Sidak, Sekprov Ingatkan ASN Jaga Kebersihan Kantor

Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen,SE, MS melakukan Inspeksi Mendadak (sidak), ke beberapa ruangan kerja yang ada di kantor Gubernur Sulut.

Sidak Sekprov itu dilaksanakan Jumat (23/3) pagi.

Sekprov melakukan sidak diruangan Biro Pemerintahan dan Humas, Biro Organisasi dan ruangan Staf Ahli Gubernur. Saat melakukan sidak di Biro Pemerintahan dan humas Sekprov mengingatkan kepada seluruh ASN untuk tetap menjaga kebersihan kantor agar tercipta suasana kerja yang bersih dan nyaman setiap hari.

Disamping itu juga dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sekprov menghimbau kepada semua SKPD agar memberikan data akurat sehingga tim penyusun LPPD yang ada di Biro Pemerintahan dan humas dapat menyusun data yang benar dan mendapatkan prestasi atas LPPD.

Pemprov Sulut Ajak Masyarakat Lebih Peduli Lingkungan

Kebutuhan masyarakat Sulawesi Utara akan air semakin meningkat, seiring dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala bidang. Tantangan itu dapat diatasi dengan melakukan konservasi sumber daya air.

Hal itu disampaikan Gubernur Olly Dondokambey, SE dalam sambutan yang diwakili Kepala Biro Perekonomian & SDA Franky Manumpil pada kegiatan Sapu Kuala Malalayang dalam rangka Peringatan Hari Air Dunia XXVI di Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Manado, Jumat (23/3/2018) pagi.

"Oleh sebab itu, kita harus melakukan berbagai langkah konservasi sumber daya air yakni dengan terus berupaya melindungi dan memelihara keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah serta menjaga kebersihan lingkungan," katanya.

Disamping itu, menurut Gubernur Olly, konservasi sumber daya air mampu mempertahankan ketersediaan air dalam kualitas dan kuantitas yang memadai bagi kebutuhan makhluk hidup.

"Ketersediaan air pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik sekarang maupun pada generasi yang akan datang," tandasnya.

Lebih jauh, masih dalam sambutan, Gubernur Olly berharap pelaksanaan kegiatan bersih- bersih sungai nantinya dapat membuat masyarakat Sulut lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup.

"Tujuan kegiatan ini sangat konstruktif dan bermanfaat sebagai pembudayaan kecintaan serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup menjadi representasi nyata dari semangat hidup berdamai dengan lingkungan bahwa "Torang Samua Ciptaan Tuhan"," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Djidon R. Wantania membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljojo. Djidon mengatakan peringatan Hari Air Dunia kali ini bertema "Nature For Water" atau "Lestarikan Alam Untuk Air".

Lanjut Djidon, Hari Air Dunia yang diperingati setiap 22 Maret sejak 26 tahun yang lalu itu dilaksanakan untuk mengingatkan dan menyadarkan semua pihak akan pentingnya air bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini.

"Agar kita lebih peduli dalam melestarikan alam untuk ketersediaan air di muka bumi ini," tandasnya.

Ia mengatakan banyak tantangan yang dihadapi dalam permasalahan air.

"Saat ini kelangkaan air bersih sudah berdampak pada 1,9 miliar orang di seluruh dunia. Dimana pertumbuhan populasi penduduk sangat cepat dan kebutuhan akan air akan bertambah sepertiganya pada 2050 mendatang," imbuhnya.

Kegiatan Sapu Kuala Malalayang turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ronald Sorongan serta komunitas masyarakat peduli sungai. (Humas Pemprov Sulut)

Gubernur dan Peserta Sidang Majelis Sinode Deklarasi Menolak Hoax

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey .SE  yang juga sebagai Ketua Umum  Panitia Sidang Majelis  Sinode ke-79 bersama Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw juga sebagai Wakil Ketua Umum dan peserta sidang  Deklarasi Menolak Hoax di Grand Kawanua International City kamis.( 22/03/2018 ) kemarin


Gubernur Olly dalam kesempatan tersebut membacakan  deklarasi anti hoax yang diikuti oleh seluruh peserta sidang.
" Kami peserta Sidang Majelis Sinode ke-79 Gereja Masehi Injili di Minahasa ( GMIM )  menolak segala bentuk hoax dan mendukung Polri dalam penegakan hukum serta mensukseskan pilkada damai NKRI harga mati, kata Olly Dondokambey.


Sebelumnya Kapolda Sulut Irjen Pol Drs  Bambang  Waskito memberikan materi Peran Tokoh Agama  dalam  Kamtibmas  dihadapan ribuan peserta Sidang  Majelis Sinode. Karena peran tokoh agama sangat penting  untuk menangkal segala macam hoax dan segala permasalahan yang ada apalagi tahun ini adalah tahun pesta demokrasi

“Jangan sampai kita terpecah dan terbelah untuk memilih masing-masing pasangan calon di pilkada", katanya

Harapan saya mudah-mudahan Sulut ini tetap aman seperti biasa. “Karena mungkin saat Tuhan menciptakan Sulut, Tuhan dalam keadaan tersenyum" .  Untuk itu marilah kita lawan hoax di tanah Nyiur melambai, Kapolda Bambang Waskito

Rakorda Pemberdayaan Koperasi & UKM, Silangen : Kita Harus Bersinergi

Perkembangan perekonomian Sulawesi Utara senantiasa terus menunjukan kinerja yang sangat menggembirakan. Dimana, hingga akhir tahun 2017, perekonomian Sulut mampu bertumbuh 6,32 persen, angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara mampu ditekan hingga angka 7,9% atau turun sebesar 1,08% jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pencapaian positif itu tak terlepas dari peranan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Hal itu disampaikan Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS saat mewakili Gubernur Olly Dondokambey, SE pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan di Manado, Kamis (22/3/2018) pagi.

"Berbagai capaian positif ini dikontribusikan berbagai sektor pembangunan daerah, termasuk koperasi dan UKM," tandasnya.

Oleh karena itu, menurut Silangen, untuk semakin memajukan perekonomian daerah melalui sektor koperasi dan UKM diperlukan sinergitas antar pemangku terkait. Apalagi jumlah koperasi di Sulut mencapai 4000 koperasi.

"Ada 4000 an koperasi di Sulut. Kita tidak bisa membangun koperasi sendirian karena resource terbatas. Sebagai contoh kemampuan APBD kabupaten dan kota berbeda-beda. Karena itu kita harus bersinergi dalam upaya memajukan perekonomian daerah," katanya.

Terkait pelaksanaan Rakorda, Silangen optimis agenda itu mampu menghasilkan berbagai program konstruktif bagi sektor koperasi dan UKM kedepannya, seperti : program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi, pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan industri kecil menengah.

Lanjut Silangen, koperasi adalah sumber kekuatan ekonomi nasional yang mampu bertahan di tengah krisis.

"Koperasi adalah pilar ekonomi nasional selain dari sektor swasta dan BUMN. Koperasi juga mampu bertahan di tengah krisis dan mampu menunjang pertumbuhan perekonomian," bebernya.

Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Daerah Sulut Happy Korah menerangkan tujuan dilaksanakannya Rakorda.

"Kegiatan ini untuk meningkatkan sinergitas dan koordinasi keterpaduan program dan kegiaran pengembangan koperasi dan UKM antara provinsi dengan kabupaten/kota serta sebagai upaya bersama merumuskan strategi dalam menghadapi permasalahan pemberdayaan koperadi dan UKM yang semakin kompleks dan variatif," ujarnya.

Pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Dinas Koperasi, UKM kabupaten dan Kota di Sulut. (Humas Prov. Sulut)

Kumendong Terima Aspirasi Nelayan dan PKL Pantai Malalayang

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong, MSi,  menerima aspirasi dari nelayan dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berasal dari pinggiran pantai Malalayang dua.

Mereka melakukan aksi unjuk rasa damai menyampaikan aspirasi di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (22/3). Aksi tersebut berjalan damai dengan pengamanan dari pihak kepolisian dan sat pol PP Pemprov Sulut.

Dalam orasi mereka menyampaikan agar tempat usaha mereka yang telah  digusur pemerintah kota Manado di seputaran pantai malalayang agar mendapat ganti rugi berupa tempat usaha yang baru dari pemerintah, selama melakukan kegiatan usaha dipinggir pantai mereka juga membayar pajak,  mereka menduga penggusuran yang dilakukan adalah bagian dari reklamasi.

Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR Jemmy Kumendong,Msi yang turut didampingi Kepala Bagian Humas Christian Iroth, STTP menyampaikan kepada para pengunjuk rasa akan menyampaikan aspirasi mereka kepada bapak Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw terkait permintaan mereka.

Untuk penggusuran lokasi usaha mereka yang berada di pinggiran pantai malalayang merupakan wewenang dari pemerintah kota Manado, untuk itu pihak Pemprov akan berkoordinasi dengan pemkot manado terkait penggusuran lokasi usaha tersebut.(humas provinsi sulut)

Gubernur Olly Sukses Pimpin Sidang Majelis Sinode GMIM Ke-79

Kecekatan, kearifan dan ketegasan seorang Olly Dondokambey terlihat dalam
Sidang Paripurna Majelis Sinode GMIM Ke-79 yang digelar di Grand Kawanua Convention Center Manado, Rabu (21/3/2018)

Sebagaimana dalam agenda pemilihan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) GMIM periode pelayanan 2018-2022 tersebut, Gubernur Olly yang juga Ketua Panitia Sidang Majelis Sinode mampu menuntun proses pemilihan secara efektif namun tetap aspiratif. Kepiawaian Olly dalam memimpin sidang membuat suasana pemilihan yang serius santai dan penuh kekeluargaan. Semua tahapan pemilihan BPMS yang menggunakan sistem e voting dengan gamblang ia pimpin secara kebersamaan dan demokratis.

Pemilihan BPMS GMIM kali ini juga menoreh sejarah karena pertamakalinya menggunakan sistem e voting. Sistem ini terjamin kerahasiaannya dan mencegah kesalahan pada proses pemilihan.

"Terimakasih karena telah mempercayakan saya jadi ketua panitia pemilihan. Pemilihan dengan e voting ini sangat terjamin kerahasiaannya. Semua database tersimpan di server. Tidak ada yang tahu siapa yang dipilih peserta kecuali peserta itu sendiri," kata Olly.

Selain itu, untuk memastikan kelancaran proses pemilihan, Olly pun beranjak dari tempat duduknya untuk melakukan pengecekan langsung perangkat elektronik yang digunakan dalam pemilihan termasuk kesiapan pembatas jalur yang dilalui peserta menuju bilik suara.

Diketahui, sebanyak 1744 peserta pemilihan yang berasal dari 937 jemaat dan 126 wilayah pelayanan GMIM berhak menggunakan hak suaranya. Mereka terdiri dari Utusan Jemaat, Utusan Wilayah dan BPMS GMIM.

Usai mendengar arahan Olly, seluruh peserta secara tertib berjalan ke bilik di mana terdapat tablet dan printer. Kemudian, peserta menekan tombol 'Mulai' yang ada di halaman awal aplikasi e-voting yang tersedia di tablet. Setelah itu, peserta memindai QR code yang terdapat di kartu pemilihnya untuk masuk ke halaman berikutnya yang memuat daftar kandidat. Di dalam bilik suara, peserta menekan nama kandidat tertentu untuk menentukan pilihannya.

Berdasarkan tata tertib pemilihan e voting, setelah peserta menekan tombol 'Ya' atas pilihannya maka secara otomatis peserta akan keluar dari aplikasi dan printer akan mencetak kertas suara yang berisi nama kandidat yang dipilihnya. Peserta mengambil kertas suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Pemilihan diawali dengan memilih Ketua BPMS GMIM. Wakil Bupati Minahasa Selatan Frangky Wongkar menjadi peserta pertama yang menggunakan hak suaranya.

Menariknya, para peserta baik yang sedang menunggu giliran menggunakan hak suara ataupun yang telah melaksanakan hak pilih mendapatkan coklat dari Gubernur Olly. Seluruh peserta pemilihan pun antusias menerima coklat dari orang nomor satu di bumi nyiur melambai itu.

Tiba saatnya penghitungan suara Ketua BPMS GMIM. Gubernur Olly menggunakan kode akses yang dimilikinya untuk membuka database hasil pemilihan. Hasilnya Pdt. Dr. Hein Arina meraih 1110 suara terpilih menjadi Ketua Sinode GMIM. Perolehan suara Pdt. Hein Arina telah memenuhi syarat 50 persen tambah satu. Karena dari 1744 peserta yang menggunakan hak suara tercatat 1702 suara. Sehingga pemenangnya harus meraih minimal 852 suara. Adapun Pdt. Hendry Runtuwene berada di urutan kedua dengan meraih 466 suara. Sedangkan posisi ketiga diraih Pdt. Petra Rembang dengan pencapaian 96 suara.

Agenda itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O.E. Kandouw, Ketua BPMS GMIM yang lama Pdt Dr HWB Sumakul, bupati dan walikota serta para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Prov. Sulut)

Sekprov: Kesetaraan Gender Penting Dalam Pembangunan Bangsa

Keadilan serta kesetaraan Gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon positif dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan daerah. Hal ini  disampaikan  Gubernur Sulawesi utara Olly Dondokambey SE pada acara pembukaan rapat koordinasi pengarusutamaan gender bagi pembinaan dan UKM Se-Provinsi Sulut yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen SE, MS, Rabu (21/3/2018) di hotel Ibis manado.

Dalam sambutan Sekprov mengatakan, kaum gender telah menjadi salah satu tujuan utama pembangunan global ( Millenium Development Goal's/ MDG's ) hasil kesepakatan dari negara seluruh dunia, yang artinya semua laki-laki dan perempuan dapat dilibatkan secara optimal dalam peran pembangunan dengan prinsip kesetaraan.

Lanjut Sekprov, pemerintah indonesia telah menyepakati dan menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, dengan panduaan pelaksanaan antara lain, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena biasa gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender dibidang masing-masing.

Selanjutnya, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih membutuhkan kerja keras dan menuntut sinergitas segenap komponen pembangunan bangsa, terlebih banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki, yang di tentukan terutama oleh bedaya dan aspek yang menyantuh seperti penilaian sosial atau masyarakat umum terhadap perempuan karir, beban rangkap sebagai ibu rumah tangga dan pelaku bisnis dan keterbatasan mobilitas, dimana mengakibatkan perempuan seringkali terhambat oleh struktur sosial dalam penciptaan dan pengelolaan bisnis atau koperasi dan UKM.

Lebih jauh Sekprov mengatakan agar kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan untuk membuka wawasan tentang kesetaraan gender guna membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta, demi percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai instrumen terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas koperasi dan UKM provinsi sulawesi utara Ir. Happy Korah M.Si mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah,  memberikan pemahaman terhadap koordinasi pengarusutamaan gender terhadap perbedaan peran,  fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Kegiatan ini menambah semangat integritas dan disiplin serta terciptanya profesional didalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam koordinasi pengarusutamaan gender antara laki-laki dan perempuan.

Hadir dalam acara ini para Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Se-Sulut(humas provinsi sulut)