Wagub Kandouw Buka Puasa Bersama Forkopimda dan TNI Polri

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang diwakili oleh Wakil Gubernur Sulut Steven O.E Kandouw menghadiri buka puasa bersama  Forkopimda dan TNI Polri bertempat di Aula Grhadika"Jaya Sakti" Kodam XIII Merdeka Teling Atas Manado rabu (06/06/2018 ) kemarin.
Dalam sambutan Wagub Kandouw mengatakan  ibadah puasa memiliki berjuta makna dan berkah bagi siapa yang sunggu-sungguh dan ikhlas menjalankan.
"Ibadah puasa adalah satu perjuangan iman melawan segala perkara duniawi dengan tujuan utama untuk menciptakan manusia yang bertaqwa yang mendekatkan diri dengan Allah tanda adanya sekat pemisah terutama dosa yang menjadi jurang pemisah antara manusia dan Tuhan, kata Kandouw.
Lanjut Kandouw, ibadah puasa hendaknya  jangan jadi rutinitas tahunan untuk menahan lapar dan dahaga atau nafsu duniawi.
" Ibadah puasa  hendaknya jadi media bagi umat untuk berlomba -lomba mengalahkan sifat duniawi dan menaburkan benih-benih kebaikan bagi sesama manusia"ujar Kandouw.

Lebih lanjut Kandouw mengatakan momentum ibadah puasa hendaknya dijadikan sebagai wahana untuk memberbanyak taubat,meningkatkan dan memperkokoh keimanan, mempertebal cinta kepada Allah dan sesama serta semakin meningkatkan kebajikan dan silahturahmi, harap Kandouw.
Lebih jauh Kandouw mengatakan, agenda buka puasa bersama saat ini sebagai wujud kebersamaan kita sebagai satu  kesatuan masyarakat  sulawesi utara.
" Ini untuk meningkatkan silahturahmi , merajut rasa kekeluargaan dan membudayakan semangat toleransi  yamg muaranya peningkata kerukunan dan kedamaiandi bumi nyiur melambai" ingat Kandouw.
Kandouw menambahkan,  dengan momentum ini semakin memperkuat tekat dan komitmen segenap anggota TNI dan Polri untuk memperkuat dan mewujudkan ketahanan wilayah nasional di sulut, mensolusikan berbagai permasalahan yang terjadi dewasa ini
" Seperti ancaman menurunnya semangat kebangsaan  dan kecintaan akan NKRI seperti isu Sara gerakan radikalisme , terorisme , kriminalitas , narkoba , miras dan berbagai ekses negatif lainya , semua itu demi tegak dan terjaganya kedaulatan  negara kesatuan  republik indonesia" tegas Kandouw.
Melalui agenda yang positif ini  hendaknya dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai wahana saling komunikasi , bersilahturahmi , memupuk kebersamaan serta menabur kebaikan pada sesama. Selamat menjalankan ibadah puasa semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati ibadah puasa yang dijalankan umat Islam, tutup Wagub Kandouw.

Sebelumnya Pangdam XIII Merdeka  Mayjen TNI Madsuni mengatakan puji syukur karena bisa buka puasa bersama.pemerintah Provinsi Sulut dan Forkopimda semoga bulan suci ramadhan ini bisa beri keberkahan bagi kita semua.
"Terima kasih kepada bapak Gubernur  karena bisa terlaksana kegiatan ini",  kata Madsuni
Bulan suci adalah bulan mulia mari kita tingkatkan ketaqwaan kepada Allâh Subhanahu wa Ta'ala.
" Kerukunan hidup di sulut sangat membanggakan kiranya ini menjadi contoh bagi daerah di indonesia sesuai moto Torang Samua Basudara Torang Samua Ciptaan Tuhan" puji Madsuni.
Turut hadir Forkopimda Sulut, Ketua TP PKK Sulut Ir Rita Maya Dondokambey Tamuntuan , Wakil Ketua TP PKK dr Kartika Devi Kandouw Tanos MARS , Ketua Dharma Wanita Sulut Ivonne Silangen-.Lombok.

Wagub Hadiri Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Di Langowan

Bertempat di  Lapangan Schwarz Kota Langowan Kabupaten Minahasa Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw bersama Ketua Tim Penggerak PKK Sulut Ir Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan dan Wakil Ketua TP- PKK dr Kartika Devi Kandouw-Tanos menghadiri Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2018, Rabu (6/6/2018).

Pencanangan BBGRM ini dirangkaikan dengan lomba poco-poco antar Dharma Wanita dan TP-PKK se-Kabupaten Minahasa.

Dalam sambutan Wagub mengatakan  bulan bhakti gotong royong oleh pemerintah pusat harus kita peringati tiap tahun karena negara yang kita cintai republik Indonesia   dari sabang spai marauke , dari miangas sampai pulau rote semua  dibentuk , dibangun dijaga karena gotong royong.

"pentingnya gotong royong harus kita pupuk, jaga dan dilestarikan" kata Wagub Kandouw.
Khusus di Sulut gotong royong ini menjadi  nilai kepribadian  yang paling dalam di sulut.
"Dibagian selatan nyiur melambai ini gotong roying  disebut moposat, bagian utara mapaluse dan  di minahasa raya disebut mapalus semua itu tidak lain gotong royong,"ujar Kandouw.

Lanjut kandouw, jadi acara ini bukan acara seremonial semata melainkan adalah momentum untuk mengingatkan kepada kita bedanya kerja sendiri dan kerja gotong royong dalam segala aspek kehidupan dalam masyarakat.

" Tiga tahun lalu sulut jadi tuan rumah Presiden Jokowi sempat hadir kebetulan dilaksanakan di tempat kediaman bapak Gubernur di Kolongan waktu itu pak Gubernur belum jadi Gubernur," ujar Kandouw.

Lebih lanjut Kandouw mengatakan  untuk itu bagaimana pentingya  nilai -nilai gotong royong harus kita.pupuk, jaga dan lestarikan dalam segala aspek religi, sosial , budaya , stabilitas keamanan dan lain harus jaga.
" implementasi gotong royong  mutlak kita mentransformasikan ejawantakan dalam kehidupan sehari-hari" tagas Kandouw.

Untuk itu bapak Gubernur memberikan macam macam bantuan kepada kelompok tani dan kelompok nelayan, gelar pangan murah, bazar sembako, bakti sosial periksa gula darah, kolesterol dan asam urat gratis, penyerahan bansos untuk panti asuhan, kerja bakti, doorprize dan lain sebagainya.

"Tidak ada kata  selain ikut bertanggung jawab sepenanggungan kepada rakyat ini wujud  kebersamaan bersama  berat sama dipikul ringan sama dijinjing  semua itu demi kesejahteraan masyarakat, harap Kandouw
Lebih jauh Kandouw mengatakan mari kita pakai gotong royong ini untuk melawan radikalisme dan fundalmentalisme  karena sudah menusuk sampai kesendi sendi kehidupan  tanpa kita sadari mulai lembaga agama sampai lembaga pendidikan.

" Paham radikalisme dan fundalmentalisme ini sudah menjadi momok jagan sampai di sulut ini di susupi oleh benih-benih seperti itu," tutup Wagub Kandouw.

Diketahui penyelenggaraan BBGRM dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

Sedangkan tujuan dari kegiatan BBGRM sendiri adalah untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan menuju pada penguatan integrasi sosial melalui kegiatan – kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan hasil – hasil pembangunan.

Turut hadir Ketua Dharma.Wanita Sulut Ny Ivone Lombok-Silangen , Kepala OJK Sulut, Pj Bupati Minahasa Roy Mewoh dan Ketua Tim Penggerak PKK Minahasa , Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemerintah Provinsi Sulut dan Minahasa.(humas provinsi sulut)

Kemendagri Dorong Pemprov Sulut Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo, mengatakan, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 di seluruh daerah termasuk Sulawesi Utara harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional karena keberhasilan pencapaian prioritas itu sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Dia juga mengingatkan Pemprov Sulut untuk selalu memperhatikan pelaksanaan zona integritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pemerintah daerah harus dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya lebih baik dari tahun ke tahun,” kata Sumule pada sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD TA 2019 di Auditorium Mapalus, Rabu (6/6/2018) pagi.

Diungkapkan, terdapat tiga kewajiban yang harus dilaksanakan pemda. Pertama, mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kedua, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat. Ketiga, melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.

Sumule menuturkan, Permendagri Nomor 38 tahun 2018 memuat hal pokok. Misalnya, fokus anggaran yang memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelayanan publik. “Hindari kongkalikong dengan menaati proses penyusunan, pembahasan dan penetapan sesuai regulasi tersebut,” tandasnya.

Ditambahkan, regulasi juga mengatur mengenai dukungan APBD dalam mengendalikan inflasi di daerah. Selain itu, alokasi APBD untuk pemberian hibah.

“Ada juga fleksibilitas dalam pemberian bansos dan hibah, dan yang terakhir adalah menetapkan secara bertahap transaksi non tunai,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS mengapresiasi pihak Kemendagri atas penyampaian materi sosialisasi Permendagri Nomor 38 Tahun 2018.

"Ini adalah kesempatan yang berharga. Semua Informasi yang disampaikan Kemendagri sangat penting karena dapat mencegah kesalahan dalam penganggaran," katanya.

Lanjut Silangen, setiap anggaran yang digunakan bagi pembangunan di Sulut selalu disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat sehingga mampu mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional. Hal itu terbukti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Sulut.

"Perkembangan Sulawesi Utara terus menunjukkan progres baik. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulut hingga Mei 2018 mencapai 6,68 persen atau lebih tinggi dari tahun 2017 yang sebesar 6,32 persen. Kemiskinan juga turun dari 8,10 persen menjadi 7,90 persen. Adapun Inflasi mencapai 0,55. Semua pencapaian ini lebih tinggi dari indikator nasional. Ini harus kita pertahankan," imbuhnya.

Adapun pertemuan itu turut dihadiri oleh Kepala BPKAD Sulut Asiano Gamy Kawatu dan perwakilan seluruh Perangkat Daerah Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Hadiri Paripurna Penyampaian Reses DPRD Sulut, Wagub Terima masukan dari Anggota Legislatif

Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw mengikuti rapat paripurna dalam rangka mendengarkan penyampaian laporan hasil reses pertama anggota DPRD Sulut, Selasa (5/6) kemarin

Menanggapi laporan reses tersebut, Wagub mengatakan, setiap masukan akan menjadi bahan interospeksi, konsolidasi bahkan rekonsiliasi bagi pemprov. "Yakinlah apa yang disampaikan dan dihasilkan DPRD sangat diperlukan untuk menyusun langkah strategis selanjutnya.
Masukan dari DPRD sangat diperlukan. Apalagi hasip reses. Ini harus kita laksanakan. Karena reses itu sah dalam menjaring aspirasi masyarakat," ujar Wagub.

Hasil dari reses tersebut, kata dia, sudah dikumpulkan dan Wagub berharap untuk SKPD agar segera disimpan setiap masukan DPRD dan jadikan bahan untuk menyusun rencana kerja. "RKA 2019 sudah mulai disusun. Kemudian APBD 2018. Catatan yang disampaikan, memang ada yang sebagian yang jadi kewenangan kab/kota. Tapi tak apa-apa. Silahkan sampaikan," tuturnya.

Seperti hasil reses yang disampaikan wakil rakyat dari dapil Nustar bahwa ada catatan penting yakni soal pendidikan, baik bantuan langsung maupun beasiswa. "Memang betul infrakstruktur pendidikan kita piramid. SMS/SMP berbanding terbalik. Jadi tugas dan tanggung jawab kita bagaimana mengalokasikan anggaran ke Nustar. Sedikit atau banyak, kita harus sediakan sarana pendidikannya," terang Wagub.

Untuk dapil BMR ada aspirasi soal status RS yang harus ditingkatkan tipenya. "RS di Bolmong sangat penting. Kita sudah berikan bantuan. Tapi kita harus terus adakan bantuan dan kolaborasi dengan pemerintah di daerah. Mudah2han akhir tahun akan diresmikan," sambungnya.

Wakil rakyat dari dapil Manado menyampaikan aspirasi status tanah. "Sekarang sudah diidentifikasi lebih lanjut. Rencana 7 Juli Pak Presiden datang dan berikan sertifikat kepada korban bencana. Ini memang harus berhati-hati soal status pemilikan tanah," ujar Wagub.

Di Bitung sendir dikeluhkan soal nasib nelayan. Dan untuk dapil Minahasa-Tomohon, soal infrakstruktur, ada jalan nasional yang sudah mendesak untuk
diperbaiki. "Kadis PU harus catat dan pikirkan cari solusi. Contoh jalur Tomohon-Manado. Sekarang sudah makam waktu 1 jam lebih. Begitu juga untuk bantuan pertanian, perikanan, perkebunan. Konteks ini penyalurannya akan melibatkan anggota DPRD per dapil. Jangan sampai terkesan reses tak berguna. Karena hasilnya tak terakomodir. Semua harus terakomodir," tandas Wagub. Untuk dapil Minsel-Mitra soal harga komoditas andalan yaitu kopra.

Akan hal itu, Wagub berterima kasih kepada DPRD karena sudah berikan masukan pada. "Terima kasih, penyampaian hasil reses yang menjadi catatan untuk kami. Saya berharap, koordinasi, kerja sama, konsultasi akan terus dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat Sulut," tutup Wagub.

Hebat, OD-SK Kembali Bawa Sulut Raih WTP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey, SE dan Wakil Gubernur Drs. Steven O.E. Kandouw (OD-SK) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemprov Sulut tahun 2017 dan implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan.

Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Olly disaksikan Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw dan Wagub Kandouw pada rapat paripurna istimewa di Kantor DPRD Sulut di Manado, Selasa (5/6/2018) pagi.

Harry mengungkapkan bahwa pencapaian opini WTP untuk keempat kalinya secara berturut-turut oleh Pemprov Sulut tersebut juga diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Sulut.

"Tujuan akhir WTP adalah meningkatnya kemakmuran rakyat. Seperti di Sulut, perekonomian tumbuh sebesar 6,68 persen, jumlah penduduk miskin turun menjadi 8,10 persen dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 71,05. Semuanya ini di atas rata-rata nasional," katanya.

Lanjut Harry, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Pemprov Sulut tahun 2017 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Selain itu Pemprov Sulut telah menyusun dan merancang unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Menurut dia, prestasi ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemprov Sulut.

Kendati demikian, meskipun telah memberikan opini WTP, BPK tetap memberikan catatan tentang laporan keuangan ataupun kemungkinan timbulnya ketidakakuratan pelaksanaan kegiatannya yang harus diselesaikan dalam tenggat waktu 60 hari.

Di tempat yang sama, Gubernur Olly menyampaikan terima kasih kepada BPK RI atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

"Secara khusus, saya ucapkan terima kasih dan berikan apresiasi kepada BPK RI. Tentunya hasil yang diberikan akan mendorong manajemen pengelolaan keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien, dalam penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Menurut Olly, sejak kehadiran Perwakilan BPK RI di Sulut telah menghasilkan banyak terobosan cerdas dan progresif yang dilakukan untuk memberikan asistensi bagi manajemen pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik, lebih bermakna dan lebih berwawasan hukum.

"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah, utamanya untuk meraih opini WTP, sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan yang dijalankan," paparnya.

Lebih jauh, Gubernur Olly mengatakan akan menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Pemprov Sulut.

"Hal ini pasti akan menjadi fokus perhatian kami, serta akan ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan yang ada demi kemajuan bersama," imbuhnya.

Adapun penyerahan opini WTP turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Tangga Muliaman Purba, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS dan para pejabat Pemprov Sulut. (Humas Pemprov Sulut)

Pemprov Dukung Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pengelola Perbatasan

Pemerintah Sulawesi Utara melalui Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Setda Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Workshop Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan di Hotel Aston Manado, Selasa (4/6/2018) pagi.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mohamad Rudy Mokoginta, SE., MTP yang didampingi oleh Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan Negara Ir. Djemi Gagola, M.Si., ME. Workshop ini membahas tentang kebijakan umum pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara Setda Prov Sulut.

Dalam sambutan yang dibacakan Mokoginta, Gubernur Olly Dondokambey mengingatkan secara tegas permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

"Belum adanya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan di daerah selain itu sumber daya manusia pengelola perbatasan negara yang masih terbatas jumlah dan kualitasnya mengingat Provinsi Sulawesi Utara sebagai Provinsi Kepulauan memiliki 12 pulau terluar yang telah ditentukan pemerintah pusat pada tahun 2017," ujarnya.

Permasalahan ini akan dapat kita atasi apabila semua stakeholders terkait mampu memahami, mengerti dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan perbatasan negara serta diiringi dengan penguatan kelembagaan dan aparatur pengelola perbatasan negara

Karo Perbatasan Jemmy Gagola mengatakan maksud dan tujuan diadakan workshop ini yakni sebagai suatu forum koordinasi dan konsultasi serta terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di tingkat pusat, provinsi dan kab/kota.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkup pemerintah kab. kepl. Sangihe, kab. kepl. Siau Tagulandang dan kab. kepl. Talaud serta para camat wilayah perbatasan. (humas provinsi sulut)

Kandouw Pimpin Tim Safari Ramadhan Pemprov Sulut Kunjungi Kabupaten Bolmut

Bertempat di Mesjid al - Mutazam Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw didampingi Wakil Ketua Tim Penggerak PKK  dr Kartika Devi Kandouw-Tanos MARS gelar safari ramadhan.

Dalam sambutannya, Kandouw mengucapkan sukur dapat bertemu dengan seluruh masyarakat yang ada di kabupaten Bolmut pada pelaksanaan safari ramadhan Pemprov Sulut tersebut, dan sembari mengungkapkan pemakluman karena Gubernur tidak bisa hadir bersama - sama pada safari ramadhan tahun 2018 ini.

"Pertama alhamdulillah  kedua alhamdulilah dan ketiga alhamdulilah saya dapat bertemu dengan masyarakat  Bolmut berbatasan wilayah Sulut dengan provinsi Gorontalo hari ini, dan atas nama Pemerintah provinsi saya memohon maaf pak gubernur tidak bisa hadir bersama sama dengan masyarakat Bolmut karena pada pelaksanaan safari ramadhan tahun ini kita telah bersepakat untuk berbagi tugas dimana untuk wilayah Bolmut tim wakil gubernur dan wilayah Bolmong timnya pak Gubernur yang agendanya besok," ucapnya.

Wagub juga  mengajak kepada seluruh elemen masyarakat yang ada dikabupaten Bolmut untuk dapat terus menjaga toleransi dan keharomonisan antar umat beragama di wilayah Sulut dan lebih khususnya di Kabupaten Bolmut ini.

"Karena sampai dihari ke 19 bulan suci ramadhan ini wilayah Sulut nyaman menjalankan ibadah puasa, dan itu harus terus kita jaga bersama untuk mewujudkan Sulut nyaman dan aman karena torang semua ciptaan Tuhan," ajak Kandouw.

Kandouw pun mengingatkan, kepada masyarakat dikabupaten Bolmut yang juga ditahun ini melaksanakan pemilihan kepala daerah agar terus menjaga tali silaturahmi jangan sampai terobok obok hanya karena Pilkada.

"Pilkada ini harus dijadikan seperti smokol atau sarapan pagi bagi kita semua agar terkesan biasa - biasa saja, meskipun kita berbeda pilihan, apalagi makna atau slogan torang semua ciptaan tuhan ini inspirasinya kita dapat sewaktu safari ramadhan  dua (2)  tahun lalu sewaktu bersama gubernur, sehingga masyarakat Bolmut harus terus menjaga tali silaturahmi tersebut," jelasnya.

Dan dalam pelaksanaan safari ramadhan tersebut, wakil gubernur sulut, Drs Steven Kandouw menyerahkan sejumlah bantuan terhadap tokoh agama dan juga sejumlah sekolah dikabupaten Bolmut.

Adapun bantuan yang  di berikan  masing-masing dari  Pemerintah Proviinsi Aquran, Biro Kesra Sulut menyerahkan Sajadah dan makanan ringan , Dinas Pendidkkan Sulut memberikan makanan pendamping Asi, Dinas Sosial memberikan bantuan beras dan Dinas Pendidikan memberikan bantuan rehab ruang kelas kepada SMA N  I  Penagoluman?SMA N  I Bolangitang Barat, SMA N I  Bintauna dan SMA N I Bolangitang Timur masing-masing 111 juta total semua 444 juta serta diberikan bantuan sebanyak 60 rumah ibadah masing-masing 25 juta rupiah.
 
Tim safari ramadhan wagub sulut di hadiri oleh sejumlah pejabat eselon 2  dilingkup pemerintah provinsi, sekda Bolmut Dr Asripan Nani, Kepala - Kepala SKPD Pemda Bolmut, tokoh agama,tokoh pemuda , para camat dan sangadi serta guru - guru yan ada di wilayah Bolmut.