Kumendong Terima Aspirasi Nelayan dan PKL Pantai Malalayang

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong, MSi,  menerima aspirasi dari nelayan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berasal dari pinggiran pantai Malalayang dua.

Mereka melakukan aksi unjuk rasa damai menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (22/3). Aksi tersebut berjalan damai dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan sat pol PP Pemprov Sulut.

Dalam orasi mereka menyampaikan agar tempat usaha mereka yang telah  digusur pemerintah kota Manado di seputaran pantai malalayang agar mendapat ganti rugi berupa tempat usaha yang baru dari pemerintah, selama melakukan kegiatan usaha dipinggir pantai mereka juga membayar pajak,  mereka menduga penggusuran yang dilakukan adalah bagian dari reklamasi.

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong,Msi yang turut didampingi Kepala Bagian Humas Christian Iroth, STTP menyampaikan kepada para pengunjuk rasa akan menyampaikan aspirasi mereka kepada bapak Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw terkait permintaan mereka.

Untuk penggusuran lokasi usaha mereka yang berada di pinggiran pantai malalayang merupakan wewenang dari pemerintah kota Manado, untuk itu pihak Pemprov akan berkoordinasi dengan pemkot manado terkait penggusuran lokasi usaha tersebut.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Sukses Pimpin Sidang Majelis Sinode GMIM Ke-79

Kecekatan, kearifan dan ketegasan seorang Olly Dondokambey terlihat dalam
Sidang Paripurna Majelis Sinode GMIM Ke-79 yang digelar di Grand Kawanua Convention Center Manado, Rabu (21/3/2018)

Sebagaimana dalam agenda pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM periode pelayanan 2018-2022 tersebut, Gubernur Olly yang juga Ketua Panitia Sidang Majelis Sinode mampu menuntun proses pemilihan secara efektif namun tetap aspiratif. Kepiawaian Olly dalam memimpin sidang membuat suasana pemilihan yang serius santai dan penuh kekeluargaan. Semua tahapan pemilihan BPMS yang menggunakan sistem e voting dengan gamblang ia pimpin secara kebersamaan dan demokratis.

Pemilihan BPMS GMIM kali ini juga menoreh sejarah karena pertamakalinya menggunakan sistem e voting. Sistem ini terjamin kerahasiaannya dan mencegah kesalahan pada proses pemilihan.

"Terimakasih karena telah mempercayakan saya jadi ketua panitia pemilihan. Pemilihan dengan e voting ini sangat terjamin kerahasiaannya. Semua database tersimpan di server. Tidak ada yang tahu siapa yang dipilih peserta kecuali peserta itu sendiri," kata Olly.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, Olly pun beranjak dari tempat duduknya untuk melakukan pengecekan langsung perangkat elektronik yang digunakan dalam pemilihan termasuk kesiapan pembatas jalur yang dilalui peserta menuju bilik suara.

Diketahui, sebanyak 1744 peserta pemilihan yang berasal dari 937 jemaat dan 126 wilayah pelayanan GMIM berhak menggunakan hak suaranya. Mereka terdiri dari Utusan Jemaat, Utusan Wilayah dan BPMS GMIM.

Usai mendengar arahan Olly, seluruh peserta secara tertib berjalan ke bilik di mana terdapat tablet dan printer. Kemudian, peserta menekan tombol 'Mulai' yang ada di halaman awal aplikasi e-voting yang tersedia di tablet. Setelah itu, peserta memindai QR code yang terdapat di kartu pemilihnya untuk masuk ke halaman berikutnya yang memuat daftar kandidat. Di dalam bilik suara, peserta menekan nama kandidat tertentu untuk menentukan pilihannya.

Berdasarkan tata tertib pemilihan e voting, setelah peserta menekan tombol 'Ya' atas pilihannya maka secara otomatis peserta akan keluar dari aplikasi dan printer akan mencetak kertas suara yang berisi nama kandidat yang dipilihnya. Peserta mengambil kertas suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Pemilihan diawali dengan memilih Ketua BPMS GMIM. Wakil Bupati Minahasa Selatan Frangky Wongkar menjadi peserta pertama yang menggunakan hak suaranya.

Menariknya, para peserta baik yang sedang menunggu giliran menggunakan hak suara ataupun yang telah melaksanakan hak pilih mendapatkan coklat dari Gubernur Olly. Seluruh peserta pemilihan pun antusias menerima coklat dari orang nomor satu di bumi nyiur melambai itu.

Tiba saatnya penghitungan suara Ketua BPMS GMIM. Gubernur Olly menggunakan kode akses yang dimilikinya untuk membuka database hasil pemilihan. Hasilnya Pdt. Dr. Hein Arina meraih 1110 suara terpilih menjadi Ketua Sinode GMIM. Perolehan suara Pdt. Hein Arina telah memenuhi syarat 50 persen tambah satu. Karena dari 1744 peserta yang menggunakan hak suara tercatat 1702 suara. Sehingga pemenangnya harus meraih minimal 852 suara. Adapun Pdt. Hendry Runtuwene berada di urutan kedua dengan meraih 466 suara. Sedangkan posisi ketiga diraih Pdt. Petra Rembang dengan pencapaian 96 suara.

Agenda itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw, Ketua BPMS GMIM yang lama Pdt Dr HWB Sumakul, bupati dan walikota serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Prov. Sulut)

Sekprov: Kesetaraan Gender Penting Dalam Pembangunan Bangsa

Keadilan serta kesetaraan Gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon positif dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan daerah. Hal ini  disampaikan  Gubernur Sulawesi utara Olly Dondokambey SE pada acara pembukaan rapat koordinasi pengarusutamaan gender bagi pembinaan dan UKM Se-Provinsi Sulut yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE, MS, Rabu (21/3/2018) di hotel Ibis manado.

Dalam sambutan Sekprov mengatakan, kaum gender telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan global ( Millenium Development Goal's/ MDG's ) hasil kesepakatan dari negara seluruh dunia, yang artinya semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan prinsip kesetaraan.

Lanjut Sekprov, pemerintah indonesia telah menyepakati dan menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, dengan panduaan pelaksanaan antara lain, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena biasa gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender dibidang masing-masing.

Selanjutnya, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih membutuhkan kerja keras dan menuntut sinergitas segenap komponen pembangunan bangsa, terlebih banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki, yang di tentukan terutama oleh bedaya dan aspek yang menyantuh seperti penilaian sosial atau masyarakat umum terhadap perempuan karir, beban rangkap sebagai ibu rumah tangga dan pelaku bisnis dan keterbatasan mobilitas, dimana mengakibatkan perempuan seringkali terhambat oleh struktur sosial dalam penciptaan dan pengelolaan bisnis atau koperasi dan UKM.

Lebih jauh Sekprov mengatakan agar kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan untuk membuka wawasan tentang kesetaraan gender guna membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta, demi percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai instrumen terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas koperasi dan UKM provinsi sulawesi utara Ir. Happy Korah M.Si mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah,  memberikan pemahaman terhadap koordinasi pengarusutamaan gender terhadap perbedaan peran,  fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini menambah semangat integritas dan disiplin serta terciptanya profesional didalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam koordinasi pengarusutamaan gender antara laki-laki dan perempuan.

Hadir dalam acara ini para Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Se-Sulut(humas provinsi sulut)

Gubernur OD bersama Menteri Puan Maharani hadiri pelantikan Wakil Ketua DPR-RI

    Bertempat di Ruang Sidang DPR-RI Gedung Nusantara II, Kompleks Senayan, Jakarta. Pimpinan DPR -RI, melantik Politisi PDI-Perjuangan, Utut Adianto pada Rapat Paripurna di gedung Nusantara II, Selasa Sore (20/3/2018).
    Proses pelantikan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dihadiri oleh 259 anggota DPR."Dengan telah disetujuinya Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan diterima surat DPP PDI-P maka menetapkan saudara Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR pada sisa masa jabatan 2014-2019," ujar Fadli Zon.
   Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE, yang juga dalam kapasitas selaku Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (DPP PDI-P), turut serta bersama Kemenko bidang PMK RI, Puan Maharani, menghadiri Sidang Paripurna yang pelantikannya diawali dengan pengucapan sumpah jabatan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI,Prof Dr HM Hatta Ali.SH MH.
    Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pembacaan sumpah oleh Utut Adianto, sosok profil Politisi PDI-P asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng VII, Alumnus S1 Universitas Padjajaran Bandung ini. "Saya berjanji memenuhi kewajiban saya sebagai wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada Pancasila dan UUD RI 1945," ucap Utut saat pengucapan sumpah dihadapan para Pimpinan dan Anggota DPR -RI dan tamu undangan lainnya, sebagai mana di kutip Kaban Penghubung Daerah Pemprov Sulut di Jakarta, Roy RL Saroinsong SH. Sebagaimana diketahui, PDI-P mendapatkan jatah satu kursi pimpinan DPR dan satu kursi pimpinan MPR setelah UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berlaku. (RoSa)

Wagub Kandouw Apresiasi Penandatanganan P3D

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) bersama dengan Sekretaris Daerah yang ada di 15 kabupaten/kota se Sulut, kemarin Selasa (20/3) menandatangani berita acara perubahan lampiran serah terima penyerahan Personil  Penganggaran Prasarana dan Dokumen  (P3D) dari Pemerintah Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi.  Dalam acara tersebut Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, penyerapan anggaran tidak perlu tunda-tunda. Dirinya mengungkapkan, celah fiskal tahun ini semua pendapatan asli daerah (PAD) masih jongkok dan masih menunggu dan berharap ke pemerintah pusat.

"Jadi akan ada seleksi dari pemerintah pusat siapa yang akan dapat anggaran dari tersebut. Karena itu jangan lama dalam melakukan penyerapan anggaran. Begitu dengan daerah pemilihan, dana KPU dan THL bisa menjadi serapan," sebut Kandouw.

Dirinya mengatakan, beberapa tahun lalu serapan tidak maksimal dan akhirnya tahun selanjutnya pemerintah Sulut diberikan penghematan 10 persen. Jadi sarannya jangan ada anggaran yang tertinggal. Wagub juga menambahkan, koordinasi antara pemerintah yang ada di daerah harus terus dijaga agar situasi daerah tersebut tetap kondusif.

"Setiap saya bertemu wakil bupati, saya selalu mengingatkan tentang ukuran baju, yang artinya harus tau tupoksi. Jadi apa yang diinstruksikan bupati harus bisa di amankan wakilnya. Sekretaris di daerah juga jangan menghalangi, semua harus bisa saling mengingatkan jangan sampai ada yang mis komunikasi antara pimpinan daerah," ucapnya sembari menambahkan, beberapa daerah menurut hemat saya sudah sangat baik koordinasinya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Edwin Silangen mengatakan, beberapa waktu lalu pemerintah telah membenahi unit layanan pengadaan. Itu agar semua sistem yang ada di pengadaan menuju kehal yang lebih baik. Dirinya juga mengatakan, hampir 15 kabupaten/kota ini sudah ada PTSP. Semua sistem perizinan ini harus mengunakan aplikasi, karena daerah lain sudah mengunakan sistem online. Jadi selain ada hardware ASN juga harus diberdayakan untuk pengunaannya. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota harus lebih intens dalam melakukan pendampingan kepada kepala desa agar tidak disalah gunakan.

"LAKIP di kabupaten/kota masih belum bergerak. Jadi sampai 31 maret kita menggalakan inovasi pelayan publik. Saya harapkan untuk kabupaten/kota harus melakukan koordinasi yang intens dengan kemneterian PANRB agar supaya inovasi pelayanan publik bisa secara baik dilakukan disemua kabupaten/kota," sebutnya.

Silangen juga mengingatkan, setiap pekerjaan harus selalu berhati-hati karena ada lembaga yang secara diam-diam melakukan pengawasn untuk melakukan operasi tangkap tangan. Karena itu semua kepala daerah dan ASN maka bekerja secara jujur. Karena jika tidak ada niat, maka OTT tersebut tidak akan terjadi.

Pemprov Sulut Berkomitmen Tingkatkan Pelayanan Publik

Seiring dengan tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang mendorong pemerintah untuk mengupayakan berbagai langkah strategis, mulai dari optimalisasi pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, peningkatan peran Ombudsman, hingga mendorong setiap instansi untuk menciptakan satu inovasi (one agency, one innovation).

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS pada acara monitoring dan evaluasi pelayanan publik dan pendampingan Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Ruang WOC, Selasa (20/3/2018) pagi.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pun senantiasa mengupayakan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk memenuhi kriteria atau komponen standar pelayanan, seperti : SOP, ISO, Maklumat, Alur Pelayanan, Dasar Hukum, Persyaratan, Sarana Prasarana, Produk Pelayanan, dan Kualifikasi Pelaksana, termasuk peningkatan kebersihan dan perubahan mindset Aparatur," katanya .

Terkait peningkatan peran ombudsman, Gubernur Olly mengapresiasi Ombudsman RI Perwakilan Sulut yang selalu melakukan pendampingan pada Perangkat Daerah provinsi untuk melengkapi persyaratan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Publik yang sesuai ketentuan.

"Khususnya dalam upaya peningkatan kualitas Pelayanan Publik bagi kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Disamping itu, Gubernur Olly meminta setiap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih serius merespon perintah Standar Pelayanan Publik ini agar setiap kriteria ataupun komponen standar pelayanan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mampu dicapai optimal.

"Tingkatkan terus kinerja pelayanan kepada masyarakat," tandasnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly mengajak dan mengharapkan pendampingan dari Ombudsman RI Perwakilan Sulut untuk mengarahkan Perangkat Daerah agar dapat terus meningkatkan kualitas kerja dan pelayanannya bagi masyarakat.

"Saya harapkan Ombudsman RI Perwakilan Sulut dapat terus mendampingi seluruh Perangkat Daerah sehingga secara akumulatif akan bermuara pada tercapainya kesejahteraan bangsa secara menyeluruh," imbuhnya.

Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut Helda Tirajoh dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Prov. Sulut)

Humiang Buka Bimtek Penyusunan LPPD dan LKPJ

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Sulut Edison Humiang dan didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong M.Si  membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( LPPD.)dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Kepala Daerah Tahun 2017 di ruang F.J Tumbelaka Kantor Gubernur selasa ( 20/03/2018 ) kemarin.


 Dalam sambutan  Sekprov yang dibacakan Humiang mengatakan,  apreslas! dan mengucapkan terima kasih kepada jajaran Biro Pemerlntahan dan Humas Setda Provinsl Sulawesi Utara, yang telah melaksanakan kegiatan ' yang bemilai panting dan strategis Ini.

"Dengan  harapan, terselenggaranya kegiatan in! akan mampu menunjang kinerja para Peserta dalam penyusunan LPPD dan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017", katanya.

Sangat dipahami bahwa penyusunan serta penyajian LPPD dan LKPJ Kepala Daerah, memegang substansl yang sangat penting sebagal kewajiban dan pertanggungjawaban kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dalam rangka tertib  administrasi guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
"Karena itu  aparatur yang terkait dalam penyusunan LPPD dan LKPJ krpala daerah harus memiliki keseragaman visi, pemahaman  dan persepsi serta kapasitas yang mumpuni dalam proses penyusunan agar diperoleh laporan yang akurat yang mampu dipertanggungjawabkan", harapnya.

Untuk itu Bimtek   ini sangat relevan dilaksanakan dan penting diikuti dan disukseskan oleh aparatur.
" Agar supaya peningkatan kapasitas dan meminimalisir serta mensolusikan permasalahan yang sekiranya ditemui selama proses penyusunan laporan, ujarnya.

Dan menjadi penting data yang tersaji.dalam LPPD  dan LKPJ kepala daerah lebih mengedepankan kualitas daripada kuantitas dalam artian data dan informasi telah tersusun dengan kalimat terstruktur dan mudah dimengerti.
" Saya harapkan kegiatan Bimtek ini sebagai wahana memperdalam wawasan pengetahuan dan pemahaman " jelasnya.
Sehingga pada akhirnya nanti kegiatan ini benar -benar akan memberikan output dan outcome sebagaimana yang menjadi tujuan utamanya dan dapat menjadi jembatan.bagi tersusunya LPPD dan LKPJ kepala.daerah  tahun 2017 yang akuntabel, tutupnya