Terkait Pelebaran Jalan Bandara Likupang, Pemerintah siap ganti untung

Pemerintah siap melaksanakan ganti untung terhadap pembebasan lahan milik masyarakat untuk pelebaran jalan bandara sam ratulangi menuju likupang yang rencananya akan dibangus sepanjang 32 kilometer.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulut Olly Dondokambey Dalam dialog Terkait pembebasan lahan jalan bersama masyarakat desa Tatelu Minahasa Utara Selasa (3/4)

Agar proyek ini berjalan sukses, Gubernur mengajak masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah  agar pembangunan berjalan dengan baik. Pemerintah akan memberikan ganti untung untuk masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan.

Dikatakan Gubernur Untuk jalan wasian mariso yang panjangnya kurang lebih 20 Km akan dibangun oleh Pemerintah Pusat.

Terkait itu juga Salah satu keuntungan bagi masyarakat dalam rangka pelebaran jalan ini yaitu harga jual tanah akan meningkat.

Apabila nanti dalam Pembangunan jalan ini di temui kendala, Pemerintah Provinsi sangat terbuka untuk berdialog untuk menyelesaikan masalah. Karena tidak ada masalah yang akan selesai tanpa berdialog.

Gubernur berharap tahapan awal pelaksanaan pembebasan lahan ini akan cepat terealisasi agar pembangunan segera dilakukan.

Diketahui Rencana pelebaran jalan dengan panjang kurang lebih 32 Km ini dimulai dengan tahapan sosialisasi manfaat dari pelebaran jalan dan tentunya sosialisasi terkait pembebasan lahan.

Pelebaran Jalan dari Bandara ke Likupang Minahasa Utara ini di buat dalam rangka menunjang pariwisata karena saat ini baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal banyak yang berkunjung ke daerah likupang. Disamping itu dengan adanya jalan ini secara otomatis transportasi menjadi lancar dan ekonomi masyarakat akan meningkat.(humas provinsi sulut)

Gubernur Ajak Masyarakat Dukung Tempat Pengelolaan Industri Sampah

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengajak masyarakat lio-lio Wori untuk mendukung pembuatan tempat pengelolaan industri sampah yang akan di bangun di kawasan Wori. 

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan tatap muka bersama warga masyarakat Wori dalam rangka pembangunan lokasi sekolah polisi dan tempat pembuangan sampah industri di desa Wori Minahasa Utara Selasa (3/4).

Gubernur mengatakan Provinsi Sulut bersyukur karena dari 34 provinsi di I dan 540 kabupaten di Indonesia hanya 10 daerah yang mendapat bantuan pengelolaan sampah terintegrasi, Salah satunya adalah Sulut.

Gubernur menegaskan lokasi tersebut bukan tempat pembuangan sampah terakhir melainkan tempat pengelolahan industri sampah.

Gubernur mengajak warga untuk cerdas dalam menerima informasi terkait tempat pengelolaan industri sampah ini, Jangan ada lagi isue pemerintah tidak mensejahterakan masyarakat, proyek ini semata untuk Kepentingan rakyat. 

Gubernur menyampaikan Manfaat dari pengelolaan industri sampah ini untuk mensuplai listrik kira 10 MW bagi masyarakat. Para investor telah siap untuk membangun lokasi ini, rencananya proyek ini akan rampung pada tahun 2021. pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.(humas provinsi sulut)

Hadiri Serah Terima Pelayanan BPMS GMIM, Wagub Ingatkan GMIM Harus Lebih Baik

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven Kandouw menghadiri Serah terima pelayanan BPMS, MPS dan BPPS periode 2014-2018 GMIM kepada pengurus  yang baru periode 2018-2022.

Acara tersebut dilaksanakan di aula kantor sinode GMIM Tomohon, Selasa (3/4).

Dalam sambutan Wagub mengatakan    Salut dan selamat kepada para pengurus baru yang akan melanjutkan kepemimpinan GMIM empat tahun kedepan. Wagub yang juga mengatakan warga GMIM merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan pertumbuhan Sulawesi Utara, kemajuan dan kemunduran pembangunan daerah nyiur melambai tidak lepas dari peranan warga GMIM.

Secara khusus juga Wagub menepis isu yang berkembang dimana pemerintah terlalu mencampuri urusan GMIM, Pemerintah tidak pernah mengintervensi tentang GMIM."Gubernur Wagub dan para Bupati serta Walikota secara tulus membantu GMIM agar maju karena kami semua juga merupakan warga GMIM, GMIM harus lebih baik dari hari kemarin," kata Wagub.

Ditempat yang sama Mantan ketua BPMS GMIM Pendeta HWB Sumakul mengatakan para pelayan baru Tidak boleh memandang masa lalu, fokus pada masa kini dan masa depan, bangun GMIM agar lebih baik lagi.

Sementara itu Ketua BPMS baru Pendeta Hein Arina mengatakan terbentuknya BPMS yang baru merupakan proses Tuhan bagi GMIM untuk lebih maju dalam pelayanan, kedepan melalui tanggungjawab pelayanan ini  Arina mengatakan agar mendapat dukungan dari warga GMIM, karena kebutuhan pelayanan meningkat seiiring dengan tantangan gereja saat ini.(humas provinsi sulut)

Gubernur: APIP Harus Tingkatkan Kapabilitas

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah sendiri diminta untuk dapat mengoptimalkan empat peran yakni sebagai posisi kunci dalam menentukan pengaduan masyarakat yang berindikasi pidana atau administrasi, dalam pemberantasan penguatan liar (pungli), merancang pengawasan dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, serta melakukan pengawasan terhadap desa (khusus bagi inspektorat kabupaten/kota).

Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE. MS dalan acara Pembukaan Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) Menuju Level 3 di ruang rapat inspektorat, (3/4/2018).

Secara garis besar Sekda mengajak dan mendorong Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar bisa mencapai level 3, Sehingga dihimbau kepada para peserta untuk memberikan fokus terhadap pelaksanaan kegiatan ini, serta memberikan perhatian penuh terhadap setiap substansi materi yang akan disampaikan oleh para narasumber. Lebih jauh lagi, kiranya pelaksanaan kegiatan sosialisai ini dapat turut dijadikan sebagai wahana untuk semakin mensinegrikan langakah dan upaya dalam menggalang persatuan dan kesatuan, bekerja sama serta mewujudkan clear and clean government.

Disisi lain, Sekda mengharapkan adanya kopetensi dan integritas dalam diri inspektorat daerah sehingga pencapaian level 3 sangat mungking untuk dicapai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Pov. Sulut Bpk Agus Widodo sebagai koordinator APIP, inspektur daerah Bpk Praseno Hadi, MM. AK serta ASN yang berada di lingkup Inspektorat Provinsi Sulut.(humas provinsi sulut)

MenkumHam Bakal Bekali 410 CPNS KemenkumHam Wilayah Sulutgo

Jika tidak ada aral melintang direncanakan 21 april 2018 mendatang Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly akan memberikan arahan dan pembekalan kepada 410 CPNS Kemenkumham wilayah Sulut dan Gorontalo. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut Pondang Tambunan saat melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven Kandouw, Senin (2/4) bertempat di ruang kerja Wagub.

Wagub menyambut baik rencana kegiatan Kemenkumham tersebut, Pemprov Sulut akan memfasilitasi kebutuhan Kenkumham selama pelaksanaan acara.

Dengan dipilihnya  provinsi Sulut sebagai tempat pelaksana itu berarti Kemenkumham juga telah berpartisipasi dalam memajukan sektor pariwisata karena para tamu bisa menikmati suasana Sulut baik itu kuliner maupun tempat wisata yang ada di daerah nyiur melambai.(humas provinsi sulut)

Serahkan Laporan Keuangan 2017, Gubernur Olly : Yang Utama, Pekerjaan Harus Beres

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menyerahkan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyerahan ini dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Senin (2/4/2018) siang.

Saat penyerahan, Olly menyampaikan, pemerintah daerah sebagai entitas yang diperiksa berharap BPK RI Perwakilan Sulut dapat memeriksa laporan sesuai ketentuan berlaku.

"Kiranya BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara dapat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 ini, untuk kemudian dapat diaudit dan diperiksa sesuai dengan ketentuan serta prosedur yang berlaku," ujarnya.

Dirinya juga tak menyangkal, opini terbaik merupakan harapan tiap institusi pengelola keuangan negara. Namun menurut Olly yang terpenting adalah menyelesaikan secara optimal seluruh pekerjaan yang dilaporkan.

"Yang utama adalah pekerjaan harus beres. Jika pekerjaan beres pasti laporan keuangan juga selesai dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan pemerintah baik di provinsi, kabupaten dan kota," katanya.

Lebih jauh, Olly menyebutkan, kurangnya tenaga ahli di bidang keuangan yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten/kota menjadi kendala tersendiri dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu Olly meminta masukan dari BPK RI untuk mengatasinya.

"Hampir 10 tahun terakhir Pemprov Sulut belum bisa merekrut ASN yang memiliki kemampuan auditor internal handal. Padahal kami sangat memerlukan tenaga ahli di bidang keuangan. Semoga sinergitas kerja antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan BPK RI dapat terus terjaga sebagai mitra kerja yang saling membangun dan memberi masukan untuk kemajuan masyarakat Sulut," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Drs. Tangga M. Purba, MM menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyerahkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya, BPK RI Perwakilan Sulut akan melaksanakan audit dalam kurun waktu 40 hari.

“Laporan keuangan ini akan kami audit selama 40 hari. Pada bulan Mei, hasil audit akan kami serahkan kepada lembaga legislatif untuk dijadikan pertimbangan dalam penilaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Lebih dari itu, hasil audit juga dapat dijadikan bahan evaluasi oleh lembaga eksekutif,” paparnya.

Purba juga menyinggung pemberian opini dalam proses audit sebagai penilaian terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK.

Acara penyerahan Laporan Keuangan Unaudited Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017 turut dihadiri Bupati/Walikota se-Sulut dan pimpinan perangkat daerah terkait. (Humas Pemprov Sulut)

Buka UNBK SMK, Gubernur Harap Siswa Lulus 100 Persen

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE secara resmi membuka pelaksaanan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMK melalui Video Conference Online se-Sulawesi Utara, di SMK N 1 Airmadidi, Senin (2/4).

Pembukaan ujian dibuka secara simbolis oleh Gubernur dengan menekan tombol tanda dimulainya ujian bagi para siswa SMK se Sulut.

Selesai membuka ujian, Gubernur menyampaikan harapan agar pelaksanaan ujian berlangsung lancar dan para siswa dapat lulus 100  persen dengan nilai yang memuaskan.

Gubernur memberi dukungan kepada para siswa agar percaya diri dan yakin dalam mengerjakan soal ujian. Gubernur berharap SMK di Sulut dapat menghasilkan lulusan terbaik, sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) asal Sulut dapat bersaing dalam dunia kerja regional dan global.

Kepada para pelaksana dan pengawas ujian Gubernur berpesan agar menjalankan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin agar pelaksanakan ujian nasional tahun 2018 ini berjalan baik, lancar dan sukses.

Turut hadir dalam pembukaan UNBK tersebut ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Sekretaris Provinsi Edwin Silangen, Bupati Minahasa Utara Vonny Panambunan, Kadis Dikda Provinsi Sulut Dr. Grace Punuh.(humas provinsi sulut)