.82 %, dimana pada Tahun 2014 = 22.950 ton. Sedangkan pada  tahun 2015, menjadi 8.762.5 ton. Sehingga berdampak besar pada Industri Penangkapan dan Pengelolaan Hasil Perikanan, terjadi PHK tenaga kerja secara besar2an ( Thn 2014 : 12.471 orang. Thn 2015 : 6.358 orang ) termasuk supply bahan baku sangat berkurang.
    Berangkat dari kondisi permasalahan di atas, maka Gubernur Olly Dondokambey, sebagaimana di kutip Juru Bicara Pemprov Sulut, Roy RL Saroinsong, SH, secara detail memberikan Rekomendasi untuk menjadi pertimbangan dan ditindak lanjuti, kepada segenap peserta pertemuan yang juga dihadiri Mantan Menteri Kelautan & Perikanan RI, Prof Dr Rokhimin Dahuri, MSc, Kepala Badan Keamanan Laut RI, Pejabat teras Eselon 1 dan 2  lingkup Kementerian diantaranya, Dirjen Perhubungan Laut KemenHub, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan  Perikanan DKP, Deputi bid Kordinasi Kedaulatan Kemaritiman Kemenko Maritim n Sumber Daya, Deputi Menteri PPN bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian Bappenas, Deputi bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata KemenPar. Hal hal sebagai berikut : ~ Perencanaan yang Konperehensif serta dukungan kuat dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Bitung sebagai Hub International. ~ Kebijakan khusus tentang Diskresi Impor Produk Tekstil dan Buah untuk Pelabuhan Logistik Berikat Bitung, yang mana produk ini masuk melalui Bitung dan di distribusi ke seluruh Indonesia, mininal di Kawasan Indonesia Timur. ~ Memenuhi Jumlah Kapal yang beroperasi untuk meng supply 7 (tujuh) Industri Pengalengan Ikan (UPI) di Bitung yang mengoperasikan sekitar 53 Kapal milik Pengusaha Lokal yang hingga saat ini belum beroperasi.
   Pada akhir presentasi dan paparan Gubernur Olly Dondokambey, berharap kiranya kontribusi Sulut pada perwujudan Tri Sakti dan Nawacita melalui Tol Laut dan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, guna merealisasikan Tujuan Nasional dalam membangun Masyarakat Indonesia Hebat dan Sulut Hebat, dapat terealisasi  "Matahari Terbit dari Timur, Demikian juga Pembangunan Indonesia, harusnya di mulai dari Timur, jadi Kita jangan Melawan Kodrat Alam" Tutup Gubernur Olly Dondokambey yang disambut applaus peserta pertemuan.
    Demikian Humas Pemprov Sulut memberitakan.

Wagub: Opini BPK 2016 Nanti Harus WTP Murni

Wakil Gubernur Sulut Drs Steven Kandouw menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LHP keuangan pemprov Sulut  tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulut didapat saat Injury time atau menjelang detik-detik penyerahan opini.

Hal tersebut disampaiakan Wagub saat memimpin apel bulanan Korpri yang dilaksanakan Jumat (17/6) bertempat di ruang mapalus kantor Gubernur Sulut.

Prestasi baik ke 5 pemprov sulut tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah didapat ibarat permainan sepak bola dimana kemenangannya diperoleh detik-detik terakhir. Diakui banyak temuan yang didapat atas pengeloaan keuangan tahun 2015, namun syukur semua temuan tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu sehingga predikat WTP dapat diraih Pemprov Sulut.

Hal tersebut menjadi pelajaran bagi jajaran pemprov sulut dari para pengelola keuangan hingga kepala SKPD. Wagub menegaskan tahun 2016 ini menjadi awal baru lagi bagi semua, pengelolaan keuangan harus lebih jelas dan mengikuti aturan yang berlaku, agar saat pelaksanaan audit dari BPK nanti tidak mendapat temuan sehingga LHP pemprov tahun 2016 nanti benar murni tanpa harus ada penyelesaian akhir yang tidak perlu dilakukan seperti lalu.

“Saya minta tahun depan, tidak terjadi seperti ini. Untuk penggunaan anggaran harus tepat sasaran serta pengelolaan administrasi keuangan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual, sehingga nanti hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK benar murni,” tegas Kandouw.

Selain itu Wagub juga mengakui, bahwa sistem pengendalian internal (SPI) di SKP saat ini masih amburadul, berbagai perbaikan harus dijalankan. Untuk itu perlu ditingkatkan efektifitas pengawasan dari para Kepala SKPD, termasuk pengelolaan dan penatausahaan aset tetap yang belum mantap itu segera di tindaklanjutinya, karena pihak BPK masih menemukan permasalahan yang hendak menjadi perhatian Pemprov Sulut terkait dengan masalah aset tetap tersebut.    

Namun demikian predikat opini WTP yang diperoleh saat ini merupakan awal manis diawal kepemimpinan dengan Gubernur Sulut  Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw. “Ini merupakan capaian dan hasil kerja kita bersama yang patut disyukuri dan dijawab dengan kerja yang semakin optimal bagi masyarakat Sulut kedepan, berikan pelayanan terbaik sehingga kita bisa mendapatkan penilaian yang baik juga,” terang Kandouw.

Kandouw juga berharap, kedepan kekompakan antar sesama ASN tetap dijaga, terutama dalam pengelolaan keuangan. Para kepala SKPD juga harus lebih teliti dan terbuka dalam memimpin instansinya masing-masing sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apel Korpri kali ini diikuti Wakil Ketua TP PKK Sulut Dr Kartika Devi Tanos yang juga sebagai Kepala UPTD Balai Data, Survailance dan Sistem Informasi Dinkes Sulut, Pejabat Eselon Dua hingga Staf. (Humas Pemprov Sulut).